Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan peletakan batu pertama (groundbreaking) 13 proyek hilirisasi nasional tahap kedua yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Belasan proyek senilai total Rp116 triliun itu mencakup sektor energi, mineral, hingga perkebunan.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini Rabu 29 April 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan sangat bangga meluncurkan groundbreaking hilirisasi tahap kedua mencakup 13 proyek hilirisasi," ujar Prabowo di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4).

Proyek hilirisasi fase kedua ini mencakup sektor energi, logam dan mineral, material konstruksi, serta agroindustri. Adapun kelanjutan proyek bertujuan menurunkan ketergantungan impor, memperkuat rantai pasok industri nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya domestik, serta mendorong terciptanya peluang kerja dan aktivitas ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

"Bangsa yang mau merdeka, bangsa yang ingin tetap merdeka adalah bangsa yang mampu dan berani menguasai sumber daya bangsa itu. Hilirisasi adalah satu-satunya jalan agar kita bisa lebih makmur," kata Prabowo.

Peluncuran tersebut menjadi kelanjutan dari fase pertama proyek hilirisasi yang sebelumnya telah dimulai pada 6 Februari 2026 di 11 titik proyek.

Berikut adalah daftar lengkap proyek hilirisasifase kedua dengan nilai mencapai Rp116 triliun:

Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline

BUMN Holding: PT Pertamina (Persero)Lokasi: Dumai (Riau), Cilacap (Jawa Tengah)

- Pengembangan kapasitas kilang gasoline pada fasilitas eksisting RU II Dumai dan RU IV Cilacap dengan total kapasitas 62 ribu barel per hari yang ditargetkan onstream pada kuartal IV 2030.

[Gambas:Youtube]

- Proyek ini mensubstitusi impor bensin hingga 2 juta KL per tahun atau 9,47 persen gap penawaran-permintaan nasional, mendukung pemenuhan Pertamax Series dari produksi domestik, serta menurunkan impor produk sampingan termasuk propylene dan LPG.

- Proyek ini berkontribusi pada penguatan ketahanan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas harga energi, yang pada akhirnya mendukung daya beli dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pembangunan Tangki Operasional BBM

BUMN Holding: PT Pertamina (Persero)Lokasi: Palaran (Kalimantan Timur), Biak (Papua), Maumere (Nusa Tenggara Timur)

- Pengembangan tiga Terminal BBM di Palaran (37 ribu KL), Biak (46 ribu KL), dan Maumere (70 ribu KL) dengan total tambahan kapasitas 153 ribu KL, meningkatkan kapasitas penyimpanan nasional sebesar 3,1 persen.

- Dijalankan oleh Pertamina Patra Niaga dan ditargetkan onstream bertahap pada 2027 (Maumere) dan 2028 (Palaran, Biak).

- Proyek ini memperkuat keandalan distribusi energi, khususnya di wilayah Indonesia Timur, sehingga mendorong pemerataan pembangunan dan memperkecil kesenjangan harga antarwilayah.

Fasilitas Pengolahan Batu Bara menjadi DME

BUMN Holding: PT Pertamina (Persero), PT Mineral Industri Indonesia (Persero)Lokasi: Tanjung Enim (Sumatera Selatan)

- Pengembangan fasilitas produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim, dengan PTBA sebagai operator dan Pertamina Patra Niaga sebagai offtaker.

- Proyek ini mensubstitusi impor LPG yang saat ini memenuhi 80 persen kebutuhan nasional.

- Selain memberikan efisiensi devisa, proyek ini memperkuat ketahanan energi domestik serta menciptakan peluang kerja baru dalam pengembangan industri hilir berbasis energi.

Pengembangan Fasilitas Manufaktur Baja Nirkarat dari Nikel

BUMN Holding dan mitra: PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan mitra strategis.Lokasi: Indonesia Morowali Industrial Park (Sulawesi Tengah)

- Pengembangan fasilitas produksi stainless steel slab berkapasitas 1,2 juta ton per tahun berbasis nikel lokal melalui proses peleburan dan pemurnian modern.

- Inisiatif ini meningkatkan nilai tambah mineral dalam negeri sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja industri serta pertumbuhan ekonomi kawasan industri secara berkelanjutan.

Pengembangan Fasilitas Produksi Slab Baja Karbon dari Bijih Besi Lokal

BUMN Holding dan mitra: PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan mitra strategis.Lokasi: Cilegon (Banten)

- Pengembangan fasilitas produksi steel slab berkapasitas 1,5 juta ton per tahun melalui peningkatan proses produksi dan modernisasi fasilitas existing untuk mencapai efisiensi operasional.

