IDXChannel— Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, bersama Tim Amirul Hajj meninjau dua dapur katering penyedia konsumsi jamaah haji Indonesia di Madinah.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas layanan konsumsi bagi jamaah sekaligus membuka peluang lebih besar bagi produk pangan Indonesia untuk masuk ke rantai pasok katering haji di Arab Saudi.

Dua dapur yang dikunjungi merupakan bagian dari belasan dapur yang setiap hari menyiapkan makanan bagi jamaah haji Indonesia.

Dalam peninjauan tersebut, Menhaj memastikan proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan.

"Kami ingin memastikan bahwa dapur-dapur yang melayani jamaah Indonesia bekerja dengan baik, bersih, sehat, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah," ujar Menhaj di dapur Uhud Taibah, Madinah, Arab Saudi, dikutip Kamis (4/6/2026).

Selain meninjau kualitas layanan, Gus Irfan sapaan akrabnya juga melihat peluang pemanfaatan bahan baku asal Indonesia dalam penyediaan konsumsi jamaah haji. Menurutnya, banyak produk yang saat ini dipasok dari negara lain sebenarnya dapat dipenuhi oleh Indonesia.

Saat meninjau dapur, ia menemukan sejumlah bahan pangan yang memiliki kemiripan dengan produk Indonesia, mulai dari santan, ikan patin, ikan teri, hingga berbagai bumbu masakan Nusantara.

"Saya melihat ada santan yang kemungkinan besar bahan bakunya berasal dari Indonesia, tetapi dipasarkan melalui negara lain. Begitu juga ikan patin yang saat ini dipasok dari negara tetangga, padahal Indonesia memiliki potensi produksi yang sangat besar," katanya.

Menurut Menhaj, pemerintah sebenarnya telah mulai menjajaki pengiriman berbagai komoditas pangan Indonesia ke Arab Saudi untuk mendukung kebutuhan konsumsi jamaah haji.

Sejumlah komoditas yang pernah dicoba untuk dikirim antara lain beras dan berbagai jenis bumbu masakan.

Namun upaya tersebut belum berjalan optimal karena terkendala situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur distribusi dan meningkatnya biaya logistik.

"Kami sudah mulai mencoba mengirim beras dan berbagai bumbu dari Indonesia. Namun karena situasi kawasan yang belum sepenuhnya kondusif, biaya transportasi menjadi tinggi sehingga tidak semua rencana pengiriman dapat terlaksana," ujarnya.

Dia berharap kondisi kawasan Timur Tengah segera membaik sehingga distribusi logistik kembali normal dan produk-produk Indonesia dapat lebih mudah masuk ke pasar Arab Saudi, termasuk untuk memenuhi kebutuhan katering haji.

Menurut Menhaj, peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk memasok kebutuhan konsumsi jamaah haji sangat terbuka lebar.

Berbagai produk yang saat ini digunakan dalam katering haji, mulai dari ikan teri, asam jawa, santan, hingga ikan patin, merupakan komoditas yang dapat diproduksi Indonesia dengan kualitas yang tidak kalah bersaing.

"Peluangnya sangat besar. Produk-produk yang dibutuhkan sebenarnya banyak tersedia di Indonesia. Tinggal bagaimana kita memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku agar produk tersebut bisa masuk ke Arab Saudi," katanya.

Ke depan, Kementerian Haji dan Umrah akan mendorong penggunaan produk Indonesia melalui berbagai skema kerja sama dengan penyedia katering. Salah satunya dengan memasukkan penggunaan komoditas tertentu ke dalam kontrak layanan konsumsi jamaah.

"Dalam kontrak ke depan, kita bisa mengatur penggunaan sejumlah bahan baku dari Indonesia. Dengan begitu, produk Indonesia memiliki kepastian pasar dan dapat menjadi bagian dari rantai pasok konsumsi haji," ujarnya.

Menhaj menegaskan bahwa upaya tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas layanan konsumsi jamaah, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha nasional.

