REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perusahaan BUMN dinilai menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2026. Ekspansi belanja negara dan aktivitas korporasi pelat merah ikut menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF Rizal Taufikurrahman mengatakan, kontribusi BUMN terlihat melalui belanja infrastruktur, sektor energi, perbankan, serta berbagai proyek strategis pemerintah yang terus berjalan.

“Pertumbuhan 5,61 persen tidak bisa dilepaskan dari peran ekspansi belanja negara dan aktivitas korporasi besar, termasuk BUMN yang selama ini menjadi motor utama berbagai proyek pemerintah,” ujar Rizal di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Rizal mengatakan, dalam kondisi global yang masih penuh tekanan, BUMN berfungsi sebagai shock absorber untuk menjaga investasi, likuiditas, serta stabilitas ekonomi domestik. Namun, ia mengingatkan pertumbuhan yang terlalu bergantung pada BUMN dan belanja pemerintah juga memiliki risiko terhadap kesehatan fiskal dan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Ia menyebut sejumlah BUMN masih menghadapi tekanan leverage, beban penugasan, serta penurunan efisiensi akibat terlalu sering digunakan sebagai instrumen kebijakan ekonomi.

“Kalau tidak hati-hati, BUMN justru bisa mengalami crowding out terhadap sektor swasta dan menciptakan pertumbuhan semu atau kurang sehat karena terlalu ditopang ekspansi fiskal dan utang,” lanjut dia.

Rizal mengatakan, kontribusi BUMN seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya proyek atau investasi, tetapi juga dari efek berganda terhadap industri domestik, penciptaan lapangan kerja produktif, hilirisasi industri, serta penguatan rantai pasok nasional.

Menurut Rizal, BUMN perlu berperan sebagai katalis industrialisasi dan peningkatan produktivitas ekonomi, bukan hanya sebagai pelaksana proyek pemerintah.

“Tata kelola, efisiensi, disiplin bisnis, dan kemitraan dengan sektor swasta juga harus diperkuat agar kontribusi BUMN benar-benar menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan,” kata Rizal.

Ketika dunia masih dibayangi perang, gejolak harga minyak, dan ketidakpastian arah suku bunga global, ekonomi Indonesia justru menunjukkan akselerasi yang cukup mengejutkan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melejit 5,61% yoy pada kuartal I-2026, lebih tinggi dibandingkan 5,39% yoy pada triwulan sebelumnya. Kinerja ini menjadi salah satu pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Angka ini bukan sekadar perbaikan biasa. Sebelum Kuartal I-2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia terakhir kali berada di level yang sangat tinggi pada kuartal III-2022 sebesar 5,73% yoy, ketika ekonomi dunia menikmati fase reopening pascapandemi dan harga komoditas melonjak tinggi.

Bahkan jika ditarik lebih jauh ke belakang, pertumbuhan 5,61% yoy ini, ternyata melampaui capaian kuartal IV-2013 yaitu 5,58% yoy. Artinya, di tengah kondisi global yang jauh lebih berat dibandingkan periode-periode tersebut, ekonomi Indonesia justru mampu menunjukkan daya tahan yang cukup kuat.

Di balik pertumbuhan tersebut, ada satu faktor yang terlihat sangat dominan: pengeluaran pemerintah. Ketika banyak mesin pertumbuhan belum sepenuhnya kuat, fiskal tampil sebagai penyangga utama ekonomi. Dalam konteks ini, tidak berlebihan jika dikatakan awal 2026, belanja pemerintah menjadi “Dewi Fortuna” pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Konsumsi rumah tangga memang tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional, dengan kontribusi sekitar 54% terhadap PDB. Pada kuartal I-2026. Konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 2,94 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun dorongan terbesar yang berubah cukup signifikan justru datang dari sisi fiskal. Konsumsi pemerintah melonjak signifikan dan memberikan kontribusi sekitar 1,26 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Yang menarik, kontribusi tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan periode Pemilu 2024. Pada kuartal I-2024, ketika aktivitas politik dan belanja terkait pemilu meningkat tajam, kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi berada di sekitar 1,09 poin persentase. Artinya, dorongan fiskal pada awal 2026 justru melampaui periode yang secara historis identik dengan lonjakan belanja pemerintah.

