JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) resmi membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 3 mulai 19 Juni hingga 9 Juli 2026. Pada batch 3, Kemnaker menargetkan sebanyak 20.000 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

Pelatihan akan diselenggarakan melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengajak masyarakat usia kerja untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna meningkatkan kompetensi dan daya saing di pasar kerja .

Hasil Seleksi Pelatihan Vokasi Batch 2 Diumumkan 18 Juni 2026, Begini Cara Aksesnya



"Program Pelatihan Vokasi Nasional menjadi bagian dari komitmen Kemnaker dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia," kata Darmawansyah dalam keterangan resmi, Sabtu (20/6/2026).

Menurutnya, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi faktor penting untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang terus berkembang. Karena itu, Kemnaker terus memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

"Kami ingin memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap pelatihan kerja yang berkualitas. Melalui program ini, peserta dapat meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja," ujarnya.

Darmawansyah menjelaskan, calon peserta yang ingin mengikuti PVN Batch 3 wajib memiliki akun SIAPkerja dan memilih program pelatihan sesuai minat serta kebutuhan. Selain itu, peserta juga dapat mengisi Asesmen Kecocokan Kerja (SPI) dan Asesmen Penilaian Diri yang bersifat opsional.

Adapun tahapan PVN Batch 3 meliputi pendaftaran peserta hingga 9 Juli 2026 pukul 23.59 WIB. Selanjutnya, proses seleksi dan wawancara akan dilaksanakan pada 10-15 Juli 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan diumumkan pada 16 Juli 2026. Adapun kickoff PVN Batch 3 dan orientasi peserta dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli 2026.

Darmawansyah berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut sebagai sarana meningkatkan keterampilan untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

"Pelatihan vokasi merupakan investasi. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki, semakin besar pula peluang memperoleh pekerjaan yang layak dan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas nasional," pungkasnya.

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) akan mengumumkan hasil seleksi Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Tahun 2026 Batch 2 pada Kamis, 18 Juni 2026. Hasil seleksi dapat diakses peserta melalui platform Skillhub dalam ekosistem SIAPkerja.

Program PVN Batch 2 sebelumnya telah membuka pendaftaran pada 19 Mei–9 Juni 2026, dilanjutkan dengan proses seleksi dan wawancara pada 10-17 Juni 2026. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengimbau, peserta untuk secara berkala memantau akun Skillhub masing-masing guna mengetahui hasil seleksi serta informasi lanjutan terkait pelaksanaan pelatihan.

"Kami mengimbau peserta untuk memantau akun Skillhub secara berkala dan memastikan kelengkapan data agar dapat mengikuti tahapan berikutnya," ujar Darmawansyah dalam keterangan resmi, Minggu (14/8/2026).

Pendaftaran Pelatihan Vokasi Batch 2 Masih Terbuka, Ada Pilihan 24 Kejuruan



Ia menjelaskan bahwa PVN merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing angkatan kerja Indonesia melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri.

"PVN dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Peserta yang lolos diharapkan dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh agar kompetensi yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk bekerja maupun berwirausaha," ujarnya.

PVN Batch 2 Tahun 2026 menyediakan kuota sebanyak 30.000 peserta yang akan mengikuti pelatihan di berbagai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelatihan Teknis Daerah (UPTD) Kemnaker di seluruh Indonesia.

Peserta yang lolos seleksi akan mengikuti kegiatan kick off dan orientasi program pada 22 Juni 2026. Selain pelatihan gratis, peserta juga memperoleh fasilitas pendukung, antara lain makan siang, bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mendorong perguruan tinggi memperkuat sistem sertifikasi kompetensi sebagai bagian dari transformasi pendidikan tinggi. Hal ini dilakukan sebagai bagian dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Kompeten 2045.

Penguatan sertifikasi kompetensi merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan dunia kerja yang semakin dinamis dan kompetitif. Sementara, lulusan perguruan tinggi saat ini tidak cukup hanya mengandalkan capaian akademik, tetapi juga perlu memiliki pengakuan kompetensi yang terukur dan sesuai kebutuhan industri.

