Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, mengatakan bahwa Kementerian PPPA mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp392 miliar untuk tahun 2027.

"Kami mengajukan usulan tambahan anggaran 2027, yang semula Rp136,293 miliar lebih menjadi Rp392,496 miliar," kata Arifah dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR dikutip Antara, Rabu (17/6/2026).

Usulan penambahan anggaran tersebut untuk kebutuhan yang mencakup penguatan program kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, penguatan pengawasan perlindungan melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta penguatan tata kelola internal KemenPPPA.

"Ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah program kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp336,311 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp56,185 miliar," tambahnya.

Sementara itu, pagu indikatif KemenPPPA tercatat sebesar Rp187 miliar.

Arifah menambahkan, untuk Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF PPA) tahun 2027 yang semula alokasi anggarannya adalah Rp118 miliar, pihaknya mengajukan usulan tambahan sebesar Rp94,801 miliar lagi.

DAK NF ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dukungan layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah, khususnya bagi daerah yang telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), namun belum seluruhnya dapat terakomodasi sebagai penerima DAK NF PPA.

"Sehingga, seluruh UPTD PPA yang ada bisa mendapatkan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, tukas Arifah.

Menurut Arifah, penambahan anggaran tersebut sangat penting untuk memastikan mandat KemenPPPA dapat berjalan optimal, terutama dalam memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan pencegahan dan penanganan kekerasan, memperkuat perlindungan anak di ruang digital, mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang responsif gender dan hak anak, serta memperkuat tata kelola kelembagaan kementerian.

"Tanpa tambahan dukungan anggaran tersebut, pelaksanaan berbagai program prioritas dan mandat strategis KemenPPPA berpotensi tidak dapat berjalan secara optimal, padahal isu perempuan merupakan isu lintas sektor yang membutuhkan respons cepat, layanan yang memadai, data yang kuat, pengawasan yang efektif, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan," kata Arifah Fauzi.

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ikut menyoroti pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat. KPAI memandang bahwa dugaan ketidakadilan pelaksanaan cerdas cermat harus disikapi secara serius, hati-hati, dan berorientasi pada prinsip dasar perlindungan anak, khususnya kepentingan terbaik bagi anak.

"Dalam perspektif prinsip dasar perlindungan anak, KPAI berpadangan bahwa setiap kegiatan pendidikan dan kompetisi yang melibatkan anak wajib menjunjung tinggi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak," kata Ketua KPAI Aris Adi Leksono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/5/2026).

Aris mengatakan anak yang mengikuti lomba hadir untuk mendapatkan pengalaman belajar, pengembangan karakter, sportivitas, dan ruang aktualisasi diri. "Ketika terdapat dugaan kesalahan penilaian, atau perlakuan yang dianggap tidak adil, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, rasa malu, kekecewaan mendalam, bahkan hilangnya kepercayaan anak," ujarnya.

Selain itu, kata Aris, kegiatan tersebut harus menjalankan prinsip Hak Anak atas Perlakuan yang Adil dan Nondiskriminatif. Semua peserta harus memperoleh kesempatan, penilaian, dan perlakuan yang setara tanpa keberpihakan.

"Penyelenggara dan dewan juri memiliki tanggung jawab moral dan pedagogis untuk memastikan proses penilaian berlangsung objektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Aris.

KPAI, kata Aris, berpandangan kompetisi pendidikan tidak boleh berubah menjadi ruang yang mempermalukan, menjatuhkan mental, atau mengabaikan suara anak. Polemik yang berkembang di ruang publik juga perlu dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan perundungan digital, eksploitasi emosi peserta, maupun serangan personal terhadap anak-anak yang terlibat.

"KPAI mendorong agar penyelenggara dan dewan juri melakukan evaluasi terbuka dan objektif terhadap seluruh proses perlombaan, termasuk mekanisme penilaian dan validasi jawaban. Jika ditemukan kekeliruan, maka perlu ada klarifikasi dan pemulihan yang adil demi menjaga kepercayaan publik dan kesehatan psikologis peserta cerdas cermat," ujar Aris.

Seluruh pihak, kata Aris, termasuk masyarakat dan pengguna media sosial, tetap menjaga etika dalam menyampaikan kritik dan tidak menyerang atau mengekspos identitas anak secara berlebihan. "Kegiatan kompetisi pendidikan ke depan harus memiliki mekanisme pengaduan dan keberatan yang jelas, transparan, dan ramah anak," pungkasnya.

JAKARTA - Puspadaya genap berusia 1 tahun pada 21 April 2026. Organisasi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan, anak, dan disabilitas ini mengajak puluhan orang menyaksikan pemutaran dokumentasi jejak langkahPuspadaya.

Pemutaran dokumentasi jejak langkah Puspadaya itu dilakukan di Teater Perpustakaan Kemendikdasmen, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (30/4/2026) ini. Dihadiri mitra Puspadaya, komunitas, lembaga perempuan dan anak, hingga mahasiswa.