Ini memberi pesan penting. Pertumbuhan kuartal I-2026 bukan sekadar didorong faktor musiman, tetapi menunjukkan pemerintah memang sedang memainkan peran yang jauh lebih dominan dalam menjaga momentum ekonomi nasional di tengah tekanan global.

Situasi global memang belum sepenuhnya bersahabat. Ketegangan geopolitik masih tinggi. Harga minyak bergerak volatil. Suku bunga global juga masih berada dalam fase higher for longer. Dengan kondisi seperti ini, banyak pelaku usaha memilih menahan ekspansi, sambil menunggu arah ekonomi global dan domestik menjadi lebih jelas.

Di titik itulah fiskal mengambil peran penting dan katalis. Belanja pemerintah bekerja melalui banyak saluran sekaligus. Penyaluran bantuan sosial, proyek infrastruktur, bantuan pangan, hingga berbagai program prioritas ikut menciptakan perputaran ekonomi yang lebih kuat pada awal tahun. Momentum Ramadan dan Idul Fitri juga memperbesar efek penggandanya terhadap konsumsi masyarakat.

Dampaknya terlihat cukup jelas. Permintaan domestik menguat. Aktivitas perdagangan meningkat. Mobilitas masyarakat naik. Sektor jasa bergerak lebih ekspansif. Bahkan investasi mulai menunjukkan perbaikan dibandingkan beberapa triwulan sebelumnya.

Karena itu, pemerintah layak mendapatkan apresiasi. Di tengah tekanan global yang berat, fiskal hadir menjaga momentum ekonomi nasional. Tidak semua negara memiliki ruang seperti ini. Banyak negara justru menghadapi tekanan utang dan keterbatasan fiskal yang membuat kemampuan stimulus semakin sempit. Indonesia masih mampu menjaga pertumbuhan tetap berada di atas 5% ketika banyak negara menghadapi perlambatan ekonomi.

Namun pertanyaan berikutnya menjadi semakin penting: seberapa kuat fiskal mampu menjaga momentum hingga akhir tahun? Seberapa panjang napas APBN mampu menjaga momentum ini? Inilah tantangan utama memasuki kuartal II hingga kuartal IV-2026. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya kuat pada awal tahun. Yang lebih penting adalah menjaga momentum dan keseimbangannya hingga finis.

Dengan demikian, keberlanjutan kekuatan dan kesehatan APBN akan menjadi faktor yang sangat menentukan. Problemnya, tekanan fiskal tahun ini tidak kecil. Harga minyak dunia masih bergerak liar dan tinggi akibat perang Timur Tengah. Hal ini penting karena APBN 2026 disusun dengan asumsi harga minyak yang jauh lebih rendah dibandingkan risiko harga saat ini. Ketika harga energi meningkat, tekanan subsidi dan kompensasi energi otomatis ikut membesar.

Dalam simulasi fiskal pemerintah, setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel dapat menambah belanja negara Rp10,3 triliun. Artinya, jika harga minyak bertahan tinggi dalam waktu lama, ruang fiskal akan semakin tertekan.

Di sinilah tantangan pengelolaan APBN menjadi jauh lebih kompleks. Pemerintah harus menjaga pertumbuhan, tetapi pada saat yang sama juga menjaga kesehatan fiskal. Jika fiskal terlalu agresif terlalu lama, defisit berpotensi melebar. Namun jika terlalu cepat direm, pertumbuhan bisa kehilangan tenaga sebelum mesin swasta benar-benar pulih.

Oleh karena itu, kualitas belanja menjadi jauh lebih penting dibandingkan sekadar besarnya belanja. Fokusnya bukan lagi hanya seberapa besar anggaran dibelanjakan, tetapi seberapa kuat dampaknya terhadap aktivitas ekonomi produktif.

