Bisnis.com, JAKARTA — Meninggalnya tiga peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti pembekalan oleh TNI memicu sorotan terhadap mekanisme penyelenggaraan program. Istana pun buka suara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan atas kejadian tersebut, evaluasi akan dilakukan.

"Semua proses kan kami lakukan kalau ada misalnya salah prosedur, itu kami perbaiki. Dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada hal-hal kelalaian itu juga bagian dari evaluasi," ujar Prasetyo setelah menggelar konferensi pers di Gedung DPR pada Jumat (26/6/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen memberikan pembekalan kepada para calon manajer KDKMP dan KNMP agar memiliki kompetensi yang baik.

Sebagaimana diketahui, tiga peserta pelatihan calon manajer KDKMP dan KNMP meninggal dunia saat mengikuti pembekalan oleh TNI. Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan bahwa para peserta sebenarnya telah lulus tes kesehatan sebelum melaksanakan pelatihan.

"Perlu disampaikan bahwa sebelum mengikuti program, peserta telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Rico menyampaikan Kemhan dan panitia seleksi sedang melakukan evaluasi agar hal serupa tidak terjadi lagi dan proses seleksi berjalan dengan baik tanpa menimbulkan korban jiwa.

Evaluasi, kata dia, mencakup seluruh aspek, termasuk mekanisme seleksi kesehatan, pengawasan medis, penanganan peserta dengan kondisi kesehatan khusus, serta sistem komunikasi dan pelaporan.

Adapun tiga peserta yang meninggal dunia berasal dari lokasi pendidikan yang berbeda. Anisa Muyassaroh yang mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman, Balikpapan, mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026. Dia sempat ditangani tim medis sebelum dinyatakan meninggal dunia akibat heat stroke.

Muhammad Taufiq yang mengikuti pendidikan di Satdik Puslatpur Kodiklatad, Baturaja, mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026. Dia sempat mendapatkan penanganan medis sebelum dirujuk ke rumah sakit dan meninggal dunia akibat cardiac arrest (henti jantung).

Sementara itu, Novia Rahmadhani Sihotang dari Program SPPI KNMP Tahun 2026 mengikuti pendidikan di Satdik Pusbahasa Kodiklatau, Jakarta. Dia mengalami gangguan kesehatan pada 22 Juni 2026, sempat dirujuk ke RSAU dr. Esnawan, tetapi dinyatakan meninggal dunia pada 23 Juni 2026 akibat tuberkulosis (TB).

Bisnis.com, JAKARTA — Meninggalnya tiga peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti pembekalan oleh TNI memicu sorotan terhadap mekanisme penyelenggaraan program. Kementerian Pertahanan pun didesak melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan para peserta telah lulus tes kesehatan sebelum melaksanakan pelatihan.

"Perlu disampaikan bahwa sebelum mengikuti program, peserta telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Rico menyampaikan Kemhan dan panitia seleksi sedang melakukan evaluasi agar hal serupa tidak terjadi lagi dan proses seleksi berjalan dengan baik tanpa menimbulkan korban jiwa.

Evaluasi, kata dia, mencakup seluruh aspek, termasuk mekanisme seleksi kesehatan, pengawasan medis, penanganan peserta dengan kondisi kesehatan khusus, serta sistem komunikasi dan pelaporan.

Adapun tiga peserta yang meninggal dunia berasal dari lokasi pendidikan yang berbeda. Anisa Muyassaroh yang mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman, Balikpapan, mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026. Dia sempat ditangani tim medis sebelum dinyatakan meninggal dunia akibat heat stroke.

Muhammad Taufiq yang mengikuti pendidikan di Satdik Puslatpur Kodiklatad, Baturaja, mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026. Dia sempat mendapatkan penanganan medis sebelum dirujuk ke rumah sakit dan meninggal dunia akibat cardiac arrest (henti jantung).

