Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump memberikan ultimatum kepada negara-negara yang memajaki perusahaan digital AS. Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% kepada negara tersebut.

Dilansir dari BBC, Trump mengatakan di platform media sosialnya Truth Social bahwa banyak negara di Eropa telah membahas pemberlakuan pajak terhadap perusahaan digital AS. Beberapa negara pun hampir melakukannya.

Dia pun memperingatkan bahwa sanksi berat akan diterapkan segera apabila negara-negara menerapkan pajak bagi perusahaan digital AS.

"Harap perhatikan pernyataan ini untuk menunjukkan bahwa negara mana pun yang memberlakukan pajak semacam itu akan segera dikenakan tarif 100% untuk semua barang yang dikirim ke Amerika Serikat," tulis Trump dilansir dari BBC pada Sabtu (27/6/2026).

Di sisi lain, Inggris sebenarnya telah menerapkan pajak semacam itu sejak 2020. Pajak jasa digital 2% di Inggris berlaku bagi perusahaan-perusahaan mesin pencari utama, platform media sosial, dan e-commerce dengan pendapatan global dari bisnis digitalnya melebihi £500 juta.

Kondisi tersebut berdampak kepada beberapa raksasa digital AS, termasuk Apple, Google, Meta, dan Amazon yang menghasilkan lebih dari £800 juta pada 2024–2025.

Pada April 2026 pun, Trump sebenarnya telah mengatakan bahwa Inggris menghadapi tarif besar karena diduga menargetkan perusahaan-perusahaan besar AS dengan pajak.

"Mereka pikir mereka akan mendapatkan keuntungan mudah, itulah sebabnya mereka semua memanfaatkan negara kami," kata Trump saat itu.

Prancis, Italia, dan Spanyol juga mengenakan pajak layanan digital sebesar 3% kepada perusahaan besar yang beroperasi di negaranya. Kemudian, beberapa negara Uni Eropa lainnya telah menerapkan atau mengusulkan pajak serupa, mengacu data kelompok nirlaba Tax Foundation.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Jumat (26/6), mengancam akan mengenakan tarif 100 persen terhadap ekspor dari negara mana pun yang menerapkan pajak jasa digital bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Trump mengeluhkan melalui media sosial bahwa banyak negara Eropa telah menerapkan atau tengah menjajaki pajak tersebut, yang akan memengaruhi pendapatan perusahaan teknologi besar Amerika Serikat di Eropa.

Ia mengatakan tarif baru pemerintahannya akan "menggantikan" perjanjian perdagangan apa pun dengan Amerika Serikat, "baik yang telah diterapkan, ditandatangani, maupun yang belum."

"Selain itu, TARIF 100 PERSEN akan segera diberlakukan jika mereka tetap melanjutkan," tulis Trump, tanpa merinci bagaimana kebijakan tersebut akan diterapkan, termasuk dasar hukum yang akan digunakannya.

Ancaman yang ditujukan kepada sejumlah negara besar di Eropa, termasuk Prancis dan Jerman, itu muncul setelah ketegangan antara Amerika Serikat dan negara-negara tersebut sempat mereda dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok Tujuh (G7) pada awal Juni di kota resor Evian-les-Bains, Prancis.

Dalam pertemuan tersebut, Trump dan para pemimpin negara anggota G7 sepakat memperkuat dukungan bagi Ukraina serta memperketat sanksi terhadap Rusia.

Meski demikian, sikap Trump yang memandang rendah negara-negara Eropa dalam isu perdagangan dan keamanan tetap terlihat.

Ia berulang kali mengkritik Eropa sebagai "jalan satu arah" karena dinilai tidak memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan dan tidak memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap keamanan kawasan mereka sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal nasib ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) usai kebijakan tarif universal 10% yang berlaku selama 150 hari berakhir pada 24 Juli 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan tarif 10% yang selama ini berlaku merupakan pengganti kebijakan tarif resiprokal (reciprocal tariff) AS yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS.

“Jadi tarif yang ditentukan oleh pemerintah Amerika 10% tadi menggantikan resiprokal itu berakhir pada tanggal 24 Juli 2026," kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Budi menjelaskan pemerintah AS melalui Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) telah menginisiasi investigasi Section 301 pada 11 Maret 2026 terkait isu kerja paksa (forced labor) dan kapasitas manufaktur.

