Bisnis.com, JAKARTA — Emiten BUMN Karya PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) resmi menandatangani kontrak pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu dengan nilai kontrak mencapai Rp501,99 miliar.

Penandatanganan kontrak dilakukan bersama Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, selaku pemilik pekerjaan.

PTPP menargetkan penyelesaian proyek dalam 240 hari kalender sejak diterbitkannya SPMK, disusul masa pemeliharaan 180 hari kalender.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyampaikan bahwa proyek ini menggunakan standar bangunan modern, aman, dan ramah lingkungan.

“PTPP menghadirkan pendekatan konstruksi terintegrasi mulai dari pondasi tiang pancang, struktur beton mutu tinggi, sistem MEP yang efisien, hingga fasilitas kawasan yang mendukung proses belajar,” ujar Joko dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu (13/12/2025).

Joko menuturkan bahwa pembangunan sekolah rakyat akan berlangsung di dua lokasi, yakni Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dan Desa Cucupan, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur.

Selain itu, kompleks pendidikan tersebut akan mencakup 18 gedung dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti lapangan olahraga, ruang terbuka, lapangan upacara, sistem drainase, dan furnitur pendidikan.

Fasilitas itu diharapkan menjadi pusat pembelajaran bagi generasi muda, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan formal.

Sementara itu, PTPP telah mengantongi kontrak baru sebesar Rp16,68 triliun hingga September 2025. Komposisi kontrak baru PTPP didominasi proyek BUMN sebesar 47%, swasta 29%, dan 24% berasal dari proyek pemerintah.

Dari sisi segmen, kontribusi terbesar kontrak baru berasal dari segmen gedung sebesar 20%, pertambangan berkontribusi 18%, power plant 16%, sementara pelabuhan serta jalan dan jembatan masing-masing mencapai 14%.

Beberapa proyek dengan nilai kontrak terbesar di antaranya Combined Cycle Power Plant (PLTGU) Batam-1 berkapasitas 120 MW dengan nilai mencapai Rp2,68 triliun dan proyek New Priok East Access Phase II senilai Rp2,33 triliun.

Emiten konstruksi BUMN ini juga menggenggam proyek Itacha 2 – Provision of Procurement and Construction for Haul Road dengan nilai Rp1,93 triliun, serta proyek Tol Kataraja Fase II yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp1,36 triliun.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mulai melakukan tender pembangunan infrastruktur batch 2. Pembangunan prasarana dan sarana perkantoran lembaga Legislatif dan Yudikatif resmi dimulai dengan ditandatanganinya dua kontrak pembangunan infrastruktur pendukung kawasan tersebut.

Penandatanganan kontrak dilaksanakan di Kantor Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pada Jumat (31/10/2025), dengan lingkup pekerjaan meliputi pembangunan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT), mekanikal elektrikal, jalur pedestrian dan pesepeda, jembatan pelengkung, box culvert, serta dinding penahan tanah.

Adapun pada Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, nilai kontrak mencapai Rp1,9 triliun, total panjang 6,418 kilometer dengan masa pelaksanaan pembangunan Oktober 2025 hingga Desember 2027. Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A memiliki nilai kontrak sebesar Rp1,1 triliun, total panjang 5,399 kilometer dikerjakan mulai Oktober 2025 hingga November 2027.

Sementara itu, untuk dukungan manajemen pembangunan turut ditandatangani kontrak Manajemen Konstruksi Induk senilai Rp8,5 miliar yang mencakup perencanaan dan harmonisasi desain pembangunan, keterpaduan pelaksanaan, serta pengelolaan indikator kinerja untuk memastikan proyek berjalan efektif, efisien, terintegrasi dan sesuai prinsip keberlanjutan.

Pembangunan IKN Tahap 2 dibagi menjadi 3 batch, batch 1 (Single years contract 2025), batch 2 (Multi years contract 2025-2027), dan batch 3 (Multi years contract 2026-2028).

Batch 1 pekerjaan yang saat ini sedang berlangsung dan akan selesai pada akhir Desember 2025, sedangkan 3 paket pekerjaan yang telah terkontrak tersebut merupakan bagian dari batch 2, dan saat ini pada batch 2 sebanyak 13 paket pekerjaan konstruksi dalam proses tender meliputi pembangunan perkantoran lembaga Legislatif, Yudikatif, dan ekosistem pendukungnya seperti infrastruktur sumber daya air dan jaringan perpipaan air minum.

Selain itu, sebanyak 12 paket pekerjaan manajemen konstruksi/supervisi juga dalam tahap tender sehingga diharapkan pada akhir November 2025 seluruh pekerjaan tersebut dapat dimulai.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan pentingnya menjaga standar tinggi dalam pelaksanaan pembangunan.

"Ada tiga hal yang saya tegaskan untuk diperhatikan yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Saya tinggal di sini, saya bisa supervisi setiap saat," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (5/11/2025).

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif memperkuat peran IKN sebagai pusat pemerintahan nasional sekaligus mendorong minat investasi dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Dengan ditandatanganinya tiga paket ini, pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN resmi bergulir. Langkah ini memperkuat komitmen Otorita IKN dalam mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten konstruksi PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) ditunjuk sebagai kontraktor utama internasional pembangunan sistem transportasi massal di Filipina dengan nilai kontrak Rp3,16 triliun.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo mengatakan perseroan dipercaya sebagai kontraktor utama proyek pembangunan sistem transportasi massal modern Malolos–Clark Railway Contract Package S-01 (CP S01) di Filipina.

Proyek senilai10,7 miliar peso Filipina (US$6,8 juta) atau setara dengan Rp3,16 triliun ini merupakan bagian dari North–South Commuter Railway (NSCR), yaitu jalur kereta sepanjang 147 kilometer yang menjadi tulang punggung mobilitas nasional Filipina.

Proyek NSCR ini didanai oleh Asian Development Bank (ADB) bersama Japan International Cooperation Agency (JICA).

“Kepercayaan ini menunjukkan bahwa PTPP tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi juga dipercaya oleh pemilik proyek luar negeri. Kami membawa standar rekayasa, manajemen risiko, dan konstruksi hijau khas Indonesia ke level global,” kata Joko lewat siaran resmi, Kamis (30/10/2025).

Adapun, PTPP akan mengerjakan pembangunan struktur rel layang sepanjang 1,2 kilometer dan satu stasiun empat lantai di kawasan Blumentritt, Metro Manila.

Joko menyebut lewat proyek ini perseroan akan membawa reputasi Indonesia ke level internasional sembari memperkuat portofolio, meningkatkan kepercayaan investor, serta membuka peluang ekspansi proyek luar negeri di masa mendatang.

Di dalam proyek ini PTPP bakal menerapkan pendekatan smart engineering dan digital construction menggunakan Monoline Design (efisiensi fondasi untuk meminimalkan pembebasan lahan), Giant Plumb Bob (teknologi presisi tinggi untuk ketegakan bore pile), dan ACC Document Routing (Autodesk Construction Cloud).

PTPP juga menerapkan prinsip green infrastructure yang diproyeksikan mampu menurunkan emisi karbon hingga 60.000 ton per tahun, sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (sustainability commitment) di kawasan Asia Tenggara.

“Ini bukan sekadar proyek rel, tapi momentum kebangkitan konstruksi Indonesia di kancah global. PTPP siap memperluas jejak, meningkatkan nilai perusahaan, dan memperkuat kepercayaan investor,” tutup Joko

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.