Sementara itu, Novia Rahmadhani Sihotang dari Program SPPI KNMP Tahun 2026 mengikuti pendidikan di Satdik Pusbahasa Kodiklatau, Jakarta. Dia mengalami gangguan kesehatan pada 22 Juni 2026, sempat dirujuk ke RSAU dr. Esnawan, tetapi dinyatakan meninggal dunia pada 23 Juni 2026 akibat tuberkulosis (TB).

DPR Minta Penjelasan Kronologi

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan pihaknya membuka ruang komunikasi bagi Kementerian Pertahanan maupun unsur pelaksana lainnya untuk memberikan penjelasan agar diperoleh kronologi secara lengkap.

Melalui cara ini, katanya, perbaikan sistem dapat dilakukan secara optimal dan penyempurnaan pelaksanaan program ke depan.

"Komisi I DPR RI akan mencermati perkembangan lebih lanjut serta membuka ruang komunikasi dengan pihak terkait, termasuk Kementerian Pertahanan dan unsur pelaksana, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kronologi, mekanisme pelaksanaan, serta langkah-langkah mitigasi yang telah dan akan ditempuh," ujarnya saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).

Menurut Dave, evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pelatihan merupakan langkah penting. Evaluasi tersebut antara lain perlu mencakup kesesuaian kurikulum dan intensitas latihan dengan profil peserta, kesiapan fasilitas kesehatan, mekanisme pemantauan kondisi fisik secara berkala, rasio pendamping terhadap peserta, serta prosedur penanganan keadaan darurat di lapangan.

Dia berpandangan tujuan pelatihan militer mampu membentuk karakter kepemimpinan, kedisiplinan, semangat kebangsaan, serta etos kerja yang kuat.

Meski demikian, menurut Dave, insiden tersebut menjadi sinyal bagi Kemhan untuk segera melakukan perbaikan sistem, terutama dalam menjamin keselamatan peserta. Dia juga mengimbau agar metode pelatihan disesuaikan dengan karakteristik peserta yang berasal dari beragam latar belakang sipil.

"Esensi pembentukan karakter, disiplin, kepemimpinan, dan semangat pengabdian tetap dapat dicapai melalui pendekatan yang adaptif, bertahap, dan berbasis manajemen risiko yang baik," tuturnya.

Dia menambahkan Komisi I DPR RI memandang evaluasi dapat memperkuat sistem pelatihan agar program negara berlangsung secara profesional dengan berlandaskan keselamatan.

Dave turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya tiga calon manajer sekaligus mengingatkan bahwa pelaksanaan program harus tetap mengedepankan aspek keselamatan.

Usul Moratorium Pelatihan

Peneliti Kebijakan Publik IDP-LP Riko Noviantoro mengusulkan moratorium pelatihan militer bagi calon manajer KDKMP dan KNMP. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peserta yang akan mengelola koperasi maupun menggerakkan ekonomi masyarakat.

"Lebih baik moratorium pelatihan militer bagi manajer Koperasi Merah Putih. Tidak ada korelasi untuk kedisiplinan," katanya saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).

Dia menyampaikan bahwa tragedi ini tidak bisa semata-mata disebut sebagai kecelakaan sehingga perlu ada pihak yang bertanggung jawab.

Menurut Riko, salah satu tupoksi manajer koperasi adalah menjaga kualitas layanan kepada konsumen dengan baik. Karena itu, dia menilai tidak ada urgensi menggunakan pendekatan maupun pelatihan berbasis militer.

"Pendekatan militer hanya cocok untuk tugas menjaga kedaulatan dan kedaruratan. Bukan untuk pelayanan publik," jelasnya.

Dia berpandangan program pelatihan calon manajer ini hanya membuang anggaran negara dan tidak relevan dengan tugas para peserta ketika mengemban pekerjaan nantinya.

Jika ingin membentuk kedisiplinan, menurutnya, hal itu tidak harus dilakukan secara militeristik. Dia mencontohkan masyarakat Jepang yang disiplin karena pendidikan karakter telah dilakukan sejak usia dini.

"Kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih tidak berkaitan dengan pendidikan militer. Saya meyakini pendekatan militer ini dipaksakan hanya untuk mendapatkan proyek uang negara saja," tandasnya.

PTPN mengambil langkah jalan tengah agar semua pihak itu mengetahui PTPN tuh sebetulnya tidak punya niatan untuk menghukum seseorang

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I menjadikan kasus Kakek Mujiran di Lampung sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat komunikasi perusahaan dengan masyarakat sekitar wilayah operasional perkebunan ke depan.

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo mengatakan perusahaan selama ini pada prinsipnya terus menjalankan pembinaan kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ekonomi.

"Terkait dengan case kemarin, memang PTPN mengambil langkah jalan tengah agar semua pihak itu mengetahui PTPN tuh sebetulnya tidak punya niatan untuk menghukum seseorang apabila memang orang tersebut tidak bersalah atau merugikan PTPN," kata Aris dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Menurut dia, hubungan tersebut juga diwujudkan melalui kemitraan dengan petani setempat, termasuk pembelian hasil produksi masyarakat dengan harga yang dinilai memberikan keuntungan ekonomi yang layak.

Aris menjelaskan langkah restorative justice (RJ) yang ditempuh dalam kasus tersebut menjadi jalan tengah untuk menjaga kondusivitas sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan tidak berniat merugikan masyarakat.

Ia menilai penyelesaian perkara tersebut memberikan pelajaran penting bagi perusahaan mengenai perlunya meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.

Ke depan, PTPN I berencana memperkuat berbagai program pembinaan ekonomi agar masyarakat semakin memahami manfaat keberadaan perusahaan bagi kehidupan sosial dan perekonomian daerah.

"Setelah dengan adanya RJ ini, tentu ini akan menjadi salah satu pelajaran baru bagi PTPN bahwa ternyata kita mungkin perlu semakin meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat," ujarnya.

Kemudian pembinaan-pembinaan secara ekonomi sehingga masyarakat semakin memahami jika keberadaan kebun PTPN memberikan multiplier effect positif bagi warga setempat.

Menurut Aris, operasional kebun karet memberikan dampak ekonomi langsung melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penyadapan dan pemeliharaan tanaman.

Selain di tingkat kebun, aktivitas industri pengolahan karet juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang terlibat dalam proses produksi dan pengelolaan hasil perkebunan.

Manfaat ekonomi lainnya turut dirasakan sektor transportasi karena distribusi hasil produksi perusahaan melibatkan berbagai layanan angkutan yang banyak dijalankan masyarakat sekitar perkebunan.

Aris menambahkan kegiatan ekspor komoditas karet juga memberikan kontribusi terhadap perolehan devisa negara sekaligus mendukung penerimaan pemerintah melalui berbagai instrumen perpajakan.

Menurutnya, berbagai dampak ekonomi tersebut perlu terus disampaikan kepada masyarakat agar tumbuh pemahaman yang lebih baik mengenai kontribusi perkebunan terhadap pembangunan daerah.

Ia mengakui masih terdapat sebagian pihak yang belum memahami sepenuhnya manfaat keberadaan perkebunan sehingga diperlukan pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan dari perusahaan.

Karena itu, PTPN I berkomitmen memperluas program pendampingan dan pemberdayaan yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat guna memperkuat hubungan perusahaan dengan warga sekitar perkebunan.

Aris menjelaskan kasus Kakek Mujiran di Lampung menjadi pengalaman penting bagi perusahaan dalam menyeimbangkan penegakan hukum, komunikasi publik, serta upaya menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar.

Aris mengatakan PTPN I memilih mengambil jalan tengah melalui RJ untuk meredam ketegangan, menjaga kondusivitas lingkungan, serta menghindari situasi yang berpotensi memicu konflik lebih luas.