Belanja yang menciptakan efek pengganda besar terhadap konsumsi masyarakat, UMKM, lapangan kerja, dan produktivitas akan jauh lebih efektif dibandingkan belanja yang hanya bersifat administratif.

Di sisi lain, peran sektor swasta juga perlu mulai diperkuat kembali. Fiskal tidak bisa menjadi satu-satunya mesin pertumbuhan secara permanen. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang sehat tetap membutuhkan investasi swasta, ekspansi dunia usaha, dan kredit produktif yang lebih kuat.

Perbankan sebenarnya masih memiliki likuiditas yang cukup baik. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) relatif solid dan rasio likuiditas tetap terjaga. Namun permintaan kredit memang belum sepenuhnya agresif karena dunia usaha masih cenderung berhati-hati menghadapi situasi global.

Jadi, menjaga keyakinan pelaku usaha menjadi sangat penting pada semester kedua tahun ini. Stabilitas nilai tukar, inflasi yang terkendali, kepastian kebijakan, dan percepatan realisasi proyek produktif akan sangat menentukan apakah sektor swasta mulai lebih berani melakukan ekspansi.

Pada akhirnya, pertumbuhan 5,61%yoy pada kuartal I-2026 memberikan pesan penting bahwa ekonomi Indonesia masih ada harapan. Ketika tekanan global meningkat, Indonesia masih mampu tumbuh kuat karena ditopang oleh permintaan domestik dan keberanian fiskal menjaga momentum.

Fiskal telah berhasil menjadi “Dewi Fortuna” awal tahun ini. Tantangan berikutnya mungkin jauh lebih sulit: menjaga pertumbuhan tetap hidup hingga akhir tahun, tanpa mengorbankan kesehatan APBN dan kepercayaan pasar. Kali ini, APBN diharapkan sebagai pelari sprinter, sekaligus pelari maraton. Inilah ujian yang sesungguhnya.

Tulisan ini merupakan pandangan pribadi, tidak mewakili institusi penulis bekerja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 dipengaruhi faktor musiman yang mendorong konsumsi masyarakat. Aktivitas ekonomi meningkat seiring berdekatan sejumlah hari besar sejak akhir 2025 hingga awal tahun ini.

“Ya itu karena adanya event yang sangat banyak, dari Desember ada Imlek, Lebaran, Nyepi semua menumpuk, sehingga perputaran ekonomi, konsumsi berjalan dan ada THR,” kata Budihardjo saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Budihardjo menjelaskan, selain momentum musiman, pergerakan ekonomi juga terdorong pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah yang mulai berjalan pada awal tahun. Implementasi program tersebut dinilai ikut meningkatkan peredaran uang di masyarakat.

“Hal itu bertepatan juga dengan program stimulus pemerintah yang mulai bergerak, mulai dari koperasi Merah Putih bangun-bangun tuh ada puluhan ribu, banyak orang bekerja, dapur (MBG), terus juga pembangunan perumahan,” ujar Budihardjo.

Namun, Budihardjo mengingatkan adanya risiko perlambatan konsumsi setelah periode hari besar berakhir. Menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan langkah lanjutan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

“Artinya semua program bergerak, ritel bergerak, konsumsi bergerak. Harusnya ini bagus, tapi akan berbahaya setelah Lebaran ini harus dilakukan sesuatu stimulus atau apa,” kata Budihardjo.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi DKI Jakarta tumbuh 5,59% (year-on-year/YoY) pada kuartal I/2026.

Berdasarkan laporan resmi BPS yang diikutip pada Rabu (6/5/2026), pertumbuhan ekonomi Jakarta melambat jika dibandingkan dengan kuartal IV/2026 sebesar 5,71% (YoY).

