Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan lima bank perekonomian rakyat (BPR) yang tersebar di Pulau Sumatera untuk bergabung ke dalam PT BPR Mangatur Ganda (Sumatera Utara), sebagai bagian dari langkah konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan.

Kelima BPR tersebut antara lain PT BPR Mindosari (Bengkulu), PT BPR Rap Ganda (Jambi), PT BPR Tiurganda (Sumatera Selatan), PT BPR Lipatganda (Lampung), dan PT BPR Tahuan Ganda (Lampung).

“Penggabungan ini menjadi salah satu terobosan dalam pengembangan kegiatan usaha BPR karena memperluas pangsa pasar dan wilayah kerja hingga mencakup lima provinsi di Pulau Sumatera,” kata Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Triyoga Laksito dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Triyoga menambahkan bahwa penerapan tata kelola, manajemen risiko dan aspek kepatuhan yang kuat, serta strategi bisnis yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah, menjadi faktor penting agar BPR tetap adaptif, berdaya saing, dan mampu berkompetisi dengan lembaga keuangan jasa (LJK) lainnya.

Dengan realisasi penggabungan tersebut, total aset BPR hasil penggabungan diproyeksikan akan melebihi Rp400 miliar. Selanjutnya, modal inti berada di atas Rp135 miliar serta rasio permodalan (KPMM) di atas 50 persen.

Indikator tersebut menjadi salah satu keunggulanBPR dalam melakukan inovasi produk, optimalisasi teknologi informasi serta penguatan sumber daya manusia dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung kebutuhan layanan jasa keuangan masyarakat khususnya pelaku UMKM.

Adapun persetujuan penggabungan dari OJK tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-45/D.03/2026 tanggal 19 Juni 2026.

Triyoga menambahkan bahwa penggabungan tersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Perubahan Anggaran Dasar BPR hasil penggabungan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia.

Menurut OJK, aksi korporasi penggabungan itu menjadi salah satu wujud dari komitmen BPR untuk memenuhi ketentuan POJK 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah serta menjadi BPR yang sehat dan tangguh.

Hal itu juga sejalan dengan salah satu pilar pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPR Syariah tahun 2024-2027 yaitu penguatan struktur dan daya saing melalui akselerasi konsolidasi BPR dan BPR Syariah, ujar dia.

OJK pun terus mendorong penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah melalui konsolidasi dan transformasi industri.

Langkah terebut bertujuan untuk menciptakan industri BPR dan BPR Syariah yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah maupun nasional.

Selain itu, OJK juga mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Melalui penggabungan usaha, BPR dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing, serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Ophir ke dalam PT BPR Swadaya Anak Nagari yang berlokasi di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), sebagai bagian dari konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan.

Konsolidasi ini guna memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing, dan memperkokoh ketahanan industri BPR dalam mendukung pembiayaan sektor riil, khususnya UMKM.

Kepala OJK Provinsi Sumbar Roni Nazra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan penggabungan ini diharapkan dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

Dengan demikian, BPR dapat mengembangkan bisnis dan melayani nasabahnya secara lebih baik dengan senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

“Melalui penggabungan usaha, BPR dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing, serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung BPR dalam pengembangan bisnis dan peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah, tentunya dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian,” kata Roni Nazra.

Adapun persetujuan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-44/D.03/2026 tanggal 19 Juni 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Ophir ke dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Swadaya Anak Nagari.

Aksi penggabungan tersebut merupakan wujud dari komitmen BPR untuk memenuhi ketentuan POJK 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah.

Hal itu, juga sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPR Syariah tahun 2027, salah satu pilarnya adalah penguatan struktur dan daya saing melalui akselerasi konsolidasi BPR dan BPR Syariah.

Dengan realisasi penggabungan tersebut, jumlah BPR dan BPR Syariah di wilayah kerja OJK Provinsi Sumbar per Mei 2026 menjadi 59 BPR dan 14 BPR Syariah.

Jumlah tersebut menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 63 BPR dan 14 BPR Syariah, terutama karena adanya aksi konsolidasi serupa oleh grup BPR di wilayah pengawasan OJK Provinsi Sumbar dan berhentinya operasional beberapa BPR lainnya.

OJK mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

OJK juga menyatakan akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah melalui konsolidasi dan transformasi industri guna menciptakan industri BPR dan BPR Syariah yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah maupun nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

OJK menyerahkan keputusan konsolidasi kepada pemegang saham masing-masing bank berdasarkan pertimbangan bisnis dan strategi korporasi

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah ada beberapa bank dalam kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 yang berencana untuk melakukan konsolidasi serta meningkatkan skala bisnis menjadi lebih besar.

