Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyinggung soal pentingnya kemandirian pangan di tengah konflik global. Hal tersebut disampaikan Gibran saat membuka Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo, Sabtu (20/06/2026).

Wapres menyampaikan, kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

“Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain,” ujar Gibran.

Menurut Gibran, tantangan mewujudkan kemandirian pangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola sektor pertanian dan perikanan.

Secara terperinci, Gibran menyoroti perlindungan lahan pertanian, kemudahan akses bibit unggul dan permodalan, hingga kepastian pasar dan distribusi pupuk bersubsidi.

"Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar, terutama soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan. Kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk bersubsidi yang efisien dan tepat waktu," imbuhnya.

Dalam acara Penas 2026 itu, Gibran juga berdialog dengan sejumlah perwakilan petani dan nelayan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.

Persoalan yang dikeluhkan itu di antaranya kebutuhan perbaikan irigasi, pendangkalan pelabuhan, distribusi bahan bakar bagi nelayan, serta kebutuhan sarana pascapanen seperti dryer dan rice milling unit (RMU).

Menanggapi aspirasi tersebut, Wapres meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk segera mengambil langkah tindak lanjut.

“Mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini, mohon untuk segera ditindaklanjuti. Tadi ada masalah irigasi, masalah solar, masalah dryer, RMU, dan masalah-masalah yang lain. Ini coba nanti setelah acara ini segera ditindaklanjuti ya Pak Menteri ya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta pelaku usaha kedelai tidak mengambil keuntungan berlebihan di tengah potensi dampak ekonomi global akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan Israel. Pemerintah menegaskan akan mengawasi kebijakan impor pangan agar tidak merugikan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Amran saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026), menanggapi pertanyaan mengenai dampak konflik geopolitik terhadap komoditas kedelai dan pangan nasional.

Menurut Amran, ketegangan global memang berpotensi memberikan dampak terhadap perdagangan internasional. Namun, Indonesia juga memperoleh sejumlah keuntungan dari kondisi tersebut, terutama melalui peningkatan ekspor sektor pertanian.

"Dampaknya pasti ada, tetapi dampak positifnya juga harus kita manfaatkan dengan baik. Ekspor sektor pertanian kita meningkat hingga Rp166 triliun," ujar Amran.

Selain itu, pemerintah juga mencatat penurunan nilai impor sebesar Rp41 triliun. Salah satu faktor utama penurunan tersebut adalah tidak adanya impor beras seiring meningkatnya produksi dan stok beras nasional.

"Impor kita turun Rp41 triliun karena kita tidak lagi mengimpor beras," katanya.

Terkait kedelai yang masih menjadi salah satu komoditas impor, Amran mengingatkan para importir agar tidak memanfaatkan situasi global untuk menaikkan harga secara tidak wajar.

Dia meminta para pelaku usaha menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang bergantung pada stabilitas harga pangan.

"Kami minta pengusaha kedelai jangan mengambil keuntungan berlebihan. Harus ada rasa empati dan kepedulian kepada masyarakat. Selama ini pemerintah tidak mempersulit proses impor," tegasnya.

Amran juga memberikan peringatan keras kepada importir yang terbukti menaikkan harga secara semena-mena. Menurutnya, pemerintah tidak akan segan menolak penerbitan izin impor pada periode berikutnya bagi pelaku usaha yang melanggar komitmen tersebut.

"Kami sudah sampaikan, apabila ada yang menaikkan harga secara tidak wajar, saya pastikan izin impornya tidak akan keluar pada tahun berikutnya. Itu menjadi tanggung jawab kami," ujarnya.

Pemerintah, lanjut Amran, berkomitmen menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga di tengah berbagai tantangan global. Ia menilai kondisi pangan nasional saat ini relatif terkendali, termasuk keberhasilan menekan inflasi dari sektor beras.

Menurut Amran, beras tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi nasional dalam dua tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan efektivitas berbagai program pemerintah dalam meningkatkan produksi dan menjaga pasokan pangan.

"Kami ingin masyarakat tenang karena pangan tersedia. Beras juga sudah bukan lagi penyumbang inflasi utama selama dua tahun berturut-turut," kata Amran.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesamaan pandangan antara Indonesia dan Jerman mengenai pentingnya penyelesaian berbagai konflik internasional melalui jalur dialog dan diplomasi.