"Ijazah menunjukkan bahwa seseorang telah menyelesaikan proses pendidikan dan sertifikasi kompetensi menunjukkan bahwa seseorang mampu melaksanakan pekerjaan sesuai standar profesinya," ujar Afriansyah di Auditorium Tower Lantai 7 Kampus Universitas Mercu Buana, Senin (8/6/2026).

Acara ini dibuka Rektor Andi Adriansyah dan dihadiri para wakil rektor, dekan, pimpinan unit kerja, tamu undangan, serta mahasiswa dari berbagai fakultas di lingkungan Universitas Mercu Buana.

Afriansyah menuturkan dunia kerja modern membutuhkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga mampu menunjukkan kemampuan profesionalnya secara objektif melalui sertifikasi yang diakui.

"Ke depan, perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang siap lulus. Perguruan tinggi harus menghasilkan lulusan yang siap bekerja, siap berkarya, siap berwirausaha, dan siap bersaing pada tingkat nasional maupun global," ungkapnya.

Menurut dia, keberadaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Pertama di lingkungan perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja.

Komitmen tersebut telah diwujudkan Universitas Mercu Buana melalui keberadaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 Universitas Mercu Buana yang menjadi wadah sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa dan sivitas akademika sesuai bidang keahlian masing-masing. Kehadiran LSP P1 diharapkan mampu meningkatkan daya saing lulusan sekaligus memperkuat keterhubungan antara pendidikan tinggi dan kebutuhan industri.

Ketua LSP Universitas Mercu Buana sekaligus Ketua Panitia MBCN 2026 Haekal Fajri Amrullah mengatakan MBCN 2026 dirancang sebagai forum kolaborasi nasional untuk memperkuat implementasi sertifikasi kompetensi di perguruan tinggi.

"MBCN 2026 tidak hanya menghadirkan seminar nasional, tetapi juga rangkaian pelatihan integrasi kurikulum berbasis BNSP yang diikuti 62 peserta dari 36 perguruan tinggi yang berasal dari 13 provinsi di Indonesia. Selain itu, dilaksanakan pula sharing session mengenai penguatan sertifikasi kompetensi sebagai indikator mutu dalam borang akreditasi perguruan tinggi," ujar Haekal.

Secara keseluruhan, MBCN 2026 diikuti 436 peserta yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Melalui forum tersebut, Universitas Mercu Buana berupaya memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, lembaga sertifikasi profesi, pemerintah, dan dunia industri guna membangun ekosistem pendidikan tinggi yang semakin adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja.

Penyelenggaraan MBCN 2026 sekaligus menegaskan komitmen Universitas Mercu Buana dalam mendukung transformasi pendidikan tinggi berbasis kompetensi. Melalui penguatan sertifikasi kompetensi, perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi yang terverifikasi dan diakui dunia kerja sebagai modal penting menuju Indonesia Kompeten 2045.

JAKARTA - Di tengah perubahan dunia kerja yang semakin dinamis, kompetensi guru dinilai menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas lulusan pendidikan vokasi. Guru tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai materi juga dituntut mampu memahami perkembangan praktik industri, teknologi, serta kebutuhan sertifikasi profesi yang terus berkembang.

Karena itu, tim dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana (UMB) bersama mahasiswa S1 Akuntansi merancang pelatihan berbasis workshop dan studi kasus agar para guru memperoleh pengalaman pembelajaran yang lebih aplikatif. Pendekatan ini memungkinkan peserta menghubungkan teori akuntansi dengan praktik nyata yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Langkah ini menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi guru vokasi guna mencetak lulusan SMK yang siap menghadapi kebutuhan industri dan sertifikasi profesi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berlangsung di Kampus Meruya, Jakarta Barat, Sabtu, 16 Mei 2026. Kegiatan bertajuk “Peningkatan Kompetensi Guru-Guru SMK untuk Menunjang Manajemen Bisnis dan Kesiapan Sertifikasi Profesi pada MGMP Bidang Akuntansi Kota Tangerang” itu diikuti sekitar 60 guru akuntansi yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Akuntansi Kota Tangerang.

