JAKARTA - Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan tampak ramai pada Rabu (27/5/2026). Momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah dimanfaatkan keluarga tahanan untuk melepas rindu dengan kerabat mereka yang tengah menjalani penahanan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, keluarga tahanan mulai berdatangan ke kawasan rutan usai salat Iduladha. Meski jam besuk belum dibuka, satu per satu keluarga tampak mengantre sejak pagi demi mendapatkan giliran terdepan.

Sejumlah keluarga terlihat sudah mengantre sejak pukul 08.00 WIB. Beberapa di antaranya juga membawa makanan untuk kerabat yang ditahan guna merayakan suasana Iduladha bersama di dalam rutan.

Momen kunjungan tersebut tak hanya dimanfaatkan keluarga tahanan beragama muslim. KPK juga memberikan kesempatan kepada tahanan non-muslim untuk menerima kunjungan keluarga.

Salah satu keluarga yang terlihat datang ialah Silviana Rinita Harefa, istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel). Silviana datang bersama ibu dan anaknya untuk bertemu Noel.



"Baru dibuka jam 10.00 WIB. Tapi, keluarga kayaknya antusias banget pengen merayakan Iduladha bersama di dalam. Jam 7 tuh udah ada yang antre di depan tadi. Karena pintu belakang kan ditutup, jadi harus lewat pintu depan," ujar Silviana saat ditemui, Rabu (27/5/2026).

Silviana mengaku tak pernah absen menjenguk suaminya pada momen hari raya sejak Noel ditahan. Menurut dia, waktu kunjungan saat Iduladha dimanfaatkan betul untuk berkumpul bersama keluarga.

"Yang sebelumnya kan cuma 2 jam, tapi kemarin dapet informasi terbaru ditambah satu jam. Dari harusnya kan jam 10 sampai jam 12, tapi kemarin aku liat di grup WhatsApp juga ada jam 10 sampai jam 1 siang. Ada penambahan jam lah jadi 3 jam," terang Silviana.

Dalam kunjungan kali ini, Silviana juga membawakan bekal makanan untuk suaminya. Ia memilih nasi kebuli agar suasana Iduladha lebih terasa.

"Hari ini ada sih (bawa makanan). Dari panitia kan sudah kompromi gitu ya, jadi ada nasi kebuli. Karena ini hari Idul Adha jadi nasi kebuli, kan ciri khasnya kambing ya. Terus ada pastel, gorengan, terus ada minumannya es kelapa," lanjut Silviana.

Selain berharap dapat merayakan Iduladha bersama keluarga, Silviana juga berharap hakim dapat memutus perkara suaminya dengan adil. Meski demikian, ia menegaskan keluarganya akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan.

"Kalau penginnya sih bebas ya. Ini kan ya keinginan seorang istri dan keluargalah. Tapi kalau emang nggak ini mah ya udah kita patuh dengan hukum yang berlakulah ya," tandas dia.

JAKARTA - Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025 Irvian Bobby Mahendro mengklaim menerima intimidasi. Hal itu ia terima sejak di dalam rutan.

Hal itu Bobby sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker, Senin (20/4/2026). Diketahui, Bobby juga salah satu dari total 11 terdakwa perkara tersebut.

"Jadi tekanan dan intimidasi yang saya diterima oleh saya, sudah mulai dari sejak saya berada di rutan," kata Bobby.

Ia menjelaskan, dirinya sempat dipindah lokasi penahanan dari rutan Gedung Merah Putih ke rutan Gedung C1 atau gedung KPK lama. Pada momen itu, ia mendapat informasi keluarganya dihubungi istri salah satu terdakwa.

"Hari berikutnya adalah kunjungan, dari kunjungan tersebut orang tua saya, ibu saya datang dan menyampaikan bahwa beliau dihubungi oleh istri terdakwa Immanuel dan meminta bahwa saya untuk tidak ngomong apa-apa," ujarnya.

"Saya sampaikan ke ibu saya, bahwa tenang aja saya akan menyampaikan apa yang fakta yang sebenar-benarnya akan saya sampaikan di depan majelis terhormat," sambungnya.

JAKARTA - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menyayangkan kegaduhan terkait mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut yang sempat menjadi tahanan rumah. Setelah Gus Yaqut kembali ditahan di rutan, ia mendesak KPK segera merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji agar segera pembuktian di ruang sidang.

"KPK yang sudah menyadari kesalahannya haruslah mempercepat kasus kuota haji agar segera dibawa ke pengadilan agar publik secara transparan bisa melihat hasil kerja KPK dalam kasus itu," kata Yudi dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Rabu (25/3/2026).

Menurut Yudi, permohonan tahanan rumah yang dikabulkan terhadap Gus Yaqut akan memantik tahanan lain mengajukan hal yang serupa. Ia menilai, KPK tidak perlu lagi mengabulkan hal tersebut.

"KPK harus melakukan moratorium bahwa peralihan jenis tahanan ini tidak akan dilakukan oleh KPK kedepannya dan akan kembali menolak semua permohonan tersangka yang ditahan," ujarnya.

