Bisnis.com, Batam – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di Kota Batam menuai sorotan dari sejumlah orang tua dan tenaga pendidik. Mereka menilai komposisi dan porsi makanan yang dibagikan pada hari pertama masuk sekolah usai libur belum sepenuhnya memenuhi harapan peningkatan asupan gizi siswa.

Seorang pengajar SD IT Elyasin, Lubukbaja, Rasyid, mengaku prihatin setelah melihat menu yang diterima murid. Menurut dia, paket makanan yang dibagikan terdiri atas biskuit, sepotong jagung, dan tiga butir kurma dalam porsi kecil.

Ia menjelaskan, terdapat dua kategori pembagian, yakni porsi kecil dan porsi besar. Namun, perbedaan keduanya dinilai tidak signifikan karena porsi besar hanya mendapat tambahan satu keping biskuit.

Rasyid berpendapat, apabila keterbatasan anggaran menjadi kendala, frekuensi pembagian dapat disesuaikan agar kualitas menu tetap terjaga.

“Lebih baik tidak setiap hari, tetapi kandungan gizinya lebih optimal,” ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan sejumlah wali murid yang mengaku berharap menu berbuka yang diterima anak-anak lebih variatif dan bernilai gizi seimbang.

Menanggapi hal itu, Ketua Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Batam Defri Frenaldi menjelaskan bahwa selama Ramadan makanan yang dibagikan berupa menu kering agar dapat dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka puasa.

Menurut dia, komposisi menu telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pihaknya di daerah bertugas melaksanakan kebijakan tersebut sesuai pedoman yang berlaku.

Defri menyebutkan, anggaran bahan makanan ditetapkan sebesar Rp8.000 untuk porsi kecil dan Rp10.000 untuk porsi besar.
“Skema pembelanjaan menggunakan sistem at cost, yakni pembayaran dilakukan sesuai realisasi pengeluaran yang dibuktikan dengan nota pembelian yang sah,” kata dia, Kamis 26 Februari 2026.

Ia menambahkan, penyusunan menu kering tanpa bahan pengawet dan tanpa kategori ultra-processed food (UPF) menjadi tantangan tersendiri. Selain mempertimbangkan nilai gizi, penyedia juga harus melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki izin resmi.

“Kami terus melakukan evaluasi agar kualitas layanan semakin baik. Setiap masukan dari masyarakat menjadi bahan perbaikan,” katanya.

Defri memastikan aduan masyarakat dapat disampaikan langsung ke SPPG setempat. Apabila tidak memperoleh tanggapan, laporan dapat diteruskan ke koordinator wilayah maupun melalui layanan pengaduan Badan Gizi Nasional di nomor 127.

Ia menegaskan, seluruh laporan akan ditindaklanjuti melalui evaluasi internal guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan awal, yakni mendukung pemenuhan gizi anak sekolah.