"Kita ingin jamaah mendapatkan makanan yang sesuai dengan selera Indonesia, sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi bagi petani, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha dalam negeri. Haji tidak hanya menjadi pelayanan ibadah, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk penguatan ekosistem ekonomi Indonesia di tingkat global," katanya

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, MAJALENGKA-Kementerian Haji dan Umrahmenargetkan pemerataan masa tunggu haji nasional sebagai bagian dari transformasi penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Kebijakan ini difokuskan pada distribusi kuota berbasis daftar tunggu (waiting list) guna mengurangi ketimpangan ekstrem antarwilayah yang selama ini terjadi.

Menteri Haji dan UmrahMochamad Irfan Yusufmenyebutkan, perbedaan masa tunggu yang tajam, dari 18 tahun di sebagian daerah hingga 47 tahun di wilayah lain, menjadi dasar perubahan formula distribusi kuota.

Dengan pendekatan baru tersebut, pemerintah menargetkan rata-rata masa tunggu nasional dapat ditekan dan diseimbangkan menjadi sekitar 26,4 tahun dalam kurun empat hingga lima tahun ke depan.

Menurutnya, kebijakan ini bertujuan menghadirkan keadilan bagi calon jamaah haji. Pasalnya, seluruh pendaftar menyetorkan dana awal yang sama sebesar Rp25 juta, namun selama ini menerima manfaat yang berbeda akibat disparitas antrean.

"Prinsipnya adalah keadilan nilai manfaat. Semua jamaah memiliki hak yang setara,” ujarnya di Majalengka, Senin (7/6/2026).

Selain reformasi distribusi kuota, pemerintah juga mengarahkan dana haji agar memberi dampak ekonomi yang lebih luas di dalam negeri.

Salah satu langkah konkret adalah memperluas keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok kebutuhan jamaah, khususnya sektor konsumsi.

Pemerintah mulai mendorong penggunaan produk lokal, termasuk bumbu dapur yang diproduksi UMKM, untuk memenuhi kebutuhan logistik jamaah di Arab Saudi.

Kebijakan ini diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor sekaligus membuka pasar baru bagi pelaku usaha dalam negeri.

Tidak hanya itu, sektor perikanan nasional juga diproyeksikan menjadi bagian penting dalam ekosistem haji. Komoditas seperti ikan patin dari Jawa Barat dipersiapkan untuk menjadi sumber lauk bagi jamaah Indonesia.

"Upaya ini dinilai mampu menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah, mulai dari produksi hingga distribusi," kata Irfan.

Selain itu, lanjut Irfan, transformasi penyelenggaraan haji juga menyasar aspek pelayanan, terutama bagi kelompok rentan. Pemerintah menetapkan pendekatan berbasis kebutuhan dengan mengusung konsep haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.

Kebijakan ini didasarkan pada profil jamaah haji Indonesia, di mana sekitar 70% di antaranya merupakan lansia berusia di atas 60 tahun.

"Fokus pelayanan tersebut mencakup penyesuaian fasilitas, pendampingan, serta skema layanan yang lebih adaptif terhadap kondisi fisik jamaah. Kami menilai pendekatan ini penting untuk meningkatkan kualitas ibadah sekaligus menjamin keselamatan jamaah selama menjalankan rangkaian haji," tuturnya.

Dari sisi operasional, kuota haji Indonesia pada 2026 ditetapkan sebesar 221.000 jamaah, sama dengan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 203.320 jamaah atau 92% merupakan kuota reguler, sementara 17.680 jamaah atau 8% berasal dari kuota khusus.

Pemberangkatan jamaah dijadwalkan dimulai pada 22 April 2026, dengan proses masuk asrama haji sehari sebelumnya, yakni 21 April 2026.

Keberangkatan akan dilakukan dalam dua gelombang, menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Adapun puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah, diperkirakan berlangsung pada 26 Mei 2026.