JAKARTA - Hasil kelulusan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri ( UM PTKIN ) 2026 diumumkan hari ini, Selasa (30/6/2026). Link resmi bisa diakses pukul 15.00 WIB.

Sebelumnya diberitakan, jumlah pendaftar UM PTKIN 2026 sebanyak 64.479 peserta. Berdasarkan peta demografi pendaftar, Provinsi Jawa Barat menduduki posisi teratas dengan 9.245 pendaftar, disusul oleh Jawa Timur (8.971), Jawa Tengah (7.440), Aceh (4.083), dan Sumatra Utara (3.956).

Para calon mahasiswa baru bisa memilih 59 PTKIN di jalur UM PTKIN ini. Pilihannya mulai dari UIN Sumatera Utara Medan, STAIN Mandailing Natal, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hingga STAIN Majene.

Para peserta diuji kemampuannya dalam tes bakat skolastik pada kemampuan verbal, spasial dan kuantitatif. Kemudian ujian tes literasi yang menguji kemampuan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, kemampuan dasar baca tulis Al-Qur'an, literasi numerasi, dan literasi ajaran Islam.

Tata Cara Cek Hasil Kelulusan UM PTKIN 2026

Dikutip dari Instagram PMB PTKIN, pengumuman kelulusan diumumkan Selasa 30 Juni 2026 pukul 15.00 WIB. Bagi yang lulus panitia menyarankan untuk segera melakukan daftar ulang sesuai jadwal dan ketentuan PTKIN tujuan.

1. Buka laman https://pengumuman-um.ptkin.ac.id

2. Masukkan Nomor Ujian UM-PTKIN yang berisi 11 digit angka lalu klik Lihat Hasil

3. Mengisi Kuisioner Peserta UM-PTKIN lalu klik simpan.

4. Hasil kelulusan akan langsung tampil di layar.

5. Klik cetak dan Simpan PDF Bukti Kelulusan.

Demikian cara mudah melihat hasil kelulusan UM PTKIN 2026. Semoga bermanfaat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp 4,2 triliun untuk program Magang Nasional (MagangHub) Tahun 2026/Angkatan 2 yang akan dimulai rangkaiannya pada Juli. Kuota peserta pada periode (batch) pertama Magang Nasional 2026 ini sebanyak 50 ribu orang, dengan pendaftaran akan dibuka pada 15-28 Juli mendatang.

"Ini suatu hal, kabar baik buat adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Jadi kenaikannya (jumlah peserta) itu dari 100 ribu menjadi 150 ribu (orang), dan dengan jumlah anggaran sekitar Rp 4,2 triliun," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (29/6/2026).

"Untuk pendaftaran peserta, ini yang mungkin ditunggu-tunggu, yaitu dibuka pada 15-28 Juli. Jadi masih ada kesempatan dua minggu lagi (bagi peserta untuk mempersiapkan diri)," ujar Menaker.

Sementara itu, perusahaan memiliki waktu hingga 15 Juli untuk melakukan pendaftaran dan melewati tahapan verifikasi sebagai mitra penyelenggara Magang Nasional tahun ini.

"Dua minggu ini kesempatan perusahaan untuk mereka login, register ke platform MagangHub, kemudian mem-posting lowongan magang yang dibuka. Silakan para perusahaan, kementerian, dan lembaga memanfaatkan kesempatan ini," kata Yassierli.

"Kami akan memverifikasi. Yang akan kita verifikasi adalah terkait dengan apakah lowongan itu benar-benar cocok untuk lulusan perguruan tinggi," ujarnya menambahkan.

Setelah periode pendaftaran peserta rampung pada 28 Juli, para calon peserta Magang Nasional 2026 akan diverifikasi dan diseleksi pada 29 Juli hingga 5 Agustus.

JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kurniasih Mufidayati buka suara merespons fenomena calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi perguruan tinggi negeri (PTN) namun tidak melakukan daftar ulang. Dia meminta fenomena tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Tahun 2026.

Kurniasih mengatakan bahwa persoalan tidak daftar ulang tidak dapat dipandang hanya dari faktor ekonomi semata, melainkan perlu dilihat dari berbagai aspek yang saling berkaitan agar kursi yang tersedia di perguruan tinggi negeri dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Fenomena calon mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang perlu menjadi evaluasi bersama. Kita harus melihat akar persoalannya secara komprehensif agar solusi yang dihasilkan juga tepat dan mampu mengurangi kursi kosong di perguruan tinggi negeri," ujar Kurniasih dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, salah satu penyebab adalah ketidaksesuaian program studi yang diterima dengan minat utama calon mahasiswa. Banyak peserta yang diterima pada pilihan kedua atau ketiga sehingga memilih tidak melanjutkan registrasi.

"Masih ada calon mahasiswa yang diterima pada program studi yang bukan pilihan utama sehingga mereka memutuskan tidak melanjutkan. Karena itu, layanan bimbingan konseling dan pendampingan pemilihan jurusan di SMA, SMK, dan MA perlu diperkuat agar siswa dapat memilih program studi sesuai minat dan potensinya," kata Wakil Ketua Komisi X DPR itu.

Faktor berikutnya adalah persoalan ekonomi dan kemampuan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kurniasih berpendapat, masih banyak keluarga menengah ke bawah yang mengalami kesulitan membiayai pendidikan tinggi.