Berdasarkan hasil awal investigasi yang diterbitkan USTR pada 2 Juni 2026, terdapat usulan penerapan tarif baru sebesar 10%—12,5% terhadap 60 negara atau ekonomi yang masuk dalam cakupan penyelidikan.

Adapun, lanjut Budi, Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang diusulkan dikenakan tarif 10%, bersama 14 negara lainnya. Sementara itu, mayoritas negara yang diselidiki diusulkan mendapatkan tarif lebih tinggi sebesar 12,5%.

Budi mengatakan terkait isukerja paksa, Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang memadai sertaAgreement Reciprocal Tariff(ART) yang menjadi landasan dalam pemenuhan standar ketenagakerjaan. Menurutnya, kebijakan tarif tambahan dari AS tersebut masih sebatas usulan dan sifatnya dinamis.

“Jadi itu masih usulan dari Amerika yang nanti sifatnya masih dinamis dan pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan dengan Amerika untuk mendapatkan tentunya tarif yang lebih baik. Jadi nanti kalau tanggal 24 Juli berarti akan ada tarif baru menggantikan tarif yang tadi berlaku selama 150 hari,” tuturnya.

Budi menuturkan posisi Indonesia dinilai lebih baik karena telah memiliki kerangka hukum terkait isu kerja paksa serta memiliki ARTyang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah AS.

Dia menjelaskan tarif 10% yang diusulkan USTR bukan merupakan tambahan di atas tarif universal yang berlaku saat ini. Sebab, tarif universal 10% akan berakhir pada 24 Juli 2026 dan selanjutnya digantikan oleh kebijakan baru yang nantinya ditetapkan secara resmi oleh pemerintah AS.

“Itu yang dimaksud tambahan bukan ditambah yang 10% yang 150 hari ya, karena itu kan tanggal 24 Juli sudah hilang. Kemudian diganti tarif yang nanti akan ditentukan secara resmi,” terangnya.

Budi juga membantah adanya persoalanforced labordi dalam negeri yang menjadi alasan pengenaan tarif terhadap produk ekspor unggulan Indonesia.

“Kemudian tidak ada isu lain sebenarnya terkait dengan forced labor di dalam negeri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi menilai prospek ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam masih cukup kuat. Dia mengungkapkan AS masih menjadi penyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia.

Sepanjang 2025, Kemendag mencatat surplus perdagangan Indonesia dengan AS mencapai US$18,11 miliar dengan nilai ekspor sekitar US$30,6 miliar. Selain itu, sekitar 11% total ekspor Indonesia ditujukan ke pasar AS. Menurut Budi, ekspor Indonesia justru terus meningkat ketika kebijakan tarif resiprokal sempat diberlakukan oleh AS.

“Jadi justru ketika ada resiprokal tarif kemarin, ekspor kita terus meningkat. Makanya, justru ART ini salah satu instrumen yang bisa meningkatkan ekspor kita,” ucapnya.

Dia menambahkan pemerintah akan terus melakukan pendekatan dan negosiasi dengan AS untuk memperoleh tarif yang lebih kompetitif, termasuk membuka peluang sejumlah komoditas memperoleh tarif 0%.

Kemendag juga menilai momentum penyesuaian kebijakan tarif AS dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat akses pasar Indonesia yang selama ini telah dibangun melalui kerangka kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara.

Budi juga mengingatkan Indonesia dan AS telah memiliki Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) sejak 16 Juli 1996 sebagai wadah dialog perdagangan bilateral. Menurutnya, pasar AS tetap menjadi tujuan utama bagi berbagai produk manufaktur Indonesia seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan elektronik yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

New York: Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan tarif ad valorem 100 persen untuk impor obat-obatan tertentu yang dipatenkan dan bahan-bahan farmasi terkait.

Dalam perintah eksekutif yang ditandatangani pada hari Kamis waktu setempat, Trump mengatakan impor tersebut dalam jumlah dan keadaan sedemikian rupa sehingga mengancam keamanan nasional Amerika Serikat.