Komitmen tersebut menjadi salah satu hasil pembahasan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Dalam keterangan pers bersama usai pertemuan, Prabowo mengatakan kedua negara memiliki pandangan yang sejalan terkait upaya menjaga stabilitas dan perdamaian dunia di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di berbagai kawasan.

"Presiden Steinmeier dan saya juga sependapat bahwa semua konflik harus diselesaikan melalui perundingan dan kita bekerja sama di bidang diplomasi untuk meningkatkan dan memastikan perdamaian dan stabilitas global," kata Prabowo.

Menurut Presiden, kerja sama Indonesia dan Jerman tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi, investasi, dan pembangunan, tetapi juga mencakup upaya bersama dalam memperkuat tatanan internasional yang damai dan stabil.

Prabowo menilai Jerman memiliki posisi strategis dalam percaturan global dan diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menjawab berbagai tantangan dunia, termasuk konflik internasional, ketidakpastian ekonomi, serta penguatan kerja sama multilateral.

"Saudara-saudara sekalian, saya sangat berkeyakinan bahwa Jerman harus memainkan peran yang lebih aktif dan lebih penting karena kami butuh kemitraan yang baik dengan Jerman dan dengan Eropa," ujarnya.

Presiden menegaskan bahwa Indonesia memandang hubungan dengan Jerman dan negara-negara Eropa sebagai salah satu kemitraan penting dalam mendukung stabilitas global sekaligus memperkuat kerja sama lintas sektor yang saling menguntungkan.

Menurut Prabowo, kunjungan kenegaraan Steinmeier ke Indonesia menjadi simbol kuat eratnya hubungan kedua negara yang telah terjalin selama puluhan tahun dan terus berkembang ke arah yang lebih strategis.

"Kunjungan Presiden Jerman kali ini adalah tanda bahwa hubungan itu sangat penting," tutur Prabowo.

Kunjungan Steinmeier ke Indonesia sendiri menjadi lawatan pertama Presiden Jerman tersebut sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Selain membahas isu ekonomi, investasi, energi, pendidikan, dan ketenagakerjaan, kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi global serta pentingnya memperkuat kerja sama internasional dalam menjaga perdamaian dunia.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman yang akan diperingati pada 2027 mendatang, menandai komitmen kedua negara untuk terus mempererat kemitraan di berbagai bidang strategis.

PT Pertamina Patra Niaga mengungkap risiko yang terjadi apabila harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax tidak dinaikkan menjadi Rp16.250 per liter.

VP Commercial & Shipping Business Development Pertamina Patra Niaga Sigit Setiawan mengatakan perusahaan sempat menahan harga BBM nonsubsidi sejak Maret hingga awal Juni 2026 meski harga impor BBM terus meningkat akibat gejolak geopolitik global.

Namun, kebijakan tersebut membuat kemampuan Pertamina membeli BBM dari pasar internasional terus menurun karena harga jual di dalam negeri lebih rendah dibandingkan biaya pengadaan.

"Pertamina mengimpor BBM dengan harga tinggi, terus kami jual di domestik harganya rendah. Uang yang kami dapat (dari penjualan domestik) untuk membeli BBM di market (impor) tidak lagi mendapatkan volume yang sama," ujar Sigit dalam Sarasehan Energi bertajuk Transisi Energi dalam Memitigasi Konflik Global di IPB, Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/6) lalu, seperti dikutip dari keterangan resmi.

Menurut Sigit, kondisi tersebut berisiko menekan volume impor BBM yang dilakukan Pertamina. Jika terus berlangsung, stok energi nasional dapat terganggu terutama saat terjadi lonjakan permintaan.

"Kami tidak ingin kondisinya terus-terusan seperti ini, sehingga ketersediaan produk energi di masyarakat akan menurun. Ketika ada puncak permintaan, kondisi ini akan menjadi masalah," ujarnya.

Ia menjelaskan sejak konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran memanas, harga BBM impor yang dibeli Pertamina meningkat signifikan. Di sisi lain, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak kenaikan harga energi terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Sigit mengatakan apabila harga BBM langsung disesuaikan mengikuti kenaikan harga minyak dunia, biaya produksi berbagai sektor usaha akan meningkat dan berpotensi mendorong kenaikan harga barang di pasar.

"Kalau biaya produksinya naik, akan berpengaruh ke harga jual produk yang dihasilkan. Berarti harga di pasar akan naik. Masyarakat konsumen bisa membeli, enggak? Tentu berat," ujarnya.

