Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari membeberkan evaluasi pemerintah atas pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Qodari juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam memangkas masa tunggu haji.

Qodari mengatakan tahun ini menjadi catatan sejarah baru bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya seluruh rangkaian ibadah haji dikelola secara penuh oleh Kementerian Haji dan Umrah yang dibentuk pada 2025.

"Alhamdulillah amanah besar ini berhasil kita selenggarakan dengan sangat baik. Sebanyak 220.247 orang jemaah haji reguler telah selesai menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci," kata Qodari dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Saat ini jemaah haji Indonesia sedang dalam proses kepulangan ke Tanah Air. Kloter terakhir dijadwalkan tiba di Indonesia pada 1 Juli 2026.

Dia menjelaskan, sejak sebelum keberangkatan pemerintah telah melakukan berbagai percepatan, mulai dari pengurusan visa yang lebih cepat hingga distribusi kartu Nusuk sebagai identitas jemaah sejak masih di Tanah Air.

Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan layanan fast track untuk mempercepat proses keimigrasian sehingga jemaah tidak perlu antre panjang saat tiba di bandara Jeddah dan Madinah.

"Komitmen pemerintah sangat jelas, prioritas pemerintah adalah kenyamanan, ketertiban, dan kebahagiaan para jemaah selama beribadah," ujar Qodari.

Di sisi lain, pemerintah disebut tidak ingin berpuas diri atas kelancaran penyelenggaraan haji tahun ini dan tengah menyiapkan langkah strategis jangka panjang, termasuk upaya memangkas masa tunggu haji.

"Pemerintah telah berhasil memangkas masa tunggu haji yang sebelumnya mencapai 47 tahun, kini diseragamkan menjadi 26 tahun," ujar Qodari.

Qodari menjelaskan Presiden RI Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus dan meminta agar upaya percepatan masa tunggu haji terus dilanjutkan.

Presiden juga menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk menyusun mekanisme serta mencari berbagai alternatif solusi agar masa tunggu haji dapat dipersingkat lebih lanjut.

"Kami optimis dengan fondasi yang kuat yang kita bangun tahun ini, penyelenggaraan ibadah haji ke depan akan semakin baik," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertemuan hampir 2,5 jam antara Presiden Prabowo Subianto, pimpinan DPR, dan jajaran Kementerian Haji pekan ini tidak hanya membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026. Di balik laporan mengenai penurunan biaya, perbaikan layanan, dan pemangkasan antrean, tersimpan agenda yang lebih besar untuk membangun sistem haji yang lebih efisien dan mudah diakses masyarakat.

Pertemuan evaluasi di Istana Negara juga menunjukkan perhatian khusus Presiden terhadap penyelenggaraan haji. Sebagai negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia dengan kuota lebih dari 220.000 orang per tahun, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk menjaga kualitas pelayanan sekaligus mengendalikan biaya dan masa tunggu keberangkatan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa rapat yang semula dijadwalkan berlangsung sekitar satu jam akhirnya berjalan hampir dua setengah jam karena Presiden ingin mendengar langsung berbagai capaian dan catatan perbaikan pelaksanaan haji tahun ini.

Menurut Prasetyo, Presiden menerima pimpinan DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, pimpinan Komisi VIII, Menteri Haji Irfan Yusuf, serta Wakil Menteri Haji.

"Yang tadinya direncanakan hanya satu jam, tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan-perbaikan pelaksanaan haji ke depan," kata Prasetyo.

Salah satu capaian yang mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut adalah keberhasilan pemerintah menekan biaya perjalanan ibadah haji. Di tengah kenaikan biaya layanan global, pemerintah berhasil menjaga biaya yang dibebankan kepada jemaah tetap lebih rendah dibanding sejumlah proyeksi sebelumnya.

Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut ongkos naik haji berhasil turun sekitar Rp6 juta dalam dua tahun terakhir.

"Alhamdulillah, kami menyampaikan pengawasan dari mulai keberangkatan, bahkan dari mulai menetapkan di Panja. Ongkos naik haji bisa berkurang dalam waktu 2 tahun 6 juta untuk 200 sekian ribu orang yang mereka betul-betul sudah bertahun-tahun ingin melaksanakan ibadah haji," ujar Cucun.

Penurunan biaya ini menjadi capaian penting mengingat beberapa tahun terakhir penyelenggaraan haji menghadapi tekanan dari inflasi global, kenaikan tarif layanan Arab Saudi, serta fluktuasi nilai tukar.

Data Kementerian Agama menunjukkan rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah pada 2026 berada di kisaran Rp55 jutaan. Namun pemerintah menyadari tantangan efisiensi belum selesai karena faktor eksternal masih berpotensi mendorong kenaikan biaya pada tahun-tahun mendatang.

Antrean Haji Jadi Sorotan Presiden

Selain biaya, panjangnya antrean haji menjadi isu yang paling menyita perhatian Presiden. Selama bertahun-tahun Indonesia menghadapi persoalan masa tunggu yang panjang akibat tingginya jumlah pendaftar dibanding kuota keberangkatan yang tersedia.

Di sejumlah daerah, masa tunggu bahkan sempat mendekati 40 tahun. Di Sulawesi Selatan, antrean pernah mencapai hampir 50 tahun. Pemerintah kini mencatat rata-rata masa tunggu berhasil ditekan menjadi sekitar 26 tahun.

"Yang kedua, concern beliau yang kami sangat tadi apresiasi itu, ingin bagaimana antrean ini yang kemarin sudah hampir 35 tahun, 40 tahun, melalui para pembantunya Bapak Presiden, Pak Menteri Haji nanti dan Wamen semua bekerja, sudah bisa ditekan sampai 26 tahun," imbuhnya.

Meski demikian, capaian tersebut belum dianggap cukup oleh Presiden.

"Beliau menyampaikan tadi kalau bisa tolong lebih cepat lagi seperti apa skemanya kalau misalkan antrean ini tidak panjang," ucapnya.

Menteri Haji Irfan Yusuf mengatakan pemerintah bersama DPR tengah mencari berbagai skema untuk memangkas masa tunggu lebih jauh lagi. Menurut dia, terdapat perbedaan antara masa tunggu maksimal di sejumlah daerah dengan rata-rata keberangkatan aktual jemaah.

"Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun," katanya.

Bagi pemerintah, persoalan antrean tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap ibadah haji yang selama ini harus menunggu dalam waktu sangat panjang.

Selain efisiensi biaya dan pengelolaan kuota, evaluasi tahun ini juga menyoroti peningkatan kualitas pelayanan yang diterima jemaah selama berada di Tanah Suci.

Menurut Cucun, salah satu perubahan paling dirasakan jemaah adalah peningkatan kualitas akomodasi. Jika sebelumnya hotel bintang lima identik dengan jemaah haji khusus, kini sebagian jemaah reguler juga mulai menikmati fasilitas serupa.

"Jemaah reguler sekarang hampir 17.000 jemaah diinapkan di zona 1 di sekeliling Masjid Nabawi di Madinah, bisa diinapkan di hotel-hotel bintang lima," kata Cucun.

Pemerintah menilai kualitas akomodasi memiliki dampak langsung terhadap kenyamanan dan kondisi fisik jemaah, terutama kelompok lanjut usia yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun.

Perbaikan juga dilakukan pada layanan konsumsi. Variasi makanan yang disediakan dinilai lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, termasuk melalui penyesuaian menu dengan selera jemaah Indonesia.

"Kalau dulu makanannya ya paling ayam, kentang itu-itu juga. Sekarang sudah mulai variatif," katanya.

Menurut Cucun, peningkatan tersebut tidak terlepas dari negosiasi yang lebih baik dengan perusahaan penyedia layanan atau syarikah di Arab Saudi.

"Kalau kemarin sudah lebih adaptif lagi, ramah dengan orang Indonesia ya karena kita kirim dari Indonesia, berasnya," ujarnya.

Transformasi Digital dan Kementerian Baru

Perbaikan layanan tidak hanya dilakukan melalui aspek fisik, tetapi juga melalui pembenahan sistem administrasi dan teknologi.

Menteri Haji Irfan Yusuf mengungkapkan salah satu kemajuan penting tahun ini adalah percepatan penerbitan visa.

"Visa harus terbit sekitar pertengahan Ramadan. Ini hal yang sangat-sangat luar biasa," ujar Irfan.

Selain itu, kartu Nusuk yang menjadi identitas digital jemaah telah dibagikan sejak masih berada di Indonesia. Langkah tersebut membantu mengurangi berbagai persoalan yang selama ini kerap terjadi di Tanah Suci.

"Nusuk sudah mulai dibagikan di tanah air sehingga tidak ada lagi cerita jemaah yang terpisah dari keluarganya, jemaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana, jemaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi," katanya.

Penyelenggaraan haji 2026 juga menjadi ujian pertama bagi Kementerian Haji sebagai kementerian baru. Irfan mengakui kementeriannya memulai pekerjaan dalam kondisi yang tidak ideal karena sebagian tahapan persiapan sudah berjalan sebelum kementerian dibentuk.

"Teman-teman sekalian tahu kami ini dilantik menjadi Menteri Haji ini September 2025. Sementara timeline haji dari pemerintah Saudi sudah dimulai Juni 2025. Artinya kita ketinggalan sekitar 3-4 bulan," kata Irfan.

Meski demikian, ia menilai keberadaan kementerian khusus memberikan fokus yang lebih besar terhadap pengelolaan haji nasional.

"Kami ini khusus berbicara tentang haji, khusus berpikir tentang haji," ujarnya.

Kampung Haji dan Agenda Jangka Panjang

Di samping berbagai perbaikan jangka pendek, pemerintah juga mulai membicarakan agenda yang memiliki dampak lebih panjang terhadap tata kelola haji Indonesia.

Salah satu isu yang kembali muncul adalah pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyinggung proyek yang selama bertahun-tahun hanya menjadi wacana tersebut.

Menurut Irfan, Kampung Haji dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan pelayanan sekaligus menekan biaya penyelenggaraan haji.

"Beliau ingin Kampung Haji sebagai bagian upaya untuk peningkatan pelayanan bagi jemaah haji sekaligus untuk biaya, untuk menekan biaya haji," ucap Irfan.

Selain itu, pemerintah mencatat jumlah jemaah wafat pada musim haji tahun ini berada di bawah 300 orang. Penurunan tersebut dikaitkan dengan penguatan pemeriksaan kesehatan sejak sebelum pelunasan hingga menjelang keberangkatan.

"Kita awali dengan situasi kesehatan yang benar-benar serius di awal sebelum pelunasan dan kemudian sebelum pemberangkatan kita periksa lagi," tegas Irfan.

Bagi Presiden Prabowo, pekerjaan rumah penyelenggaraan haji tampaknya belum selesai. Setelah berhasil memperbaiki layanan dan memangkas antrean, tantangan berikutnya adalah bagaimana menjadikan ibadah haji semakin mudah diakses jutaan warga Indonesia yang masih menunggu giliran berangkat ke Tanah Suci.

Bisnis.com, MAJALENGKA-Kementerian Haji dan Umrahmenargetkan pemerataan masa tunggu haji nasional sebagai bagian dari transformasi penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Kebijakan ini difokuskan pada distribusi kuota berbasis daftar tunggu (waiting list) guna mengurangi ketimpangan ekstrem antarwilayah yang selama ini terjadi.

Menteri Haji dan UmrahMochamad Irfan Yusufmenyebutkan, perbedaan masa tunggu yang tajam, dari 18 tahun di sebagian daerah hingga 47 tahun di wilayah lain, menjadi dasar perubahan formula distribusi kuota.

Dengan pendekatan baru tersebut, pemerintah menargetkan rata-rata masa tunggu nasional dapat ditekan dan diseimbangkan menjadi sekitar 26,4 tahun dalam kurun empat hingga lima tahun ke depan.

Menurutnya, kebijakan ini bertujuan menghadirkan keadilan bagi calon jamaah haji. Pasalnya, seluruh pendaftar menyetorkan dana awal yang sama sebesar Rp25 juta, namun selama ini menerima manfaat yang berbeda akibat disparitas antrean.

"Prinsipnya adalah keadilan nilai manfaat. Semua jamaah memiliki hak yang setara,” ujarnya di Majalengka, Senin (7/6/2026).

Selain reformasi distribusi kuota, pemerintah juga mengarahkan dana haji agar memberi dampak ekonomi yang lebih luas di dalam negeri.

Salah satu langkah konkret adalah memperluas keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok kebutuhan jamaah, khususnya sektor konsumsi.

Pemerintah mulai mendorong penggunaan produk lokal, termasuk bumbu dapur yang diproduksi UMKM, untuk memenuhi kebutuhan logistik jamaah di Arab Saudi.

Kebijakan ini diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor sekaligus membuka pasar baru bagi pelaku usaha dalam negeri.

Tidak hanya itu, sektor perikanan nasional juga diproyeksikan menjadi bagian penting dalam ekosistem haji. Komoditas seperti ikan patin dari Jawa Barat dipersiapkan untuk menjadi sumber lauk bagi jamaah Indonesia.

"Upaya ini dinilai mampu menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah, mulai dari produksi hingga distribusi," kata Irfan.

Selain itu, lanjut Irfan, transformasi penyelenggaraan haji juga menyasar aspek pelayanan, terutama bagi kelompok rentan. Pemerintah menetapkan pendekatan berbasis kebutuhan dengan mengusung konsep haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.

Kebijakan ini didasarkan pada profil jamaah haji Indonesia, di mana sekitar 70% di antaranya merupakan lansia berusia di atas 60 tahun.

"Fokus pelayanan tersebut mencakup penyesuaian fasilitas, pendampingan, serta skema layanan yang lebih adaptif terhadap kondisi fisik jamaah. Kami menilai pendekatan ini penting untuk meningkatkan kualitas ibadah sekaligus menjamin keselamatan jamaah selama menjalankan rangkaian haji," tuturnya.

Dari sisi operasional, kuota haji Indonesia pada 2026 ditetapkan sebesar 221.000 jamaah, sama dengan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 203.320 jamaah atau 92% merupakan kuota reguler, sementara 17.680 jamaah atau 8% berasal dari kuota khusus.

Pemberangkatan jamaah dijadwalkan dimulai pada 22 April 2026, dengan proses masuk asrama haji sehari sebelumnya, yakni 21 April 2026.

Keberangkatan akan dilakukan dalam dua gelombang, menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Adapun puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah, diperkirakan berlangsung pada 26 Mei 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj mengungkap bahwa antrean haji saat ini mencapai 5,6 juta jemaah, dengan masa tunggu rata 26,4 tahun.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Biro Humas Kemenhaj Hasan Afandi dalam gelaran pendidikan dan pelatihan atau diklat Petugas Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Selasa (20/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa antrean jemaah haji terus naik seiring banyaknya warga yang mendaftar. Pada 2026, lebih dari lima juta orang sudah mendaftar dan menunggu tibanya panggilan ke Tanah Suci.

"Waiting list [haji] Indonesia itu 5,6 juta, yaitu 5.691.000," ujar Hasan.

Dia menjelaskan bahwa di antara total antrean itu terdapat 677.000 lansia atau masyarakat lanjut usia. Mereka adalah calon jemaah yang saat ini berusia minimal 65 tahun.

Pemerintah menyiapkan kuota khusus bagi jemaah lansia setiap tahunnya sehingga mereka bisa berangkat lebih awal. Bagi lansia yang sudah mendaftar lama, keberangkatan diurutkan berdasarkan jemaah lansia yang usianya paling tua.

Namun demikian, lansia yang baru akan mendaftar haji tidak semerta-merta langsung masuk kuota khusus tersebut. Mereka harus menunggu minimal lima tahun setelah daftar, baru masuk antrean.

Pada 2026, kuota haji Indonesia mencapai 203.320 jemaah, di dalamnya terdapat kuota lansia 10.166. Meskipun begitu, terdapat lansia yang masuk dalam kuota reguler sebanyak 191.419, yakni mereka yang telah mengantre sehingga bisa berangkat melalui kuota reguler.

Hasan menjelaskan bahwa terdapat perubahan perhitungan kuota dalam kebijakan haji 2026. Pemerintah tetap memberikan kuota khusus untuk lansia, di tengah perubahan perhitungan bagi kuota reguler.

"Kebijakan haji tahun ini, kuota tidak lagi dihitung berdasarkan proporsi penduduk muslim, tetapi berdasarkan banyaknya waiting list suatu provinsi," ujar Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengimbau para jemaah haji untuk selalu memperhatikan kondisi fisik menjelang keberangkatan, jangan sampai kelelahan karena berbagai aktivitas, termasuk menggelar walimatus safar.

Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenhaj Liliek Marhaendro Susilo menjelaskan bahwa para jemaah haji memiliki tradisi menggelar walimatus safar haji, yakni menerima tamu maupun berkumpul dengan keluarga dan teman untuk mendoakan kepergian jemaah ke Tanah Suci.

Terdapat risiko kelelahan jika calon jemaah menggelar walimatus safar haji atau open house cukup lama. Liliek bercerita bahwa beberapa tahun lalu terdapat jemaah yang sakit saat tiba di Tanah Suci, rupanya karena kelelahan terus menerima tamu dalam sepekan jelang keberangkatan.

“Setidaknya lakukan [maksimal] seminggu sebelum jemaah berangkat. Setelahnya, bisa dipergunakan secara total untuk istirahat persiapan berangkat haji,” ujar Liliek pekan lalu, dalam gelaran Diklat Petugas Haji 1447 H/2026 M.

Halimatus safar haji menjadi tradisi karena perlu upaya ekstra dan waktu tunggu yang cukup lama hingga seseorang bisa berangkat haji. Saat ini saja, masa tunggu haji mencapai 26,4 tahun setelah diseragamkan (sebelumnya ada daerah dengan masa tunggu lebih dari 40 tahun).