Melansir Xinhua, Jumat, 3 April 2026, kebijakan tarif ini akan mulai diberlakukan efektif pada 31 Juli 2026 pukul 12.01 pagi waktu setempat.

Pengenaan tarif sebesar 20 persen akan diberlakukan untuk produk-produk perusahaan yang telah, atau kemungkinan segera memiliki rencana relokasi produksi ke dalam negeri yang disetujui oleh Menteri Perdagangan AS.

Tarif juga berpotensi meningkat menjadi 100 persen pada tanggal 2 April 2030.

Daftar negara yang terdampak tarif

Jepang, Uni Eropa, Republik Korea, serta Swiss dan Liechtenstein yang telah bersama-sama menjalin kesepakatan perdagangan dengan AS akan terkena tarif 15 persen. Sementara itu, Inggris akan terkena tarif 10 persen.

Meski begitu, produk farmasi generik, biosimilar, dan bahan-bahan terkait dikecualikan dari tarif untuk saat ini, termasuk obat-obatan nuklir, terapi turunan plasma, perawatan kesuburan, dan terapi sel dan gen, demikian bunyi perintah tersebut.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menaikkan tarif barang impor yang masuk ke negaranya dari 10% menjadi 15%. Keputusan ini hanya berselang sehari. Perlawanan itu diambil di tengah kritik keras Trump terhadap Mahkamah Agung AS, yang memutuskan bahwa mekanisme tarif yang dibanggakannya dinyatakan melanggar hukum.

Dikutip dari Bloomberg, Minggu (22/2/2026), Trump mengatakan kenaikan tarif tersebut berlaku segera. Ia menilai banyak negara telah 'menipu' Amerika Serikat selama beberapa dekade tanpa pembalasan yang setimpal. Menurut Trump, tarif 15% itu sepenuhnya diizinkan dan telah diuji secara hukum.

Sebelumnya Mahkamah Agung AS memutuskan dengan suara 6–3 bahwa Trump melampaui kewenangannya ketika menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk memberlakukan tarif yang ia sebut sebagai tarif timbal balik. Pengadilan menyatakan manuver tersebut tidak dibenarkan secara konstitusional karena menghindari peran Kongres.

Setelah pembatalan, Trump mengumumkan tarif global 10% pada Jumat dan dijadwalkan mulai berlaku pada 24 Februari pukul 00.01 waktu Washington, sebagaimana tercantum dalam lembar fakta Gedung Putih. Namun, dalam pernyataan terbarunya, Trump menilai tarif 10% tidak cukup untuk melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan nasional Amerika Serikat.

Trump kini berupaya mempertahankan agenda perdagangannya dengan memanfaatkan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974, yang memungkinkan presiden memberlakukan tarif hingga 150 hari tanpa persetujuan Kongres. Meski demikian, opsi tersebut dinilai kurang fleksibel dan berpotensi kembali menghadapi tantangan hukum, mengingat penolakan dari Partai Demokrat dan sebagian anggota Partai Republik.

Gedung Putih dan kantor Perwakilan Perdagangan AS belum memberikan tanggapan resmi terkait kenaikan tarif menjadi 15% maupun waktu pasti pemberlakuannya. Trump juga memerintahkan perwakilan perdagangan AS untuk mengkaji Pasal 301 dengan jadwal dipercepat, yang dapat membuka jalan bagi pengenaan tarif tambahan berbasis negara.

Kebijakan tarif tersebut menambah ketidakpastian ekonomi global. Sejumlah mitra dagang, termasuk Inggris, menyatakan akan mempelajari dampak putusan pengadilan dan langkah terbaru Trump terhadap hubungan dagang mereka dengan Amerika Serikat.

Putusan Mahkamah Agung juga memunculkan pertanyaan terkait pendapatan tarif yang telah dikumpulkan. Lebih dari 1.500 perusahaan dilaporkan telah mengajukan gugatan di pengadilan perdagangan. Meski demikian, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan pendapatan tarif pada 2026 diperkirakan tetap hampir tidak berubah meskipun ada putusan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menaikkan tarif barang impor yang masuk ke negaranya dari 10% menjadi 15%. Keputusan ini hanya berselang sehari. Perlawanan itu diambil di tengah kritik keras Trump terhadap Mahkamah Agung AS, yang memutuskan bahwa mekanisme tarif yang dibanggakannya dinyatakan melanggar hukum.