"Bantuan pendidikan perlu dioptimalkan melalui peningkatan penerima KIP Kuliah, perluasan berbagai beasiswa, bantuan operasional perguruan tinggi, serta program bantuan pendidikan lainnya," ujarnya.

Dia pun mendorong agar kriteria penerima KIP Kuliah dan beasiswa diperluas sehingga tidak hanya terbatas pada kelompok desil 1 sampai desil 4. "Kelompok masyarakat menengah rentan juga perlu mendapatkan perhatian karena banyak yang tidak masuk kategori penerima bantuan tetapi kemampuan ekonominya terbatas," imbuhnya.

Kurniasih juga meminta perguruan tinggi menetapkan UKT yang terjangkau bagi mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah agar akses pendidikan tinggi tetap terbuka. Faktor lain yang dinilai turut menyebabkan tingginya angka tidak daftar ulang adalah perbedaan jadwal seleksi jalur mandiri di berbagai perguruan tinggi.

Banyak calon mahasiswa yang telah diterima di satu kampus memilih menunda atau tidak melakukan registrasi karena masih menunggu hasil seleksi kampus lain yang menjadi pilihan utama. "Sinkronisasi jadwal jalur mandiri antarperguruan tinggi perlu dilakukan agar calon mahasiswa dapat mengambil keputusan dengan lebih pasti dan kursi yang sudah tersedia tidak banyak yang akhirnya kosong," ujar Kurniasih.

Kurniasih juga melihat adanya pergeseran minat sebagian calon mahasiswa yang memilih melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi kedinasan, perguruan tinggi swasta, maupun perguruan tinggi luar negeri. "Pilihan pendidikan masyarakat saat ini semakin beragam. Sebagian calon mahasiswa memilih perguruan tinggi kedinasan, perguruan tinggi swasta, atau bahkan perguruan tinggi luar negeri yang dianggap lebih sesuai dengan rencana karier mereka," katanya.

Di sisi lain, Kurniasih menilai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi juga perlu memberikan perhatian terhadap keberlanjutan pembiayaan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH). Menurutnya, kebijakan pajak yang diterapkan kepada PTN BH perlu dikaji kembali.

"Kebijakan pajak progresif yang dikenakan kepada PTN BH perlu dievaluasi karena dapat menambah beban operasional perguruan tinggi. Jika beban tersebut dapat dikurangi, diharapkan perguruan tinggi memiliki ruang yang lebih besar untuk menjaga keterjangkauan biaya pendidikan," ujarnya.

Kurniasih berharap evaluasi terhadap sistem SPMB dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adil, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. "Tujuan utama kita adalah memastikan setiap kursi yang tersedia di perguruan tinggi dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dan memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan tinggi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membuka peluang penguatan peran perguruan tinggi melalui perluasan kerja sama internasional serta penambahan program beasiswa bagi dosen.

Sejumlah usulan yang disampaikan kalangan akademisi dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 telah mendapat respons positif dari Presiden.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan meski Presiden tidak secara langsung menyampaikan komitmen penambahan anggaran riset dan teknologi dalam forum tersebut, sejumlah masukan dari peserta telah mendapat persetujuan untuk ditindaklanjuti.

"Tadi secara langsung tidak disampaikan, beberapa masukan di sini juga ada sebenarnya," kata Brian usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Salah satu usulan yang mengemuka adalah perluasan kerja sama antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri, termasuk dengan Imperial College London.

Menurut Brian, kerja sama dengan Imperial College sebelumnya tidak hanya diusulkan untuk mendukung pengembangan kampus baru, tetapi juga agar dapat melibatkan lebih banyak perguruan tinggi di Indonesia.

"Keinginan kerja sama Imperial College misalnya, itu tidak hanya untuk kampus baru tetapi kampus-kampus yang lain juga diajak. Bapak Presiden juga tadi sudah menyetujui dan meminta kita mengkaji modelnya seperti apa," ujarnya.

Selain itu, para pimpinan perguruan tinggi juga mengusulkan penambahan kuota beasiswa program doktor (S3) bagi dosen dalam negeri sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan tinggi.

"Itu juga kami diminta untuk mengkaji, tetapi tentu ini kami akan mengkaji beberapa hal tambahan-tambahan yang diusulkan," kata Brian.

Ia menjelaskan seluruh usulan yang disampaikan dalam forum sarasehan akan dibahas lebih lanjut oleh kementeriannya sebelum dilaporkan kepada Presiden untuk memperoleh keputusan lebih lanjut.

Menurut Brian, Presiden memiliki perhatian besar terhadap penguatan peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan nasional.

"Tentu nanti kami akan laporkan kepada Bapak Presiden dan saya yakin bahwa Presiden akan mendukung beberapa hal yang memang memperkuat peran perguruan tinggi," tandas Brian.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta keterlibatan lebih besar kalangan perguruan tinggi dalam mengawal berbagai kebijakan strategis pemerintah melalui pembentukan satuan tugas (satgas) atau kelompok kerja yang beranggotakan guru besar, dosen, peneliti perguruan tinggi, hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Arahan tersebut disampaikan pada penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (28/6/2026). Forum tersebut mempertemukan pimpinan perguruan tinggi, guru besar, peneliti, dan pemangku kepentingan untuk membahas kontribusi sains dan teknologi terhadap percepatan pembangunan nasional sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah.