Program tersebut menjadi bagian dari skema kerja sama dalam negeri dan mandiri tahun 2025–2026 yang didanai Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UMB.

Akademisi Universiti Sains Malaysia Abdul Hadi Zulkafi hadir sebagai pembicara kunci dalam kegiatan tersebut. Selain itu, Ketua MGMP Akuntansi Kota Tangerang Yanti Ariani, Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Riset Teknologi UMB Erna Setiany, serta Ketua LPPM UMB Dafit Feriyanto turut memberikan sambutan.

Materi pelatihan meliputi akuntansi keuangan berbasis SAK EMKM, dasar-dasar audit, dan analisis laporan keuangan. Pemahaman mengenai SAK EMKM diberikan agar guru mampu mengajarkan penyusunan laporan keuangan sederhana yang sesuai dengan praktik UMKM.

Sementara, materi audit dan analisis laporan keuangan diarahkan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai pengawasan keuangan dan pengambilan keputusan bisnis.

Melalui peningkatan kompetensi tersebut, guru diharapkan dapat mentransformasikan materi pembelajaran menjadi lebih kontekstual, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, siswa SMK tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga kesiapan profesional untuk memasuki dunia kerja maupun mengikuti sertifikasi profesi.

UMB menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan komunitas guru menjadi langkah strategis dalam memperkuat mutu pendidikan vokasi secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas guru diyakini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas lulusan dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

JAKARTA - Indonesia menghadapi masalah besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Di satu sisi, jumlah lulusan terus meningkat setiap tahun. Namun di sisi lain, kualitas keterhubungan dengan dunia kerja justru melemah.

Ketua Umum Ikatan Teknisi dan Teknolog Rekayasa Indonesia (Iterati) Andi Taufan Marimba mengatakan, hanya 64% pekerja muda bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka. Sedangkan 22,36% mengalami overeducation terlalu tinggi untuk pekerjaan yang mereka jalani. Artinya terjadi pemborosan sumber daya yang tidak sesuai dengan pemanfaatan di dunia kerja.

Dalam Kongres I Iterati 2026 bahwa persoalan ini sudah berada pada titik kritis dan membutuhkan intervensi yang nyata. “Solusi tidak cukup hanya dengan menambah jumlah lulusan atau memperluas akses pendidikan. Namun, yang dibutuhkan adalah reposisi total dari sistem pendidikan berbasis gelar menuju ekosistem berbasis kompetensi,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Andi Taufan menyebut sertifikasi profesi harus menjadi mata uang utama, bukan sekadar pelengkap. Pendidikan vokasi harus terhubung langsung dengan kebutuhan industri, bukan berjalan di jalur yang tidak beririsan. Selain itu, yang paling penting adalah negara harus memiliki peta talenta yang jelas siapa yang memiliki kompetensi apa dan dibutuhkan di mana.

“Artinya, hampir separuh talenta muda Indonesia tidak benar-benar berada di jalur yang tepat. Ini bukan sekadar masalah pilihan karier. Ini adalah kegagalan sistemik. Mismatch pendidikan telah menjelma menjadi bom waktu yang menggerus produktivitas nasional,” jelasnya.

Lihat video: Hasil Tes Kompetensi Akademik 2025 Rendah, Komisi X DPR RI Minta Evaluasi



Andi Taufan menambahkan, lulusan yang tidak bekerja sesuai bidangnya cenderung kehilangan momentum kompetensi, sementara mereka yang overeducated menghadapi stagnasi dan menjadi kurang berdaya guna. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat daya saing ekonomi nasional.

“Lebih mengkhawatirkan lagi, fenomena ini terjadi di tengah tuntutan transformasi industri yang semakin kompleks. Dunia kerja membutuhkan teknisi dan teknolog yang siap pakai, adaptif, dan kompeten. Namun, sistem pendidikan masih terlalu berfokus pada output ijazah, bukan pada relevansi kompetensi,” ungkapnya.

“Kita sedang memproduksi lulusan, bukan membangun keahlian dan kompetensi. Masalahnya bukan karena Indonesia kekurangan talenta, tetapi karena talenta yang ada tidak ditempatkan, dilatih, dan dikembangkan dengan tepat,” tambah dia.

Andi Taufan menambahkan, kurikulum yang tertinggal dari kebutuhan industri, minimnya integrasi pelatihan berbasis praktik, serta sistem sertifikasi yang belum terstandar lintas sektor semakin memperlebar jurang antara pendidikan dan dunia kerja.

“Akibatnya, industri kesulitan mencari tenaga kerja yang siap, sementara lulusan kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai. Paradoks ini tidak bisa dibiarkan,” jelasnya.

Andi Taufan menegaskan penguatan peran teknisi dan teknolog merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. “Kami ingin memastikan teknisi dan teknolog Indonesia memiliki standar kompetensi yang kuat dan diakui di lapangan, bukan hanya di atas kertas,” ujarnya.

Sebagai langkah nyata, Citiasia dan Iterati melakukan penandatanganan nota kesepahaman sebagai langkah awal untuk mendorong berbagai program bersama dalam pengembangan kapasitas, sertifikasi, dan pemetaan talenta SDM teknologi di Indonesia.

“Jika Indonesia ingin melompat dalam peta ekonomi global, maka memperbaiki ketimpangan pendidikan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa itu, bonus demografi hanya akan berubah menjadi beban demografi,” katanya.

Dalam forum tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan pentingnya penguatan pendidikan vokasi dan sistem kompetensi untuk mendukung transformasi ekonomi berbasis teknologi.

Sedangkan CEO Citiasia, Fitrah R. Kautsar, menyampaikan, ketika mismatch dibiarkan, maka tidak hanya kehilangan peluang di masa sekarang, tetapi juga masa depan. “Kita harus berhenti mengukur kualitas SDM hanya dari ijazah dan mulai menilai dari kompetensi nyata yang dapat digunakan dan teruji,” tandas Fitrah.

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) hadirkan Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja , produktivitas, disiplin, sikap, serta etos kerja masyarakat, baik untuk memasuki dunia kerja maupun berwirausaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, bahwa seluruh rangkaian Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 diselenggarakan secara gratis oleh pemerintah. Program ini diinisiasi untuk memperkuat kompetensi angkatan kerja dalam rangka mendukung terwujudnya SDM Unggul 2045.

"Program ini mengedepankan konsep link and match, sehingga pelatihan yang diselenggarakan memiliki keterkaitan erat dengan dunia usaha dan industri. Dengan demikian, lulusannya diharapkan dapat langsung memenuhi tuntutan dan kebutuhan pasar kerja," ujar Menko Airlangga dalam Konferensi Pers terkait Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 di Kantor Kemnaker, Jumat (27/2/2026).

Di kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyampaikan bahwa pada Pelatihan Vokasi Nasional Batch 1, Kemnaker menyiapkan 20.000 kuota peserta. Secara keseluruhan, program ini ditargetkan memberikan manfaat kepada lebih dari 70.000 peserta melalui tiga batch pelatihan.

"Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 dilaksanakan secara serentak di 21 UPT Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta 13 Satuan Pelayanan (Satpel) Kemnaker di seluruh Indonesia," ujar Menaker Yassierli.

Ia menjelaskan bahwa program ini terbuka bagi masyarakat berusia minimal 17 tahun dan telah memiliki akun pada platform SIAPkerja. Khusus Batch 1, program diprioritaskan bagi lulusan SMA/SMK/MA sederajat tahun 2023 hingga 2025. Kebijakan tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik pasar kerja sekaligus memastikan efektivitas program bagi kelompok sasaran prioritas.

"Harapan kami, program ini dapat dioptimalkan. Jadi selain ada Program Pemagangan Nasional untuk lulusan perguruan tinggi, kami juga menyediakan alternatif program bagi lulusan SMA/SMK," tambahnya.