Dikutip dari Bloomberg, Minggu (22/2/2026), Trump mengatakan kenaikan tarif tersebut berlaku segera. Ia menilai banyak negara telah 'menipu' Amerika Serikat selama beberapa dekade tanpa pembalasan yang setimpal. Menurut Trump, tarif 15% itu sepenuhnya diizinkan dan telah diuji secara hukum.

Sebelumnya Mahkamah Agung AS memutuskan dengan suara 6–3 bahwa Trump melampaui kewenangannya ketika menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk memberlakukan tarif yang ia sebut sebagai tarif timbal balik. Pengadilan menyatakan manuver tersebut tidak dibenarkan secara konstitusional karena menghindari peran Kongres.

Setelah pembatalan, Trump mengumumkan tarif global 10% pada Jumat dan dijadwalkan mulai berlaku pada 24 Februari pukul 00.01 waktu Washington, sebagaimana tercantum dalam lembar fakta Gedung Putih. Namun, dalam pernyataan terbarunya, Trump menilai tarif 10% tidak cukup untuk melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan nasional Amerika Serikat.

Trump kini berupaya mempertahankan agenda perdagangannya dengan memanfaatkan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974, yang memungkinkan presiden memberlakukan tarif hingga 150 hari tanpa persetujuan Kongres. Meski demikian, opsi tersebut dinilai kurang fleksibel dan berpotensi kembali menghadapi tantangan hukum, mengingat penolakan dari Partai Demokrat dan sebagian anggota Partai Republik.

Gedung Putih dan kantor Perwakilan Perdagangan AS belum memberikan tanggapan resmi terkait kenaikan tarif menjadi 15% maupun waktu pasti pemberlakuannya. Trump juga memerintahkan perwakilan perdagangan AS untuk mengkaji Pasal 301 dengan jadwal dipercepat, yang dapat membuka jalan bagi pengenaan tarif tambahan berbasis negara.

Kebijakan tarif tersebut menambah ketidakpastian ekonomi global. Sejumlah mitra dagang, termasuk Inggris, menyatakan akan mempelajari dampak putusan pengadilan dan langkah terbaru Trump terhadap hubungan dagang mereka dengan Amerika Serikat.

Putusan Mahkamah Agung juga memunculkan pertanyaan terkait pendapatan tarif yang telah dikumpulkan. Lebih dari 1.500 perusahaan dilaporkan telah mengajukan gugatan di pengadilan perdagangan. Meski demikian, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan pendapatan tarif pada 2026 diperkirakan tetap hampir tidak berubah meskipun ada putusan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump menyatakan akan meningkatkan tarif global 10% yang baru diumumkan sehari sebelumnya menjadi 15%, menyusul putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menyatakan mekanisme penerapan tarifnya ilegal.

“Sebagai Presiden Amerika Serikat, saya akan menaikkan Tarif Global 10%. Banyak negara di antaranya telah ‘memanfaatkan’ AS selama puluhan tahun tanpa adanya tindakan. [Tarif] akan menjadi 15% yang sah secara hukum,” tulis Trump dalam unggahan media sosial pada Sabtu (22/2/2026) waktu Washington, dilansir dari Bloomberg.

Sebelumnya, Jumat (21/2/2026), Trump telah menetapkan tarif global 10% untuk barang impor asing dengan dasar hukum Section 122 Trade Act 1974, yang memungkinkan presiden memberlakukan tarif hingga 150 hari tanpa persetujuan Kongres.

Langkah ini diambil untuk mempertahankan agenda perdagangannya meski pengesahan lebih lanjut oleh Kongres diperkirakan menantang karena adanya penolakan dari sebagian anggota Demokrat dan Republik.

Tarif awal 10% dijadwalkan berlaku mulai 24 Februari pukul 12.01 pagi waktu Washington, bersamaan dengan rencana Trump menyampaikan pidato State of the Union di hadapan Kongres. Namun, dalam unggahan terbaru, Trump tidak merinci waktu pasti penerapan tarif 15%.