Prabowo mendorong perguruan tinggi mengambil peran strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan solusi dalam menghadapi perubahan global yang dipengaruhi kemajuan sains dan teknologi.

Menurutnya, kampus harus menjadi ruang yang aktif dalam mengembangkan pemikiran, penelitian, serta inovasi yang mampu menjawab tantangan bangsa.

“Universitas adalah tempat di mana gagasan-gagasan diadu, adu gagasan, adu pandangan, adu filosofi, adu inovasi. Di situlah disebut bahwa kampus punya academic freedom,” tutur Prabowo.

Dia juga meminta perguruan tinggi terus menghasilkan riset dan teknologi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Biarlah kampus aktif menggeluti sains dan teknologi untuk memberi manfaat kepada rakyat yang membiayai kampus-kampus itu, yang membiayai semua lembaga pendidikan,” tegasnya.

Presiden turut menekankan pentingnya komunikasi yang lebih intensif dengan kalangan akademisi dalam penyusunan kebijakan. Menurutnya, pertemuan dengan para akademisi perlu dilakukan secara rutin karena pemerintah membutuhkan masukan dari kalangan intelektual.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan Presiden secara langsung meminta pembentukan mekanisme kerja yang melibatkan akademisi untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah.

"Terkait masukan-masukan yang teknis, Bapak Presiden meminta kami membentuk semacam satgas atau kelompok kerja yang nantinya berisi insan-insan guru besar, dosen, peneliti dari perguruan tinggi maupun BRIN untuk bisa mengkaji lebih lanjut bersama kementerian teknis terkait," ujar Brian kepada wartawan.

Menurut Brian, arahan tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai rekomendasi, kritik, dan pertanyaan yang disampaikan peserta selama tiga hari penyelenggaraan sarasehan.

"Ada beberapa masukan, ada beberapa pertanyaan dan juga hal-hal lain yang disampaikan oleh seluruh peserta. Tentu kami mengkonsolidasikan karena ada beberapa yang mirip-mirip jadi kita satukan," kata Brian.

Dia menjelaskan berbagai masukan tersebut berasal dari beragam bidang keilmuan dan akan dikelompokkan berdasarkan tema agar dapat dibahas lebih lanjut bersama kementerian teknis sesuai kewenangannya. Dia menambahkan, Presiden berharap sumbangsih insan perguruan tinggi dapat mempercepat pencapaian target-target kebijakan strategis di setiap kementerian.

Pokja Kawal Program Strategis

Sementara itu, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Eduart Wolok mengatakan salah satu hasil sarasehan adalah usulan pembentukan kelompok kerja (pokja) yang berfokus pada berbagai isu teknis.

"Dari situ berkembanglah diskusi yang akhirnya juga mendorong dibentuknya semacam kelompok kerja terkait isu-isu teknis," kata Eduart.

Salah satu pokja yang diusulkan akan berfokus pada percepatan pembangunan industri perkapalan nasional.

Menurut Eduart, pembentukan pokja dimaksudkan agar berbagai rekomendasi yang lahir dari forum akademik tidak berhenti sebagai hasil diskusi semata, melainkan dapat dikawal hingga tahap implementasi bersama kementerian terkait.

Pokja tersebut akan melibatkan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang teknologi perkapalan dan bekerja sama dengan kementerian teknis terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk menindaklanjuti hasil sarasehan. Selain penguatan kolaborasi antarkampus, mekanisme tersebut diharapkan mampu mempercepat penerapan hasil riset dan inovasi dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Dia berharap keterlibatan akademisi dalam pokja dapat mengawal pelaksanaan program pemerintah sekaligus memberikan masukan dan kontribusi yang optimal agar program-program untuk rakyat berjalan lebih efektif.

Di sisi lain, kalangan pengamat mengingatkan agar pembentukan satgas akademik tidak berhenti sebagai simbol politik semata.

Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) sekaligus Guru Besar Ilmu Sosiologi Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai gagasan tersebut dapat menjadi langkah maju apabila diarahkan untuk memperkuat evidence-based policymaking.

Menurutnya, pendekatan berbasis bukti menjadi semakin penting dalam penyusunan kebijakan publik, terutama di tengah kompleksitas persoalan pembangunan. Namun, dia mengingatkan pembentukan satgas harus memiliki kedudukan, fungsi, dan mekanisme kerja yang jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga yang selama ini telah menjalankan fungsi serupa.

"Sepertinya lebih kepada evidence-based policymaking di Indonesia, atau justru berisiko menjadikan kalangan akademisi sekadar legitimasi politik bagi kebijakan yang sudah diputuskan sebelumnya karena adanya tuntutan mahasiswa akhir-akhir ini karena akan tumpang tindih dengan yang sudah ada," imbuhnya kepada Bisnis, Minggu (28/6/2026).

Menurut Trubus, pemerintah perlu memastikan satgas memiliki kedudukan dan fungsi yang jelas serta tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada, seperti Bappenas maupun BRIN.

