Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi membatalkan pengadaan kendaraan dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar yang sempat menuai kontroversi.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyatakan pembatalan ini merupakan respons atas aspirasi rakyat.

"Keputusan ini, insyaallah, tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan. Fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (2/3/2026).

Kendati demikian, langkah mundur ini justru memantik pertanyaan mengenai tata kelola keuangan daerah.

Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi Purwoharsojo menilai proses pengembalian kendaraan dinas tidak sesederhana membalikkan telapak tangan.

Kompleksitas prosedur dan mekanisme pengadaan barang milik negara menjadi batu sandungan tersendiri.

"Satu jam keluar dari dealer saja harga barang sudah turun, nah maka dari itu, BPKAD Kaltim harus jelas di sini untuk memastikan aset daerah tersebut. Jangan sampai dibeli harga Rp 8,5 miliar, nanti masuk ke kas daerahnya kurang dari itu, karena barangnya sudah second," tegasnya.

Purwadi menambahkan, tanggung jawab BPKAD Kaltim dalam hal ini bukan sekadar formalitas.

Lembaga tersebut harus mampu memastikan setiap rupiah uang rakyat kembali utuh ke kas daerah, tanpa potongan akibat penyusutan nilai barang.

Lebih jauh, dia menekankan perlunya keterlibatan lembaga pengawas independen.

Menurutnya, inspektorat Provinsi Kaltim harus secara transparan menelusuri alur dana hingga tuntas.

"Inspektorat juga di sini harus jelas menelusuri itu sampai selesai. Bagaimana alurnya itu, sampai benar-benar duitnya itu balik dalam kondisi utuh dan BPKP atau BPK harus masuk untuk melakukan audit mendampingi inspektorat supaya tidak terjadi lagi kejadian begini ke depannya," jelasnya.

Adapun, dia menuturkan kendati kendaraan dinas dikembalikan, jejak perencanaan anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran tetap tertulis dalam catatan sejarah pemerintahan Kaltim.

"Meski mobdin (mobil dinas) tersebut dikembalikan, tidak serta merta menghapus jejak perencanaan anggaran yang buruk. Mengingat, perencanaan harus mengarah kepada kebermanfaatan bagi masyarakat luas," pungkasnya.