Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden RI.

Dia mengatakan percepatan program prioritas Presiden menjadi fokus utama Kementerian PU pada tahun 2026, dengan tetap memastikan setiap pelaksanaan program berjalan tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran sesuai kontrak, dan tertib dalam pertanggungjawabannya.

"Percepatan program-program prioritas ini terus kami kawal lebih ketat dari sisi kesiapan pelaksanaan, hambatan lapangan dan ketepatan jadwal, khususnya untuk akses jalan, pengendalian banjir, sekolah rakyat, dan jaringan irigasi," kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat kemajuan signifikan dalam pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden pada Tahun Anggaran 2026.

Hingga akhir Mei 2026, pembangunan Sekolah Rakyat, revitalisasi madrasah, penanganan jalan dan irigasi daerah, serta berbagai program infrastruktur strategis lainnya terus menunjukkan progres yang positif seiring percepatan pelaksanaan di lapangan.

Menurut Dody, Pada program Sekolah Rakyat, Kementerian PU mencatat progres fisik pembangunan 93 unit sekolah telah mencapai 67,50 persen dengan progres keuangan sebesar 44,33 persen. Sementara program revitalisasi 856 madrasah telah mencapai progres fisik 41,88 persen dan progres keuangan 33,22 persen.

Untuk mendukung konektivitas dan produktivitas daerah, program penanganan jalan daerah yang terdiri dari pembangunan dan peningkatan 408,57 km jalan dan pembangunan 375,88 m jembatan telah mencapai progres fisik 75,10 persen dan progres keuangan 59,49 persen.

Adapun program penanganan irigasi daerah dengan target 19.760 ha jaringan irigasi yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional menunjukkan capaian progres fisik 82,73 persen dan progres keuangan 38,36 persen.

Kementerian PU juga terus mendorong pelaksanaan program pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Wanam di Papua Selatan yang hingga akhir Mei 2026 mencatat progres fisik 12,67 persen dan progres keuangan 2,63 persen. Pembangunan ini mencakup pembukaan akses 138,5 km jalan, pengendalian banjir 7.503 hektare, dan pembangunan 4.870 hektare.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan proyek bayar tol nirhenti nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) hingga saat ini masih terus bergulir.

Dalam laporannya, pemerintah bersama Badan Usaha Pelaksana (BUP) saat tengah menuntaskan kendala teknis dan non-teknis guna memastikan kesiapan sistem sebelum diimplementasikan secara luas.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa penyelesaian kendala tersebut membutuhkan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait. Mengingat, proyek MLFF melibatkan banyak pemangku kepentingan.

"MLFF itu tetap berproses, ada sedikit masalah teknis dan non-teknis, tapi kita sudah bereskan semua," ujar Dody dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Melengkapi pernyataan tersebut, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Wilan Oktavian menjelaskan saat ini pihaknya bersama BUP PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) telah menyepakati pembagian kerangka kerja implementasi. Alur kerja tersebut kini terbagi menjadi tiga fase utama, yakni pra-uji coba, uji coba, dan evaluasi.

Adapun saat ini, pengembangan MLFF masih dalam tahap pra-uji coba melalui serangkaian functional test yang telah dimulai sejak Selasa (3/3/2026). Pengujian ini bertujuan untuk memastikan seluruh skenario yang dirancang dapat dinilai dan dijalankan secara akurat.

"Sesuai arahan Bapak Menteri, kami akan melakukan uji coba kembali dengan sistem MLFF ini, dan saat ini kita sudah sepakat dengan Roatex membagi framework-nya itu ada pra-uji coba, uji coba, dan evaluasi," tambah Wilan.

Dia melanjutkan, sebanyak 64 skenario telah diuji dengan hasil yang menunjukkan sistem dapat dilaksanakan. Kemudian, tahapan akan dilanjutkan ke functional test kedua dan ketiga hingga seluruh skenario yang disepakati tuntas sebelum masuk ke fase uji coba resmi.

Terkait lokasi, Wilan menyebut implementasi akan dilakukan secara bertahap dengan target satu titik di setiap provinsi. Untuk jalan tol eksisting akan dilakukan modifikasi sarana, sedangkan ruas jalan tol yang baru dibangun akan langsung menggunakan desain MLFF sejak awal.