“OJK menyerahkan keputusan konsolidasi kepada pemegang saham masing-masing bank berdasarkan pertimbangan bisnis dan strategi korporasi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Rabu.

Mengenai kewajiban free float di sektor perbankan, Dian mengingatkan bahwa hal ini juga berlaku untuk seluruh emiten bank termasuk KBMI 1.

OJK menegaskan bahwa kewajiban free float bagi emiten perbankan yang tercatat di pasar modal dapat dipenuhi melalui penyesuaian struktur kepemilikan sahamnya sampai dengan jumlah free float saham terpenuhi antara lain melalui penggabungan (merger) dua atau lebih bank.

“Mekanisme pelaksanaan free float maupun penggabungan bank mengacu pada ketentuan pasar modal yang berlaku,” ujar dia.

Dian mengatakan penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank KBMI 1 saat ini bersifat imbauan dan akan dievaluasi secara berkala untuk melihat tingkat keberhasilannya.

OJK menegaskan bahwa arah kebijakan ini bukan kebijakan yang tergesa-gesa, melainkan proses penguatan bertahap dan terukur serta mengedepankan dialog dengan industri.

Di samping itu, kebijakan ini juga berorientasi pada terciptanya perbankan yang lebih kuat, efisien, inovatif dan mampu memberikan layanan yang semakin baik kepada masyarakat dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan perlindungan nasabah.

Adapun imbauan untuk penguatan fundamental dan konsolidasi telah disampaikan kepada bank-bank KBMI 1 pada Oktober 2025.

OJK mengimbau setiap bank KBMI 1 untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan berkelanjutan atas kinerja bisnis, permodalan, kualitas aset, tata kelola, model bisnis, dan prospek jangka panjang, termasuk mengidentifikasi opsi penguatan modal dan peluang konsolidasi yang sesuai karakteristik masing-masing bank.

Menurut OJK, pendekatan anorganik melalui konsolidasi diperlukan untuk dapat menjadi dorongan terhadap kinerja bank yang dinilai mengalami stagnasi.

Pendekatan OJK untuk mendorong konsolidasi dan/atau aksi korporasi secara natural dan sukarela berdasarkan kajian bisnis yang sehat.

Setiap rencana penguatan akan dinilai secara case by case untuk memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi, prinsip kehati-hatian, dan aspek pelindungan nasabah.

Secara umum, OJK memandang penguatan bank-bank KBMI 1 sebagai langkah yang perlu ditempuh secara terarah dan prudent untuk memperkuat struktur serta ketahanan perbankan nasional.

Langkah ini juga diperlukan untuk meningkatkan economies of scale industri perbankan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, penguatan bank-bank KBMI 1 dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan teknologi informasi, akselerasi digitalisasi perbankan, ketidakpastian kondisi ekonomi global, serta meningkatnya risiko serangan siber.

“UU P2SK yang baru juga mengamanatkan kepada OJK untuk mewujudkan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan konsolidasi bank umum,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

efisiensi negara dan keadilan bagi pekerja bukanlah dua kutub yang saling berlawanan

Jakarta (ANTARA) - Dalam literatur reformasi birokrasi, ada satu pertanyaan yang selalu muncul: Siapa yang menanggung biaya perubahan?

Setiap kali pemerintah merestrukturisasi lembaga atau perusahaan negara, jawaban paling mudahnya adalah tenaga kerja. Mereka yang paling sedikit suaranya, paling jauh dari ruang keputusan, paling mudah menjadi angka dalam lembar efisiensi.

Itulah mengapa pernyataan Dony Oskaria, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, layak dibaca lebih dari sekali.

"Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Karena, itu kan bukan salah mereka."

Kalimat terakhirnya yang pendek itu, justru yang paling berat maknanya.

Untuk memahami mengapa komitmen itu tidak mudah, kita perlu terlebih dahulu memahami skala operasinya. Ekosistem BUMN Indonesia saat ini mencakup sekitar 1.077 entitas: mulai dari induk perusahaan hingga anak, cucu, bahkan cicit usaha yang tersebar di hampir seluruh sektor.

Angka ini bukan sekadar besar. Ia adalah cerminan dari puluhan tahun kebijakan ekspansi yang tidak selalu disertai evaluasi mendalam, duplikasi fungsi yang tumbuh tanpa rem, dan tumpang-tindih pasar yang merugikan efisiensi tanpa menguntungkan siapa pun secara signifikan.