Total nilai ekonomi Jakarta pada kuartal I/2026 yang dicerminkan dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) mencapai Rp1.028,44 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai Rp585,31 triliun.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,84%. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami pertumbuhan sebesar 5,72%. „

Jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ekonomi Jakarta kuartal I/2026 tumbuh sebesar 0,48% (q-to-q). Dari sisi produksi, BPS mencatat pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh sebesar 11,57 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 3,97%.

"Hal itu seiring dengan meningkatnya aktivitas organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial dalam penanganan bencana, serta aktivitas lembaga keagamaan saat perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional [HBKN]," tulis BPS DKI Jakarta.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tumbuh sebesar 4,71% tercermin dari meningkatnya PMTB bangunan dan nonbangunan.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) tumbuh sebesar 4,22%. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang tumbuh sebesar 7,21%.

Lebih lanjut, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi berikutnya dicapai oleh Jasa Lainnya (8,37%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,31%).

"Sementara itu, empat lapangan usaha mengalami kontraksi, antara lain Pengadaan Listrik dan Gas terkontraksi 7,45%; Pertambangan dan Penggalian terkontraksi 5,97%; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang terkontraksi 4,81%; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terkontraksi 2,25%," tulis BPS DKI Jakarta.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, BPS RI melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada kuartal I/2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal IV tahun lalu atas dasar harga berlaku Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan senilai Rp3.447,7 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2026 apabila dibandingkan dengan kuartal I/2025 atau secara year-on-year tumbuh 5,61%," ujarnya pada Selasa (5/5/2026).

Amalia mengatakan bahwa konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026. Kinerja konsumsi rumah tangga pada periode ini utamanya didorong oleh mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan hari besar keagamaan (Nyepi dan Idulfitri).

Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi serta berbagai stimulus pemerintah untuk mendorong konsumsi seperti diskon tiket transportasi, pemberian THR atau gaji ke-14, serta penetapan BI rate pada level 4,75% juga turut mendorong konsumsi masyarakat.

“Jumlah perjalanan wisatawan nusantara tumbuh hingga 13,14% year on year pada kuartal I/2026, diikuti peningkatan jumlah penumpang di beberapa moda transportasi seperti angkutan darat, ASDP, angkutan udara, dan angkutan laut,” jelas Amalia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menilai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen sebagai sinyal kuatnya daya tahan ekonomi nasional. Angka ini bahkan melampaui sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat yang tumbuh sekitar 2,7 persen, Korea Selatan 3,6 persen, hingga China sekitar 5 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pertumbuhan Indonesia lebih tinggi dibanding beberapa negara besar. “Pertumbuhan kita 5,61 persen ini di atas beberapa negara G20,” ujarnya dalam Taklimat Media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (5/5/2026) sore.

Menurut dia, capaian tersebut didorong kuat oleh konsumsi masyarakat, terutama saat momentum Ramadhan dan Idul Fitri yang meningkatkan mobilitas dan belanja. Selain itu, belanja pemerintah juga menjadi penopang penting. Realisasi belanja negara meningkat signifikan pada awal tahun, antara lain melalui program stimulus dan penyaluran tunjangan hari raya.

Namun, pemerintah mengakui tantangan menjaga laju pertumbuhan pada kuartal II tidak ringan. Tanpa momentum musiman seperti Lebaran, aktivitas konsumsi berpotensi melandai.

Untuk itu, pemerintah akan mengandalkan belanja negara serta menjaga daya beli masyarakat, antara lain melalui penyaluran gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) dan berbagai insentif. “Belanja pemerintah akan kita genjot, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat,” kata Airlangga.

Di sisi lain, tekanan global juga masih membayangi, termasuk perlambatan ekspor dan dinamika sektor manufaktur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 0,77 persen secara kuartalan (qtoq) pada kuartal I 2026 dibandingkan kuartal IV 2025. Penurunan tersebut terjadi meski pertumbuhan ekonomi secara tahunan tetap mencapai 5,61 persen.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kontraksi terutama dipicu penurunan komponen pengeluaran pemerintah pada awal tahun.