"Lokasinya di tiap provinsi, nanti satu bertahap. Kalau untuk yang sudah jadi arahan Pak Menteri kita modifikasi. Tapi kalau yang sedang dibangun kita desain dari awal," pungkasnya.

Untuk diketahui, proyek MLFF sendiri masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan catatan Bisnis, MLFF diinisiasi sejak 10 tahun lalu atau tepatnya pada saat kunjungan PM Hungaria Victor Orban ke Indonesia pada 2016. Kebutuhan implementasi MLFF berangkat dari keinginan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemacetan akibat antrean di gerbang tol.

Berdasarkan data Worldbank pada 2019 menunjukkan bahwa Indonesia merugi US$4 miliar atau sebesar Rp56 triliun akibat kemacetan. Menurut Roatex MLFF Feasibility Study tahun 2020, kerugian akibat antrean di gerbang tol diperkirakan mencapai US$300 juta atau sebesar Rp4,4 triliun per tahun.

Proyek ini digarap oleh perusahaan teknologi asal Hungaria, Roatex Ltd. melalui anak usahanya, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Pendanaan untuk proyek MLFF sepenuhnya bersumber dari pemerintah Hungaria senilai US$300 juta atau setara dengan Rp4,65 triliun.

Bisnis.com, SURABAYA – Hingga pertengahan Februari 2026, tercatat sebanyak 207.355 orang telah menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Ketua Satgas Pelaksana MBG Kota Surabaya Lilik Arijanto menyatakan pihaknya akan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi guna menjaga keberlangsungan dari pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

“Program MBG di Kota Surabaya saat ini telah menjangkau 207.355 penerima manfaat. Karena itu, kami memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai standar, terutama dalam aspek keamanan pangan dan higiene sanitasi," ucap Lilik, Senin (23/2/2026).

Ia juga menjelaskan koordinasi dengan BGN selalu berjalan secara intensif, di mana hal tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan dan perbaikan berkelanjutan. Khususnya terhadap operasional tiap-tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Lilik menjelaskan saat ini telah terdapat sebanyak 87 SPPG di seluruh penjuru Kota Pahlawan. 67 SPPG telah beroperasional dan melayani masyarakat, sementara sisanya masih dalam proses persiapan maupun penyesuaian administrasi dan teknis.

"Secara keseluruhan, sebanyak 36 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Adapun SPPG lainnya tengah didorong untuk segera melengkapi sertifikasi tersebut," jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya itu menyatakan pendorongan untuk mengurus SLHS tersebut adalah bagian dari komitmen menjaga mutu, keamanan pangan, serta kualitas layanan gizi yang diberikan kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Surabaya telah menerbitkan surat imbauan kepada segenap yayasan dan mitra pengelola SPPG yang belum mengantongi SLHS agar segera mengurus sertifikasi tersebut.

"Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan persyaratan administrasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi di seluruh titik layanan," tegasnya.

Sinergi lintas sektor terhadap pengawasan program itu, lanjut dia, akan senantiasa diperkuat. Tidak hanya dalam aspek perizinan, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan tenaga kerja, keamanan pangan, hingga pemetaan sasaran penerima manfaat.

“Kami berharap koordinasi dan kolaborasi dengan Korwil BGN Surabaya semakin solid, sehingga Program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Surabaya,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp36,91 triliun untuk pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) pada tahun ini.

"Total usulan tambahan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh Inpres tersebut untuk tahun anggaran 2026 diperkirakan sebesar Rp36,91 triliun," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Adapun total usulan tambahan anggaran tersebut meliputi untuk Inpres No. 2 Tahun 2025 dalam rangka mendukung penanganan irigasi daerah dengan kebutuhan alokasi sebesar Rp15 Triliun untuk penanganan irigasi seluas 500.000 hektare.

"Memang per hari ini belum teralokasi pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2026 karena titik-titiknya sedang dibahas bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)," kata Dody.

Kemudian tambahan anggaran tersebut juga terkait dengan Inpres No. 7 Tahun 2025 dalam rangka mendukung rehabilitasi sekolah keagamaan dengan kebutuhan alokasi anggaran sebesar Rp2,72 triliun untuk penanganan 1.000 unit sekolah keagamaan.