Danantara merancang konsolidasi yang akan memangkas jumlah entitas itu menjadi sekitar 200 perusahaan. Bukan penyederhanaan kosmetik. Ini operasi bedah besar, semacam reorganisasi korporat yang di sektor swasta pun jarang dilakukan dalam skala sebesar ini, apalagi dengan jaminan tidak ada pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Di sinilah letak tantangan sesungguhnya. Ketika 877 entitas lebur atau diintegrasikan, logika pasar biasanya berkata: kurangi redundansi, termasuk manusianya. Danantara memilih logika yang berbeda.

Aritmetika yang menjawab keraguan

Komitmen tanpa kalkulasi adalah populisme. Dalam satu forum publik, Dony membuka angkanya secara transparan. Dari seluruh perusahaan yang masuk dalam proses streamlining, total biaya tenaga kerja per tahun hanya berkisar Rp2 tiliun-Rp3 triliun. Sementara proyeksi penghematan keseluruhan dari konsolidasi ini mencapai lebih dari Rp50 triliun.

Artinya, bahkan jika semua karyawan dari entitas yang dikonsolidasi diserap sepenuhnya ke perusahaan hasil merger, penghematan bersih yang tersisa masih sekitar Rp47 triliun.

"Jadi, kalau gitu saya ambil saja semua karyawannya. Saya masih hemat Rp47 T," ujarnya.

Kalimat itu bukan retorika. Itu adalah kesimpulan dari sebuah proses perhitungan yang serius. Dan dari perspektif kebijakan publik, ini adalah momen yang cukup langka: ketika pilihan yang benar secara moral ternyata juga pilihan yang masuk akal secara ekonomi.

Tidak ada trade-off yang harus dipaksakan. Tidak ada dilema antara kesejahteraan pekerja dan efisiensi fiskal. Keduanya bisa berjalan beriringan.

Konteks lebih besar

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal mempertegas bahwa efisiensi negara tidak boleh ditempuh dengan cara yang menzalimi rakyat, termasuk para pekerja BUMN.

Dalam ilmu kebijakan publik, kohesi semacam ini disebut policy coherence: ketika tujuan, instrumen, dan dampak kebijakan bergerak ke arah yang sama tanpa saling menegasikan.

Terlalu sering kita menyaksikan reformasi yang visinya mulia di atas kertas tetapi meninggalkan kerusakan sosial di lapangan. Konsolidasi BUMN yang dijalankan Danantara, setidaknya pada komitmen awal ini, memperlihatkan kesadaran bahwa pekerja bukan sekadar variabel yang bisa disesuaikan.

Ada dimensi moral yang jarang diakui secara eksplisit oleh pejabat publik dalam konteks restrukturisasi korporat: bahwa para karyawan masuk ke perusahaan dengan itikad baik, menjalani pekerjaan sesuai arahan manajemen, dan tidak pernah memiliki suara dalam keputusan-keputusan strategis yang akhirnya membawa perusahaan mereka ke meja konsolidasi.

Mereka bukan penyebab inefisiensi. Mereka adalah pekerja yang kebetulan berada di struktur yang salah dirancang.

Pengakuan bahwa "itu kan bukan salah mereka" bukan sekadar kalimat basa-basi. Ia adalah rekognisi moral atas keadilan dasar yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan restrukturisasi.

Pelajaran dari tempat lain

Dunia tidak kekurangan contoh bagaimana konsolidasi BUMN berjalan dengan cara yang menyakitkan. Brazil, pada periode privatisasi besar-besaran di akhir 1990-an, menyaksikan puluhan ribu karyawan perusahaan negara kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat.

India, ketika menjalankan program disinvestasi BUMN di era 2000-an, menghadapi gelombang protes buruh yang memaksa pemerintah berkali-kali mundur dari rencana awal. Di Amerika Latin secara umum, reformasi BUMN identik dengan penderitaan kelas pekerja yang kemudian menjadi bahan bakar gerakan populis anti-pasar selama bertahun-tahun sesudahnya.

Sebaliknya, Singapura dengan Temasek Holdings-nya menunjukkan bahwa konsolidasi tidak harus berujung pada korban massal. Transformasi perusahaan-perusahaan negara Singapura dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan penyerapan tenaga kerja ke entitas-entitas baru yang lebih produktif.

Hasilnya, Temasek hari ini menjadi salah satu sovereign wealth fund yang paling disegani dunia, tanpa meninggalkan trauma sosial yang mendalam.