Dokumentasi itu menggambarkan tentang peristiwa hingga apa yang dialami korban kekerasan seksual ataupun keluarganya, termasuk dampaknya. Bahkan, peserta yang menyaksikan dokumentasi itu tak sedikit yang merasakan empatinya hingga menangis.

"Puspadaya hadir karena banyak dari mereka (para korban dugaan kekerasan seksual) itu terabaikan, takut untuk melapor, baik perempuan maupun anak," ujar Sekjen Puspadaya, Amriadi Pasaribu, Kamis (30/4/2026).

Menurut Amriadi, meski Puspadaya baru diresmikan 1 tahun lalu tapi Puspadaya sudah mendampingi 30 kasus, yang mana 1 kasus berhasil diselesaikan hingga mendapatkan putusan pengadilan. Dalam proses pendampingan, Puspadaya selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, hingga kementerian/lembaga.

Lihat video: KPAI dan Puspadaya Perindo Sosialisasi Pada Guru Terkait Hak Anak



"Tanpa kolaborasi semua, kita tidak akan bisa memberikan pendampingan dengan sebaik-baiknya," katanya.

Perwakilan dari Komnas Perempuan, Lis Eka mengapresiasi karena telah diundang dalam kegiatan tersebut. "Intinya kami mengapresiasi telah diundang mewakili Komnas Perempuan. Satu tahun perjalanan singkat, tapi 30 kasus sudah didampingi," katanya.

JAKARTA - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sekaligus Ketua Umum Fatayat Nahdlatul Ulama Margaret Aliyatul Maimunah meninggal dunia usai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026) pagi. Sebelum diberangkatkan ke Jombang, Jawa Timur, untuk dimakamkan, jenazah almarhumah sempat dibawa ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, untuk disalatkan.

Ratusan pelayat memadati area Kantor PBNU pada siang hari. Mereka datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang dikenal aktif memperjuangkan hak-hak anak serta pemberdayaan perempuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, memimpin langsung salat jenazah yang didahului dengan salat Zuhur. Dalam sambutannya, Gus Yahya menyampaikan bahwa kepergian almarhumah merupakan kehilangan besar bagi Fatayat NU dan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama.

Menurutnya, almarhumah adalah kader terbaik yang telah mendedikasikan hidupnya untuk organisasi dan masyarakat. Ia juga menyebut almarhumah termasuk dalam doa dan perjuangan para pendiri NU.

Margaret Aliyatul Maimunah wafat di usia 47 tahun, pukul 08.25 WIB, setelah menjalani perawatan intensif di RS Fatmawati, Jakarta Selatan.

Usai disalatkan di Kantor PBNU, jenazah kemudian diberangkatkan menuju Jombang, Jawa Timur, untuk dimakamkan di kompleks Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Margaret Aliyatul Maimunah meninggal dunia di Jakarta pada hari ini, Minggu (1/3/2026).

Kabar lelayu tersebut disampaikan Wakil Ketua KPAI Jasra Putra. Margaret wafat pada usia ke-47 tahun.

“Keluarga besar Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdukacita atas berpulangnya Ibu Margaret Aliyatul Maimunah,” kata Jasra melalui pesan singkat kepada Bisnis.

Lebih lanjut, mendiang Margaret akan dimakamkan di kampung halamannya di Jombang, Jawa Timur pada hari yang sama.

Sementara itu, melalui akun Instagram KPAI, @kpai_official, Lembaga tersebut menyampaikan duka cita sekaligus mengapresiasi pengabdian dari Margaret.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Hari ini kami kehilangan sosok pemimpin, ibu, dan teladan yang begitu berarti bagi kami di Komisi Perlindungan Anak Indonesia," tulis KPAI.

Menurut KPAI, Margaret bukan hanya ketua, tetapi juga sosok yang penuh keteguhan, kelembutan, dan keberpihakan tanpa lelah bagi perlindungan anak Indonesia.

"Dedikasi, kepedulian, dan nasihat beliau akan selalu hidup dalam setiap langkah kami. Terima kasih atas pengabdian dan cinta yang Ibu berikan untuk anak-anak negeri ini," tulis KPAI.

Margaret merupakan sosok perempuan dengan jiwa kepemimpinan yang tangguh. Selain menjadi ketua KPAI, dia juga saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PP Fatayat Nahdlatul Ulama masa khidmah 2022-2027.

Profil Margaret Aliyatul Maimunah

Margaret terpilih sebagai komisioner KPAI periode 2022–2027 dari unsur organisasi kemasyarakatan usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI pada November 2022 lalu.

Dia merupakan aktivis organisasi perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU), dengan jabatan terakhir sebagai Ketua Umum periode 2022–2027.

Mengutip laman resmi KPAI, Margaret menyelesaikan pendidikan S-1 Bahasa dan Sastra Arab di IAIN Sunan Ampel Surabaya pada 2002.