Respons Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya mengkaji secara menyeluruh berbagai risiko menyusul dinamika kebijakan tarif Amerika Serikat.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Washington DC, Sabtu (21/2/2026) waktu setempat, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah telah melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden.

“Kemarin kami sudah lapor ke Pak Presiden dan beliau minta kita mempelajari seluruh risiko-risiko yang mungkin timbul dan Indonesia siap dengan berbagai skenario karena skenario keputusan Mahkamah Agungnya Amerika ini sudah dibahas dengan USTR sebelum kita tanda tangani,” ujar Airlangga.

Dia menjelaskan bahwa kemungkinan adanya putusan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat sebenarnya telah diperhitungkan dalam pembahasan dengan Office of the United States Trade Representative (USTR) sebelum penandatanganan perjanjian.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya mengkaji secara menyeluruh berbagai risiko menyusul dinamika kebijakan tarif Amerika Serikat.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Washington DC, Sabtu (21/2/2026) waktu setempat, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah telah melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden.

“Kemarin kami sudah lapor ke Pak Presiden dan beliau minta kita mempelajari seluruh risiko-risiko yang mungkin timbul dan Indonesia siap dengan berbagai skenario karena skenario keputusan Mahkamah Agungnya Amerika ini sudah dibahas dengan USTR sebelum kita tanda tangani,” ujar Airlangga.

Dia menjelaskan bahwa kemungkinan adanya putusan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat sebenarnya telah diperhitungkan dalam pembahasan dengan Office of the United States Trade Representative (USTR) sebelum penandatanganan perjanjian.

Kejutan Tarif 10 Persen

Kendati demikian, Airlangga mengakui bahwa keputusan tarif 10% yang berlaku global tetap menjadi kejutan tersendiri bagi pemerintah Indonesia.

“Ternyata yang lebih terkejut lagi ini. Jadi ini lebih terkejut daripada kejutan gitu,” katanya.

Dia menambahkan bahwa pemerintah tidak memprediksi secara spesifik munculnya kebijakan tarif 10% tersebut.

“Yang keputusan 10% ini kita tidak tahu, tetapi kemungkinan terkait pembatalan agak kelihatan sedikit,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pemerintah tengah mengupayakan agar sejumlah komoditas yang sebelumnya telah mendapatkan tarif nol persen tetap mempertahankan fasilitas tersebut, meskipun kebijakan tarif global diberlakukan.

Menanggapi pertanyaan mengenai posisi Indonesia yang kini dikenakan tarif 10% seperti negara lain, Airlangga menegaskan bahwa situasinya tidak sepenuhnya sama.

“Ya, pertama kita ada yang 10% tetapi ada yang kita sedang bicarakan, yang sudah diputus nol supaya tetap nol,” tandas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengantisipasi berbagai skenario terkait kebijakan tarif Amerika Serikat, termasuk sebelum keluarnya putusan Mahkamah Agung AS mengenai tarif 10%.

Teddy menyampaikan bahwa Presiden telah melakukan diplomasi langsung dengan pemerintah Amerika Serikat dalam proses negosiasi tarif.

“Bapak Presiden melakukan diplomasi langsung terhadap Amerika Serikat. Intinya, Indonesia siap dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi,” ujar Teddy dalam keterangan persnya di Washington D.C., Sabtu (21/2/2026).

Dia menjelaskan, sebelum adanya putusan Supreme Court AS, pemerintah Indonesia telah melakukan negosiasi sehingga tarif yang semula berada di angka 32% dapat ditekan menjadi 19%.

“Nah, setelah ada Supreme Court kemarin, dari 19 persen menjadi 10 persen, itu secara hitung-hitungan lebih baik,” katanya.

Kendati demikian, Teddy menegaskan bahwa pemerintah tidak semata-mata melihat pada angka penurunan tarif, tetapi lebih pada kesiapan Indonesia menghadapi dinamika kebijakan perdagangan global.

“Pada prinsipnya Indonesia siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Kita sudah sedia payung sebelum hujan,” ujarnya.