Indonesia, dengan skala konsolidasi yang bahkan lebih besar dari kebanyakan negara, memiliki kesempatan untuk menulis ceritanya sendiri. Dan pilihan awal yang diambil Danantara, dengan tegas menyatakan tidak akan ada PHK, menempatkan Indonesia lebih dekat ke model Singapura daripada model Amerika Latin.

Pilihan ini bukan tanpa konsekuensi teknis dan finansial, tetapi data yang sudah dipaparkan menunjukkan bahwa pilihan tersebut tetap layak secara ekonomi.

Catatan ke depan

Apresiasi terhadap komitmen ini tidak berarti menutup mata terhadap kompleksitas yang masih menanti. Menyerap ribuan karyawan dari ratusan entitas yang dikonsolidasi ke dalam 200 perusahaan baru bukanlah pekerjaan yang selesai dengan satu pernyataan publik, sebagaimanapun tegas dan jelasnya pernyataan itu.

Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi. Pertama, mekanisme penempatan karyawan harus transparan dan memperhatikan kompetensi serta jalur karier, bukan sekadar redistribusi administratif.

Kedua, perusahaan hasil konsolidasi kemungkinan besar membutuhkan profil kompetensi yang berbeda dari perusahaan asalnya, sehingga investasi dalam reskilling dan peningkatan kapasitas SDM menjadi keharusan, bukan pilihan.

Ketiga, perlu ada kanal pengaduan yang nyata bagi karyawan yang merasa komitmen ini tidak terpenuhi di level implementasi, terutama mengingat hierarki korporat yang besar seringkali menyulitkan suara bawah untuk terdengar ke atas.

Justru karena komitmen ini disampaikan secara terbuka oleh pejabat setingkat Kepala BP BUMN, ia memiliki bobot kontrak sosial yang tidak bisa ditarik kembali tanpa konsekuensi kepercayaan publik. Dan itu sendiri adalah sesuatu yang konstruktif dalam ekosistem kebijakan publik Indonesia yang masih terus belajar untuk konsisten antara ucapan dan tindakan.

Jalan reformasi BUMN Indonesia masih panjang. Dari 1.077 entitas menuju 200 adalah perjalanan yang tidak selesai dalam satu keputusan, satu pernyataan, atau satu periode kepemimpinan. Tetapi arah yang dipilih di titik awal ini, bahwa konsolidasi tidak harus berarti pengorbanan manusia, adalah sinyal yang layak dicatat.

Angka Rp47 triliun penghematan setelah menanggung seluruh beban gaji karyawan bukan hanya soal fiskal. Ia juga tentang apa yang kita pilih untuk tidak kita korbankan ketika pilihan lain yang lebih manusiawi ternyata tersedia.

Pilihan ini memberi preseden yang berharga: bahwa efisiensi negara dan keadilan bagi pekerja bukanlah dua kutub yang saling berlawanan. Mereka bisa dan seharusnya berjalan bersama.

*) Kevin Philip, Mahasiswa Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas, Peneliti Spektrum Politika

Copyright © ANTARA 2026

Mengenai jumlah entitas yang akan terbentuk pascakonsolidasi, hal tersebut akan mengikuti keputusan dan desain yang ditetapkan oleh para pemegang saham

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan Indonesia Financial Group (IFG) telah menyampaikan rencana konsolidasi perusahaan BUMN di sektor asuransi.

Indonesia Financial Group (IFG) atau PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) merupakan holding BUMN di bidang asuransi, penjaminan, dan investasi.

“OJK terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memastikan proses konsolidasi berjalan secara terukur dan tidak menimbulkan gangguan terhadap operasional maupun layanan kepada masyarakat,” ujar Ogi Prastomiyono di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan, BUMN asuransi umum konvensional rencananya dikonsolidasikan secara penuh maupun selektif, sedangkan konsolidasi perusahaan asuransi jiwa konvensional akan dilakukan dalam beberapa tahap, baik melalui akuisisi maupun merger.

Sementara itu, konsolidasi perusahaan asuransi umum syariah akan dilakukan melalui akuisisi salah satu perusahaan dan melakukan transfer portofolio bisnis pada perusahaan tersebut.

Selain di bidang asuransi, Ogi mengatakan bahwa IFG juga menyampaikan rencana konsolidasi perusahaan penjaminan konvensional melalui skema pemurnian usaha penjaminan serta adanya rencana konsolidasi perusahaan penjaminan syariah.

Namun, pihaknya belum menerima usulan detail mengenai rencana konsolidasi perusahaan pelat merah di sektor reasuransi.