Meski demikian, Pertamina akhirnya memutuskan melakukan penyesuaian harga setelah berkonsultasi dengan pemerintah demi menjaga ketersediaan pasokan BBM di dalam negeri.

"Kami ingin memberikan pesan bahwa ini memang perlu naik karena kondisinya memang harus kami pastikan terkait dengan ketersediaan suplai di market," ujar Sigit.

Mulai 10 Juni 2026, harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Adapun harga BBM nonsubsidi lainnya seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak berubah. Begitu pula dengan BBM subsidi Pertalite dan Biosolar yang masing-masing tetap dijual Rp10 ribu dan Rp6.800 per liter.

Kepemimpinan yang kuat adalah tentang menjaga kepercayaan publik dan menciptakan peluang di tengah berbagai disrupsi

Jakarta (ANTARA) - Presiden Ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik dalam menghadapi ketidakpastian global seperti sekarang.

SBY mengatakan dunia saat ini tengah memasuki era ketidakpastian yang ditandai dengan berbagai tantangan global, mulai dari meningkatnya rivalitas geopolitik, perang dan konflik di berbagai wilayah, dan perubahan rantai pasok global.

"Kepemimpinan yang kuat adalah tentang menjaga kepercayaan publik dan menciptakan peluang di tengah berbagai disrupsi," kata SBY pada The 2026 Asia Grassroots Forum by Amartha di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan pengalamannya memimpin Indonesia pada masa krisis dan transisi, termasuk dampak krisis Asia 1997-1998, tsunami Aceh pada 2004, hingga krisis keuangan global 2008, SBY memaparkan sejumlah prinsip kepemimpinan yang dibutuhkan di tengah ketidakpastian.

Menurut dia, pemimpin harus tetap tenang saat menghadapi situasi sulit karena kepanikan dapat memperlemah institusi.

"Ketakutan menyebar dengan cepat pada masa-masa sulit. Kepanikan melemahkan institusi. Seorang pemimpin harus tetap tenang, jujur dan memiliki arah yang jelas," ujarnya.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa pemimpin juga perlu mampu menggabungkan pragmatisme dengan prinsip. Dalam dunia yang semakin kompleks, menurutnya, negara harus adaptif dan realistis, tapi tetap berpegang pada nilai-nilai dasar.

Ia juga menekankan pentingnya visi jangka panjang dalam kepemimpinan. Menurut dia, pembangunan sumber daya manusia, reformasi institusi, ketahanan iklim, dan inovasi tidak dapat diwujudkan dalam waktu singkat.

Selain itu, SBY menilai kepemimpinan harus bersifat inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

"Pertumbuhan yang hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat pada akhirnya akan menimbulkan ketidakstabilan," katanya.

Meski tantangan global semakin kompleks, SBY mengaku tetap optimistis terhadap masa depan ASEAN dan Indonesia.

Menurut dia, optimisme tersebut bukan karena tantangan yang dihadapi relatif kecil, melainkan karena kawasan ASEAN memiliki modal yang kuat berupa populasi muda, wirausaha yang dinamis, ekosistem digital yang terus berkembang, masyarakat yang tangguh, serta sumber daya manusia yang besar.

SBY mengatakan kekuatan tersebut tidak hanya berada di kota-kota besar atau korporasi besar, tetapi juga di desa-desa, komunitas lokal, pelaku usaha kecil, serta jutaan masyarakat yang terus bekerja, berusaha, dan membangun harapan di tengah ketidakpastian.

Ia meyakini modal tersebut akan menjadi fondasi penting bagi ASEAN dan Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan global pada masa mendatang.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi kunci membangun ketahanan ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Dalam pidatonya pada The 2026 Asia Grassroots Forum by Amartha di Jakarta, Kamis, SBY mengatakan dunia saat ini tengah memasuki era baru yang ditandai dengan berbagai tantangan global, mulai dari meningkatnya rivalitas geopolitik, perang dan konflik di berbagai wilayah, dan perubahan rantai pasok global.

Meski demikian, SBY menilai Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN memiliki keunggulan dalam menghadapi kondisi tersebut, yaitu keberadaan jutaan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian kawasan.

"Ketika guncangan global terjadi, sistem bisa melemah, investasi menjadi lebih berhati-hati, dan pasar internasional berfluktuasi,” kata SBY.