“Soal penyebabnya tentunya dari sisi pengeluaran itu konsumsi pemerintah juga mengalami penurunan dibandingkan kuartal IV 2025,” ujar Amalia dalam konferensi pers pertumbuhan ekonomi di kantor BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Amalia menjelaskan, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kontraksi terdalam sebesar 30,13 persen. Selain itu, ekspor barang dan jasa turut terkontraksi 9,15 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.

"Karena memang biasanya realisasi anggaran pemerintah tahun lalu puncaknya memang ada di kuartal IV 2025,” kata Amalia.

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mencatat kontraksi terdalam sebesar 8,20 persen. Penurunan terjadi pada subsektor pertambangan, batubara, serta minyak dan gas.

Amalia menambahkan sektor konstruksi juga mengalami kontraksi dibandingkan kuartal sebelumnya. Menurut Amalia, konstruksi menjadi penopang utama proyek infrastruktur dan pembangunan fisik yang realisasinya cenderung menumpuk pada akhir tahun anggaran.

“Nah biasanya memang kalau kita bandingkan dengan sepanjang tahun, kuartal IV yang selalu paling tinggi untuk pelaksanaan pekerjaan fisik maupun pembangunan infrastruktur,” kata Amalia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 secara tahunan (yoy) atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87 persen. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut ekonomi Indonesia tetap resilien dan mencatat pertumbuhan yang solid di tengah dinamika geopolitik global.

“Ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tumbuh 5,61 persen, salah satunya didorong oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga,” ujar Amalia dalam konferensi pers terkait pertumbuhan ekonomi di kantor BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu 2,94 persen. Amalia mengatakan kinerja konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2026 utamanya didorong mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan Hari Besar Keagamaan (Nyepi dan Idulfitri), berbagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi, serta stimulus pemerintah untuk mendorong konsumsi seperti diskon tiket transportasi, pemberian THR atau gaji ke-14, serta penetapan BI rate pada level 4,75 persen sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Jumlah perjalanan wisatawan nusantara tumbuh hingga 13,14 persen (yoy), diikuti peningkatan jumlah penumpang di beberapa moda transportasi seperti angkutan darat, ASDP, angkutan udara, dan angkutan laut,” lanjut Amalia.

Ia melanjutkan, pertumbuhan jumlah penumpang angkutan darat bahkan mencapai 20,20 persen. Selain konsumsi rumah tangga, komponen lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh solid sebesar 5,96 persen.

“Angka ini didorong investasi pemerintah, antara lain pembangunan terkait prioritas nasional dan investasi swasta,” ucap Amalia.

Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh impresif hingga 21,81 persen seiring meningkatnya realisasi belanja pegawai melalui pembayaran gaji ke-14 (THR) serta peningkatan belanja barang dan jasa, terutama melalui program untuk masyarakat yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dari sisi lapangan usaha, BPS mencatat lima sektor utama yang memberikan kontribusi besar terhadap total PDB kuartal I 2026, yaitu industri pengolahan (19,07 persen), perdagangan (13,28 persen), pertanian (12,67 persen), konstruksi (9,81 persen), dan pertambangan (8,69 persen).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 bisa mencapai target yakni minimal 5,5% (yoy).

Apabila target dan prakiraan ini terjadi, maka pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Ini bisa menjadi pertumbuhan tertinggi sejak 2013 lalu, yang tumbuh hingga 6,02% (yoy) pada kuartal I/2013.

"Proyeksinya Q1 alhamdulillah. Masih sesuai [target]," terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (4/5/2026) malam.

Pemerintah telah membidik pertumbuhan tinggi pada tiga bulan pertama 2026 dengan memanfaatkan momentum libur Idulfitri yang jatuh pada awal tahun. Efek libur akhir 2025 lalu juga diupayakan bertahan dengan strategi percepatan belanja guna mendorong konsumsi masyarakat.

Contohnya, dari belanja pemerintah saja, realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun atau tumbuh hingga 31,4% (yoy). Belanja pemeirntah pusat tumbuh tinggi hingga 47,7% (yoy), sedangkan transfer ke daerah terkontraksi 1,1% (yoy).