Ia juga menyatakan bahwa belum ada informasi terkait jumlah BUMN asuransi, penjaminan, dan investasi nantinya usai proses konsolidasi tersebut tuntas.

“Mengenai jumlah entitas yang akan terbentuk pascakonsolidasi, hal tersebut akan mengikuti keputusan dan desain yang ditetapkan oleh para pemegang saham dan pihak terkait,” kata Ogi.

Konsolidasi merupakan salah satu upaya yang didukung oleh OJK agar perusahaan asuransi dan reasuransi dalam negeri dapat memperkuat permodalan dan ekuitas, sehingga bisa menunaikan kewajiban mereka terhadap pemegang polis.

OJK menetapkan perusahaan asuransi konvensional untuk memenuhi persyaratan ekuitas minimum sebesar Rp250 miliar, perusahaan asuransi syariah Rp100 miliar, perusahaan reasuransi konvensional Rp500 miliar, serta perusahaan reasuransi syariah Rp200 miliar paling lambat 31 Desember 2026.

Ogi menuturkan, sebanyak 118 perusahaan asuransi dan reasuransi, baik konvensional maupun syariah, dari total 145 perusahaan telah memenuhi ketentuan minimum ekuitas per April 2026.

Pihaknya pun mendorong perusahaan yang belum memenuhi persyaratan untuk menyusun dan melaksanakan rencana penguatan permodalan secara terukur.

“Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan perusahaan belum memenuhi ketentuan yang berlaku, OJK akan melakukan langkah pengawasan sesuai ketentuan, termasuk meminta perusahaan menjalankan rencana penyehatan dan tindakan pengawasan lainnya secara bertahap,” jelas Ogi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Danaputra Sakti ke dalam PT BPR Harta Swadiri, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-32/D.03/2026 tanggal 20 April 2026.

BPR Harta Swadiri berkedudukan di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.

Kepala OJK Malang Farid Faletehan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa penggabungan usaha diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi usaha BPR sehingga mampu memperluas akses layanan kepada masyarakat.

Penggabungan BPR ini sebagai bagian dari langkah konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan guna memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing, dan memperkokoh ketahanan industri BPR dalam mendukung pembiayaan sektor riil, khususnya UMKM.

“Melalui penggabungan usaha, BPR diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses layanan kepada masyarakat, serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi dinamika perekonomian dan perkembangan industri jasa keuangan,” kata Farid.

Dengan realisasi penggabungan tersebut, jumlah BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Malang menjadi 45 BPR dan 6 BPRS.

Sampai dengan 31 Maret 2026, aset BPR-BPRS di wilayah kerja OJK Malang tercatat sebesar Rp2,89 triliun atau turun 9,20 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Sementara dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp1,68 triliun atau turun 17,30 persen (yoy), sedangkan kredit/pembiayaan tercatat sebesar Rp1,89 triliun atau turun 12,37 persen (yoy).

Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh efektifnya penggabungan usaha PT BPR Lestari Jatim, PT BPR Lestari Jabar, PT BPR Lestari Jateng, PT BPR Lestari Jakarta, dan PT BPR Lestari Jogja ke dalam PT BPR Lestari Banten pada 9 Maret 2026.

Otoritas mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

OJK juga menyatakan bahwa ke depan akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR melalui konsolidasi dan transformasi industri guna menciptakan industri BPR yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah maupun nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Operasional Danantara Dony Oskaria memastikan merger atau penggabungan BUMN karya selesai pada 2026, meskipun mundur dari target semula pada Juni 2026.

"Kemungkinan besar (merger BUMN karya) itu mundur setelah saya lihat timeline-nya. Tapi, yang pasti tahun ini selesai," ujar Dony ketika ditemui di sela acara Jakarta Globe Insight di Jakarta, Selasa.

Dony, yang juga Kepala BP BUMN, menyampaikan terdapat tahapan yang akan dilalui oleh BUMN karya sebelum memasuki penggabungan.

Tahap pertama adalah melepas bisnis-bisnis yang tidak terkait dengan bisnis inti BUMN di bidang karya.

Misalkan, terdapat BUMN karya yang memiliki bisnis di bidang fiber optik, bisnis SPAM (sistem penyediaan air minum), hingga jalan tol.

"Ini akan kami divestasikan dulu, sehingga itu untuk menurunkan utang-utang mereka (BUMN karya)," ucap Dony.

Proses divestasi tersebut, menurut Dony, memakan waktu, sebab harus membedah bisnisnya satu per satu.