Diketahui, Gus Yaqut sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk kembali menjadi tahanan rutan setelah melakukan cek kesehatan di RS Polri Kramat Jati. Awalnya, KPK menahan Gus Yaqut pada 12 Maret 2025.

Lima hari berselang, keluarga Gus Yaqut mengajukan permohonan tahanan rumah. Tepat sepekan dari penahanan yakni 19 Maret 2026, Gus Yaqut kemudian keluar dari rutan KPK untuk menjadi tahanan rumah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji.

JAKARTA - Peralihan dari tahanan rutan ke tahanan rumah eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut disebutkan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Hal itu sebagaimana disampaikan Pengacara Gus Yaqut, Dodi S. Abdulkadir.

"Seluruh prosedur pengalihan sudah dipenuhi sesuai ketentuan," kata Dodi Senin (23/3/2026).

Dodi tidak menjelaskan secara gamblang alasan permohonan keluarga Gus Yaqut sehingga dikabulkan menjadi tahanan rumah. Doi hanya menyinggung sikap kooperatif kliennya.

"Tentunya KPK yang paling mengetahui mengenai pertimbangan penentuan tahanan rumah bagi Pak Yaqut, sebagai catatan bahwa Pak Yaqut selalu bersikap kooperatif dan mendukung upaya penegakan hukum KPK," ujarnya.

Diketahui, status penahanan Yaqut Cholil Qoumas mendadak berubah. Dari sebelumnya ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini dia menjadi tahanan rumah sejak Kamis (19/3/2026).

Perubahan ini sekaligus menjawab misteri ketidakhadirannya saat Salat Idul Fitri 1447 Hijriah bersama para tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Sabtu (21/3/2026).

Lihat video: KPK Bongkar Pihak yang Meminta Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tahanan Rumah



Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan pengalihan status tersebut. “Benar, penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka saudara YCQ, dari penahanan di Rutan KPK menjadi tahanan rumah, sejak hari Kamis,19 Maret 2026 malam kemarin,” katanya.

Budi mengungkapkan, keputusan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan keluarga Yaqut yang diajukan sejak 17 Maret 2026. Permohonan tersebut kemudian dikaji secara menyeluruh oleh penyidik sebelum akhirnya dikabulkan.

“Atas permohonan tersebut kemudian ditelaah dan dikabulkan dengan pertimbangan sesuai Pasal 108 ayat (1) dan (11), Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP,” ujarnya.

Meski kini menjalani tahanan rumah, KPK menegaskan pengawasan terhadap Yaqut tidak akan longgar. Lembaga antirasuah itu memastikan pengawasan dilakukan secara ketat selama proses hukum berlangsung.

JAKARTA - KeputusanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bermain api dengan mengalihkan eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut menjadi tahanan rumah. Hal itu sebagaimana disampaikan eks Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap.

"KPK bermain api terkait pengalihan penahanan Yaqut dari Tahanan Rutan menjadi tahanan rumah," kata Yudi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/3/2026).

Yudi menyatakan, KPK seharusnya bekerja keras merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji agar segera digulir di ruang sidang setelah menahan yang bersangkutan, bukan malah menjadikannya sebagai tahanan rumah.

Terlebih kata Yudi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menghitung kerugian negara akibat perkara tersebut yang ditaksir mencapai lebih dari setengah triliun. "Menurut saya ini sangat janggal dan KPK harus mencabut (tahanan rumah)," ujarnya.

Diketahui, Status penahanan Yaqut Cholil Qoumas mendadak berubah. Dari sebelumnya ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini dia menjadi tahanan rumah sejak Kamis (19/3/2026).

Perubahan ini sekaligus menjawab misteri ketidakhadirannya saat Salat Idul Fitri 1447 Hijriah bersama para tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Sabtu (21/3/2026).

Lihat video: Heboh di Media Sosial! Yaqut Cholil Qoumas Dikabarkan Tahanan Rumah



Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan pengalihan status tersebut. “Benar, penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka saudara YCQ, dari penahanan di Rutan KPK menjadi tahanan rumah, sejak hari Kamis (19/3) malam kemarin,” katanya.

Budi mengungkapkan, keputusan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan keluarga Yaqut yang diajukan sejak 17 Maret 2026. Permohonan tersebut kemudian dikaji secara menyeluruh oleh penyidik sebelum akhirnya dikabulkan.

“Atas permohonan tersebut kemudian ditelaah dan dikabulkan dengan pertimbangan sesuai Pasal 108 ayat (1) dan (11), Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP,” ujarnya.

Meski kini menjalani tahanan rumah, KPK menegaskan pengawasan terhadap Yaqut tidak akan longgar. Lembaga antirasuah itu memastikan pengawasan dilakukan secara ketat selama proses hukum berlangsung.

JAKARTA - Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cabang K4, Kuningan, Jakarta Selatan ramai dikunjungi pada Hari Raya Idulfitri 1447 H atau Sabtu (21/3/2026). Sejumlah keluarga tahanan terlihat memenuhi Rutan KPK.

Berdasarkan pantauan SindoNews di lokasi, keluarga tahanan KPK telah mendatangi Gedung KPK sejak pukul 09.00 WIB. Mereka terlihat terlebih dahulu untuk mengirimkan makanan.

Terlihat keluarga mengumpulkan makanan ringan dalam sebuah kotak sebelum dimasukan ke dalam Rutan. Seluruh barang bawaan itu terlihat dicek oleh petugas.

Setelahnya, pada pukul 10.00 WIB, keluarga pun dipersilakan untuk bersilaturahmi langsung ke para tahanan KPK. Tak hanya keluarga inti, beberapa keluarga besar yang hadir juga bisa masuk dengan bergantian.

Salah satunya Riyan Ahmad (26), ia menemui ayahnya, Dicky Yuana Ruadi yang kini masih menjadi tahanan KPK dalam dugaan rasuah izin pemanfaatan hutan. Dicky merupakan mantan Direktur Utama PT Inhutani V.

"Sekitar setengah jam lah (bertemu). Karena ganti-gantian juga sama anggota keluarga yang lain," kata Riyan saat ditemui, Sabtu (21/3/2026).

Riyan juga mengungkap ayahnya dalam kondisi sehat dalam menyambut Hari Raya Idulfitri. Meski tak banyak pesan yang disampaikan, Riyan mengaku pertemuan dengan ayahnya tidak ada kendala.

"Momennya baik alhamdulillah, nggak ada kendala, nggak ada kusut-kusut, lancar semua," tandas Riyan.

Beberapa keluarga lainnya terlihat menghabiskan waktu tiga jam sebagaimana yang disediakan KPK. Bahkan ada yang baru keluar pada pukul 13.00 WIB saat jam kunjungan telah habis.

JAKARTA - Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel sapaan akrabnya menjadi salah satu tahanan kasus dugaan korupsi yang merayakan Natal. Noel merayakan Natal di dalam Rutan Kelas 1 Jakarta Timur cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan pantauan, Istri Noel, Silvia Rinita Harefa mengunjungi Rutan KPK. Ia mengaku membawakan makanan untuk suami tercinta.

"Semuanya keluarga membawa (makanan). Bukan private ya, semua keluarga membawa. Pada makan semuanya," kata Silvia usai mengunjungi Noel di Rutan KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2025).

Silvia juga mengungkapkan Noel Ebenezer saat ini dalam kondisi sehat. "Baik dan sehat (kondisi Noel)," ujar Silvia.

Menurut Silvia, rutan KPK saat momentum kunjungan Natal dalam kondisi ramai. Semua keluarga dan kolega tahanan melakukan kunjungan. "(Rutan KPK) ramai banget," ucap Silvia.

Di sisi lain, Silvia tak mempermasalahkan merayakan Natal pada tahun dengan suaminya di balik jeruji besi. "Tak ada masalah, yang penting bisa ngumpul," tutur Silvia.

KPK memang memfasilitasi pelaksaan ibadah bagi para tahanan beragama Nasrani. Natal dilaksanakan di area tatap muka Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih, pada hari ini mulai pukul 14.00 WIB.

"Adapun saat ini tercatat 12 orang tahanan yang akan melaksanakan ibadah Natal tahun ini," kata Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, dikutip Kamis (25/12/2025).

KPK juga memberikan kesempatan bagi para keluarga dan kerabat tahanan untuk dapat berkunjung ke Rutan KPK pada pukul 10.00 sampai dengan 13.00 WIB.

"Fasilitasi ibadah dan kunjungan khusus ini sebagai wujud penghormatan terhadap hak-hak dasar bagi setiap insan beragama, termasuk bagi Tahanan KPK," ujarnya.

Hal ini sekaligus selaras dengan azas-azas pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 19 Tahun 2019, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

JAKARTA - Sebanyak 12 tahanan kasus dugaan korupsi merayakan Natal 2025, Kamis (25/12/2025) di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan pantauan, sejumlah keluarga maupun kolega berdatangan ke Rutan KPK. Mereka berkumpul di depan pintu masuk.

Mereka membawa bingkisan maupun barang lainnya ketika menjenguk di Rutan KPK. Setelah mendaftar nantinya mereka dipersilakan masuk bergantian untuk menemui keluarga atau koleganya.

Terlihat petugas keamanan Rutan KPK melakukan penjagaan. Mereka juga mempersilakan keluarga dan kolega untuk menunggu giliran masuk ke dalam Rutan KPK.

KPK memang memfasilitasi pelaksanaan ibadah bagi para tahanan yang beragama Nasrani. Ibadah Natal akan dilaksanakan di area tatap muka Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih, Kamis, 25 Desember 2025 pukul 14.00 WIB.

"Saat ini tercatat 12 tahanan yang akan melaksanakan ibadah Natal 2025," ujar Jubir KPK Budi Prasetyo.

KPK juga memberikan kesempatan bagi para keluarga dan kerabat tahanan untuk dapat berkunjung ke Rutan KPK pada pukul 10.00-13.00 WIB.

"Fasilitasi ibadah dan kunjungan khusus ini sebagai wujud penghormatan terhadap hak-hak dasar bagi setiap insan beragama, termasuk tahanan KPK," ucapnya.

Hal ini sekaligus selaras dengan asas-asas pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 19 Tahun 2019 yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.