Berbagai stimulus digelontorkan meliputi diskon transportasi Rp920 miliar, tunjangan hari raya Rp51,6 triliun untuk ASN serta TNI-Polri, serta bantuan pangan Rp13,37 triliun.

Meski demikian, sejumlah ekonom memprakirakan pertumbuhan akan berada di bawah target pemerintah di awal tahun. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David Sumual memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 sebesar 5,3% atau masih di kisaran kuartal IV/2025.

"Pertumbuhan kurang lebih sama dibandingkan kuartal IV/2025. Net ekspor turun, seiring impor yang tumbuh kencang selama Q1 tanpa diimbangi ekspor," jelasnya kepada Bisnis.

Di sisi lain, David menilai beberapa indikator konsumsi menunjukkan perlambatan seperti intrabel serta penjualan mobil dan motor. Ini disebabkan lebih oleh hari kerja yang lebih sedikit.

Namun demikian, konsumsi selama Ramadan dan Lebaran dinilai lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Adapun komponen belanja pemerintah mengalami akselerasi, ditambah efek low base 2025 akibat efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025.

Dari sisi komponen investasi, David memproyeksikan adanya akselerasi dengan indikasi belanja modal pemerintah serta impor barang modal yang meningkat.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede memproyeksikan pertumbuhan masih di atas 5%, bahkan berpotensi mencapai sekitar 5,44% (yoy).

Josua melihat penopangnya berasal dari konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh sekitar 5,24% (yoy) didorong oleh seluruh siklus Ramadan dan Idulfitri yang jatuh pada kuartal I/026.

Akibatnya, belanja makanan, minuman, pakaian, transportasi, dan akomodasi meningkat. Hal ini turut diperlihatkan dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih kuat, kenaikan porsi konsumsi masyarakat pada Maret, serta pertumbuhan penjualan eceran.

Selain konsumsi, belanja pemerintah dan investasi turut menjadi kontributor besar dengan pertumbuhan sekitar 5,21% (yoy). Ini berbalik menguat dari kontraksi pada kuartal I/2025 karena akselerasi pencairan belanja sosial dan belanja operasional infrastruktur.

"Investasi diperkirakan tumbuh lebih kuat sekitar 7,23%, didorong oleh percepatan proyek infrastruktur, hilirisasi industri, belanja modal BUMN, dan pemulihan siklus investasi setelah tahun sebelumnya relatif tertahan," ujarnya kepada Bisnis.

Akan tetapi, dia mewanti-wanti pelemahan rupiah tetap menjadi risiko karena dapat menaikkan biaya impor barang modal dan menahan minat investasi asing apabila tekanan pasar keuangan global berlanjut.

Secara keseluruhan, gambaran ekonomi makro dinilai cukup seimbang di mana inflasi April mereda setelah puncak musiman Ramadan dan Idulfitri, surplus dagang Maret masih terjaga, dan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 tetap solid di atas 5%.

Josua melihat tiga tantangan utama ke depan, yaitu kenaikan harga energi global, pelemahan rupiah, dan impor yang tumbuh lebih cepat daripada ekspor.

"Dengan demikian, ruang kebijakan moneter untuk menurunkan suku bunga menjadi lebih terbatas, sementara kebijakan fiskal perlu tetap menjaga daya beli masyarakat tanpa memperlebar tekanan subsidi dan defisit secara berlebihan," pungkasnya.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Andry Asmoro memprakirakan ekonomi bisa tumbuh sedikit lebih tinggi dari proyeksi Josu, yakni hingga 5,47% (yoy). Namun, faktor pendorongnya juga dinilai tetap sama, yaitu permintaan domestik yang lebih tinggi berkat belanja pemerintah, investasi dan konsumsi selama Ramadan.

Andry memproyeksikan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,2% (yoy), sedangkan belanja pemerintah mengalami rebound dari periode yang sama tahun lalu ke 5,5% (YoY).