“Namun, komunitas akar rumput tetap beradaptasi, bertahan, dan bangkit kembali. Untuk itu, pemberdayaan UMKM bukan sekadar agenda sosial, melainkan agenda ekonomi yang strategis," katanya menambahkan.

Ia mengatakan dari Indonesia hingga Vietnam, serta dari Filipina hingga Thailand, jutaan UMKM menopang aktivitas ekonomi sehari-hari melalui berbagai sektor usaha, mulai dari perdagangan, manufaktur skala kecil, pertanian, perikanan, logistik, hingga usaha berbasis digital.

Menurut dia, negara yang mampu memperkuat kewirausahaan akan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih kuat, partisipasi ekonomi yang lebih luas, serta stabilitas sosial yang lebih baik.

SBY mengaitkan pandangan tersebut dengan pengalaman Indonesia menghadapi sejumlah krisis besar, mulai dari dampak krisis Asia 1997-1998, tsunami Aceh pada 2004, hingga krisis keuangan global 2008.

Menurut dia, salah satu pelajaran penting dari berbagai krisis tersebut adalah bahwa negara akan lebih kuat ketika masyarakat tetap aktif secara ekonomi, terhubung secara sosial, dan memiliki harapan terhadap masa depan.

Selain memperkuat UMKM, SBY menilai perkembangan teknologi membuka peluang besar untuk memperluas inklusi ekonomi di negara-negara berkembang.

Melalui layanan keuangan digital, perdagangan elektronik, dan berbagai platform digital, pelaku usaha kecil kini memiliki akses yang lebih luas terhadap pasar, pembiayaan, dan berbagai peluang usaha.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa teknologi juga dapat memperlebar kesenjangan apabila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu.

Menurut dia, transformasi digital harus berjalan seiring dengan upaya memperluas inklusi agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan pentingnya reformasi sistem multilateral dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar tetap relevan menghadapi tantangan global yang terus berkembang, termasuk konflik geopolitik, kecerdasan buatan, hingga krisis lingkungan.

Hal itu disampaikan Sugiono usai menghadiri Security Council High-Level Open Debate bertema “Upholding the Purposes and Principles of The UN Charter and Strengthening the UN-Centered International System” di Markas Besar PBB, New York.

Pertemuan tersebut dipimpin Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China (RRC) sekaligus Presiden Dewan Keamanan PBB pada Rabu (27/5/2026) waktu setempat.

“Hari ini saya menghadiri open debate Security Council yang juga untuk memenuhi undangan dari presiden dari Security Council yang saat ini dari China,” kata Sugiono.

Menurut Sugiono, forum tersebut menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat PBB dan mereformasi sistem multilateral agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika global saat ini.

Ia menilai struktur dan pendekatan PBB yang dibentuk pasca-Perang Dunia II perlu disesuaikan dengan tantangan dunia modern yang jauh lebih kompleks dibanding 80 tahun lalu.

“Kalau dalam bahasa yang lebih mudah kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi,” ujarnya.

Sugiono menyoroti masih banyaknya titik konflik global yang belum terselesaikan secara efektif, padahal tujuan utama lahirnya PBB adalah menciptakan perdamaian antarbangsa.

Indonesia, lanjutnya, juga menekankan pentingnya reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, khususnya bagi negara-negara berkembang atau Global South yang dinilai belum memiliki keterwakilan memadai dalam proses pengambilan keputusan internasional.

“Banyak suara-suara yang berasal dari umumnya global south itu tidak terwakili,” kata Sugiono.

Ia juga menyinggung banyak isu penting di Dewan Keamanan yang akhirnya terhambat akibat penggunaan hak veto oleh negara-negara tertentu.

“Tadi juga disampaikan oleh beberapa negara bahwa banyak concern-concern yang kemudian diveto di Dewan Keamanan,” lanjutnya.

Meski demikian, Indonesia menegaskan bahwa reformasi tidak boleh membuat PBB kehilangan relevansi. Sebaliknya, organisasi tersebut harus diperkuat agar mampu menjawab tantangan global yang semakin dinamis.

Sugiono menyebut tantangan dunia saat ini tidak hanya berupa perang dan konflik geopolitik, tetapi juga perkembangan artificial intelligence, isu lingkungan, hingga dampak ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah.

Ia secara khusus menyoroti situasi di kawasan Iran dan Selat Hormuz yang dinilai memiliki dampak besar terhadap perekonomian dunia.