- Sebagai bagian dari industri dasar, proyek ini memperkuat fondasi industrialisasi nasional serta mendukung efisiensi pembangunan infrastruktur dan peningkatan daya saing industri domestik.

Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton

BUMN Holding: PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Jasa Marga (Persero) Tbk.Lokasi: Karawang (Jawa Barat)

- Pengembangan Aspal Buton diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan dari 5 ribu ton pada 2025 menjadi 300 ribu ton pada 2030.

- Proyek ini mendorong optimalisasi sumber daya lokal sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi daerah penghasil serta membuka peluang kerja di sektor konstruksi dan material.

Hilirisasi Tembaga dan Emas

BUMN Holding: PT Mineral Industri Indonesia (Persero), PT Len Industri (Persero)Lokasi: Gresik (Jawa Timur)

- Pengembangan fasilitas Brass Mill, Brass Cup, serta manufaktur logam mulia berbasis anode slime.

- Proyek ini memperkuat industri strategis nasional serta membuka peluang kerja bernilai tambah tinggi di sektor manufaktur logam.

Pengolahan Sawit menjadi Oleofood dan Biodiesel

BUMN Holding: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)Lokasi: Sei Mangkei (Sumatera Utara)

- Pengembangan klaster hilirisasi sawit melalui fasilitas oleofood dan biodiesel.

- Proyek ini meningkatkan nilai tambah komoditas sawit sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan petani serta penguatan ketahanan energi nasional. Fasilitas Pengolahan Pala menjadi Oleoresin. 

Lokasi: Maluku Tengah (Maluku)

- Pengembangan fasilitas pengolahan pala menjadi oleoresin.

- Proyek ini memperkuat ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan serta meningkatkan pendapatan petani melalui produk bernilai tambah lebih tinggi.

Fasilitas Terpadu Kelapa

BUMN Holding: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)Lokasi: Maluku Tengah (Maluku)

- Pengembangan fasilitas pengolahan kelapa terintegrasi menghasilkan MCT, coconut flour, dan activated carbon.

- Proyek ini mendorong diversifikasi produk berbasis kelapa sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan memperluas akses ke pasar ekspor bernilai tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) membukukan nilai kontrak baru senilai Rp4,72 triliun hingga akhir kuartal I/2026.

Corporate Secretary ADHI Rozi Sparta menjelaskan perseroan mampu menjaga kinerja positif di tengah tantangan industri sekaligus memperkuat daya saing dalam menangkap peluang proyek-proyek strategis di tengah dinamika sektor konstruksi nasional.

"Adhi Karya berkomitmen untuk terus memperkuat fundamental bisnis melalui peningkatan kualitas operasional, efisiensi, serta tata kelola perusahaan yang baik. Dengan strategi tersebut, Perseroan optimistis dapat menjaga pertumbuhan berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional," kata Rozi lewat keterbukaan informasi, dikutip Selasa (21/4/2026).

Adapun, perolehan nilai kontrak baru ADHI senilai Rp4,72 triliun per 31 Maret 2026. Realisasi itu tumbuh 131,5% YoY dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan sumber pendanaannya, perolehan kontrak baru ADHI didominasi oleh proyek pemerintah sebesar 76%, selanjutnya proyek BUMN sebesar 22%, dan proyek swasta sebesar 2%.

Sedangkan berdasarkan lini bisnis, kontribusi terbesar berasal dari sektor Engineering and Construction sebesar 95%, disusul kontribusi dari lini bisnis Properti, Manufaktur, serta Investasi & Konsesi.

Sementara itu, dari total kontrak baru yang diperoleh sebesar Rp4 triliun berasal dari proyek non-joint operation (non-JO), sedangkan Rp183 miliar berasal dari proyek joint operation (JO).

Dengan perolehan kontrak baru pada kuartal I/2026 ini menunjukkan kemampuan ADHI dalam menjaga keseimbangan portofolio proyek sekaligus memperluas kolaborasi strategis melalui skema kerja sama.

Adapun, sejumlah proyek strategis yang diraih ADHI hingga Maret 2026 a.l. Penanganan Tanggap Darurat di Aceh dan Sumatera Utara, CWC-4I Cimanuk River and Dyke Improvement in Indramayu (Package 2), Pembangunan/Renovasi RSUD Kabupaten Muna Barat, Tol Sigli - Seulimeum Seksi 1 Padang Tiji, dan Pembangunan On/Off Ramp Pattimura pada Jalan Tol Semarang-Solo.