Investasi atau PMTB diprakirakan menguat ke 6,5% pada kuartal I/2026. Namun, ekspor dinilai bakal mengalami moderasi sebagaimana proyeksi ekonom lainnya.

"Ekspor diprakirakan mengalami moderasi ke 2,8% (yoy) (dibandingkan 3,25% pada kuartal IV/2025) sedangkan impor tumbuh lebih cepat yaitu 7,63% (yoy) (dibandingkan 3,96% di kuartal IV/2025), merefleksikan permintaan domestik yang lebih kuat dan impor terkait investasi," ujar Andry melalui keterangan tertulis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menebar senyum saat ditanya soal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026.

Data pertumbuhan ekonomi tersebut rencananya diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada pukul 11.00 WIB, Selasa (5/5) esok hari.

"Ya kita tunggu saja besok jam 11 (siang)," kata Airlangga ketika ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin malam (4/5).

Saat ditanya lebih lanjut apakah angkanya sesuai target pemerintah, Airlangga tidak memberi jawaban rinci. Ia hanya memberi sinyal positif.

"Proyeksinya kuartal I alhamdulillah," ujar Airlangga.

"Masih sesuai dengan ini... Nanti kita lihat tunggu (besok) jam 11 ya. Tanggal mainnya besok sudah jelas, jam mainnya juga jelas," katanya lagi sambil tersenyum.

Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 tercatat sebesar 4,87 persen. Sementara, pada kuartal I 2024 berada di level 5,11 persen dan kuartal I 2023 sebesar 5,04 persen.

Airlangga sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 bisa mencapai 5,5 persen.

Menurut dia, momentum Idulfitri 1447 Hijriah menjadi salah satu penopang utama, ditambah stimulus Lebaran 2026 senilai Rp809 triliun.

Stimulus tersebut meliputi diskon tarif tol, bantuan pangan, hingga pemberian tunjangan hari raya (THR) yang mendorong konsumsi masyarakat.

"Kami memprediksi bahwa pertumbuhan kuartal pertama secara fundamental relatif baik dan angkanya lebih besar atau dengan 5,5 persen," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Kamis (23/4).

Capaian kuartal I tersebut dinilai akan terus berlanjut hingga kuartal II meski di tengah banyak tekanan dari global.

Ia berjanji pemerintah akan mencari cara untuk bisa tetap menumbuhkan perekonomian dalam negeri sehingga mencapai target sepanjang tahun ini, 5,4 persen.

Salah satu yang akan diberikan untuk menopang perekonomian kuartal II tahun ini adalah gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI/Polri dan pensiunannya.

"Kuartal II tentu kita mencari berbagai hal yang bisa menopang pertumbuhan kembali antara lain pembayaran gaji ke 13 di Juni dan program social safety net tetap berjalan. Kita melihat salah satu utama yang bisa mendongkrak sektornya menteri investasi, atau investasi," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) memproyeksikan momentum Ramadan dan Lebaran 2026 tidak akan memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2026. Kondisi ini dipicu oleh pelemahan daya beli masyarakat yang menjadi faktor utama penahan konsumsi domestik.

Celios bahkan menilai konsumsi rumah tangga sebagai motor utama ekonomi belum akan pulih optimal pada awal tahun ini, meski didorong momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengatakan meskipun optimisme konsumen sempat meningkat pada awal tahun, tren tersebut mulai tertekan dalam beberapa waktu terakhir.

Huda menjelaskan, berdasarkan data hingga Januari, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat mengalami kenaikan yang mencerminkan membaiknya optimisme masyarakat. Namun, menurutnya, dalam beberapa hari terakhir, dinamika kondisi ekonomi berpotensi mengubah arah optimisme tersebut.