Terkait agenda Presiden selanjutnya setelah kunjungan dan rangkaian kegiatan di Washington D.C., Teddy belum memberikan rincian lebih lanjut dan meminta agar fokus diarahkan pada isu tarif yang sedang berkembang.

“Sekarang ini fokus dulu,” kata Teddy menutup keterangannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Indonesia masih menunggu proses efektivitas perjanjian perdagangan bilateral menyusul putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) yang membatalkan kebijakan tarif global 10 persen.

Dalam keterangannya di Washington D.C., Airlangga mengatakan putusan Supreme Court AS meminta pemerintah Amerika Serikat mengembalikan (reimburse) tarif yang sebelumnya telah dikenakan kepada masing-masing korporasi.

“Bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses. Perjanjian tersebut baru berlaku efektif 60 hari setelah ditandatangani dan masing-masing pihak harus berkonsultasi dengan institusi terkait,” ujar Airlangga.

Dia menjelaskan, kemungkinan pemerintah AS perlu berkonsultasi dengan Kongres atau Senat, sementara Indonesia akan berkoordinasi dengan DPR.

Tarif 10 Persen Berlaku 150 Hari

Airlangga menerangkan bahwa tarif 10 persen yang diputuskan sebelumnya hanya berlaku selama 150 hari. Setelah periode tersebut, pemerintah AS memiliki opsi untuk memperpanjang atau mengubahnya melalui regulasi yang ada.

Indonesia, kata Airlangga, telah berkoordinasi dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR). Pemerintah AS disebut akan mengambil keputusan kabinet terkait negara-negara yang telah menandatangani perjanjian.

Indonesia sendiri telah menandatangani perjanjian tersebut dan meminta agar sejumlah komoditas yang sudah mendapatkan tarif 0 persen tetap dipertahankan.

“Kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi yang sudah diberikan 0 persen, kita minta tetap,” katanya.

Komoditas yang sudah mendapatkan tarif 0 persen antara lain produk pertanian seperti kopi dan kakao melalui executive order tersendiri, yang menurut Airlangga tidak dibatalkan. Selain itu, terdapat pula rantai pasok (supply chain) elektronik, CPO, tekstil, dan alas kaki yang sebelumnya mendapat fasilitas tarif nol persen.

Akan Ada Pembedaan Negara

Menanggapi pertanyaan apakah Indonesia diperlakukan sama dengan negara lain yang juga dikenakan tarif 10 persen, Airlangga menegaskan akan ada pembedaan kebijakan bagi negara yang telah menandatangani perjanjian.

“Akan ada pembedaan, karena beberapa negara yang sudah menandatangani akan diberikan kebijakan yang tidak sama secara global,” ujarnya.

Untuk tarif produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia, Airlangga menyebut beberapa komoditas seperti gandum (wheat) sudah dikenakan tarif nol persen, sementara kedelai (soybean) dan produk lainnya berada di kisaran 5 persen. Ketentuan tersebut masih berlaku hingga implementasi penuh perjanjian reciprocal tariff.

Presiden Minta Kajian Risiko

Airlangga juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden. Presiden meminta pemerintah mempelajari seluruh risiko yang mungkin timbul dan menyiapkan berbagai skenario.

Menurut Airlangga, kemungkinan adanya pembatalan kebijakan sebelumnya sudah sempat dibahas bersama USTR sebelum penandatanganan perjanjian. Namun, keputusan penerapan tarif 10 persen sempat menjadi kejutan.

“Yang keputusan 10 persen ini kita tidak tahu," katanya.

Meski begitu, Airlangga menilai situasi ini dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia, terutama jika komoditas yang telah mendapatkan fasilitas tarif nol persen tetap dipertahankan di tengah kebijakan global 10 persen terhadap negara lain.

Pemerintah Indonesia kini menunggu perkembangan dalam 60 hari ke depan sebelum perjanjian tersebut berlaku efektif sepenuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa perjanjian antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tetap berjalan meski Mahkamah Agung AS memutuskan pembatalan tarif timbal balik secara global.