"Raihan proyek-proyek tersebut semakin memperkuat posisi Adhi Karya sebagai perusahaan konstruksi nasional yang memiliki kompetensi pada berbagai sektor pembangunan," pungkas Rozi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi pelat merah, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) mengawali tahun dengan mencatatkan pertumbuhan kontrak baru sebesar 32,96% secara tahunan menjadi Rp3,87 triliun per Februari 2026

Berdasarkan struktur pemberi kerja, proyek dengan sumber dana dari pemerintah mendominasi perolehan kontrak baru PTPP dengan porsi 73%. Sisanya disumbang proyek BUMN sebesar 18% dan sektor swasta sebesar 9%.

Jika ditinjau dari lini bisnis, sektor gedung menjadi kontributor utama dengan porsi 33%, disusul oleh proyek jalan dan jembatan sebesar 30%. Sektor smelter dan pertambangan turut memberikan sumbangsih signifikan sebesar 18%.

Beberapa proyek strategis yang berhasil diamankan perseroan pada dua bulan pertama tahun ini antara lain Proyek RSU Adhyaksa Jakarta senilai Rp266,5 miliar, Penanganan Bencana Sibolga–Barus senilai Rp263,7 miliar, serta Proyek Jetty dan Prasarana Pantai Lamongan sebesar Rp234 miliar.

Selain itu, PTPP juga meraih kontrak Proyek Penanganan Bencana Bireuen–Takengon senilai Rp148,3 miliar dan RS PHTC Tulang Bawang Rp112,7 miliar.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo menyampaikan bahwa perolehan kontrak baru ini menjadi bukti kemampuan perseroan dalam menjaga kinerja operasional di tengah dinamika industri konstruksi nasional.

“Perolehan kontrak baru hingga Februari 2026 ini menjadi bukti bahwa PTPP mampu menjaga kinerja optimal di tengah tantangan industri,” ujar Joko dalam keterangan resminya, Selasa (7/4/2026).

PTPP optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan pada 2026. Strategi perseroan saat ini fokus pada penguatan portofolio di berbagai sektor unggulan, serta mendukung program pemerintah dalam pemerataan infrastruktur.

Joko menambahkan bahwa selain mengejar target nilai, perseroan berkomitmen menjaga kualitas pelaksanaan proyek agar tepat waktu dan mengedepankan aspek keselamatan kerja atau zero accident.

“Dengan strategi yang adaptif, kami optimistis dapat terus menjaga tren pertumbuhan positif serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2026,” pungkasnya.

---------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) meraih nilai kontrak baru sebesar Rp2,76 triliun hingga akhir Januari 2026. Capaian ini melonjak 120,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/YoY).

Perolehan kontrak baru emiten konstruksi pelat merah ini didominasi proyek dengan sumber dana dari pemerintah yang mencapai 73,31%. Posisi selanjutnya diisi oleh proyek dari BUMN sebesar 25,20% dan sektor swasta sebesar 1,49%.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo menyampaikan bahwa pertumbuhan tajam di awal tahun ini menjadi fondasi optimisme perseroan dalam menyongsong kinerja sepanjang 2026.

“Pertumbuhan perolehan kontrak baru pada awal tahun ini menunjukkan momentum yang baik bagi PTPP untuk menjaga kinerja secara berkelanjutan,” ujar Joko dalam keterangan resmi, Jumat (27/2/2026).

Berdasarkan lini bisnis, kontribusi terbesar berasal dari sektor gedung sebesar 43,28%, diikuti oleh jalan dan jembatan sebesar 26,64%. Selain itu, sektor smelter dan pertambangan menyumbang 25,20%, pengolahan air dan limbah 4,18%, infrastruktur air 0,54%, serta fasilitas minyak dan gas sebesar 0,16%.

Beberapa proyek yang diamankan PTPP pada awal tahun ini antara lain Proyek Gedung Kantor Pidum & Datum Kejaksaan Agung RI senilai Rp820,7 miliar dan Proyek Pembangunan BRT Metropolitan Membidang Medan Rp538,5 miliar.

Selain itu, ada pula raihan Proyek Penambangan Bauksit Mempawah senilai Rp478,6 miliar serta Proyek Penanganan Bencana Aceh senilai Rp341,7 miliar.

Joko menyatakan bahwa PTPP akan memastikan setiap proyek dijalankan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan manajemen risiko yang prudent.

