Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Yudisial (KY), Abdul Chair Ramadhan menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/2/2026) usai Ketua Pengadilan Negeri Depok terjerat kasus suap untuk mengeksekusi lahan di Tapos, Depok.

Abdul mengatakan tindak lanjut ini sebagai upaya penegakan etika dan pedoman perilaku hakim.

"Silaturahmi, dan juga terkait menindaklanjuti OTT hakim di PN Depok dalam rangka penegakan etika dan pedoman perilaku hakim oleh Komisi Yudisial," katanya.

Dia menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi hakim yang melakukan korupsi dan harus dihukum seberat-beratnya.

"Zero toleransi. Zero toleransi itu tidak ada hal lain kecuali penegakan yang seberat-beratnya," ujarnya.

Sebagai informasi, pada Jumat (6/2/2026), KPK mengungkapkan kasus suap oleh PT Karabha Digdaya (PT KD) kepada Ketua sampai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok.

Suap terkait sengketa lahan di mana PT KD ingin lahan seluas lebih dari 6 hektare segera dieksekusi setelah melakukan banding dan kasasi. Di saat yang bersamaan, masyarakat mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut.

Ketua pengadilan bersama wakilnya memerintahkan jurusita berkomunikasi dengan tim legal PT KD untuk meminta "pelicin" seharga Rp1 miliar jika eksekusi ingin segera dilaksanakan.

Namun, PT KD hanya dapat memberikan Rp850 juta dan disepakati kedua belah pihak. Namun kegiatan tersebut terdeteksi KPK dan akhirnya menetapkan 5 orang sebagai tersangka.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 6 sampai dengan 25 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Jumat (6/2/2026) malam.