Ia menilai derasnya pemberitaan pada tahap awal membuat ruang klarifikasi perusahaan menjadi terbatas, sehingga perhatian publik terlanjur terbentuk sebelum PTPN memiliki kesempatan menjelaskan kronologi secara menyeluruh dan proporsional.

Karena itu, PTPN I menjadikan kasus tersebut sebagai evaluasi untuk memperkuat komunikasi dengan media dan masyarakat, sekaligus memastikan setiap langkah hukum yang ditempuh dipahami berdasarkan fakta sebenarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih menjalankan proses audit internal di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Audit tersebut dilakukan di tengah keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti jajaran pimpinan lembaga tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan audit internal yang tengah berlangsung merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan BGN dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai perkembangan audit internal di tubuh BGN usai pengumuman pergantian pimpinan lembaga tersebut pada Selasa (2/6/2026).

"Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari yang sekali lagi kami sampaikan, itu adalah bagian dari monitoring dan evaluasi terus-menerus yang kita lakukan karena kita memang menghendaki Badan Gizi Nasional ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya," kata Prasetyo.

Kendati demikian, Prasetyo belum mengungkapkan secara rinci hasil maupun temuan sementara dari proses audit tersebut. Ia menegaskan pemerintah akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah proses pemeriksaan internal selesai dilakukan.

"Tunggu, nanti akan kita umumkan," ujarnya.

Prasetyo menambahkan pergantian pimpinan BGN yang diputuskan Presiden merupakan bagian dari langkah perbaikan organisasi agar pelaksanaan program-program prioritas di bidang gizi dapat berjalan lebih efektif.

Menurutnya, dengan telah ditetapkannya pimpinan baru, roda organisasi BGN diharapkan tetap berjalan normal dan tidak mengganggu pelaksanaan berbagai program yang sedang berlangsung.

"Yang pasti dengan ditetapkan pengangkatan pejabat yang baru sudah dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagaimana mestinya," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan merombak jajaran pimpinan BGN setelah melakukan evaluasi selama hampir satu setengah tahun. Dalam keputusan tersebut, Nanik S Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana.

Selain itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono diangkat sebagai Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penataan ulang papan pencatatan dengan memindahkan sebanyak 44 perusahaan tercatat ke klasifikasi baru yang efektif berlaku mulai 29 Mei 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi berkala BEI terhadap kualitas fundamental, likuiditas, dan kepatuhan emiten di pasar modal.

Dalam pengumuman resmi BEI, sebanyak 26 emiten naik kelas dari Papan Pengembangan ke Papan Utama, sementara 16 emiten turun dari Papan Utama ke Papan Pengembangan.

Selain itu, dua emiten teknologi yakni PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) dipindahkan dari Papan Ekonomi Baru ke Papan Pengembangan.

Kenaikan ke Papan Utama umumnya mencerminkan perbaikan fundamental perusahaan, tingkat likuiditas saham yang lebih baik, serta pemenuhan ketentuan tata kelola dan kapitalisasi pasar yang ditetapkan bursa.

Terdapat 26 emiten yang naik kelas atau berpindah dari Papan Pengembangan ke Papan Utama. Emiten tersebut adalah ADES, ALDO, AMAG, AMAR, BBMD, BSSR, CBUT, DKFT, dan DMND. Selain itu, terdapat EPMT, FISH, GLVA, GZCO, HERO, JIHD, JSPT, LPCK, MASB, MERK, NOBU, PALM, PORT, PRAY, TLDN, TOTO, serta TPIA.

Sebaliknya, BEI juga memindahkan 16 emiten dari Papan Utama ke Papan Pengembangan. Daftar perusahaan ini meliputi BUKK, CSRA, DOID, GTSI, GWSA, MCAS, MINE, MMLP, MREI, NCKL, PANR, PSAT, RBMS, SMMA, UNIQ, dan WMUU.

Sorotan terbesar tertuju pada perpindahan GOTO dan BELI dari Papan Ekonomi Baru ke Papan Pengembangan.