Melalui strategi selektivitas proyek, perseroan optimistis dapat memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan sepanjang tahun ini.

Dari lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), saham PTPP saat ini berada di level Rp352 per saham. Banderol tersebut mencerminkan penurunan sebesar 14,98% sejak awal tahun, tetapi menguat 1,73% dalam kurun satu bulan terakhir.

_________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi BUMN, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) membidik perolehan kontrak baru sebesar Rp23,6 triliun dengan proyeksi pendapatan mencapai Rp16 triliun untuk tahun buku 2026.

PTPP diketahui telah mengantongi kontrak baru sebesar Rp16,68 triliun hingga September 2025. Komposisi kontrak baru PTPP didominasi proyek BUMN sebesar 47%, swasta 29%, dan 24% berasal dari proyek pemerintah.

“Kontrak tahun depan kami proyeksikan sekitar Rp 23,5 triliun,” ujar Direktur Utama PTPP Novel Arsyad dalam konferensi pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Seiring hal tersebut, manajemen menetapkan target pendapatan sebesar Rp16 triliun pada 2026 dengan proyeksi laba bersih masih dievaluasi perseroan.

Hingga kuartal III/2025, emiten BUMN Karya ini mencatatkan pendapatan sebesar Rp10,73 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan 23,33% dari periode sama tahun sebelumnya yakni Rp14 triliun.

Terkait kinerja tahun berjalan, Novel memproyeksikan perseroan mampu mengamankan sekitar 92% dari total target nilai kontrak baru (NKB) hingga akhir Desember 2025. Menurutnya, masih terdapat sejumlah tender besar yang saat ini dalam tahap evaluasi dan menunggu pengumuman pemenang.

Namun, Novel menyampaikan bahwa portofolio proyek luar negeri perseroan sampai dengan saat ini masih berjalan sesuai jadwal. Diketahui, PTPP ditunjuk sebagai kontraktor utama untuk proyek Malolos–Clark Railway Contract Package S-01 (CP S01) di Filipina dengan nilai mencapai Rp3,16 triliun.

“Untuk proyek luar negeri yang masih berjalan terkait dengan jalan kereta api di Filipina. Saat ini masih berjalan karena kontraknya juga cukup lama, kalau tidak salah sampai lima tahun,” pungkas Novel.

PTPP juga baru saja menandatangani kontrak pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu dengan nilai kontrak mencapai Rp501,99 miliar. Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan bersama Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, selaku pemilik pekerjaan.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo menyampaikan bahwa proyek ini menggunakan standar bangunan modern, aman, dan ramah lingkungan.

“PTPP menghadirkan pendekatan konstruksi terintegrasi mulai dari pondasi tiang pancang, struktur beton mutu tinggi, sistem MEP yang efisien, hingga fasilitas kawasan yang mendukung proses belajar,” ujar Joko.

Perseroan menargetkan penyelesaian proyek dalam 240 hari kalender sejak diterbitkannya SPMK, disusul masa pemeliharaan 180 hari kalender.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten BUMN Karya PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) resmi menandatangani kontrak pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu dengan nilai kontrak mencapai Rp501,99 miliar.

Penandatanganan kontrak dilakukan bersama Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, selaku pemilik pekerjaan.

PTPP menargetkan penyelesaian proyek dalam 240 hari kalender sejak diterbitkannya SPMK, disusul masa pemeliharaan 180 hari kalender.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyampaikan bahwa proyek ini menggunakan standar bangunan modern, aman, dan ramah lingkungan.

“PTPP menghadirkan pendekatan konstruksi terintegrasi mulai dari pondasi tiang pancang, struktur beton mutu tinggi, sistem MEP yang efisien, hingga fasilitas kawasan yang mendukung proses belajar,” ujar Joko dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu (13/12/2025).

Joko menuturkan bahwa pembangunan sekolah rakyat akan berlangsung di dua lokasi, yakni Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dan Desa Cucupan, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur.

Selain itu, kompleks pendidikan tersebut akan mencakup 18 gedung dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti lapangan olahraga, ruang terbuka, lapangan upacara, sistem drainase, dan furnitur pendidikan.

Fasilitas itu diharapkan menjadi pusat pembelajaran bagi generasi muda, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan formal.

Sementara itu, PTPP telah mengantongi kontrak baru sebesar Rp16,68 triliun hingga September 2025. Komposisi kontrak baru PTPP didominasi proyek BUMN sebesar 47%, swasta 29%, dan 24% berasal dari proyek pemerintah.