Seseorang tidak hanya harus memiliki cukup uang untuk mendaftar dan melunasi haji, tetapi juga harus menunggu puluhan tahun dan tetap menjaga kesehatan saat jelang keberangkatan, sehingga laik untuk terbang ke Tanah Suci.

Maka, tidak heran jika keluarga, tetangga, teman, hingga kolega bersuka cita bersilaturahmi dan mendoakan jemaah yang hendak berangkat.

Liliek menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang jemaah melaksanakan walimatus safar haji. Namun, perhatikan waktu penyelenggaraannya dan jangan sampai malah mengganggu kesehatan.

Selain itu, Liliek juga mengimbau agar jemaah haji berolahraga ringan pada hari-hari menjelang keberangkatan, agar kebugaran tubuh tetap terjaga.

"Jemaah haji juga harus memastikan asupan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Jemaah harus selalu ingat bahwa ibadah haji membutuhkan kondisi fisik yang sangat baik, sehingga harus senantiasa menjaga kesehatan sebelum berangkat," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menerapkan formula baru dalam penghitungan alokasi kuota haji per provinsi untuk tahun keberangkatan 2026. Dengan adanya formula baru, maka masa tunggu calon jamaah haji di seluruh Indonesia menjadi seragam yakni sekitar 26,4 tahun.

Kepala Biro Humas Kemenhaj Hasan Afandi menyatakan rumus yang kini digunakan untuk menghitung kuota jamaah per provinsi adalah jumlah daftar tunggu di provinsi tersebut dibagi total daftar tunggu nasional, kemudian dikalikan dengan total kuota reguler nasional.

“Ketika dihitung menggunakan [rumus] seperti itu, maka masa tunggu [calon] jamaah haji di seluruh provinsi itu akan sama. Persis sama 26,4 tahun [atau jika dibulatkan] 27 tahun lah masa tunggunya,” ujar Hasan Afandi di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Penghitungan kuota provinsi saat ini, lanjut dia, sepenuhnya menggunakan pendekatan proporsi daftar tunggu (waiting list), bukan lagi semata-mata berdasarkan jumlah penduduk Muslim di provinsi tersebut.

Dia menuturkan kebijakan tersebut diterapkan untuk mewujudkan prinsip keadilan antar-wilayah dan mengatasi perbedaan signifikan terhadap masa tunggu antar-daerah yang selama ini terjadi.

Sebelumnya terdapat kesenjangan, kata dia, calon jamaah haji di satu daerah harus menunggu hingga 47 tahun, seperti yang pernah terjadi di Sulawesi Selatan. Sementara di daerah lain, seperti Kabupaten Maluku Barat Daya, hanya menunggu 11 tahun.

"Ketika pakai formula seperti itu timbul rasa keadilan, membuat antreannya menjadi konvergen ke tengah, jadi rata. Jadi tidak ada lagi yang masa tunggunya 47 tahun, tidak ada lagi yang masa tunggunya 11 tahun, semua orang rata menjadi 26 tahun se-Indonesia," jelasnya.

Meskipun demikian ia mengakui penerapan rumus baru tersebut mengubah peta alokasi kuota jamaah haji di berbagai daerah secara signifikan pada tahun depan dibandingkan kuota tahun ini.

Misalnya berdasarkan data Kemenhaj, kata dia, Jawa Timur mendapatkan penambahan kuota haji terbesar sebanyak 7.255 orang karena panjangnya antrean di wilayah tersebut yang mencapai 1,13 juta orang.

Sebaliknya, Jawa Barat mengalami pengurangan kuota terbanyak sekitar 9.083 orang dengan antrean sebanyak 787.071 orang, sementara kuota untuk calon haji asal Sumatera Utara berkurang 2.415 orang dengan daftar tunggu sebanyak 156.992 orang.

"[Formula baru] akhirnya berpengaruh terhadap siapa saja yang kemudian jadi berangkat pada tahun ini [2026]," kata Hasan.

Dia pun menegaskan perubahan formula penghitungan alokasi calon haji tersebut telah sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku.

Melalui kebijakan tersebut, pihaknya ingin memastikan di manapun calon jamaah mendaftar, baik di wilayah Jawa maupun di luar Jawa, mereka memiliki hak dan estimasi waktu keberangkatan yang sama.

“Itu [yang dinamakan] prinsip keadilan, yang kemudian secara regulasi dibuktikan ada dalam undang-undang,” ucapnya.