Papan Ekonomi Baru merupakan papan pencatatan yang setara dengan Papan Utama. Penyediaan Papan Ekonomi Baru ini merupakan upaya Bursa dalam mendorong perkembangan perusahaan yang memanfaatkan teknologi dan ekonomi digital, sekaligus sebagai sarana branding bagi perusahaan tercatat.

Papan Ekonomi Baru juga mengakomodasi pencatatan perusahaan yang memiliki skema Saham Dengan Hak Suara Multipel (SHSM) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22/POJK.04/2021.

Sementara itu perpindahan saham PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. (RBMS) juga menarik perhatian. Perusahaan ini sempat keluar dari Papan Pemantauan Khusus menuju Papan Utama tetapi akhirnya menetap di Papan Pengembangan.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Misalnya, pelaksanaan MBG dengan data yang ada akan bisa dilihat daerah mana yang membutuhkan, daerah mana yang masih bisa dijadikan prioritas kedua, begitu pun yang lain

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan implementasi government technology (govtech) dapat membantu meningkatkan efisiensi tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saat ini pihaknya sedang mengembangkan govtech tersebut sebagai ekosistem digital untuk integrasi data kementerian dan lembaga pemerintah yang dapat digunakan dalam pengawasan dan evaluasi berbagai program pemerintah.

“Misalnya, (pelaksanaan) MBG dengan data yang ada akan bisa dilihat daerah mana yang membutuhkan, daerah mana yang masih bisa dijadikan prioritas kedua, begitu pun yang lain,” tutur Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Senin.

Apalagi, ia menyoroti anggaran MBG yang cukup besar, yakni mencapai Rp268 triliun pada tahun ini, usai dipangkas dari pagu sebelumnya sebesar Rp335 triliun. Ia pun menekankan perlunya evaluasi untuk menjaga agar program tersebut benar-benar berjalan secara efisien.

Ia menilai, seharusnya dilakukan uji coba (piloting) terhadap program MBG sebelum dilakukan implementasi secara penuh, mengingat program tersebut bisa menghabiskan dana hingga Rp1 triliun setiap harinya, yang jika dimanfaatkan dengan benar akan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Belum pernah (dalam) sejarah Indonesia kita bisa tiap hari ada dana (dibelanjakan) sampai ke bawah (level pedagang lokal dan UMKM) Rp1 triliun, dan itu memengaruhi ekonomi,” ujar Luhut.

Berbeda dengan pelaksanaan MBG, ia mengatakan pihaknya mengedepankan uji coba secara masif bagi pengembangan sistem govtech. Saat ini teknologi tersebut tengah dilakukan uji coba di 42 kabupaten dan satu provinsi, salah satunya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Berkat implementasi sistem tersebut, pihaknya menemukan bahwa Program Bantuan Sosial (bansos) di kabupaten tersebut kurang efektif, yakni hanya 77 persen penyaluran bantuan yang tepat sasaran.

“Bisa dibayangkan betapa tidak efisiennya sistem di negara ini. (Berkat govtech ini) kami temukan juga banyak masyarakat yang seharusnya dapat bantuan, tapi mereka tidak dapat dari pemerintah, atau sebaliknya. Tapi sekarang setelah satu bulan (implementasi govtech), kami sudah perbaiki (penyalurannya),” kata Luhut.

Ia menuturkan, rencananya semua data kementerian dan lembaga pemerintah akan mulai terkoneksi dan terintegrasi dalam sistem govtech mulai 1 Juni 2026.

Pihaknya kemudian akan mengharmonisasikan dan menyusun data yang ada menggunakan bantuan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), sebelum sistem tersebut secara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2026.

Ia pun optimistis sistem govtech tersebut dapat membantu Presiden Prabowo membuat keputusan secara lebih akurat, cepat dan detail terkait berbagai program dan kebijakan untuk mendukung realisasi Asta Cita pemerintah.