"Kita tidak boleh melakukan divestasi yang tidak menguntungkan. Kita tentu harus memastikan bahwa apa yang kita divestasi juga memberikan manfaat dan keuntungan, terutama menurunkan kewajiban BUMN karya sebelum mereka dikonsolidasikan," ucap Dony.

Setelah divestasi, tutur Dony melanjutkan, barulah akan dilakukan merger atau konsolidasi.

Adapun tujuh BUMN karya yang akan dikonsolidasikan meliputi PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita (Persero), PT PP (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

BP BUMN dan Danantara menargetkan restrukturisasi yang lebih terarah dan terukur agar BUMN Karya dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan.

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga memperkuat kontribusi BUMN Karya terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Artha Mlatiindah ke dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Mertoyudan, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-25/D.03/2026 pada 13 Maret 2026.

Surat keputusan tersebut telah diserahkan kepada masing-masing BPR di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta pada 26 Maret 2026 dan di Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah pada 1 April 2026.

Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan konsolidasi BPR merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan kelembagaan dan mendukung peningkatan peran BPR dalam melayani masyarakat serta pembiayaan sektor produktif.

“Penggabungan ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat industri BPR agar semakin sehat, tangguh, dan mampu menghadapi dinamika usaha yang terus berkembang,” kata Hidayat.

Dengan struktur permodalan yang lebih kuat dan kapasitas kelembagaan yang lebih baik, Hidayat mengatakan BPR diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta memperluas kontribusinya dalam mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Lebih lanjut, penggabungan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dan kinerja PT BPR Artha Mertoyudan, termasuk dalam memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

OJK menyatakan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proses integrasi pasca penggabungan guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Melalui langkah ini, OJK berharap industri BPR semakin kuat, sehat, dan berdaya saing sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pembiayaan UMKM serta pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) tengah mempercepat konsolidasi 15 BUMN sektor logistik menjadi satu badan usaha, yang ditargetkan rampung dalam satu bulan ke depan.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria mengatakan bahwa proses konsolidasi ini merupakan bagian dari transformasi bisnis BUMN yang diharapkan mampu memperkuat daya saing BUMN.

"Kita akan mengonsolidasikan 15 (BUMN logistik), sudah mulai prosesnya. Insyaallah juga dalam satu bulan ini akan selesai dan akan kita 'announce' 15 perusahaan menjadi satu perusahaan logistik nasional," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Di samping itu, dia berharap transformasi ini dapat membuat manfaat BUMN logistik semakin dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Sebelumnya, BP BUMN menyatakan bahwa PT Pos Indonesia diharapkan menjadi perusahaan jangkar dalam konsolidasi tersebut.

Perusahaan itu nantinya akan membawahi anak usaha BUMN di ekosistem logistik, seperti PT Semen Indonesia Logistik, PT Pupuk Indonesia Logistik, dan PT KAI Logistik.

Dony menambahkan bahwa proses konsolidasi tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi BUMN yang ditargetkan rampung tahun ini.

Konsolidasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuan bisnis BUMN serta menciptakan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien.

"Insya Allah mudah-mudahan semakin cepat proses transformasi BUMN dan semakin terasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia," imbuh dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya rasionalisasi jumlah BUMN melalui restrukturisasi. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat daya saing BUMN di tingkat global.

Presiden menilai efektivitas restrukturisasi ini telah terbukti ketika pemerintah mendirikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pada Februari tahun lalu, yang disebut berhasil mencatat return on asset (ROA) sebesar 300 persen pada tahun pertamanya.

"Jadi, premis kita ternyata benar. Konsolidasi satu manajemen dengan rasional, dengan standar-standar terbaik dunia, return on asset saya terima di atas 300 persen," ujar Prabowo dalam sambutannya pada peringatan satu tahun Danantara bulan lalu.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan empat Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Priangan Timur ke dalam PT BPR Nusamba Tanjungsari sebagai entitas penerima penggabungan.

Keempat BPR dimaksud yakni PT BPR Nusamba Sukaraja, PT BPR Nusamba Plered, PT BPR Nusamba Singaparna, dan PT BPR Mitra Harmoni Indramayu. Hal ini sebagaimana diputuskan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-15/D.03/2026 tanggal 20 Februari 2026.

