Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta pelaku usaha kedelai tidak mengambil keuntungan berlebihan di tengah potensi dampak ekonomi global akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan Israel. Pemerintah menegaskan akan mengawasi kebijakan impor pangan agar tidak merugikan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Amran saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026), menanggapi pertanyaan mengenai dampak konflik geopolitik terhadap komoditas kedelai dan pangan nasional.

Menurut Amran, ketegangan global memang berpotensi memberikan dampak terhadap perdagangan internasional. Namun, Indonesia juga memperoleh sejumlah keuntungan dari kondisi tersebut, terutama melalui peningkatan ekspor sektor pertanian.

"Dampaknya pasti ada, tetapi dampak positifnya juga harus kita manfaatkan dengan baik. Ekspor sektor pertanian kita meningkat hingga Rp166 triliun," ujar Amran.

Selain itu, pemerintah juga mencatat penurunan nilai impor sebesar Rp41 triliun. Salah satu faktor utama penurunan tersebut adalah tidak adanya impor beras seiring meningkatnya produksi dan stok beras nasional.

"Impor kita turun Rp41 triliun karena kita tidak lagi mengimpor beras," katanya.

Terkait kedelai yang masih menjadi salah satu komoditas impor, Amran mengingatkan para importir agar tidak memanfaatkan situasi global untuk menaikkan harga secara tidak wajar.

Dia meminta para pelaku usaha menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang bergantung pada stabilitas harga pangan.

"Kami minta pengusaha kedelai jangan mengambil keuntungan berlebihan. Harus ada rasa empati dan kepedulian kepada masyarakat. Selama ini pemerintah tidak mempersulit proses impor," tegasnya.

Amran juga memberikan peringatan keras kepada importir yang terbukti menaikkan harga secara semena-mena. Menurutnya, pemerintah tidak akan segan menolak penerbitan izin impor pada periode berikutnya bagi pelaku usaha yang melanggar komitmen tersebut.

"Kami sudah sampaikan, apabila ada yang menaikkan harga secara tidak wajar, saya pastikan izin impornya tidak akan keluar pada tahun berikutnya. Itu menjadi tanggung jawab kami," ujarnya.

Pemerintah, lanjut Amran, berkomitmen menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga di tengah berbagai tantangan global. Ia menilai kondisi pangan nasional saat ini relatif terkendali, termasuk keberhasilan menekan inflasi dari sektor beras.

Menurut Amran, beras tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi nasional dalam dua tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan efektivitas berbagai program pemerintah dalam meningkatkan produksi dan menjaga pasokan pangan.

"Kami ingin masyarakat tenang karena pangan tersedia. Beras juga sudah bukan lagi penyumbang inflasi utama selama dua tahun berturut-turut," kata Amran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Kadin Indonesia Suryani Motik menegaskan dunia usaha tidak selayaknya mengambil keuntungan berlebihan ketika masyarakat sedang menghadapi situasi darurat. Hal ini Suryani sampaikan dalam menanggapi isu lonjakan harga tiket pesawat di Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, yang dilaporkan mencapai Rp 8 juta untuk rute Bener Meriah–Banda Aceh.

“Kita pengusaha betul cari uang, tapi kita tidak boleh taking advantage atau mencari keuntungan di atas kesengsaraan orang. Tetap kasih harga yang fair,” ujar Suryani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Suryani menekankan pelaku usaha, termasuk maskapai, semestinya menunjukkan solidaritas. Ia menyebut banyak perusahaan yang tetap berupaya membantu mobilisasi masyarakat saat bencana, dan hal itu seharusnya menjadi contoh.

“Ini dari segi sesama pengusaha, apalagi saya di bidang sosial dan penanggulangan bencana, saya punya concern sendiri terhadap hal itu,” lanjut Suryani.

Suryani juga memahami operasional bisnis tetap harus berjalan, termasuk di masa bencana. Kendati begitu, ia meminta batas kewajaran tetap harus dijaga. “Memang bisnis mesti jalan di tengah bencana, tapi tetap saja tidak boleh berlebihan,” ucap Suryani.

Suryani juga mendorong pemerintah untuk segera turun tangan mengatur mekanisme harga tiket agar tidak terjadi praktik yang merugikan masyarakat dalam kondisi darurat.

“Pemerintah juga mesti atur itu. Tidak bisa dibiarkan. Harus ada (tarif) batas atas, batas bawah. Dalam keadaan bencana, batas atas berapa, batas bawah berapa, itu mesti diatur supaya fair. No fair, no justice,” tegas Suryani.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi Aceh Muhammad Iqbal Piyeung menyatakan pemerintah perlu memastikan agar kebijakan transportasi udara pada masa bencana tidak menambah penderitaan masyarakat. Iqbal meminta Menteri Perhubungan segera meninjau kebijakan harga maskapai di rute-rute terdampak bencana.

“Dalam kondisi darurat, masyarakat tidak boleh dibebani tarif yang tidak rasional. Negara harus hadir untuk memastikan akses kemanusiaan berjalan dengan lancar dan terjangkau,” ujar Iqbal.

Iqbal juga mengingatkan pentingnya koordinasi cepat antara Kementerian Perhubungan, maskapai, otoritas bandara, BPBD, dan pemda dalam mengatur penerbangan di zona bencana. Kadin Provinsi Aceh menilai perlu adanya mekanisme tarif darurat, termasuk penetapan tarif batas atas khusus pada wilayah bencana, penyediaan slot prioritas untuk penerbangan bantuan dan relawan, skema subsidi transportasi udara untuk masyarakat terdampak, serta transparansi struktur tarif selama masa tanggap darurat.

Selain itu, Kadin Provinsi Aceh meminta pemerintah pusat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pola harga pada sistem agen perjalanan dan platform penjualan tiket agar tidak terjadi praktik harga tidak wajar di tengah kebutuhan mendesak masyarakat. Iqbal mengatakan akses udara adalah satu-satunya jalur yang stabil ketika jalan putus atau tertutup longsor.

“Harapan kita semua semoga distribusi barang kebutuhan pokok, obat-obatan, dan bantuan logistik tetap berjalan efektif di tengah masa bencana,” kata Iqbal.