“Jadi, Presiden jangan nanti kita berikan data yang tidak benar,” imbuh Luhut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenbub) melakukan evaluasi, perbaikan dan peningkatan aspek keselamatan perkeretaapian usai insiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur guna mencegah kejadian serupa serta memperkuat keamanan perjalanan penumpang.

Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan kementeriannya melakukan berbagai langkah evaluasi, perbaikan, dan peningkatan aspek keselamatan transportasi perkeretaapian terkait dengan kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada 27 April 2026.

"Kementerian Perhubungan memandang bahwa keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh," kata Menhub.

Evaluasi itu mencakup aspek operasional, kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi sumber daya manusia, manajemen risiko, pengawasan perlintasan sebidang, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan di luar sektor perkeretaapian.

Menhub menambahkan, pemerintah memastikan proses penanganan korban, investigasi, dan pemulihan operasional pasca kecelakaan dilakukan secara menyeluruh agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan dengan aman dan lancar.

Penanganan dan pemulihan itu dilakukan Kemenhub bersama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kereta Commuter Indonesia (KCI)/KAI Commuter, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Terkait proses investigasi kecelakaan, Menhub menegaskan Kementerian Perhubungan menghormati proses investigasi yang masih berlangsung oleh KNKT. Kemenhub mendukung terlaksananya investigasi secara independen, profesional, dan transparan.

"Kemenhub tidak akan mendahului hasil investigasi KNKT yang tentu berdasarkan fakta data data," ujar dia.

Dia mengatakan sambil menunggu proses tersebut selesai, langkah-langkah evaluasi dan penguatan keselamatan tetap berjalan di semua aspek mulai sarana, prasarana, operasional, SDM, pengawasan, maupun koordinasi lintas pemangku kepentingan.

Salah satu langkah peningkatan keselamatan perkeretaapian adalah melalui penanganan perlintasan sebidang. Keselamatan perlintasan sebidang telah menjadi perhatian serius pemerintah.

Meski tingkat kecelakaan pada perlintasan sebidang masih terjadi, namun terjadi tren penurunan kecelakaan pada perlintasan sebidang dalam tiga tahun terakhir. Jumlah kejadian menurun dari 337 kejadian pada tahun 2024, menjadi 291 kejadian pada tahun 2025, dan 102 kejadian hingga 1 Mei 2026.

Menurut Dudy, hal itu menunjukkan berbagai langkah peningkatan keselamatan mulai memberikan dampak positif, meskipun upaya perbaikan masih harus terus diperkuat.

"Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan perlunya langkah percepatan penanganan demi keselamatan masyarakat," kata Dudy.

Oleh karena itu, lanjutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi sebagai bagian dari solusi jangka panjang, mengingat tingginya kepadatan lalu lintas dan pentingnya transportasi kereta api bagi mobilitas masyarakat.

Pemerintah telah menyiapkan kebutuhan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk mendukung peningkatan keselamatan dan pembangunan infrastruktur perlintasan.

"Kami menyatakan, tidak ada kompromi untuk keselamatan transportasi. Setiap kejadian harus menjadi pelajaran, dan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem," kata Menhub.

"Kami akan memastikan seluruh rekomendasi keselamatan yang nanti diterbitkan, akan ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan dapat dipantau pelaksanaannya," ujar dia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo meminta pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, segera mencari solusi atas berbagai kendala yang dinilai mempersempit ruang investasi di daerah tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo Arifin Kilo di Gorontalo, Senin, mengatakan hal itu, usai pihaknya mengevaluasi secara menyeluruh program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sepanjang 2026.

Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap mitra kerja guna memastikan program daerah berjalan optimal.

Arifin mengatakan langkah itu juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kemitraan yang dinamis antara DPRD dan dinas terkait.

Menurut dia, melalui fungsi pengawasan yang ketat, DPRD berkomitmen mengawal setiap kebijakan dan pelaksanaan program agar tetap berjalan pada koridor yang tepat dan memberikan dampak positif bagi daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Dinas PTSP menyampaikan sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan anggaran yang dihadapi.