"Jadi harusnya giatkan lembaga yang sudah ada Bappenas, BRIN, dan kalau kampus lebih dilibatkan saja di sana dalam mengedepankan kebijakan pemerintah," katanya.

Selain itu, Trubus menilai keberhasilan satgas bergantung pada tata kelola yang inklusif. Menurutnya, pemerintah harus memastikan kelembagaan satgas memiliki fungsi yang jelas serta melibatkan perguruan tinggi besar, kecil, dan swasta secara setara melalui dukungan insentif yang memadai.

Dia menambahkan, kampus-kampus daerah memiliki pengalaman empiris yang penting dalam memahami persoalan di tingkat akar rumput. Karena itu, pelibatan perguruan tinggi tidak boleh hanya terpusat pada kampus-kampus besar, tetapi juga harus membuka ruang bagi institusi pendidikan tinggi di daerah untuk berkontribusi sesuai kapasitas dan keunggulannya masing-masing.

"Ini gagasan baik, tetapi harus jelas kedudukan dan fungsi satgas dan harus menyeluruh menyebar ke semua perguruan tinggi jangan hanya dikuasai kampus besar dan negeri saja," ucapnya.

SUMUT - Universitas Padjadjaran (Unpad) bersama Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Terbuka (UT) melaksanakan pendampingan usaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah terdampak banjir bandang di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) 2026.

Mengusung tema "Model Penguatan Ketahanan Hukum dan Ekonomi UMKM Pascabencana melalui Literasi Kebencanaan dan Pencegahan Learning Loss Berbasis Legalitas Usaha", program ini tidak hanya memberikan edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha, tetapi juga melakukan pendampingan langsung kepada para pelaku UMK hingga proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan pendaftaran Merek.

Program ini dirancang sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana melalui penguatan aspek hukum dan kelembagaan usaha.

Kegiatan dilaksanakan secara bertahap di tiga wilayah sasaran dengan melibatkan pemerintah daerah, perangkat desa, serta komunitas pelaku UMK yaitu di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat.

Salah satu kegiatan utama berlangsung di Balai Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yang dihadiri puluhan pelaku UMK dari berbagai sektor usaha. Pelaksanaan kegiatan lapangan di lokasi terdampak bencana dilaksanakan pada 25–28 Juni 2026.

Meskipun demikian, komitmen Tim PMKI 2026 tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan di lapangan. Proses pendampingan dan fasilitasi pendaftaran legalitas usaha, meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan pendaftaran Merek, akan terus dilakukan secara berkelanjutan sepanjang 2026 hingga seluruh tahapan pengajuan peserta memperoleh pendampingan yang optimal.

Ketua Tim PMKI 2026 Deviana Yuanitasari menjelaskan legalitas usaha merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan UMK, terlebih bagi pelaku usaha yang sedang bangkit setelah terdampak bencana.

Lihat video: Nasib Ratusan Rumah yang Terdampak Banjir Sumatera, Akankah Relokasi?



"Banyak pelaku UMK yang sebenarnya memiliki produk berkualitas, namun belum memiliki legalitas usaha. Akibatnya, mereka kesulitan memperoleh akses pembiayaan, memperluas pasar, mengikuti pengadaan pemerintah, hingga memasuki ekosistem perdagangan digital. Karena itu, pendampingan yang kami lakukan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi sampai pada proses penerbitan legalitas usaha sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya, Senin (29/6/2026).

Menurut Deviana, penguatan legalitas usaha juga menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat pascabencana. Ketika pelaku UMK memiliki NIB, Sertifikat Halal, maupun merek yang terlindungi secara hukum, maka peluang untuk berkembang menjadi lebih besar dan keberlanjutan usaha dapat lebih terjamin.

Program PMKI 2026 dipimpin oleh Deviana Yuanitasari dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dengan anggota tim Hazar Kusmayanti, Nun Harrieti, Agus Suwandono, dan Rafan Darodjat, dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Kolaborasi ini juga melibatkan dosen dari perguruan tinggi mitra, yaitu M. Hamidi Masykur, dan mahasiswa Pascasarjana, Amir Mahmud, dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta Meliza dan Madiha Dzakkiyah Chairunnisa, dosen dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka.

Sinergi lintas perguruan tinggi tersebut menjadi kekuatan utama dalam memberikan pendampingan yang komprehensif kepada masyarakat.

Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh materi mengenai strategi penguatan UMKM pascabencana, prosedur memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), mekanisme pengajuan Sertifikasi Halal, serta pentingnya perlindungan hukum melalui pendaftaran merek.

Tim pengabdian juga membuka klinik konsultasi dan pendampingan sehingga peserta dapat langsung memproses dokumen legalitas usahanya. Pendekatan ini menjadi ciri khas PMKI, yakni menggabungkan edukasi dengan aksi nyata melalui pelayanan langsung kepada masyarakat.

Sejumlah pelaku UMK berhasil memperoleh NIB, sementara pelaku usaha lainnya telah didampingi dalam proses pengajuan sertifikasi halal maupun pendaftaran merek sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas akses pasar, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Selain aspek legalitas, kegiatan ini juga memperkuat literasi masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana dan strategi menjaga keberlangsungan usaha setelah terjadi krisis.