Dari sisi segmen, kontribusi terbesar kontrak baru berasal dari segmen gedung sebesar 20%, pertambangan berkontribusi 18%, power plant 16%, sementara pelabuhan serta jalan dan jembatan masing-masing mencapai 14%.

Beberapa proyek dengan nilai kontrak terbesar di antaranya Combined Cycle Power Plant (PLTGU) Batam-1 berkapasitas 120 MW dengan nilai mencapai Rp2,68 triliun dan proyek New Priok East Access Phase II senilai Rp2,33 triliun.

Emiten konstruksi BUMN ini juga menggenggam proyek Itacha 2 – Provision of Procurement and Construction for Haul Road dengan nilai Rp1,93 triliun, serta proyek Tol Kataraja Fase II yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp1,36 triliun.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Humbang Hasundutan, CNBC Indonesia — Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) memiliki mandat penting untuk mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan di Indonesia yang berkelanjutan.

Hal ini terlihat dari sejumlah proyek pembiayaan publik yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup khalayak ramai, seperti yang telah dilakukan perseroan di Humbang Hasundutan (Humbahas).

PT SMI telah melakukan Pembiayaan Investasi (project financing) untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Sion.

Terletak di Desa Sionom Hudon Selatan, Kecamatan Parlilitan, PLTM Sion memanfaatkan aliran Sungai Aek Simonggo untuk membangkitkan listrik sebesar 10 MW.

PT SMI sendiri memberikan pinjaman kepada PT Citra Multi Energi (CME) senilai US$ 21,2 juta atau setara Rp 350 miliar (asumsi kurs Rp 16.500/US$). Pembiayaan dari PT SMI tersebut setara dua pertiga total nilai proyek yang mencapai US$ 30,8 juta atau setara Rp 508 miliar berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Berkolaborasi dengan perusahaan rekayasa asal Jepang (Toyo), CME memanfaatkan aliran alami sungai tanpa membuat bendungan atau reservoir untuk membangkitkan listrik. Adapun PLTM Sion memiliki daerah tangkapan air seluas 279 km2 dan curah hujan tahunan sebesar 3.200 mm.

Menggunakan pembatas yang dibangun melintasi sungai (weir), air yang sudah dibendung dan dikondisikan untuk menangkap sedimen pasir tersebut lalu dijatuhkan dalam ketinggian 81 meter untuk menggerak dua turbin dengan kapasitas masing-masing 5 MW.

Nyalakan Listrik 15.800 Rumah

Sejatinya seluruh listrik yang dibangkitkan oleh PLTM Sion akan dialirkan 43 kilometer dan masuk ke dalam Grid milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui Gardu Induk Dolok Sanggul, yang kemudian ditransmisikan di wilayah Sumatera Utara.

Meski di atas kertas listrik yang dibangkitkan oleh PLTM Sion tidak secara spesifik dialirkan ke kawasan sekitar, tapi diestimasi listrik yang dibangkitkan oleh PLTM Sion mampu menghidupi 15.800 rumah tangga.

"Berdasarkan perhitungan (PT SMI), (PLTM Sion) cukup untuk menyediakan listrik perumahan sebesar 15.800 rumah," ungkap Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah di Humbang Hasundutan, Selasa (11/10).

PLTM Sion sendiri telah beroperasi sejak 2020 atau sudah lima tahun mengalirkan listrik dari energi bersih ke rumah-rumah warga di Sumatera Utara.

"Pada tahun 2024, PLTM Sion telah menghasilkan sekitar 81 GWh energi bersih yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial, serta turut berkontribusi pada pengurangan jejak karbon," ujar Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti.

Meski demikian, operasional PLTM Sion sendiri bukan tanpa tantangan. Energi bersih yang dibangkitkan PLTM Sion nyatanya ikut dipengaruhi oleh kondisi iklim.

Salah satu pekerja PLTM mengungkapkan dalam kondisi bulan kering (kemarau) yang biasanya terjadi di bulan Juni dan Juli debit air yang di wier tidak mampu untuk memutar dua turbin secara maksimal, sehingga kadang hanya satu turbin yang beroperasi.

Demikian pula apabila curah hujan yang terlalu tinggi juga membuat wier tidak bisa menampung air karena ketinggian melebihi level aman, meskipun hal ini sangat jarang terjadi.

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) perlu segera mendapatkan tambahan kontrak baru untuk menggenjot kembali performa bisnis.