“Penggabungan ini diharapkan menghasilkan entitas BPR yang lebih kuat, sehat, dan mampu menghadirkan produk serta layanan yang lebih inovatif guna meningkatkan kepercayaan masyarakat,” kata Kepala OJK Tasikmalaya Nofa Hermawati dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Penggabungan keempat BPR merupakan bagian dari konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan guna memperkuat permodalan, daya saing, dan ketahanan BPR dalam mendukung pembiayaan sektor riil, khususnya UMKM.

Nofa menegaskan bahwa seluruh proses penggabungan telah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penilaian terhadap aspek permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen.

Dengan efektifnya penggabungan tersebut, seluruh hak dan kewajiban masing- masing BPR yang melebur beralih kepada PT BPR Nusamba Tanjungsari sebagai entitas penerima penggabungan.

Nasabah tetap dapat melakukan transaksi dan memperoleh layanan perbankan sebagaimana biasa tanpa perubahan terhadap hak dan kewajibannya.

OJK mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

OJK juga akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR melalui konsolidasi dan transformasi guna menciptakan industri yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah dan nasional.

Secara umum, kinerja BPR/BPR Syariah di wilayah Priangan Timur selama 2025 menunjukkan tren yang positif.

Aset tercatat tumbuh sebesar 3,81 persen (year on year/yoy) menjadi Rp3,56 triliun, dana pihak ketiga (DPK) meningkat 2,71 persen (yoy) menjadi Rp2,51 triliun, serta kredit tumbuh 5,62 persen (yoy) mencapai Rp2,81 triliun.

Fungsi intermediasi BPR/BPR Syariah di wilayah tersebut tetap berjalan dengan baik dengan tingkat non-performing loan (NPL) yang terjaga dalam batas yang terkendali.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Dalam lima tahun mendatang, kami harus meningkatkan (aset) melalui penciptaan nilai dan sebagainya, dan secara bertahap mencapai tujuan kami untuk melipatgandakan jumlah tersebut hingga tiga kali lipat pada tahun 2030

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia menargetkan untuk meningkatkan nilai keseluruhan dari aset yang dikelola menjadi tiga kali lipat pada 2030, salah satunya melalui tranformasi dan konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam Panel Diskusi World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Selasa, Managing Director Global Relations and Governance Danantara Indonesia Mohamad Al-Arief mengungkapkan, saat ini total aset Danantara mencapai 900 miliar dolar AS (Rp15,29 kuadriliun, kurs = Rp16.985 pada Selasa pagi).

“Dalam lima tahun mendatang, kami harus meningkatkan (aset) melalui penciptaan nilai dan sebagainya, dan secara bertahap mencapai tujuan kami untuk melipatgandakan jumlah tersebut hingga tiga kali lipat pada tahun 2030,” ujarnya, seperti yang disaksikan melalui kanal YouTube Kementerian Investasi dan Hilirisasi dari Jakarta, Selasa.

Untuk merealisasikan target tersebut, ia mengatakan pihaknya berencana untuk melakukan konsolidasi terhadap 1,068 BUMN menjadi 221 entitas usaha dalam 3-4 tahun ke depan.

Al-Arief menyatakan, saat ini ribuan perusahaan pelat merah yang menjadi portofolio Danantara tersebut berada di bawah pengelolaan sekitar 50 holding di berbagai sektor.

"Mungkin dalam 3-4 tahun, dari 1.068 (perusahaan) akan bertransformasi menjadi 200 lebih Badan Usaha Milik Negara yang dikelola secara profesional agar lebih kompetitif dalam jangka panjang," ucapnya.

Ia menyatakan, proses konsolidasi tersebut merupakan bagian dari upaya pihaknya untuk menghadirkan efisiensi, profesionalisme, dan daya saing global bagi BUMN Indonesia.

Al-Arief mengatakan, saat ini dua BUMN dalam portofolio Danantara, yakni Pertamina dan PLN, telah masuk dalam daftar Fortune 500.

Ia pun berharap transformasi tersebut akan mendorong lebih banyak BUMN Indonesia masuk ke dalam daftar bergengsi tersebut.

Ia menuturkan, saat ini proses konsolidasi telah mulai berjalan dalam tahap tinjauan bisnis mendasar (fundamental business review)terhadap setiap lini usaha.

“Nantinya, ada fase di mana mereka akan melakukan perampingan melalui penggabungan dan konsolidasi. Dan kemudian, akhirnya (BUMN hasil konsolidasi tersebut) dapat menciptakan lebih banyak nilai tambah,” kata Mohamad Al-Arief.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyebutkan kehadiran Indonesia dalam Annual Meeting World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, merupakan bagian dari strategi konsisten diplomasi ekonomi pemerintah di tingkat internasional untuk memacu daya saing berbagai sektor perekonomian nasional.