Dengan demikian, UMK tidak hanya menjadi lebih tertib secara administratif, tetapi juga lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa mendatang. Program PMKI 2026 menjadi bukti bahwa kolaborasi antarperguruan tinggi mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui sinergi Universitas Padjadjaran sebagai host bersama Universitas Brawijaya dan Universitas Terbuka sebagai mitra, diharapkan semakin banyak pelaku UMK yang memiliki legalitas usaha lengkap sehingga mampu tumbuh sebagai usaha yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menjadi penggerak pemulihan ekonomi daerah pascabencana.

Sidang Perdana Praperadilan Roy Suryo di PN Jaksel Digelar Hari Ini

Sidang perdana praperadilan yang diajukan tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yakni, Roy Suryo digelar hari ini. Dalam gugatan ini, Roy Suryo keberatan atas penggeledahan yang dilakukan tim penyidik kepolisian.

Adapun, gugatan ini diajukan kubu Roy Suryo ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Jadwal sidang ini sebagaimana termuat dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan.

"Senin, 29 Juni 2026 pembacaan permohonan. Sidang rencananya digelar pada pukul 09.00 WIB di ruang sidang 02," tulis SIPP PN Jakarta Selatan yang dilihat Senin (29/6/2026).

Diketahui, gugatan ini diajukan Roy pada Senin (22/6) dengan nomor registrasi perkara 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Tergugat I dalam praperadilan ini ialah Pemerintah RI cq Kapolda Metro Jaya cq Dirreskrimum Polda Metro Jaya cq Kasubdit Kamneg cq Tim Penyidik, dan tergugat II ialah Pemerintah RI cq Jaksa Agung cq Jampidum pada Kejagung RI cq Kajati DKI Jakarta.

Sebagai informasi, Roy Suryo dan Dokter Tifa ditangkap pada Jumat, 26 Juni 2026. Keduanya sempat menjalani perawatan di RS Polri hingga Senin kemaren dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan.

Kini, penahanan keduanya ditangguhkan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan mengungkapkan sejumlah alasan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.

“Bahwa berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan,” kata Kajari Jakarta Selatan Marcelo Bellah, Senin 22 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) mengusulkan peningkatan anggaran riset dan perluasan program beasiswa kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026.

Seluruh usulan tersebut disebut mendapat respons positif dari Presiden.

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Eduart Wolok mengatakan kalangan rektor memang mendorong pemerintah untuk memperkuat pendanaan riset nasional serta pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi.

"Iya, tentu untuk peningkatan anggaran riset, peningkatan anggaran riset dan juga beasiswa. Baik beasiswa bagi mahasiswa maupun beasiswa untuk dosen studi S3. Dan semuanya direspons dengan baik oleh Pak Presiden," ujar Eduart usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta International Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Kendati demikian, Eduart enggan berkomentar lebih jauh mengenai besaran tambahan anggaran riset yang diusulkan. Menurut dia, persoalan anggaran merupakan ranah pemerintah.

"Soal anggaran riset, kalau MRPTNI saya tidak berkompeten untuk mengomentari soal anggaran itu," katanya.

Selain peningkatan pendanaan riset dan beasiswa, perguruan tinggi juga menyampaikan sejumlah usulan terkait penguatan kapasitas institusi pendidikan tinggi.

Menurut Eduart, salah satu poin penting yang disampaikan kepada Presiden adalah peningkatan kapabilitas perguruan tinggi, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun kemampuan riset.

"Poin-poin penting yaitu peningkatan kapasitas kapabilitas perguruan tinggi, baik dari riset maupun SDM," ujarnya.

Dia menambahkan, perguruan tinggi juga mendorong penguatan peran kampus dalam mendukung berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Termasuk juga peran kontribusi perguruan tinggi terkait dengan penguatan program untuk kesejahteraan rakyat," kata Eduart.

Terkait perbedaan antara pertemuan Presiden dengan para rektor pada Jumat (26/6/2026) dan penutupan konvensi pada Minggu (28/6/2026), Eduart menjelaskan kedua agenda tersebut bersifat saling melengkapi.

Menurutnya, pada pertemuan penutupan, para rektor menyampaikan kompilasi rekomendasi yang telah disusun setelah melakukan diskusi bersama 10 kementerian terkait.

"Hari Minggu ini kita menyampaikan kompilasi setelah pertemuan diskusi dengan 10 menteri terkait," ujarnya.

Dalam forum tersebut, Presiden tidak hanya mendengarkan berbagai masukan dari kalangan akademisi, tetapi juga menyampaikan pandangan dan arahan terkait pengembangan pendidikan tinggi, riset, dan inovasi nasional.

"Mendengar masukan dan juga memberikan pandangan," kata Eduart.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto ingin memanfaatkan secara maksimal potensi para akademisi, khususnya guru besar di perguruan tinggi, untuk mendukung percepatan berbagai program strategis pemerintah.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan Presiden memandang perguruan tinggi sebagai tempat berkumpulnya sumber daya manusia terbaik yang dimiliki bangsa.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo punya keinginan yang kuat untuk memanfaatkan sebanyak-banyaknya orang-orang pintar di Indonesia, terutama guru besar-guru besar yang ada di perguruan tinggi," ujar Brian usai mendampingi Presiden dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Brian, Presiden menilai perguruan tinggi merupakan tempat berkumpulnya insan-insan dengan kapasitas intelektual terbaik di Indonesia.