5 Jurusan di SMK yang Buka Peluang Keliling Dunia, Gaji Tinggi dan Karier Internasional



Pendaftaran Batch 1 dilakukan melalui laman skillhub.kemnaker.go.id pada 23 Februari hingga 6 Maret 2026. Seleksi peserta berlangsung pada 9-15 Maret 2026, pengumuman hasil seleksi pada 16 Maret 2026, dan pelatihan dimulai pada 1 April 2026.

Pada Batch 1, bidang kejuruan yang tersedia antara lain Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kewirausahaan, manufaktur, otomotif, pariwisata, dan konstruksi. Sedangkan program pelatihan yang ditawarkan diantaranya Internet of Things (IoT), instalasi panel surya, pengelasan, pengoperasian mesin CNC, otomasi industri, kendaraan listrik, cyber security, digital marketing, smart farming, hingga pengolahan pangan industri.

Peserta Pelatihan Vokasi Nasional akan memperoleh berbagai fasilitas, antara lain pelatihan dan makan siang gratis, bantuan uang transportasi, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, serta Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Fasilitas asrama juga tersedia sesuai kriteria dan ketersediaan.

JAKARTA - Goethe-Institut dan Politeknik Astra (ASTRAtech) menjalin kerja sama strategis untuk mengintegrasikan pembelajaran bahasa Jerman ke dalam kurikulum pendidikan vokasi. Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah penting dalam memperkuat kemitraan pendidikan dan mendukung pengembangan sumber daya manusia terampil yang berdaya saing global.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua institusi dilaksanakan pada pembukaan acara KarriereKompass di Ciputra Artpreneur Gallery, Jakarta, Jumat (7/11). Dokumen kerja sama ditandatangani oleh Direktur Goethe-Institut untuk Wilayah Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru, Constanze Michel, serta Direktur ASTRAtech, Henri Paul. Penandatanganan turut disaksikan oleh Sekretaris Pertama Bidang Ekonomi Kedutaan Besar Jerman di Indonesia, Jonas Präfke.

“Kerja sama antara Goethe-Institut dan ASTRAtech merupakan langkah strategis dalam memperkuat pendidikan vokasi di Indonesia melalui penguasaan bahasa Jerman,” ujar Constanze Michel.

Ia menambahkan, kolaborasi ini tidak hanya memperkaya kompetensi mahasiswa, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas di bidang pelatihan tenaga terampil antara Indonesia dan Jerman.

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup pengembangan program pendidikan tinggi vokasi, pertukaran mahasiswa dan dosen, pengembangan program pelatihan teknis dan sertifikasi kompetensi, hingga kegiatan kolaboratif dalam riset dan pengembangan industri. Melalui kemitraan tersebut, kedua pihak berupaya menciptakan model pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri global.

Direktur ASTRAtech, Henri Paul, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin. Ia menjelaskan bahwa ASTRAtech telah meluncurkan German Language Immersion Class (GLIC), yakni program intensif yang menggabungkan pembelajaran bahasa, budaya, dan kesiapan kerja di Jerman. Program ini menargetkan capaian kompetensi bahasa hingga level B1 bahkan B2, guna mempersiapkan mahasiswa menempuh studi lanjutan atau karier profesional di Jerman.

Integrasi bahasa Jerman ke dalam pendidikan vokasi juga dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi mobilitas tenaga kerja terampil Indonesia. Dengan penguasaan bahasa dan pemahaman budaya yang memadai, lulusan vokasi diharapkan mampu menjawab kebutuhan Jerman yang tengah mengalami kekurangan tenaga kerja terampil, sekaligus memperkuat daya saing global SDM Indonesia.

Henri menegaskan, kerja sama dengan Goethe-Institut sejalan dengan visi ASTRAtech untuk memperluas jejaring dan memperkuat implementasi Dual System—model pendidikan yang memadukan teori dan praktik industri. “Kami berharap kolaborasi ini menjadi jembatan nyata bagi mahasiswa vokasi Indonesia untuk berkiprah di kancah internasional dengan kompetensi dan karakter unggul,” ujarnya.