Kontribusi BUMN itu terhadap pendapatan negara, di luar dari laba plus pajak, itu kurang lebih hampir sekitar Rp600 triliun–Rp700 triliun setiap tahun

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria menegaskan bahwa badan usaha milik negara (BUMN) tetap menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional dengan kontribusi terhadap negara yang mencapai Rp600 triliun–Rp700 triliun setiap tahun.

“Kontribusi BUMN itu terhadap pendapatan negara, di luar dari laba plus pajak, itu kurang lebih hampir sekitar Rp600 triliun–Rp700 triliun setiap tahun. Jadi BUMN kita itu besar,” ujar Dony dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dony yang juga merupakan Chief Operating Officer (COO) Danantara menyampaikan anggapan bahwa BUMN secara keseluruhan merugi merupakan narasi yang tidak sesuai dengan fakta. Ia menyebutkan bahwa secara konsolidasi, BUMN justru membukukan laba yang sangat besar.

“BUMN itu untung. Tahun 2025 itu (untung) Rp335 triliun. Jadi itu bohong kalau bilang BUMN itu secara konsolidasi rugi. Itu bohong. Yang rugi itu hanya Rp20 triliun,” ujar Dony.

Laba tersebut bahkan berpotensi meningkat apabila proses penyehatan dan efisiensi perusahaan-perusahaan negara terus berjalan.

“Kalau yang rugi ini kita tutup, berarti untung kita menjadi Rp355 triliun. Jadi bisa disampaikan ke masyarakat, kita enggak rugi. Sudah pasti. Tapi untungnya belum maksimal,” katanya.

Dony menambahkan Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar Danantara dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas dan nilai ekonomi BUMN sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional.

“Makanya Presiden (Prabowo) berharap dengan adanya Danantara ini jauh menjadi lebih besar lagi,” ujarnya.

Untuk mencapai target kontribusi yang lebih tinggi, termasuk menuju angka Rp800 triliun per tahun, Dony mengakui tantangan yang dihadapi tidak ringan. Namun, ia optimistis target tersebut dapat dicapai melalui transformasi menyeluruh di lingkungan BUMN.

Dony memaparkan sejumlah langkah strategis yang tengah dijalankan, mulai dari konsolidasi perusahaan, penyederhanaan jumlah entitas usaha, hingga pembangunan peta jalan baru yang lebih terarah.

“Kita mengurangi dulu jumlah perusahaan kita. Kita melakukan konsolidasi dalam perusahaan kita. Kita membangun roadmap yang baru. Kita membangun competitive advantage daripada perusahaan kita,” ucap dia.

Selain memperkuat struktur bisnis, Danantara juga menaruh perhatian besar pada pengembangan sumber daya manusia (SDM). Menurut Dony, peningkatan kualitas talenta menjadi faktor kunci agar BUMN mampu bersaing di tingkat global.

“Kita mengembangkan human capital-nya. Termasuk juga kita sekarang menstandardisasi kualifikasi daripada orang yang menjadi Direktur BUMN,” kata Dony.

Lebih lanjut, Dony menyebut transformasi BUMN saat ini merupakan upaya paling fundamental yang pernah dilakukan pemerintah untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, serta memperbesar kontribusi perusahaan negara terhadap pembangunan nasional.

“Saya sangat optimistis bahwa kita bisa melakukan ini. Dan dengan keyakinan penuh, kita akan membuat BUMN-BUMN kita menjadi lebih baik lagi. Tidak ada pilihan,” ujarnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perusahaan BUMN dinilai menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2026. Ekspansi belanja negara dan aktivitas korporasi pelat merah ikut menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF Rizal Taufikurrahman mengatakan, kontribusi BUMN terlihat melalui belanja infrastruktur, sektor energi, perbankan, serta berbagai proyek strategis pemerintah yang terus berjalan.

“Pertumbuhan 5,61 persen tidak bisa dilepaskan dari peran ekspansi belanja negara dan aktivitas korporasi besar, termasuk BUMN yang selama ini menjadi motor utama berbagai proyek pemerintah,” ujar Rizal di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Rizal mengatakan, dalam kondisi global yang masih penuh tekanan, BUMN berfungsi sebagai shock absorber untuk menjaga investasi, likuiditas, serta stabilitas ekonomi domestik. Namun, ia mengingatkan pertumbuhan yang terlalu bergantung pada BUMN dan belanja pemerintah juga memiliki risiko terhadap kesehatan fiskal dan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Ia menyebut sejumlah BUMN masih menghadapi tekanan leverage, beban penugasan, serta penurunan efisiensi akibat terlalu sering digunakan sebagai instrumen kebijakan ekonomi.

“Kalau tidak hati-hati, BUMN justru bisa mengalami crowding out terhadap sektor swasta dan menciptakan pertumbuhan semu atau kurang sehat karena terlalu ditopang ekspansi fiskal dan utang,” lanjut dia.

Rizal mengatakan, kontribusi BUMN seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya proyek atau investasi, tetapi juga dari efek berganda terhadap industri domestik, penciptaan lapangan kerja produktif, hilirisasi industri, serta penguatan rantai pasok nasional.

Menurut Rizal, BUMN perlu berperan sebagai katalis industrialisasi dan peningkatan produktivitas ekonomi, bukan hanya sebagai pelaksana proyek pemerintah.

“Tata kelola, efisiensi, disiplin bisnis, dan kemitraan dengan sektor swasta juga harus diperkuat agar kontribusi BUMN benar-benar menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan,” kata Rizal.