Partisipasi Indonesia dalam forum yang digelar pada 19-22 Januari 2026 tersebut melibatkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Danantara Indonesia, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin menyederhanakan klasifikasi bank dengan menghapus Kelompok Bank Bermodal Inti (KBMI) I, alias yang memiliki modal inti Rp3 triliun hingga Rp6 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan hal itu dapat ditempuh melalui penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank berukuran "mini."

OJK mengatakan saat ini imbauan itu hanya bersifat persuasif saja, dan tidak akan berlaku bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dengan mengecualikan BPD, setidaknya saat ini ada sebanyak 34 bank umum nasional yang masuk kategori KBMI I.

Terdapat bank umum syariah (BUS) yang menghuni daftar kelompok bank mini, antara lain, PT Bank Mega Syariah (BMS), PT Bank Aladin Syariah Tbk. (BANK), PT Bank Nano Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (PNBS), PT Bank KB Bank Syariah, dan PT Bank BCA Syariah.

Diketahui, saat ini industri perbankan syariah masih didominasi oleh satu bank syariah besar milik pemerintah, yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) yang mencatatkan aset Rp417 triliun per kuartal III-2025. OJK sebelumnya menyatakan ingin mendorong konsolidasi bank syariah untuk melahirkan 2 hingga 3 BUS berukuran besar secara aset.

Namun demikian, para BUS mini belum menunjukkan minat untuk melakukan merger guna naik kelas.

Direktur Utama Bank Aladin Syariah, Koko Tjatur Rachmadi mengatakan pihaknya memang ingin naik kelas ke KBMI II, dengan meningkatkan modal.

"Pokoknya semua aturan OJK, semua Bank Aladin Syariah taat sama ketentuan OJK dan kalau Bank Aladin Syariah sendiri, rencananya kita KBMI II, jadi nggak ada isu," tukas Direktur Utama Bank Aladin Syariah (BANK), Koko Tjatur Rachmadi kepada CNBC Indonesia, Senin (10/11/2025).

Direktur Utama Bank Mega Syariah (BMS), Yuwono Waluyo menilai semua bank pasti ingin bertumbuh menjadi lebih besar lagi. Ia mengatakan pihaknya akan menyiapkan langkah-langkah guna dapat naik kelas.

"Intinya sih bahwa semua bank pasti akan berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan secara significant termasuk dalam permodalan tentunya. Berkaitan dengan hal tersebut juga kita akan menyiapkan langkah-langkah corporate action yang terbaik akan hal ini," tutur Yuwono kepada CNBC Indonesia, Senin (10/11/2025).

Terkait opsi merger, ia mengatakan itu harus didiskusikan dengan pemegang saham pengendali (PSP).

Senada, Head of Corporate Secretary KB Bank Syariah, Umar Hasni mengatakan langkah untuk naik kelas ke KBMI II merupakan kewenangan dari PSP. "Terkait hal tersebut pasti sudah ada pertimbangan yang dilakukan oleh PSP," katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (10/11/2025).

Sementara itu, BCA Syariah mengaku belum menerima imbauan OJK itu, dan sejauh ini belum memiliki rencana aksi korporasi untuk bisa naik kelas ke KBMI II.

"Sejauh ini belum ada, kondisi CAR (rasio kecukupan modal) kami secara internal pun masih memadai di kisaran 27%-28%," terang Direktur BCA Syariah, Pranata kepada CNBC Indonesia, Senin (10/11/2025).

Ia melanjutkan, pihaknya juga belum berminat untuk merger karena belum ada kebutuhan pertumbuhan secara non organik dan masih merencanakan pertumbuhan secara organik.

Di sisi lain, beberapa unit usaha syariah (UUS) milik bank umum swasta KBMI III tengah bersiap untuk melakukan spin off atau pelepasan unit. Di antaranya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) telah mengakuisisi PT Bank Victoria Syariah yang termasuk KBMI I, guna menjadi perusahaan cangkang dari UUS miliknya.

Kemudian, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) yang membidik spin off UUS miliknya rampung di paruh kedua tahun depan, tidak menutup kemungkinan akuisisi. "Kalau ada [yang memungkinkan], boleh," imbuh Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan pada Kamis (15/8/2025) lalu.

UUS milik PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) menargetkan spin off tahun 2027. Tetapi, Presiden Direktur Maybank Indonesia, Steffano Ridwan urung menjawab ketika ditanya mengenai opsi akuisisi bank syariah lain saat ditemui bulan September lalu.