Dia melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Indonesia (UI), tepatnya program S-2 Studi Kajian Wanita pada 2006. Margaret juga tercatat masih menempuh pendidikan S-3 Ilmu Pemerintahan di IPDN Jakarta sebelum wafat.

JAKARTA - Anggota Brimob Polda Maluku, Bripka Masias Siahaya (MS) diduga menganiaya siswa Mts berinisial AT (14) hingga tewas. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta penyebab kematian korban diungkap.

Komisioner KPAI Diyah Puspitarini menyebutkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kompolnas dan Direktorat PPA-PPO Mabes Polri.

“Bahwa kejadian ini melanggar UU Perlindungan Anak dan tidak dibenarkan. Maka KPAI meminta spt dalam UU Perlindungan Anak pasal 59A bahwa proses harus cepat, keluarga anak korban mendapatkan bantuan sosial dan anak mendapatkan perlindungan hukum,” kata Diyah, Sabtu (21/2/2026).

Oleh karena itu, Diyah meminta penyebab kematian korban diungkap. “Hak anak yang meninggal dunia dengan tidak wajar (korban kekerasan) adalah mendapatkan kejelasan penyebab kematiannya agar anak tidak mendapatkan stigma negatif,” ujar dia.

Sebelumnya, anggota Brimob Polda Maluku Bripka Masias Siahaya (MS) yang diduga menganiaya siswa Mts berinisial AT (14) hingga tewas ditetapkan sebagai tersangka. Adapun penganiayaan tersebut terjadi di sekitar Jalan Marren, Kota Tual. "Sudah (ditetapkan tersangka)," kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rositah Umasugi di Jakarta.

Lihat video: Pascabencana, Brimob Gelar Trauma Healing untuk Anak-Anak



Rositah mengungkapkan, oknum Brimob tersebut juga sudah diberangkatkan ke Polda Maluku. Tersangka saat ini sedang menjalani pemeriksaan kode etik terkait dengan perkara yang menjeratnya. "Saat ini sementara dilaksanakan pemeriksaan kode etik oleh Bid Propam Polda Maluku," ujarnya.

JAKARTA - Pusat Pelayanan Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Pemberdayaan (Puspadaya) Partai Perindo menggelar sosialisasi terkait hak anak dan pencegahan kekerasan di sekolah di SDN Pesanggrahan 03 Jakarta Selatan. Kepala SDN Pesanggrahan 03 Rita El Vitra berharap, kegiatan organisasi sayap Partai Perindo ini terus berlanjut.

Sebab, ia menilai sosialisasi tersebut penting guna keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekolah. "Sangat penting, saya penginnya tidak berhenti sampai di sini, lain waktu mudah-mudahan bisa diagendakan kembali agar kami mendapatkan kembali penyegaran tentang hak-hak anak yang memang harus mereka terima," kata Rita di lokasi, Jumat (24/10/2025).

Diketahui, Puspadaya Perindo menggandeng Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menggelar sosialisasi tersebut. "Memberikan edukasi tentang hak anak dan pencegahan kekerasan di sekolah kami yang tentunya ini menambah pemahaman baru terhadap guru-guru maupun semua warga sekolah," ujarnya.

Rita berharap, kegiatan Puspadaya Perindo ini bukan hanya digelar di sekolahnya, tapi juga tempat pendidikan lainnya. "Agar semua sekolah memiliki pemahaman yang sama tentang hak-hak anak dan juga pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi kegiatan Pusat Pelayanan Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Pemberdayaan (Puspadaya) Partai Perindo. Kegiatan tersebut berupa sosialisasi kepada guru terkait hak anak dan pencegahan kekerasan pada lingkungan sekolah di SDN Pesanggrahan 03, Jakarta Selatan.

Komisioner KPAI Aris Adi Leksono menyatakan, kegiatan tersebut mempunyai banyak manfaat bagi warga sekolah, termasuk siswa. "Ini suatu hal yang positif yang berdampak positif terhadap anak-anak kita dan juga mewujudkan pendidikan yang aman dan nyaman," kata Aris di lokasi, Jumat (24/10/2025).

Aris menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan sinergi antara lembaga masyarakat dengan lembaga pemerintah. Menurutnya, hal itu guna tercapainya sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan.

"Selain hak-hak anak, penting disadarkan akan tanggung jawab sehingga tidak overlapping menuntut hak tanpa sadar akan kewajibannya," ujarnya.

Puspadaya Perindo menggandeng KPAI dalam kegiatan ini. "Kita berusaha mengadvokasi dan mengedukasi guru-guru, di mana kita ketahui guru secara langsung bersentuhan setiap hari dengan anak-anak," ujar Ketua Umum Puspadaya Sri Agustina Nadeak.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari tujuan dibentuknya Puspadaya Perindo. "Sesuai dengan visi misi kami dari awal didirikan yaitu salah satunya mengadvokasi anak-anak dengan guru keterikatannya sangat dekat, sehingga ini menjadi salah satu gerakan nyata dan langkah awal kami untuk mengunjungi sekolah-sekolah lain juga," ungkapnya.