Minimnya alokasi anggaran dinilai mempersempit ruang gerak dinas dalam memberikan stimulus atau daya rangsang bagi investor luar agar mau menanamkan modal di Kabupaten Gorontalo.

Komisi II DPRD, kata Arifin, prihatin terhadap berbagai keluhan dan aspirasi yang disampaikan pihak dinas mengenai kendala operasional tersebut.

Saat ini, pihaknya tengah mengumpulkan dan merangkum seluruh poin krusial yang menjadi hambatan dalam sektor pelayanan investasi sebagai upaya mencari solusi.

“Dinas PTSP sebagai mitra Komisi II DPRD. Kami mengevaluasi semua program yang sudah dilaksanakan di tahun 2026. Ada beberapa hal yang muncul dari 'curhatan-curhatan' pihak dinas, khususnya tentang anggaran. Bagaimana mereka akan bergerak untuk memberikan stimulus pada kegiatan investasi di daerah ini,” katanya.

DPRD menegaskan daya rangsang investasi di Kabupaten Gorontalo tidak boleh melemah hanya karena persoalan anggaran.

Karena itu, hasil evaluasi dan rangkuman aspirasi tersebut akan segera dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk dibahas bersama dalam mencari solusi konkret.

Sebagai tindak lanjut, DPRD dijadwalkan menggelar pertemuan khusus dengan pemerintah daerah guna membahas hasil evaluasi tersebut sekaligus merumuskan kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada penguatan sektor investasi daerah.

“Kita cari kendala yang menghambat atau mempersempit ruang investasi agar kembali leluasa dan memberi dampak ekonomi makro bagi daerah,” kata Arifin.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo akan mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Jalan Rasuna Said usai mendapatkan masukan dari pihak tempat ibadah di sekitar lokasi tersebut.

Sebab, CFD digelar mulai pukul 05.30 WIB hingga 10.00 WIB, sedangkan ibadah dimulai jam 10.00 WIB. Pramono menyampaikan bahwa jam CFD di Rasuna Said akan berlangsung lebih cepat.

"Maka kami segera memutuskan untuk Rasuna Said, pelaksanaan Car Free Day tetap dimulai 5.30, tetapi untuk selesainya pasti akan lebih cepat dari itu," kata Pramono di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (11/5/2026).

Pramono memahami antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk menghadiri CFD, namun saran dari masyarakat khususnya ibadah Minggu pagi tidak boleh dikesampingkan.

"Tetapi khusus untuk Rasuna Said tentunya saya mempertimbangkan masukan, saran dari masyarakat yang akan beribadah pada hari itu. Dan pasti nanti berbeda dengan di Sudirman," jelasnya.

Dia menyebut bahwa sedang mempertimbangkan jam operasional CFD di Sudirman dan Thamrin apakah selesai pukul 10.00 WIB atau 09.30 WIB, di mana keputusan ini akan diambil sebelum tanggal 1 Juni 2026

"Tetapi untuk Sudirman-Thamrin kami akan mulai 5.30, selesai apakah jam 10.00 atau 9.30 nanti segera kami putuskan sebelum tanggal 1 Juni ini," ucapnya.

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal melakukan evaluasi terhadap kenaikan harga tiket pesawat yang dipertimbangkan naik hingga 13 persen. Evaluasi ini menimbang harga avtur yang kembali mengalami kenaikan pada awal Mei 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, mengatakan pada Kamis (7/6/2026) pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas evaluasi kenaikan harga tiket pesawat yang sebelumnya ditetapkan boleh naik di kisaran 9-13 persen.

"Besok itu kita bahas (harga avtur naik), dengan Menko Perekonomian. Iya kita lakukan evaluasi (kenaikan harga sebelumnya)," kata dia di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Sebelumnya Indonesia National Air Carriers Association (INACA) melaporkan harga bahan bakar pesawat (avtur) per 1 Mei 2026 dari Pertamina kembali naik. Di Bandara Soekarno-Hatta pada periode 1-31 Mei 2026, harga avtur menjadi Rp27.358 per liter atau naik 16 persen dari periode 1-30 April 2026 yang sebesar Rp23.551 per liter.

Sementara kurs rupiah terhadap dolar AS per 4 Mei 2026 melemah ke Rp17.425 per USD atau naik 2,5 persen dibanding 1 April 2025 yang sebesar Rp17.017 per USD.

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja, mengaku kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap perusahaan maskapai di Indonesia. Pihaknya meminta agar Pemerintah segera melakukan penyesuaian tarif baru dan merevisi Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB).

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlintasan kereta api guna mencegah terulangnya kecelakaan Kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL di masa mendatang.

"Pemerintah Daerah (Pemda) harus aktif menyisir perlintasan kereta yang ilegal dan harus tegas menutup demi keamanan dan keselamatan masyarakat," ujar Pengurus Harian YLKI Rio Priambodo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Rio juga mengatakan bahwa YLKI mendorong Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk segera melakukan investigasi secara menyeluruh dan transparan guna memastikan penyebab kecelakaan.

YLKI juga menegaskan bahwa penanganan korban harus menjadi prioritas utama. YLKI, lanjut Rio, menyampaikan duka cita yang mendalam atas kecelakaan kereta api yang menimpa para penumpang, khususnya kelompok konsumen rentan yang turut menjadi korban dalam peristiwa Kecelakaan Kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL pada 27 April 2026.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di Bekasi, Jawa Barat untuk mencegah terulangnya kembali kecelakaan di perlintasan kereta api, usai insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam.

Prabowo mengatakan pembangunan flyover tersebut diajukan oleh pemerintah daerah Bekasi karena wilayah tersebut padat penduduk dan kebutuhan transportasi kereta api sangat mendesak.

Menurut dia, banyak lintasan kereta api di wilayah tersebut yang belum dijaga sehingga memerlukan penanganan segera demi keselamatan masyarakat dan kelancaran transportasi.

Selain di Bekasi, Prabowo juga menyinggung mengenai sekitar 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa yang juga mengalami persoalan serupa, sehingga perlu segera dilakukan pembenahan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan duka kepada korban kecelakaan Kereta Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di StasiunBekasi Timur, Senin (27/4/2026).

Puan menyampaikan peristiwa itu berdampak terhadap rasa aman masyarakat dalam menggunakan kereta. Dia mendesak agar manajemen KAI menginvestigasi penyebab kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek.

"Kecelakaan ini tidak hanya berdampak pada korban saja, tetapi juga pada persepsi rasa aman masyarakat saat menggunakan kereta," kata Puan di akun media sosial Instagram, Selasa (28/4/2026).

Puan mendesak agar KAI segera melakukan evaluasi dengan meningkatkan standar keamanan, keselamatan, serta berharap kejadian serupa tidak terulang kembali.

"KAI harus meningkatkan standar keamanan, keselamatan, dan kesiapsiagaan dalam setiap operasionalnya. Kejadian ini tidak boleh terulang," pungkasnya.

Kronologi Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan, berdasarkan kronologi awal, insiden kecelakaan bermula ketika rangkaian kereta rel listrik (KRL) relasi Bekasi–Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85.

Akibat kejadian tersebut, rangkaian KRL harus dievakuasi dan ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas dan berjalan di luar jadwal reguler.

Sebagai dampaknya, petugas memberhentikan satu rangkaian KRL lainnya dengan kode PLB 5568 yang mengarah ke Cikarang di peron Stasiun Bekasi Timur.

"Namun, KA Argo Bromo Anggrek (KA 4) relasi Jakarta–Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya sehingga terlibat insiden dengan KA PLB 5568 yang sedang berhenti," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/4/2026).