Pasalnya, kinerja keuangan WIKA terus tertekan akibat penurunan kontrak baru dan terbatasnya proyek infrastruktur nasional. Hingga September 2025, WIKA hanya mampu mengantongi kontrak baru sebesar Rp6,19 triliun per September 2025, lebih rendah 60,25% dibandingkan dengan periode yang sama yakni sebesar Rp15,58 triliun.

“Mau tidak mau WIKA harus mencari sumber-sumber pendapatan baru yang bisa memberikan keuntungan. Terutama dari proyek-proyek baru, baik dari BUMN maupun pemerintah,” ujar Tauhid, dikutip Selasa (28/10/2025).

Dampak dari penurunan kontrak baru sendiri telah tecermin pada kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan terakhir, hingga Juni 2025, penjualan tercatat Rp5,86 triliun, turun 22,25% dibanding Rp7,53 triliun pada Juni 2024.

Pada saat bersamaan, WIKA harus tetap membayar pokok serta bunga atas pinjaman berbunga, baik kepada bank, maupun obligasi dan sukuk yang tinggi pada 2025 hingga tahun-tahun berikutnya. Oleh sebab itu, Tauhid menilai perolehan kontrak baru penting untuk menjaga arus kas dan memulihkan kinerja keuangan jangka pendek.

Tauhid memahami penurunan tersebut terjadi karena berkurangnya investasi di sektor infrastruktur, baik dari pemerintah maupun swasta. Kondisi tersebut utamanya terjadi akibat imbas dari industri konstruksi yang tengah lesu karena pemotongan anggaran infrastruktur pemerintah pada 2025.

“Memang sekarang investasi di infrastruktur nasional sedang rendah. Pemerintah juga terbatas anggarannya, dan swasta biasanya mengikuti arah belanja pemerintah,” jelasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk mempercepat pembangunan elektrifikasi jalur kereta api (KA) Padalarang-Cicalengka dan juga mereaktivasi beberapa jalur KA di Jawa Barat yang kini telah nonaktif, terutama di wilayah Bandung Raya.

Hal ini diungkapnya saat melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi pada Jumat (3/10/2025) lalu.

"Pemprov Jabar memiliki komitmen mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya mereaktivasi kereta api," kata Dedi Mulyadi dalam keterangannya di Bandung, Jumat (10/10/2025).

Adapun salah satu jalur KA yang akan direaktivasi kembali yakni Cipatat-Padalarang. Saat ini KA lokal yakni KA Siliwangi dari Stasiun Sukabumi hanya sampai Stasiun Cipatat, karena jalur antara Cipatat-Padalarang masih terkendala dari gradien yang terjal dan daerah rawan longsor.

"Yang sudah disepakati tadi oleh Kemenhub dan PT KAI jalur dari Padalarang ke Cicalengka, kemudian ada jalur yang akan segera direaktivasi, termasuk jalur di Cianjur, Sukabumi, Bogor sampai Jakarta," tambah Dedy Mulyadi.

Foto: Pekerja menyelesaikan pembangunan double track Kereta Api (KA) Bogor - Sukabumi di Kawasan Bondongan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/10/2020). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) Pekerja menyelesaikan pembangunan double track Kereta Api (KA) Bogor - Sukabumi di Kawasan Bondongan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/10/2020). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Sementara Menhub Dudy mengatakan elektrifikasi jalur KA Padalarang-Cicalengka nantinya pembangunan akan didukung oleh BUMN.

"Untuk jalur Padalarang-Cicalengka adalah upaya kami melakukan elektrifikasi dengan dukungan BUMN. Untuk jalur lain, hal yang sama juga sedang diupayakan," kata Dudy.

Proyek elektrifikasi sepanjang 42 Km itu ditargetkan rampung pada 2027. Saat ini jalur tersebut masih aktif beroperasi dan dilayani Kereta Api Commuter Bandung Raya.

"Harapannya nanti masyarakat Jabar, khususnya di Bandung, yang semula jarak tempuh 40 Km ditempuh 2 jam, bisa hanya 1 jam," bebernya.

Elektrifikasi jalur KA Padalarang-Cicalengk saat ini tengah di nanti oleh masyarakat Bandung Raya, terutama bagi para penglaju KA Commuter Line Bandung Raya. Apalagi, kehadiran KRL di jalur Padalarang-Cicalengka dapat memangkas waktu karena nantinya tidak akan lagi memakai rangkaian yang ditarik lokomotif.