Dalam forum tersebut, Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina dan solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik.

Sugiono menilai isu Palestina menjadi ujian nyata terhadap kredibilitas PBB dan Dewan Keamanan dalam menegakkan mandat perdamaian internasional.

“Palestina merupakan satu tes terhadap PBB, kepercayaan yang diberikan kepada PBB,” ujar Sugiono.

Menurut Sugiono, peran PBB dan Dewan Keamanan menjadi sangat penting dalam mendorong tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.

Ia menegaskan bahwa penderitaan dan kekerasan yang terus terjadi di Palestina menunjukkan pentingnya langkah konkret komunitas internasional.

“Kemerdekaan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara merupakan sesuatu yang mutlak harus dicapai,” tandas Sugiono.

Ketahanan pangan harus diperkuat. Risiko iklim seperti El Nino juga perlu diantisipasi dengan baik agar tidak memicu musim kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu produksi pertanian

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan risiko konflik global mendorong Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi dan pangan guna menghadapi ketidakpastian yang meningkat.

Dalam acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di Jakarta, Sabtu, AHY mengatakan eskalasi konflik geopolitik, khususnya di Timur Tengah, berpotensi mengganggu jalur distribusi energi dunia, termasuk di kawasan strategis seperti Selat Hormuz.

Kondisi tersebut dinilai dapat memicu lonjakan harga energi yang berdampak berantai pada harga pangan dan komoditas dasar lainnya.

“Jika konflik dan perang berkelanjutan terjadi di Timur Tengah, Selat Hormuz sulit dinormalisasi dalam waktu dekat maka harga energi dan pangan dunia bisa mengalami kenaikan yang mencekik,” ujar AHY.

Menurut dia, energi memiliki peran krusial dalam menopang aktivitas ekonomi. Kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi, sehingga berujung pada tekanan terhadap harga kebutuhan masyarakat.

AHY menegaskan pentingnya kemandirian nasional, terutama pada sektor energi dan pangan, agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal. Ketahanan di kedua sektor itu, lanjutnya, menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Ketahanan pangan harus diperkuat. Risiko iklim seperti El Nino juga perlu diantisipasi dengan baik agar tidak memicu musim kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu produksi pertanian hingga menyebabkan gagal panen,” katanya.

Selain faktor geopolitik, AHY juga menyoroti berbagai tantangan global lain seperti krisis iklim, bencana alam, serta disrupsi teknologi yang turut mempengaruhi dinamika ekonomi dunia.

Ia menilai kondisi tersebut menuntut Indonesia untuk semakin adaptif dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Lebih lanjut, Menko AHY menyebut pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi dan pangan, termasuk melalui peningkatan konektivitas dan efisiensi distribusi logistik.

Dengan infrastruktur yang terintegrasi, biaya logistik menurutnya dapat ditekan sehingga distribusi energi dan pangan menjadi lebih terjangkau.

Menko AHY juga menyatakan bahwa penguatan ketahanan energi dan pangan harus berjalan seiring dengan pembangunan yang merata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk itu, ia menegaskan pembangunan harus menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali dan setiap daerah perlu mendapat perhatian yang sama, sehingga tidak ada lagi pendekatan yang berpusat di Jawa.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

...konflik di Iran yang mengganggu jalur perdagangan di Selat Hormuz telah mendisrupsi sisi suplai ekonomi global.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperingatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi meningkat pada kuartal II 2026 akibat tekanan global yang mulai berdampak pada sektor industri dalam negeri.

Dalam laporan terbarunya dikutip di Jakarta, Rabu, CORE menyebut konflik di Iran yang mengganggu jalur perdagangan di Selat Hormuz telah mendisrupsi sisi suplai ekonomi global.

Untuk Indonesia yang industri manufakturnya masih bergantung pada impor bahan baku, gangguan tersebut mendorong kenaikan biaya operasional produksi.

“Tekanan pada pasar tenaga kerja bersumber dari dua hal yang lebih struktural, yaitu transmisi shock biaya dari konflik global ke dunia usaha dan ketergantungan industri Indonesia pada impor bahan baku,” tulis CORE dalam laporannya.

Seiring dengan kenaikan biaya tersebut, tekanan mulai dirasakan oleh dunia usaha dan berpotensi menekan serapan tenaga kerja.

Indikasi ini tercermin dari survei Purchasing Managers’ Index (PMI) S&P Global pada April 2026 yang menunjukkan penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur.