Saat memberikan keterangan pers di Washington DC, Amerika Serikat, Sabtu (21/2) pagi waktu setempat, Airlangga menjelaskan, keputusan Supreme Court of The United States tersebut memerintahkan pemerintah Amerika Serikat mengembalikan tarif yang sudah dikenakan kepada masing-masing negara.

Namun, bagi Indonesia yang telah menandatangani perjanjian dengan AS, kesepakatan tersebut tetap berproses sesuai mekanisme yang telah disepakati kedua negara.

"Bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses. Karena ini diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani, dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan," ujar Airlangga.

Dalam proses tersebut, pemerintah Amerika Serikat kemungkinan perlu berkonsultasi dengan Kongres atau Senat, sementara Indonesia akan berkoordinasi dengan DPR sesuai ketentuan perundang-undangan.

Terkait kebijakan tarif 10 persen yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump, Airlangga menyebut ketentuan tersebut hanya berlaku selama 150 hari.

Setelah periode tersebut, pemerintah AS memiliki opsi untuk memperpanjang atau mengubahnya melalui regulasi yang berlaku.

"Keputusan kemarin yang 10 persen itu, hanya berlaku untuk 150 hari yang 10 persen. Sesudah itu, mereka bisa perpanjang atau mereka bisa mengubah dengan regulasi yang ada. Nah, bagi Indonesia, karena perjanjian ini masih berlaku, akan efektif 60 hari. Kita punya waktu," katanya.

Pemerintah Indonesia juga telah berkoordinasi dengan Office of the United States Trade Representative (USTR). Menurut Airlangga, pihak USTR menyampaikan bahwa akan ada keputusan kabinet AS terkait negara-negara yang telah menandatangani perjanjian.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk memberlakukan tarif 10 persen terhadap barang impor dari semua negara, menurut sebuah unggahan di media sosial pada Jumat (20/2).

Langkah itu diambil hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung AS memutuskan dengan suara 6 banding 3 bahwa kebijakan tarif yang dikenakan Trump berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA) adalah ilegal.

"Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk menandatangani, dari Ruang Oval, tarif global 10 persen untuk semua negara, yang akan segera berlaku," tulis Trump di Truth Social.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Hafidz Mubarak A
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Nasib tarif impor bagi produk Indonesia yang sudah disepakati 19% dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) kini menggantung. Presiden AS Donald Trump mengganjar bea masuk baru 10% untuk seluruh negara usai kebijakannya yang diluncurkan sejak tahun lalu dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Agung (MA) atau Supreme Court.

Usai putusan ilegal tersebut, Presiden Trump langsung menerapkan tarif impor baru sebesar 10% yang berlaku secara sama rata untuk seluruh negara atau global. Hal ini usai Supreme Court menyatakan kebijakan Trump mengenakan bea masuk resiprokal ke negara lain ilegal karena belum melalui persetujuan Kongres.

Untuk diketahui, putusan MA AS terkait dengan legalitas pengenaan tarif atau bea masuk impor terhadap negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia, berakhir dengan perolehan suara 6-3. Mayoritas hakim menyatakan tarif Trump yang didasari oleh undang-undang (UU) bernama International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) bertentangan dengan hukum karena tidak melalui Kongres.

Pada konferensi pers di Gedung Putih, Washington DC, Jumat (20/2/2026), Presiden Trump mengkritik putusan Supreme Court dan memuji tiga hakimnya yang menyatakan berbeda pendapat (dissenting opinion).

Merujuk pada dissenting opinion yang diajukan salah satu hakim, Brett Kavanaugh, Trump mengeklaim ada peraturan perundang-undangan lain yang bisa menjadi landasan baginya untuk mengganjar negara-negara mitra dagang AS dengan bea masuk, usai tarif resiprokal di bawah aturan IIEPA dinyatakan ilegal.

"Kami punya alternatif, alternatif yang bagus. Bisa jadi lebih banyak uang. Kami akan menerima lebih banyak uang dan kami akan menjadi jauh lebih kuat karenanya. Kami akan menerima ratusan miliar dolar. Kami akan terus melakukannya," ujarnya pada konferensi pers yang disiarkan melalui situs resmi White House, dikutip pada Sabtu (21/1/2026).