"Bapak Presiden menyampaikan inilah the brightest people di Indonesia. Tempat berkumpulnya orang-orang terpintar di Indonesia adalah di perguruan tinggi," katanya.

Oleh karena itu, Presiden Ke-8 RI itu mendukung pembentukan kelompok-kelompok kerja yang melibatkan akademisi sebagai tindak lanjut dari Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026.

Kelompok kerja tersebut diharapkan dapat menjembatani hasil riset dan inovasi kampus agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh industri maupun kementerian dan lembaga pemerintah.

"Bapak Presiden mendukung munculnya kelompok-kelompok kerja sebagai tindak lanjut sarasehan agar berbagai hasil penelitian dapat digunakan di industri, di kementerian, maupun untuk mempercepat hal-hal yang ditargetkan oleh Bapak Presiden," ujar Brian.

Selain itu, Brian mengatakan Presiden juga kembali menegaskan pentingnya menjaga kebebasan akademik di lingkungan perguruan tinggi. Menurut Presiden, perbedaan pandangan di kalangan akademisi merupakan hal yang wajar dan justru menjadi bagian penting dari kehidupan kampus.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa perguruan tinggi adalah tempat academic freedom. Gagasan-gagasan silakan dikaji bersama-sama, didiskusikan bersama-sama di perguruan tinggi," katanya.

Kendati demikian, Presiden berharap berbagai kajian dan diskusi akademik tersebut dapat diarahkan untuk menghasilkan solusi atas berbagai persoalan bangsa serta mempercepat kemajuan dan kemandirian Indonesia.

"Harapannya adalah kajian-kajian tersebut tentunya dalam rangka mencari solusi dan mempercepat kemajuan dan kemandirian bangsa Indonesia," ujar Brian.

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengingatkan bahwa seluruh elemen bangsa berada dalam satu tujuan yang sama untuk memajukan Indonesia.

"Tadi Bapak Presiden juga menyatakan bahwa kita sebagai satu bangsa tentunya berada dalam satu nahkoda kapal besar, kapal bangsa kita," kata Brian.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan peran berbagai perguruan tinggi sebagai penopang utama keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan swasembada beras.

"Tanpa perguruan tinggi yang mendukung kami, kami tidak akan mencapai swasembada yang berkali-kali dikira tidak mungkin," kata Andi Amran Sulaiman dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Sabtu.

Menteri Andi Amran menyebut kolaborasi Kementerian Pertanian dan ekosistem perguruan tinggi Indonesia menghasilkan capaian yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah Republik. Stok beras nasional kini mencapai 5,1 juta ton, melampaui kapasitas gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) sebesar 3 juta ton.

Ia melanjutkan, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat di angka 127, tertinggi dalam 34 tahun, sementara pertumbuhan kesejahteraan petani mencapai 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun terakhir berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Dari sisi teknologi, kata Amran, inovasi budidaya padi hasil kolaborasi riset perguruan tinggi dengan kementerian terkait mencatat produktivitas 12,4 ton per hektar, lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional yang hanya 5,5 ton per hektare.

Teknologi ini telah diuji coba di 14 provinsi dengan produktivitas terendah mencapai 9 ton per hektare. Food and Agriculture Organization (FAO) memproyeksikan produksi beras Indonesia pada 2026 mencapai 38,6 juta ton.

"Ini bukan capaian satu kementerian. Ini capaian anak bangsa, capaian buah terbaik bangsa, termasuk seluruh perguruan tinggi yang ada dalam rumah ini," ujar Mentan menegaskan.

Menteri Andi Amran menekankan bahwa peran Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Andalas (Unand), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan berbagai perguruan tinggi lainnya sebagai penopang utama keberhasilan transformasi ke arah swasembada pangan.

Diketahui, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendorong upaya transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern.

Mekanisasi pertanian yang kini diterapkan mampu memangkas biaya produksi hingga 50 persen dan meningkatkan hasil panen hingga dua kali lipat dibandingkan metode konvensional.

Kemdiktisaintek juga mendorong pemanfaatan pendekatan berbasis data dan sains dalam perumusan kebijakan pertanian. Reformasi distribusi pupuk subsidi yang memangkas 145 regulasi, termasuk kewajiban tanda tangan 12 menteri, 38 gubernur, dan 514 bupati, menjadi contoh nyata bagaimana pendekatan berbasis bukti dapat menghasilkan efisiensi signifikan.

Sebelumnya, pada pembukaan KSTI 2026 Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa forum ini diarahkan untuk menghasilkan rumusan strategis mengenai peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam mempercepat pelaksanaan program-program prioritas nasional.

"Di bawah arahan Bapak Presiden, pemerintah terus bergerak cepat dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional. Dalam semangat tersebut, Kemdiktisaintek bersama seluruh perguruan tinggi memperkuat peran kampus sebagai mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi," ucap Brian Yuliarto.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Bidang Ilmu Teknik Elektro Universitas Mercu Buana (UMB) mengukuhkan peran strategisnya dalam hilirisasi teknologi tepat guna melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis komunitas urban.