PMI pada April 2026 tercatat turun ke level 49,1 atau masuk zona kontraksi, setelah sebelumnya sempat mencapai 53,8 pada Februari 2026.

Dalam kondisi tersebut, CORE memperkirakan tekanan biaya dapat berujung pada peningkatan PHK dalam waktu dekat.

Berdasarkan simulasi menggunakan tabel input-output Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, tambahan PHK diperkirakan mencapai 15.300 hingga 20.300 pekerja.

PHK tersebut diperkirakan akan terkonsentrasi di wilayah aglomerasi industri, seperti sektor elektronik di Batam, tekstil dan pakaian jadi di Jawa Barat, kimia dan farmasi di Jawa Timur, serta industri alas kaki di Banten.

CORE juga mengidentifikasi empat subsektor manufaktur yang paling rentan terhadap tekanan biaya, yakni tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, elektronik dan komputer, serta kimia dan farmasi.

Industri tekstil dan pakaian jadi tercatat menyerap sekitar 3,76 juta tenaga kerja atau sekitar 19 persen dari total tenaga kerja manufaktur nasional.

Sementara itu, industri alas kaki menyerap sekitar 921 ribu pekerja. Adapun sektor elektronik dan komputer memiliki ketergantungan impor tinggi, sedangkan industri kimia dan farmasi bergantung hingga 85 persen pada bahan baku impor.

Di sisi lain, data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sebanyak 15.425 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga April 2026, dengan sekitar 59 persen terjadi di daerah industri.

Meski angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, CORE menilai tekanan pada kuartal II berpotensi mendorong kenaikan jumlah PHK.

Untuk merespons kondisi tersebut, CORE mendorong agar investasi, termasuk yang dikelola oleh Danantara, diarahkan ke sektor-sektor strategis yang paling rentan, seperti industri tekstil dan produk tekstil, petrokimia berbasis nafta, serta besi dan baja.

“Industri ini berada di titik paling rentan dalam struktur manufaktur Indonesia saat ini,” tulis laporan tersebut.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan alasan dirinya menyampaikan langsung pidato perdananya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026 dalam rangka penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Prabowo menegaskan dunia saat ini tengah menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat Indonesia.

“Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian,” ujar Prabowo.

Dia menyoroti berbagai peperangan yang terjadi di sejumlah kawasan dunia, mulai dari Eropa hingga Timur Tengah, yang menurutnya tetap memberikan pengaruh besar terhadap Indonesia meskipun secara geografis jauh.

“Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan kondisi global yang tidak menentu membuat kepala negara perlu hadir langsung di hadapan parlemen untuk menjelaskan arah kebijakan ekonomi dan pengelolaan fiskal negara.

“Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” ujarnya.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, serta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas penyelenggaraan rapat paripurna yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional.

“Saya ingin menyampaikan penghargaan saya setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota MPR, DPR, dan DPD RI atas diselenggarakannya rapat paripurna DPR ini,” katanya.

Menurut Prabowo, penyampaian langsung KEM dan PPKF RAPBN 2027 merupakan bagian dari pembicaraan pendahuluan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027 di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Moskow: Konflik global yang terus memanas mulai memberi tekanan besar terhadap kondisi pekerja di berbagai negara.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperingatkan pendapatan riil buruh dunia berpotensi menyusut hingga USD3 triliun atau sekitar Rp53 kuadriliun pada 2027 jika harga minyak melonjak tajam.

Dalam laporan terbaru yang dilansir Antara, Selasa, 19 Mei 2026, ILO menyoroti dampak konflik di Timur Tengah yang semakin memengaruhi lapangan kerja, pendapatan pekerja, hingga stabilitas ekonomi global.

Dalam laporan yang dirilis Senin, ILO menyebut situasi di Timur Tengah semakin memengaruhi lapangan kerja, kondisi kerja, dan pendapatan di berbagai kawasan dunia.

Tekanan tersebut dipicu oleh gangguan rantai pasok, hambatan jalur transportasi, pelemahan sektor pariwisata, hingga pembatasan migrasi tenaga kerja di sejumlah kawasan.

Di bawah skenario kenaikan harga minyak sebesar 50 persen, jam kerja global diperkirakan turun 0,5 persen pada 2026 dan 1,1 persen pada 2027.