Dody mengatakan, saat ini telah teralokasi di DIPA tahun anggaran 2026 sebesar Rp2,5 triliun, namun Kementerian PU masih mengusulkan tambahan sebesar Rp220 miliar.

Di samping itu, Inpres No. 8 Tahun 2025untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat dengan kebutuhan alokasi anggaran Rp25 triliun untuk pembangunan total 204 unit Sekolah Rakyat di tahun 2026.

Menurut Dody, saat ini telah teralokasi di dalam DIPA Kementerian PU tahun anggaran 2026 sebesar hampir Rp20 triliun, sehingga Kementerian PU masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun.

Kemudian Inpres No. 11 Tahun 2025terkait jalan daerah dengan kebutuhan alokasi anggaran sebesar Rp16,20 triliun untuk peningkatan jalan daerah sepanjang 2.191 kilometer, pembangunan jalan daerah sepanjang 231 kilometer, dan pembangunan jembatan daerah sepanjang 589 meter.

Saat ini telah teralokasi dalam DIPA tahun anggaran 2026 sebesar Rp1,2 triliun, namun Kementerian PU masih memerlukan tambahan sebesar Rp15 triliun.

Lalu Inpres No. 14 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air di Papua Selatan tepatnya di Wanam, dengan kebutuhan alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp4,78 triliun.

Anggaran ini akan dipergunakan antara lain untuk pembangunan pengendalian banjir seluas 7.503 hektar, pembangunan jaringan irigasi sepanjang 7.483 hektar dari total target 10.000 hektar, pembukaan jalan sepanjang 138,5 kilometer.

Dody mengatakan, saat ini telah teralokasi dalam DIPA Kementerian PU tahun anggaran 2026 sebesar Rp3,25 triliun dan masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp1,53 triliun.

"Pelaksanaan Instruksi Presiden akan tetap dilanjutkan pada tahun anggaran 2026," katanya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung dengan Gates Foundation sebagai anggota dewan pengurus mulai 2026, menandai kerja sama strategisnya dengan Bill Gates di organisasi filantropi global.

Berdiri sejajar dengan tokoh-tokoh global seperti Bill Gates, Mark Suzman, Ashish Dhawan, Helene Gayle, Strive Masiyiwa, Minouche Shafik, dan Tom Tierney, Sri Mulyani menunjukkan kapasitas dan reputasinya sebagai figur berpengaruh di tingkat internasional. Kehadirannya di jajaran tersebut mencerminkan pengakuan atas kompetensi, pengalaman panjang, serta kontribusinya dalam perumusan kebijakan publik dan tata kelola pembangunan global.

Perjalanan Sri Mulyani Indrawati hingga dipercaya bergabung sebagai anggota dewan Gates Foundation tidak terlepas dari rekam jejak panjangnya di bidang ekonomi, kebijakan publik, dan tata kelola pembangunan global. Lahir di Bandar Lampung pada 26 Agustus 1962, Sri Mulyani tumbuh menjadi salah satu ekonom paling berpengaruh yang dimiliki Indonesia, bahkan diakui di tingkat internasional.

Perjalanan Karier Sri Mulyani

Karier akademik dan profesionalnya berawal dari dunia riset dan pendidikan. Ia dikenal luas sebagai pengamat ekonomi sebelum terjun ke pemerintahan. Sejak Juni 1998, Sri Mulyani menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI). Posisi ini menempatkannya di pusat kajian ekonomi nasional, sekaligus memperkuat perannya sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan ekonomi Indonesia pascareformasi.

Kiprahnya kemudian meluas ke berbagai tim dan lembaga strategis pemerintah. Ia terlibat dalam reformasi hukum dan kebijakan keuangan, antara lain sebagai narasumber Sub Tim Perubahan Undang-Undang Perbankan, anggota tim asistensi Menteri Keuangan bidang keuangan dan moneter, hingga staf ahli di lingkungan Bappenas. Pengalaman ini membentuk pemahamannya yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan fiskal, moneter, dan pembangunan nasional.

Langkah besar Sri Mulyani di pemerintahan terjadi ketika ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Tak lama berselang, pada Desember 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Di posisi ini, Sri Mulyani dikenal sebagai sosok reformis yang mendorong transparansi, disiplin fiskal, dan penguatan institusi keuangan negara.