“Bulan Februari, IKK kembali menurun meskipun tipis. Saya melihat IKK akan sedikit menguat di Maret ini. Saya sebenarnya sempat berharap ada kenaikan yang signifikan didorong dari momen Ramadan dan Lebaran, tapi nampaknya isu akhir-akhir ini membuat harapan meningkat signifikan tipis,” kata Huda kepadaBisnis, Rabu (18/3/2026).

Menurutnya, ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan yang cenderung memburuk membuat masyarakat menahan belanja, termasuk pada periode yang biasanya menjadi puncak konsumsi tahunan. Kondisi ini juga tercermin dari potensi penurunan aktivitas mudik.

“Ekspektasi kondisi ekonomi ke depan yang bisa lebih buruk membuat masyarakat menahan daya beli masyarakat. Musim mudik kali ini pun saya rasa tidak akan seramai dua tahun lalu. Tingkat okupansi KAI masih rendah, bisa menunjukkan tingkat mudik tahun ini bisa stagnan,” ujarnya.

Huda menilai tekanan terhadap daya beli tidak terlepas dari faktor eksternal, terutama meningkatnya ketidakpastian global yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi.

Dia menjelaskan, penurunan ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan dipicu oleh konflik yang berpotensi memicu kenaikan harga BBM. Situasi ini mendorong aksi pembelian bensin secara berlebihan (panic buying) sekaligus membuat masyarakat menahan konsumsi sebagai langkah antisipasi menghadapi kondisi ke depan.

“Akibatnya, mereka mengendurkan belanja saat ini untuk bersiap di masa depan. Nampaknya momen Ramadan dan Lebaran kali ini tidak banyak mendongkrak pertumbuhan ekonomi triwulan I/2026,” tuturnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, jumlah kendaraan yang keluar dari Jakarta hingga Rabu (18/3/2026) pagi telah mencapai sekitar 1,2 juta unit.

Angka tersebut merupakan bagian dari proyeksi total 3,5 juta kendaraan yang diperkirakan meninggalkan ibu kota selama periode mudik Lebaran 2026, sehingga masih terdapat sekitar 2,3 juta kendaraan yang belum bergerak.

“Perkiraan untuk saat ini yang keluar dari Jakarta sebesar 1.213.388 kendaraan,” kata Sigit di Polda Metro Jaya, Rabu (18/3/2026).

Adapun, angka tersebut didominasi oleh kendaraan yang melintas melalui jalan tol, dengan peningkatan sebesar 20,89% dibandingkan volume lalu lintas harian normal, serta naik 2,83% dibandingkan periode Lebaran 2025.

Lebih lanjut, Sigit menyampaikan kepadatan tertinggi selama periode mudik Lebaran 2026 sempat terjadi di jalur menuju Gilimanuk. Kondisi ini dipicu oleh lonjakan kendaraan yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Ketapang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Libur Imlek 16–17 Februari bukan hanya soal perayaan keluarga. Momentum dua hari itu diperkirakan menggerakkan perputaran uang lebih dari Rp9 triliun. Belanja rumah tangga, perjalanan wisata, hingga transaksi ritel ikut terdorong.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mengatakan lonjakan aktivitas ini berdampak langsung pada konsumsi. “Perputaran uang selama perayaan dan libur Imlek tahun ini akan menggerek konsumsi rumah tangga yang akan menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya kepada Republika, Selasa (17/2/2026).

Mobilitas warga pun terlihat tinggi. Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta diperkirakan mencapai 1,74 juta orang. Kereta api hampir menyentuh satu juta penumpang. Kereta Cepat Whoosh naik 25 persen menjadi sekitar 25 ribu orang. Di jalan tol, sekitar 1,6 juta kendaraan melintas, dengan 831 ribu di antaranya keluar dari Jabodetabek.

Jika satu mobil rata-rata diisi empat orang, pergerakan manusia bisa mencapai 6,4 juta orang. Hotel penuh, pusat wisata ramai, mal dan pusat kuliner ikut kecipratan. Permintaan buah khas Imlek seperti jeruk mandarin, apel, delima, hingga kue keranjang diperkirakan naik sekitar 30 persen.