Bertempat di Masjid Jami Himawan At-Taubah, Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat, pada Selasa (23/6/2026), tim akademisi UMB yang terdiri dari Julpri Andika, Dian Rusdiyanto, Syamsir Alam, Zendi Iklima dan Rachmat Muwardi mengimplementasikan program bertajuk “Pemberdayaan Jamaah Masjid Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna dan Akuaponik”.

Kegiatan ilmiah yang dikemas secara inklusif ini mengombinasikan kepakaran rekayasa elektro modern dengan kebutuhan sosiokultural lokal, guna mentransformasikan area rumah ibadah menjadi lokomotif kemandirian ekonomi umat yang adaptif dan berkelanjutan.

Paradigma pemberdayaan ini diwujudkan melalui integrasi tiga sistem teknologi utama yang saling bersinergi secara sirkular di pekarangan masjid untuk mengatasi keterbatasan lahan perkotaan. Inovasi tersebut diawali dengan pembangunan instalasi akuaponik lele, sebuah metode simbiotik mutakhir yang menyatukan budidaya ikan dan tanaman sayuran secara organik dalam satu siklus nutrisi.

Untuk memastikan stabilitas ekosistem, sistem ini dilengkapi kontrol pompa otomatis dan pemantauan kualitas air berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu melacak parameter lingkungan secara real-time. Seluruh rangkaian pertanian kota (urban farming) digital ini ditopang oleh suplai energi bersih dari sistem penerangan lampu solar cell skala kecil.

"Perancangan arsitektur teknologi ini bertujuan untuk mendemistifikasi inovasi digital agar dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat sekitar Masjid," kataKetua Program Studi S1 Teknik Elektro UMB, Dr. Heru Suwoyo, melalui siaran pers, Sabtu (27/6/2026).

Menurut analisis akademisnya, integrasi IoT dan energi terbarukan di lingkungan domestik bukan lagi sekadar wacana laboratorium, melainkan instrumen mitigasi risiko yang presisi terhadap kegagalan panen.

Melalui otomatisasi kontrol pompa dan monitoring air ini, fluktuasi kualitas lingkungan hidup ikan dapat diintervensi sejak dini, sehingga ekosistem akuaponik mampu beroperasi dengan efisiensi biaya yang sangat tinggi sekaligus menstimulasi literasi teknologi terapan bagi para jamaah.

Respons positif dan rasa optimisme yang besar datang dari pihak mitra, yang disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Jami Himawan At-Taubah, Ustad Romlih.

Ia mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas transfer keilmuan serta hibah infrastruktur produktif yang diintegrasikan oleh sivitas akademika UMB di lingkungan mereka.Ia menjelaskan bahwa hasil panen periodik dari klaster akuaponik lele dan sayuran diproyeksikan menjadi generator pendapatan baru bagi masyarakat sekitar Masjid.

JAKARTA - Times Higher Education (THE) Sustainability Impact Ratings 2026 kembali merilis daftar universitas terbaik dunia berdasarkan kontribusinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada edisi 2026, pemeringkatan tersebut melibatkan 1.646 universitas dari 116 negara dan wilayah, yang dinilai melalui 17 indikator SDGs serta satu pemeringkatan keseluruhan (overall ranking).

Berbeda dengan pemeringkatan akademik pada umumnya, THE Sustainability Impact Ratings menjadi satu-satunya pemeringkatan global yang secara khusus mengukur kinerja perguruan tinggi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penilaian dilakukan secara komprehensif melalui empat aspek utama, yakni penelitian (research), tata kelola (stewardship), pengabdian kepada masyarakat (outreach), serta pembelajaran (teaching). Keempat aspek tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana perguruan tinggi berkontribusi terhadap 17 target SDGs PBB.

Adapun 17 SDGs yang menjadi dasar penilaian meliputi pengentasan kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas hingga kemitraan untuk mencapai tujuan.

34 PTS yang Masuk Ranking DuniaTHE Sustainability Impact Ratings 2026

Dikutip dari laman resmi THE, ada puluhan perguruan tinggi di Indonesia yang masuk daftar THE Sustainability Impact Ratings 2026. Berikut ini 34 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang masuk daftar THE Sustainability Impact Ratings 2026.

