Kota Bandung (ANTARA) - Komisi II DPRD Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperketat pengawasan proses penyembelihan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Anggota Komisi II DPRD Jabar Arief Maoshul Affandy mengatakan pengawasan dilakukan agar proses penyembelihan berjalan sesuai syariat Islam sekaligus memenuhi standar kesehatan dan kesejahteraan hewan.

“Pertama pemeriksaan ante mortem dan post mortem, kami memastikan petugas medis turun ke lapangan untuk memeriksa kesehatan hewan sebelum dan sesudah disembelih,” kata Arief di Bandung, Rabu.

Arief mengatakan pihaknya juga menekankan penerapan prinsip animal welfare atau kesejahteraan hewan selama proses penyembelihan berlangsung.

Menurut dia, hewan kurban tidak boleh mengalami stres sebelum disembelih dan penggunaan alat yang sesuai menjadi hal penting.

“Kami menekankan hewan kurban tidak boleh stres saat akan disembelih. Penggunaan alat bantu seperti pisau yang sangat tajam adalah standar yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.

Arief menambahkan aspek syariat juga menjadi perhatian utama agar proses penyembelihan sah secara agama dan menghasilkan daging yang aman dikonsumsi masyarakat.

“Ketiga tentu sertifikasi halal. Proses sembelih harus benar secara syariat agar kualitas dagingnya pun terjamin secara kesehatan,” katanya.

Selain proses penyembelihan, Komisi II DPRD Jabar juga menyoroti pengelolaan limbah hewan kurban agar tidak mencemari lingkungan.

Ia mengatakan pihaknya mendorong pemerintah daerah menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) khusus untuk penanganan limbah selama pelaksanaan Idul Adha.

“Kami mengimbau masyarakat tidak membuang limbah hewan kurban ke sungai dan kami mendorong pembuatan lubang penampungan limbah seperti septic tank sementara agar tidak mencemari lingkungan,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo meminta pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, segera mencari solusi atas berbagai kendala yang dinilai mempersempit ruang investasi di daerah tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo Arifin Kilo di Gorontalo, Senin, mengatakan hal itu, usai pihaknya mengevaluasi secara menyeluruh program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sepanjang 2026.

Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap mitra kerja guna memastikan program daerah berjalan optimal.

Arifin mengatakan langkah itu juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kemitraan yang dinamis antara DPRD dan dinas terkait.

Menurut dia, melalui fungsi pengawasan yang ketat, DPRD berkomitmen mengawal setiap kebijakan dan pelaksanaan program agar tetap berjalan pada koridor yang tepat dan memberikan dampak positif bagi daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Dinas PTSP menyampaikan sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan anggaran yang dihadapi.

Minimnya alokasi anggaran dinilai mempersempit ruang gerak dinas dalam memberikan stimulus atau daya rangsang bagi investor luar agar mau menanamkan modal di Kabupaten Gorontalo.

Komisi II DPRD, kata Arifin, prihatin terhadap berbagai keluhan dan aspirasi yang disampaikan pihak dinas mengenai kendala operasional tersebut.

Saat ini, pihaknya tengah mengumpulkan dan merangkum seluruh poin krusial yang menjadi hambatan dalam sektor pelayanan investasi sebagai upaya mencari solusi.

“Dinas PTSP sebagai mitra Komisi II DPRD. Kami mengevaluasi semua program yang sudah dilaksanakan di tahun 2026. Ada beberapa hal yang muncul dari 'curhatan-curhatan' pihak dinas, khususnya tentang anggaran. Bagaimana mereka akan bergerak untuk memberikan stimulus pada kegiatan investasi di daerah ini,” katanya.

DPRD menegaskan daya rangsang investasi di Kabupaten Gorontalo tidak boleh melemah hanya karena persoalan anggaran.

Karena itu, hasil evaluasi dan rangkuman aspirasi tersebut akan segera dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk dibahas bersama dalam mencari solusi konkret.

Sebagai tindak lanjut, DPRD dijadwalkan menggelar pertemuan khusus dengan pemerintah daerah guna membahas hasil evaluasi tersebut sekaligus merumuskan kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada penguatan sektor investasi daerah.

“Kita cari kendala yang menghambat atau mempersempit ruang investasi agar kembali leluasa dan memberi dampak ekonomi makro bagi daerah,” kata Arifin.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026