Jakarta (ANTARA) - Direktur Operasional Danantara Dony Oskaria memastikan merger atau penggabungan BUMN karya selesai pada 2026, meskipun mundur dari target semula pada Juni 2026.

"Kemungkinan besar (merger BUMN karya) itu mundur setelah saya lihat timeline-nya. Tapi, yang pasti tahun ini selesai," ujar Dony ketika ditemui di sela acara Jakarta Globe Insight di Jakarta, Selasa.

Dony, yang juga Kepala BP BUMN, menyampaikan terdapat tahapan yang akan dilalui oleh BUMN karya sebelum memasuki penggabungan.

Tahap pertama adalah melepas bisnis-bisnis yang tidak terkait dengan bisnis inti BUMN di bidang karya.

Misalkan, terdapat BUMN karya yang memiliki bisnis di bidang fiber optik, bisnis SPAM (sistem penyediaan air minum), hingga jalan tol.

"Ini akan kami divestasikan dulu, sehingga itu untuk menurunkan utang-utang mereka (BUMN karya)," ucap Dony.

Proses divestasi tersebut, menurut Dony, memakan waktu, sebab harus membedah bisnisnya satu per satu.

"Kita tidak boleh melakukan divestasi yang tidak menguntungkan. Kita tentu harus memastikan bahwa apa yang kita divestasi juga memberikan manfaat dan keuntungan, terutama menurunkan kewajiban BUMN karya sebelum mereka dikonsolidasikan," ucap Dony.

Setelah divestasi, tutur Dony melanjutkan, barulah akan dilakukan merger atau konsolidasi.

Adapun tujuh BUMN karya yang akan dikonsolidasikan meliputi PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita (Persero), PT PP (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

BP BUMN dan Danantara menargetkan restrukturisasi yang lebih terarah dan terukur agar BUMN Karya dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan.

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga memperkuat kontribusi BUMN Karya terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Isu gagal bayar obligasi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya memicu kekhawatiran di pasar modal, terutama terkait dampak terhadap pengelolaan dana pensiun atau dapen.

Tekanan arus kas yang dialami PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), semisal, menjadi perhatian setelah perseroan kembali menunda pembayaran bunga obligasi dan bagi hasil sukuk yang jatuh tempo pada Desember 2025.

Berdasarkan keterbukaan informasi, WIKA melaporkan ketidakcukupan arus kas untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan I dan II serta Sukuk Mudharabah Berkelanjutan periode 2020–2021.

Situasi ini dinilai memengaruhi sentimen investor mengingat besarnya eksposur dana pensiun di lingkup BUMN Karya terhadap instrumen surat utang tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menyatakan bahwa dampak gagal bayar terhadap dana pensiun tidak terhindarkan. Dia menyebut kompleksitas persoalan di sektor infrastruktur pelat merah ini menjadi pekerjaan rumah paling rumit yang harus dibawa (carry over) pada 2026.

“Kalau dana pensiun sudah pasti terdampak, terutama dapen di BUMN Karya. Permasalahan BUMN karya ini memang permasalahan yang paling rumit saat ini yang kita lagi hadapi bersama Danantara,” ujar Firnando, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, DPR bersama Danantara Indonesia tengah mendorong percepatan konsolidasi BUMN Karya melalui skema merger. Seperti diketahui, pemerintah menargetkan penggabungan tujuh BUMN Karya menjadi hanya tiga entitas guna memperkuat struktur permodalan dan memperbaiki tata kelola perusahaan.

Sementara itu, target penyelesaian merger BUMN Karya ditargetkan rampung sebelum semester I/2026, setelah mengalami penundaan dari jadwal semula yakni akhir 2025 akibat kerumitan proses audit dan pemetaan aset.

Firnando menyampaikan bahwa setelah merger, Komisi VI DPR akan melakukan audit menyeluruh untuk memetakan kondisi keuangan secara akurat.

Selain itu, aturan investasi bagi dana pensiun, termasuk dalam pembelian obligasi, perlu diperketat untuk mencegah risiko gagal bayar serupa. Penguatan pengawasan ini turut menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Prioritas utama yang harus dilakukan adalah menuntaskan proses merger BUMN Karya terlebih dahulu. Setelah merger selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan audit menyeluruh sehingga kami memiliki data yang akurat untuk menentukan langkah strategis berikutnya,” ucap Firnando.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk melakukan konsolidasi atau integrasi tujuh BUMN karya dipastikan mundur hingga tahun 2026. Penundaan terjadi karena kompleksitas persoalan keuangan dan utang yang masih membayangi sejumlah perusahaan konstruksi pelat merah tersebut.

Ketujuh perusahaan yang masuk dalam agenda integrasi adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT PP (Persero) Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan bahwa target penyelesaian konsolidasi pada akhir 2025 tidak lagi realistis. Menurut dia, proses integrasi harus dilakukan secara hati-hati mengingat kondisi yang dihadapi portofolio BUMN karya.

“Kami carry over ke tahun depan. Tidak selesai di tahun ini. Khusus untuk karya tidak selesai di tahun ini,” kata Dony saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Dony menjelaskan, persoalan keuangan yang dihadapi perusahaan-perusahaan tersebut cukup dalam sehingga menjadi hambatan utama proses konsolidasi. Tahapan integrasi disebutnya baru dapat berjalan setelah restrukturisasi utang diselesaikan.

“Restrukturisasi daripada utang-utangnya dulu. Jadi problem keuangan mereka cukup dalam di karya. Kami harus transparan juga kepada publik. Karya-karya kita menghadapi persoalan keuangan yang cukup dalam selama ini,” ujar Dony.

Ia menambahkan, pembenahan keuangan akan dilanjutkan dengan proses impairment atau penurunan nilai aset secara permanen untuk memastikan nilai aset mencerminkan kondisi wajar. Setelah fundamental membaik, pengelompokan BUMN karya akan ditentukan berdasarkan skenario yang mampu memperkuat masing-masing entitas.

“Jadi tahapannya nanti kita melakukan dulu perbaikan kondisi keuangannya. Dan masuk di dalamnya ada impairment juga nanti. Kemudian setelah itu baru kita kelompokkan berdasarkan skenario mana yang kemudian memberikan penguatan antar BUMN-BUMN ini. Ini akan kita lakukan,” tutur Dony.

Dalam implementasi, pemerintah akan memprioritaskan perbaikan pada BUMN karya yang paling tertekan secara finansial. Sementara itu, konsolidasi Nindya Karya dan Brantas Abipraya akan dilakukan pada tahap berikutnya karena kondisi kedua perusahaan dinilai lebih sehat.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.