Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya mengkaji secara menyeluruh berbagai risiko menyusul dinamika kebijakan tarif Amerika Serikat.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Washington DC, Sabtu (21/2/2026) waktu setempat, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah telah melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden.

“Kemarin kami sudah lapor ke Pak Presiden dan beliau minta kita mempelajari seluruh risiko-risiko yang mungkin timbul dan Indonesia siap dengan berbagai skenario karena skenario keputusan Mahkamah Agungnya Amerika ini sudah dibahas dengan USTR sebelum kita tanda tangani,” ujar Airlangga.

Dia menjelaskan bahwa kemungkinan adanya putusan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat sebenarnya telah diperhitungkan dalam pembahasan dengan Office of the United States Trade Representative (USTR) sebelum penandatanganan perjanjian.

Kejutan Tarif 10 Persen

Kendati demikian, Airlangga mengakui bahwa keputusan tarif 10% yang berlaku global tetap menjadi kejutan tersendiri bagi pemerintah Indonesia.

“Ternyata yang lebih terkejut lagi ini. Jadi ini lebih terkejut daripada kejutan gitu,” katanya.

Dia menambahkan bahwa pemerintah tidak memprediksi secara spesifik munculnya kebijakan tarif 10% tersebut.

“Yang keputusan 10% ini kita tidak tahu, tetapi kemungkinan terkait pembatalan agak kelihatan sedikit,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pemerintah tengah mengupayakan agar sejumlah komoditas yang sebelumnya telah mendapatkan tarif nol persen tetap mempertahankan fasilitas tersebut, meskipun kebijakan tarif global diberlakukan.

Menanggapi pertanyaan mengenai posisi Indonesia yang kini dikenakan tarif 10% seperti negara lain, Airlangga menegaskan bahwa situasinya tidak sepenuhnya sama.

“Ya, pertama kita ada yang 10% tetapi ada yang kita sedang bicarakan, yang sudah diputus nol supaya tetap nol,” tandas Airlangga.