Kendati demikian, Trump menyatakan bahwa akan butuh waktu lebih lama untuk menetapkan skema penetapan tarif baru di bawah sederet undang-undang yang disebutkan olehnya.

Untuk itu, sementara waktu Trump akan menerapkan tarif baru sebesar 10% yang berlaku secara global. Di sisi lain, dia menyebut pengenaan tarif impor dalam rangka keamanan nasional (national security) seperti yang diatur dalam Section 232 Trade Expansion Act (UU Perluasan Perdagangan) dan Section 301 Trade Act (UU Perdagangan) masih berlaku.

Sebagai contoh, pengenaan pasal 232 diterapkan oleh Trump pada periode pertama pemerintahannya di 2018 lalu untuk impor baja dan aluminium.

"Tarif tersebut ada dan tetap berlaku sepenuhnya dan memiliki kekuatan hukum penuh," ujarnya.

Tidak hanya itu, Presiden dari Partai Republik itu turut mengumumkan sejumlah investigasi terkait dengan pasal 301 UU Perdagangan AS yang mengatur ihwal praktik perdagangan tidak adil dari negara dan perusahaan lain.

Saat ditanya mengenai negara-negara yang sudah bernegosiasi dengan AS, Trump menegaskan bahwa pemerintahannya akan langsung menerapkan tarif 10% secara merata. Aturan itu dinyatakan sudah berlaku. Hal ini akan menjadi langkah sementara sambil pemerintah AS melakukan investigasi terkait dengan pasal 301 dalam lima bulan ke depan.

"Kami langsung menerapkan tarif 10% secara merata. Itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Itu sedang berlangsung. Itu adalah uang dalam jumlah besar yang masuk ke negara kita," pungkasnya.

Nasib Indonesia

Merespons dinamika di AS, pemerintah Indonesia menyatakan bakal ada pembicaraan lanjutan dengan pemerintahan Presiden Donald Trump. Untuk diketahui, putusan MA yang menyatakan tarif Trump kepada mitra dagangnya ilegal itu muncul sehari setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Agreement of Reciprocal Trade (ART) di Washington DC.

Pada perjanjian dagang itu, Indonesia mendapatkan tarif impor 19%, tetapi khusus 0% untuk komoditas asli seperti sawit, kopi dan kakao, serta ditambah dengan produk tekstil. Sebaliknya, sebagian besar produk dan komoditas dari AS mendapatkan bea masuk 0%.

Atas dinamika tersebut, Kemenko Perekonomian menyatakan bakal terus mengamati perkembangan kondisi terkini. Kelanjutan atas penerapan ART disebut akan bergantung pada keputusan kedua belah pihak.

"Artinya terhadap perjanjian ini pihak Indonesia juga masih perlu proses ratifikasi dan perjanjian ini belum langsung berlaku, serta pihak Amerika Serikat juga perlu proses yang sama dinegaranya dengan perkembangan terbaru ini," terang Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto melalui siaran pers, Sabtu (21/2/2026).

Haryo juga menegaskan bahwa akan ada pembicaraan selanjutnya antara kedua belah pihak terkait dengan perkembangan dinamika terkini. Sebagaimana diketahui, di Indonesia suatu perjanjian dagang masih harus diratifikasi oleh DPR sebelum berlaku secara operasional.

"Akan ada pembicaraan selanjutnya antarkedua pihak terhadap segala keputusan yang diambil dan Indonesia akan tetap mengutamakan kepentingan dan kebutuhan nasional ke depannya," lanjut Haryo.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani ART dengan Presiden Donald Trump yang merupakan hasil negosiasi panjang atas pengenaan tarif impor yang pertama kali diperkenalkan pada April 2025 sebagai 'Liberation Day'. Indonesia mendapatkan tarif lebih kecil yakni 19% dari awalnya 32% setelah sejumlah proses negosiasi.

Di samping itu, AS juga mengecualikan tarif atau bea masuk impor untuk komoditas asli yang ditanam di Indonesia seperti di antaranya sawit, kakao dan kopi. Pada penandatanganan ART Kamis (19/2/2026) lalu, pemerintah juga mengumumkan produk tekstil Indonesia mendapatkan bea masuk 0%.