Penurunan itu setara dengan hilangnya sekitar 14 juta pekerjaan penuh waktu pada 2026 dan 38 juta pekerjaan pada 2027, menurut laporan tersebut.

ILO juga memperkirakan pendapatan riil pekerja akan turun 1,1 persen atau sekitar 1,1 triliun dolar AS pada 2026 dan mencapai 3 persen atau sekitar 3 triliun dolar AS pada 2027.

Sementara itu, tingkat pengangguran global diproyeksikan meningkat lebih bertahap, masing-masing sebesar 0,1 persen tahun ini dan 0,5 persen pada 2027.

Badan PBB tersebut juga mencatat arus remitansi, yang menjadi sumber pendapatan penting bagi banyak keluarga di Asia Selatan dan Asia Tenggara, mulai melemah dan menunjukkan tanda-tanda penurunan di sejumlah negara.

Menurut ILO, kawasan yang paling terdampak adalah Timur Tengah dan Asia-Pasifik.

Krisis tersebut juga menekan pekerja migran, terutama di negara-negara Teluk, akibat menurunnya permintaan tenaga kerja di sektor konstruksi, perhotelan, dan transportasi.

(ANN)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kondisi ekonomi Indonesia mulai disorot karena dinilai tertinggal dari tren pemulihan global pasca gejolak geopolitik awal 2026. Tekanan terhadap rupiah dan pasar keuangan justru masih berlanjut ketika banyak negara lain mulai bangkit.

Nilai tukar rupiah bahkan sempat menyentuh level terlemah di kisaran Rp17.700 per dolar AS pada Senin (18/5/2026). Pelemahan ini terjadi di tengah tekanan global yang sebelumnya juga dirasakan oleh banyak negara berkembang.

Namun, berbeda dengan negara lain yang mulai pulih, Indonesia disebut belum menunjukkan tanda rebound yang kuat. Hal ini memicu kritik terhadap kebijakan stabilisasi yang dijalankan otoritas moneter.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), Primus Yustisio, menilai kondisi tersebut sebagai anomali dalam perekonomian nasional. Ia menyebut ada ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nilai tukar.

Menurut Primus, secara makro ekonomi Indonesia masih mencatat pertumbuhan yang cukup baik. Namun, kondisi rupiah yang melemah tajam justru bertolak belakang dengan capaian tersebut.

“Yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bank Indonesia itu anomali. Pertumbuhan ekonomi kita 5,61%, tetapi nilai tukar Rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar,” kata Primus dalam rapat kerja dengan Bank Indonesia di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Ia menambahkan bahwa tekanan tidak hanya terjadi pada nilai tukar rupiah. Kondisi pasar keuangan domestik juga dinilai mengalami penurunan yang cukup dalam.

“Indeks kita juga habislah, merosot turun. Di mana indeks seluruh dunia sejak perang tembak rudal itu tanggal 28 Februari, apa yang terjadi terhadap indeks dunia itu terjadi pada seluruhnya. Dan mereka sudah rebound, bahkan sudah plus. Dan Indonesia saat ini masih minus lebih dari 20%,” ujar dia.

Pernyataan tersebut merujuk pada kondisi pasar global setelah eskalasi konflik geopolitik pada akhir Februari 2026. Saat itu, banyak negara mengalami tekanan serupa sebelum akhirnya mulai menunjukkan pemulihan.

Di sejumlah negara, indeks saham dan indikator keuangan lain sudah kembali ke zona positif dalam beberapa pekan terakhir. Pemulihan ini didorong oleh stabilisasi pasar dan ekspektasi kebijakan yang lebih adaptif.

Sementara itu, Indonesia dinilai masih tertinggal dalam proses pemulihan tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait daya tahan ekonomi domestik terhadap guncangan eksternal.

Selain itu, pelemahan rupiah yang terjadi secara konsisten juga dinilai memperburuk persepsi investor global. Ketika mata uang negara lain mulai stabil, rupiah justru terus mengalami tekanan.

Situasi ini dinilai berpotensi memicu capital outflow dan memperbesar tekanan pada sektor keuangan. Jika tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas ke sektor riil dan harga kebutuhan masyarakat.

Primus menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai fluktuasi biasa. Ia meminta otoritas terkait untuk mengambil langkah lebih tegas dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menurutnya, ketertinggalan dari tren global harus segera direspons agar tidak menimbulkan risiko yang lebih besar ke depan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan pasar dalam situasi yang penuh ketidakpastian seperti saat ini.