Kinerjanya menuai pengakuan global. Pada 2006, ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia oleh Emerging Markets. Reputasinya kian menguat ketika ia ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 2008. Puncaknya, Sri Mulyani mencetak sejarah sebagai wanita dan orang Indonesia pertama yang menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia, posisi yang diembannya mulai 1 Juni 2010. Untuk menjalankan peran global tersebut, ia meninggalkan jabatan Menteri Keuangan.

Selain jabatan publik, Sri Mulyani juga aktif di dunia akademik dan organisasi profesi. Ia pernah menjadi asisten profesor di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, serta mengajar di berbagai jenjang pendidikan di Universitas Indonesia. Ia juga aktif dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan terlibat dalam pembinaan riset serta pengembangan kebijakan publik.

Riwayat Pekerjaan Sri Mulyani

Berikut daftar riwayat pekerjaan Sri Mulyani:

• Menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI).
• Berperan sebagai narasumber dalam Sub Tim Perubahan Undang-Undang Perbankan pada Tim Reformasi Hukum Departemen Kehakiman RI.
• Menjadi bagian dari Tim Penyelenggara Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) periode 1999–2000, khususnya pada Kelompok Kerja Hukum Bisnis Kementerian Kehakiman RI.
• Bertugas sebagai anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan di bidang keuangan dan moneter pada Departemen Keuangan RI.
• Dipercaya sebagai dewan juri Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI–TVRI ke-XXXI untuk bidang ilmu pengetahuan sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan.
• Mengemban peran sebagai redaktur ahli pada Majalah Manajemen Usahawan Indonesia.
• Menjadi anggota komisi pembimbing program doktor (S3) atas nama Andrianto Widjaya (NRP 95507) pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB).
• Menjabat sebagai Ketua I yang membidangi kebijakan ekonomi dalam dan luar negeri serta kebijakan pembangunan di PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).
• Mengemban amanah sebagai Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.
• Menjabat sebagai Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEUI.
• Menjalankan tugas sebagai Wakil Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan LPEM FEUI.
• Berkiprah sebagai Research Associate di LPEM FEUI.
• Aktif sebagai pengajar untuk Program Sarjana (S1), Program Extension FEUI, Magister (S2), Doktor (S3), serta Program Magister Manajemen Universitas Indonesia.
• Menjadi anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk di bawah Menteri Negara Kependudukan – BKKBN.
• Terlibat sebagai anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk pada Asisten IV Menteri Negara Kependudukan, BKKBN.
• Bertugas sebagai staf ahli di bidang analisis kebijakan pada OTO–BAPPENAS.
• Pernah menjabat sebagai Assistant Professor di University of Illinois at Urbana–Champaign, Amerika Serikat.
• Mengawali karier akademik sebagai asisten pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Kombinasi pengalaman nasional dan global inilah yang mengantarkan Sri Mulyani pada posisi strategis saat ini. Bergabungnya ia sebagai anggota dewan Gates Foundation menjadi kelanjutan logis dari perjalanan panjangnya sebagai pembuat kebijakan dan pemimpin global, sekaligus menegaskan pengakuan dunia internasional atas kapasitas dan integritasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyiapkan tiga peraturan pemerintah (PP) krusial menjelang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada 2 Januari 2026.

Tiga PP tersebut, kata dia, merupakan bagian dari 21 PP yang harus dipersiapkan sebagai turunan dari KUHAP baru.

"Peraturan pelaksanaannya semua disiapkan, tetapi tidak semua harus menunggu. Ada tiga PP yang krusial," ungkap Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Dirinya optimistis ketiga PP itu akan segera selesai dan berlaku bersamaan dengan KUHAP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Selain PP, kata dia, terdapat pula Rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang sedang dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sebagai salah satu aturan pendukung KUHAP dan KUHP baru.

"Saya yakin dan percaya di tanggal 2 Januari nanti ini semua akan berlaku bersamaan," ungkapnya.

Di sisi lain, dia mengungkapkan sejauh ini KUHP maupun KUHAP baru terus disosialisasikan kepada seluruh pihak, khususnya penegak hukum hingga masyarakat, sebelum diterapkan pada tahun depan.