1. BINUS University

Ranking dunia: 101-200

Total skor: 82.3-89.2

2. Telkom University

Ranking dunia: 301-400

Total skor: 73.9-77.4

3. Universitas Islam Indonesia

Ranking dunia: 401-600

Total skor: 66.2-73.8

4. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Ranking dunia: 401-600

Total skor: 66.2-73.8

5. Universitas Pelita Harapan

Ranking dunia: 401-600

Total skor: 66.2-73.8

6. Bakrie University

Ranking dunia: 601-800

Total skor: 60.7-66.1

7. Universitas Kristen Satya Wacana

Ranking dunia: 601-800

Total skor: 60.7-66.1

8. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ranking dunia: 601-800

Total skor: 60.7-66.1

9. Universitas Multimedia Nusantara

Ranking dunia: 601-800

Total skor: 60.7-66.1

10. Universitas Yarsi

Ranking dunia: 601-800

Total skor: 60.7-66.1

11. Universitas Muhammadiyah Makassar

Ranking dunia: 801-1000

Total skor: 53.7-60.6

12. Universitas Pertamina

Ranking dunia: 801-1000

Total skor: 53.7-60.6

13. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

14. Universitas Esa Unggul

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

15. Universitas Kristen Maranatha

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

16. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

17. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

18. Universitas Nahdlatul Ulama

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

19. Universitas Nusa Putra

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

20. Universitas Katolik Parahyangan

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

21. Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

22. Universitas Bung Hatta

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

23. Universitas Ciputra

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

24. Universitas Indo Global Mandiri

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

25. Universitas Islam Bandung

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

26. Universitas Islam Sultan Agung

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

27. Universitas Medan Area

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

28. Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

29. Universitas Muhammadiyah Surabaya

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

30. Universitas Prima Indonesia

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

31. Universitas Siber Asia

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

32 Universitas Teknokrat Indonesia

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

33. Universitas Islam Malang

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

34. Universitas Warmadewa

Ranking dunia: 1501+

Total skor: 12.0-33.0.

Demikian 34 kampus swasta yang masuk pemeringkatan THE Sustainability Impact Ratings 2026. Semoga informasi ini bermanfaat.

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kabar banyaknya peserta atau siswa yang lolos masuk perguruan tinggi negeri (PTN), tetapi tidak melakukan registrasi atau daftar ulang. Melihat kondisi ini, Puan meminta pemerintah melakukan evaluasi terkait proses penerimaan mahasiswa baru.

"Informasi mengenai peserta yang tidak melakukan registrasi ulang masuk perguruan tinggi negeri perlu dijadikan momentum untuk mengevaluasi bagaimana negara mendefinisikan keberhasilan sistem pendidikan tinggi,” kata Puan dalam keterangannya yang dikutip Jumat (26/6/2026).

Untuk diketahui, belakangan publik ramai membicarakan mengenai informasi bahwa sekitar 60 ribu calon mahasiswa jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi ( SNBP ) yang disebut tidak melakukan daftar ulang.

Tim Penanggung Jawab SNBP mengklarifikasi informasi yang beredar tersebut. Menurut panitia, data 60 ribu calon mahasiswa itu tidak hanya berasal dari peserta SNBP, melainkan gabungan dari seluruh jalur penerimaan mahasiswa baru baik SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan seleksi mandiri yang dikelola masing-masing perguruan tinggi.

Terlepas dari mana jalur peserta yang tidak melakukan daftar ulang itu, Puan menilai angka itu merupakan jumlah yang cukup besar. "Fenomena seperti itu kan patut disayangkan, karena menghalangi hak mahasiswa lain yang tidak lolos seleksi. Kesempatan yang ada jadi terbuang, sementara mungkin ada anak-anak lain yang berharap masuk," ujarnya.

Menurut Puan, selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada jumlah peserta yang berhasil lolos seleksi. Padahal, ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak anak Indonesia yang benar-benar dapat melanjutkan pendidikan tinggi setelah memperoleh kesempatan tersebut.

"Keberhasilan sistem seleksi seharusnya tidak berhenti pada pengumuman hasil penerimaan saja. Negara juga perlu memastikan bahwa setiap peserta yang telah memperoleh kursi di PTN memiliki kesempatan yang sama untuk benar-benar memanfaatkannya," tuturnya.

Berdasarkan keterangan tim panitia SNBT, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan calon mahasiswa tidak melakukan daftar ulang setelah dinyatakan lolos seleksi. Salah satunya adalah ketidaksesuaian pilihan program studi.

Sebagian peserta disebut diterima di pilihan jurusan yang bukan prioritas utama mereka. Lalu kecenderungan sebagian calon mahasiswa yang memilih beralih ke jalur seleksi mandiri atau perguruan tinggi swasta demi mendapatkan jurusan yang lebih sesuai dengan minat mereka.

Alasan lain calon mahasiswa tidak melakukan daftar ulang meski dinyatakan lolos PTN adalah karena faktor pembiayaan, yakni ada peserta yang tidak melanjutkan registrasi ulang karena tidak lolos program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Dengan berbagai persoalan tersebut, Puan mendorong agar pemerintah melakukan kajian yang mendalam sebagai langkah evaluasi pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru ke depan.

"Harus ada evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru. Pemerintah harus bisa memetakan, ada di mana missed yang menyebabkan banyak peserta yang sudah lolos PTN memilih tidak lanjut ke proses berikutnya" tuturnya.

Menurut Puan, bila keterbatasan akses biaya atau faktor lain yang menyebabkan peserta mengundurkan diri, maka persoalannya tidak lagi berada pada proses seleksi, tetapi pada kesinambungan kebijakan pendidikan nasional.

"Maka evaluasi menyeluruh terhadap mata rantai transisi dari proses seleksi menuju perkuliahan menjadi langkah penting yang harus dilakukan," tegas mantan Menko PMK itu.

Puan juga meminta pemerintah bersama panitia penerimaan mahasiswa baru membangun sistem pelacakan nasional terhadap peserta yang tidak melanjutkan registrasi. Di sisi lain, Puan memandang pembangunan sumber daya manusia tidak cukup diukur dari banyaknya siswa yang berhasil melewati seleksi masuk perguruan tinggi.

"Yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan negara memastikan bahwa setiap anak bangsa yang telah memperoleh kesempatan belajar benar-benar dapat menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan potensi mereka," pungkasnya.