Perbaikan irigasi ini merupakan bentuk nyata tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses dan kini mulai direalisasikan.

Sumedang (ANTARA) - Legislator Komisi III DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mendorong percepatan perbaikan irigasi tersier di Desa Darmajaya, Darmaraja, Kabupaten Sumedang, guna mendukung produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Ineu dalam keterangan yang diterima di Sumedang, Sabtu, mengatakan perbaikan irigasi tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses dan kini mulai direalisasikan melalui dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Perbaikan irigasi ini merupakan bentuk nyata tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses dan kini mulai direalisasikan," katanya.

Ia mengatakan infrastruktur irigasi yang memadai sangat penting untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, sehingga mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus menopang ketahanan pangan daerah.

Ineu menambahkan persoalan irigasi menjadi salah satu aspirasi yang paling sering disampaikan masyarakat dalam setiap kegiatan reses maupun kunjungan kerja di daerah pemilihannya.

Dia menyebut akan terus mengawal kebutuhan infrastruktur pertanian agar dapat diakomodasi dalam program pembangunan daerah, sehingga dapat mendorong ketahanan pangan daerah.

"Saya menginisiasi dan mendorong agar pembangunannya bisa menggunakan anggaran pemerintah provinsi, sehingga kebutuhan irigasi masyarakat dapat segera ditangani," ujarnya pula.

Ia berharap sinergi antara DPRD Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sumber Daya Air (PSDA), serta pemerintah daerah terus diperkuat agar pembangunan infrastruktur pertanian dapat berjalan berkelanjutan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumedang.

Kepala DPKP Sumedang Tono Suhartono sebelumnya mengatakan bahwa penguatan sistem irigasi menjadi fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

“Fokus utama kami saat ini adalah memastikan jaringan irigasi teknis berfungsi dengan baik, agar karena itu fondasi utama petani agar bisa meningkatkan indeks pertanaman secara lebih terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pihaknya sendiri mencatat data jaringan irigasi di sektor pertanian memiliki total panjang mencapai sekitar 2,1 juta meter yang mengairi lahan sawah kurang lebih 30 ribu hektare dengan klaim lebih dari 70 persen sistem irigasi dalam kondisi baik.

Hal tersebut menjadi penting diperhatikan mengingat produksi padi daerah itu pada 2025 mencapai sekitar 294 ribu ton, sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat sekitar 103 ribu ton per tahun sehingga Sumedang masih mencatat surplus beras lebih dari 190 ribu ton.

Dengan dukungan infrastruktur irigasi yang memadai, pemerintah daerah berharap produktivitas pertanian dapat terus meningkat, sehingga mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumedang.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - Komisi II DPRD Jawa Barat meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun tangan langsung untuk menyelesaikan hambatan pembangunan fasilitas tambahan kolam labuh di Pelabuhan Perikanan Jayanti, Kabupaten Cianjur.

Intervensi gubernur dinilai penting agar proyek strategis yang menyangkut keselamatan dan mata pencaharian ribuan nelayan tersebut tidak kembali tertunda.

Permintaan itu disampaikan Pimpinan Komisi II DPRD Jawa Barat Lina Ruslinawati, usai melakukan peninjauan lapangan dan berdialog dengan para nelayan di Pelabuhan Jayanti, beberapa waktu lalu.

Menurut Lina, kondisi di Pelabuhan Jayanti sudah sangat mendesak. Berdasarkan data rukun nelayan setempat, terdapat sekitar 2.000 nelayan dengan jumlah perahu yang hampir sama. Namun kapasitas kolam labuh yang tersedia saat ini hanya mampu menampung sekitar 300 perahu.

Akibat keterbatasan tersebut, ribuan perahu nelayan terpaksa bersandar di laut lepas dan menghadapi risiko tinggi saat cuaca buruk melanda.

“Artinya, ada ribuan perahu yang terpaksa bersandar di laut lepas. Ketika ombak besar datang, perahu-perahu ini rentan terisi air, karam, bahkan hanyut terbawa arus. Bagi nelayan, kehilangan perahu berarti kehilangan mata pencaharian utama untuk menghidupi keluarga mereka. Pembangunan kolam labuh ini adalah kebutuhan yang sudah sangat mendesak sejak lama,” paparnya dikutip Jumat (19/6/2026).

Komisi II DPRD Jabar mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi sebenarnya telah menyiapkan anggaran untuk perluasan kolam labuh. Namun realisasi pembangunan masih terkendala persoalan di lapangan.

Sejumlah pedagang yang memanfaatkan area sekitar pelabuhan disebut masih enggan melepaskan lahan yang berstatus aset pemerintah tersebut. Lina juga menyoroti adanya dugaan pihak-pihak tertentu yang memperkeruh situasi dan memengaruhi pedagang sehingga proses pembangunan menjadi terhambat.

“Kami sangat memahami bahwa para pedagang juga sedang mencari nafkah di sana. Namun kita tidak boleh lupa bahwa lahan tersebut merupakan aset pemerintah yang akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat yang jauh lebih luas, khususnya demi keselamatan ribuan nelayan. Kita ingin semua berjalan selaras,” katanya.

Dengan waktu pelaksanaan proyek yang semakin mendesak, DPRD Jabar khawatir keterlambatan pembangunan akan memicu kekecewaan di kalangan nelayan yang selama ini menunggu solusi atas persoalan keterbatasan kolam labuh.

Karena itu, Lina berharap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dapat turun langsung ke Pelabuhan Jayanti untuk membuka ruang dialog dan mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak.

“Pendekatan terbaik adalah dialog yang hati ke hati. Kami sangat berharap Pak Gubernur bisa hadir langsung di tengah-tengah masyarakat Jayanti. Kehadiran pemimpin biasanya akan memberikan ketenangan, meluluhkan ego, dan membawa solusi yang adil. Mari kita kesampingkan ego sektoral demi membangun masa depan Jayanti yang lebih baik,” tegasnya.

Menurut Komisi II DPRD Jabar, penyelesaian polemik ini tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur pelabuhan, tetapi juga menyangkut keselamatan kerja dan keberlangsungan ekonomi ribuan keluarga nelayan di pesisir selatan Cianjur.

Kota Bandung (ANTARA) - Komisi II DPRD Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperketat pengawasan proses penyembelihan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Anggota Komisi II DPRD Jabar Arief Maoshul Affandy mengatakan pengawasan dilakukan agar proses penyembelihan berjalan sesuai syariat Islam sekaligus memenuhi standar kesehatan dan kesejahteraan hewan.

“Pertama pemeriksaan ante mortem dan post mortem, kami memastikan petugas medis turun ke lapangan untuk memeriksa kesehatan hewan sebelum dan sesudah disembelih,” kata Arief di Bandung, Rabu.

Arief mengatakan pihaknya juga menekankan penerapan prinsip animal welfare atau kesejahteraan hewan selama proses penyembelihan berlangsung.

Menurut dia, hewan kurban tidak boleh mengalami stres sebelum disembelih dan penggunaan alat yang sesuai menjadi hal penting.

“Kami menekankan hewan kurban tidak boleh stres saat akan disembelih. Penggunaan alat bantu seperti pisau yang sangat tajam adalah standar yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.

Arief menambahkan aspek syariat juga menjadi perhatian utama agar proses penyembelihan sah secara agama dan menghasilkan daging yang aman dikonsumsi masyarakat.

“Ketiga tentu sertifikasi halal. Proses sembelih harus benar secara syariat agar kualitas dagingnya pun terjamin secara kesehatan,” katanya.

Selain proses penyembelihan, Komisi II DPRD Jabar juga menyoroti pengelolaan limbah hewan kurban agar tidak mencemari lingkungan.

Ia mengatakan pihaknya mendorong pemerintah daerah menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) khusus untuk penanganan limbah selama pelaksanaan Idul Adha.

“Kami mengimbau masyarakat tidak membuang limbah hewan kurban ke sungai dan kami mendorong pembuatan lubang penampungan limbah seperti septic tank sementara agar tidak mencemari lingkungan,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Setyowati Anggraini Saputro, selaku istri dari Anggota DPRD Jawa Barat, Ono Surono selesai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setyowati diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Kabupaten Bekasi.

Pantauan di lokasi, Setyowati keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 15.33 WIB. Dalam pemeriksaan ini, Setyowati didampingi penasihat hukumnya, Parlindungan Sihombing.

Seusai pemeriksaan, Setyowati enggan menyebutkan materi pemeriksaannya ini. Kemudian, penasihat hukum mengungkapkan pemeriksaan kliennya salah satunya terkait penyitaan yang dilakukan KPK saat menggeledah rumah Ono.

"Kita dipanggil diminta keterangan oleh karena seminggu yang lalu penyidik melakukan sita terhadap beberapa barang yang dimiliki klien kami," kata Parlindungan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/4/2026).

Dia melanjutkan, selama pemeriksaan setidaknya terdapat 16 pertanyaan dari penyidik. Lima di antaranya terkait dengan kenal atau tidak kliennya dengan pihak tertentu.

"Terus yang lain lainnya menanyakan tentang barang yang disita itu dari mana, gimana, terus kita sudah jelaskan dan sepertinya sudah clear semua," ujarnya.

Saat disinggung perihal barang apa saja yang disita, ia enggan membeberkan. "Itu sudah masuk materi ya," ucapnya.

Lihat video: Bupati Bekasi Ade Kuswara Minta Maaf Usai Jadi Tersangka KPK



Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ono Surono yang berlokasi di Kota Bandung dan Kabupaten Indramayu yang masing-masing berlangsung pada 1-2 April 2026.

Di Bandung, KPK menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Namun, nilai persis dari uang yang disita belum disebutkan.

Sementara itu untuk di Indramayu, tim Lembaga Antirasuah menyita sejumlah dokumen dan baeang bukti elektronik.

Dalam perkara ini, Lembaga Antirasuah sempat memeriksa Ono Surono sebagai saksi pada 15 Januari 2026. Penyidik KPK menelusuri aliran dana kasus suap izin proyek di Pemkab Bekasi kepada Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu. Sebab, pihaknya menduga Ono menerima aliran dana dari penyuap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Sarjan.

"Ya, diduga ikut menerima aliran uang dari saudara SRJ (Sarjan)," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026).

Namun, Budi belum bisa menjabarkan nilai dana yang diterima Ono. Pasalnya, kata dia, penyidik KPK masih mendalami aliran dana tersebut.

"Untuk jumlah nanti kami akan update lagi karena memang ini masih akan terus didalami apakah penerimaannya ini saja atau juga ada penerimaan-penerimaan lainnya," ucap Budi.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyita uang tunai senilai ratusan juta dalam penggeledahan rumah anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Ono Surono (ONS). Penggeledahan ini menyasar kediaman Ono yang berada di Kota Bandung, Jabar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, dalam penggeledahan ini juga turut menyita barang bukti lain yang diduga kuat terkait penyidikan kasus dugaan suap ijon proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang .

"Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan dan menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang ditemukan di ruangan saudara ONS," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4/2026).

Budi menyatakan, penggeledahan terhadap kediaman Ono berlanjut hari ini, yakni yang berada di kawasan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

"Hari ini, Kamis (2/4), penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ONS yang berlokasi di Indramayu," ujarnya.

Diketahui, penggeledahan rumah Ono di Kota Bandung berlangsung pada Rabu (1/4/2026). Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap ijon proyek yang menyeret Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

Dalam perkara ini, KPK sempat memeriksa Ono Surono sebagai saksi pada 15 Januari 2026. Penyidik KPK menelusuri aliran dana kasus suap ijon proyek di Pemkab Bekasi kepada Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu. Sebab, KPK menduga Ono menerima aliran dana dari penyuap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Sarjan.

"Ya, diduga ikut menerima aliran uang dari saudara SRJ (Sarjan)," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026).

Namun, Budi belum bisa menjabarkan nilai dana yang diterima Ono. Penyidik KPK masih mendalami aliran dana tersebut.

"Untuk jumlah nanti kami akan update lagi karena memang ini masih akan terus didalami apakah penerimaannya ini saja atau juga ada penerimaan-penerimaan lainnya," ucap Budi.

Bandung (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti potensi sebaran lahan kelapa sawit yang terindikasi mencapai luasan 4.000 hektare di sejumlah wilayah.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Bandung, Selasa, mengungkapkan angka luasan tersebut terindikasi tersebar mulai dari Cirebon, Kuningan, hingga Ciamis.

Dengan cukup luasnya sebaran, Ono mengapresiasi langkah cepat penghentian penanaman baru yang terdeteksi di lahan seluas 2,5 hektare baru-baru ini sebagai upaya pencegahan dini, termasuk dorongan agar segera dilakukannya pengalihan ke komoditas lain demi menjaga karakteristik lahan daerah itu.

"Mumpung belum terjadi penanaman secara masif, kita ingin memastikan komitmen bersama agar Jawa Barat tetap konsisten mengembangkan komoditas yang ramah lingkungan," kata Ono.

Dalam inspeksi lapangan ke Kabupaten Cirebon baru-baru ini, Ono menemukan fakta adanya penanaman awal sebanyak 400 batang sawit berusia sekitar lima bulan di lahan seluas 2,5 hektare. Proyek ini dijalankan melalui skema kerja sama di mana seluruh biaya tanam hingga perawatan ditanggung oleh perusahaan.

Namun, setelah dilakukan dialog, pihak perusahaan dan petani menyatakan kesiapannya mematuhi Surat Edaran Gubernur Jawa Barat terkait pelarangan penanaman sawit dan bersedia mengganti komoditas tersebut.

"Kami sudah berdialog langsung dengan perusahaan dan petani. Alhamdulillah, perusahaan berkomitmen menjalankan Surat Edaran gubernur Jawa Barat terkait pelarangan penanaman sawit," ujar dia.

Ono menjelaskan para petani sepakat untuk beralih ke tanaman yang lebih adaptif dengan lingkungan Jawa Barat, seperti mangga atau komoditas pertanian hortikultura lainnya.

"Petani sepakat untuk beralih komoditas. Ini tentu patut kita apresiasi karena sejalan dengan upaya menjaga lingkungan dan kesesuaian karakter lahan di Jawa Barat," tuturnya.

Terkait tindak lanjut di lapangan, Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan kesiapannya mendukung kebijakan ini dengan menyiapkan bibit tanaman pengganti.

Pemerintah daerah bersama DPRD dan pemerintah provinsi berkomitmen mengawasi proses transisi komoditas ini agar berjalan sesuai regulasi sekaligus tetap menjamin kesejahteraan para petani yang terdampak peralihan tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah drastis dalam penyelamatan ekologi dengan menerbitkan larangan total penanaman baru kelapa sawit.

Sekaligus menginstruksikan penggantian tanaman atau alih komoditas secara bertahap bagi lahan yang sudah terlanjur ditanami sawit di seluruh provinsi.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit di Wilayah Provinsi Jawa Barat, yang ditandatangani pada 29 Desember 2025 dan ditujukan kepada seluruh bupati serta wali kota.

Dedi Mulyadi dalam keterangan di Bandung, Rabu (1/1), menegaskan bahwa karakteristik geografis Jawa Barat yang sempit tidak kompatibel dengan industri sawit yang masif dan boros air, sehingga memicu ancaman krisis air dan bencana lingkungan.

"Jawa Barat itu kecil, wilayahnya sempit. Sawit butuh lahan luas, enggak cocok. Kita cocoknya teh, karet, kina, kopi," ujar Dedi.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026