Sebelumnya, Menkum pun sudah pernah mengatakan bahwa KUHAP yang baru, setelah disetujui oleh DPR RI, akan berlaku mulai 2 Januari 2026 bersamaan dengan pemberlakuan KUHP baru.

"Dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHAP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum materiil dan formil-nya itu dua-duanya sudah siap," kata Supratman di kompleks parlemen, Jakarta (18/11).

Menurut dia, KUHAP yang baru secara umum akan langsung berlaku dan tinggal menunggu pengundangannya saja. Dia mengatakan bahwa bakal ada peraturan pemerintah (PP) turunan dari KUHAP yang akan dibentuk dalam waktu dekat.

Di sisi lain, dia meminta agar masyarakat tak mempercayai hoaks-hoaks yang beredar terkait KUHAP ini. Hal itu, kata dia, sudah diklarifikasi oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman selaku penyusun KUHAP tersebut.

Dia mengatakan penyusunan KUHAP sudah melibatkan berbagai kalangan dan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Namun, dia tak menampik bahwa ada pihak yang setuju maupun tidak setuju terhadap KUHAP tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi memulai langkah awal pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan saat ini sangat bergantung pada kesuksesan program tersebut. Agenda perencanaan pun sudah mulai berjalan.

"Jadi ada Keppres 28 tahun 2025 Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis yang diketuai oleh Menko Pangan bersama Pak Pratikno, bersama Pak Menteri Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Tim koordinasi ini melibatkan 13 kementerian dan lembaga, dengan dukungan pelaksana harian yang dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Investigasi dan Komunikasi, Nanik S. deyang. Zulhas menekankan bahwa tim ini akan bekerja secara intensif karena program MBG merupakan prioritas utama pemerintahan.

"Ada 13 kementerian dan lembaga, nanti ada pelaksana harian, karena makan ini adalah program utama, program yang paling prioritas, kesuksesan pemerintahan itu tergantung kepada program ini, MBG ini," jelasnya.

Menurut Zulhas, program MBG memiliki dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang. Karena itu, diperlukan koordinasi dan pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya berjalan efektif dan akuntabel.

"Karena program Makanan Bergizi ini mendasar, skalanya besar, bayangkan 82,9 juta penerima manfaat, tentu juga dampaknya besar, juga tantangannya besar. Kita tidak ingin ada risiko apa pun, bukan soal angka yang kena, tetapi ini soal anak-anak kita," katanya.

Tim koordinasi yang dibentuk akan melakukan pertemuan rutin untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG di seluruh daerah.

"Maka dibentuk tim koordinasi ini, untuk tadi setiap hari terus-menerus menyempurnakan pelaksanaan MBG ini," ujar Zulhas.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pendaftaran program Magang Nasional Batch I sudah ditutup. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersiap mengumumkan kembali pendaftaran Batch II melalui situs resmi maganghub.kemnaker.go.id pada November 2025 mendatang.

Adapun jumlah peserta yang direkrut lebih banyak dari Batch I yaitu 80.000 orang. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi kepada CNBC Indonesia, Kamis (16/10/2025).

"Betul sehingga dalam tahun ini kita harapkan 100.000 peserta," kata dia.

Sebelumnya, Kemnaker resmi menutup pendaftaran Program Pemagangan Nasional Tahun 2025 Batch I. Berdasarkan data yang masuk, sebanyak 156.159 orang telah mendaftar sebagai calon peserta magang, sementara 1.668 perusahaan berpartisipasi sebagai penyelenggara pemagangan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menjelaskan bahwa Program Pemagangan Nasional Batch I dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Pendaftaran perusahaan dan usulan program magang berlangsung pada 1-14 Oktober 2025, pendaftaran peserta pada 7-15 Oktober 2025, seleksi dan pengumuman peserta pada 16-18 Oktober 2025, dan pelaksanaan magang dijadwalkan mulai 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

Pada Batch I ini, Kemnaker menyediakan kuota awal bagi 20.000 fresh graduate. Selama enam bulan masa pemagangan, peserta akan memperoleh uang saku setara upah minimum yang dibayarkan oleh pemerintah melalui bank-bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI).