Bisnis.com, BALIKPAPAN — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud resmi melantik sebanyak 110 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pendopo Lamin Etam, Senin (29/6/2026).

Pelantikan ini meliputi 9 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 45 Pejabat Administrator, 37 Pejabat Pengawas, serta 19 Pejabat Fungsional.

Prosesi berlangsung tertib, diawali pembacaan surat keputusan, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara, hingga penyerahan surat keputusan kepada para pejabat yang baru dilantik.

Nama-nama yang menempati posisi strategis antara lain Aji Muhammad Fitra Firnanda resmi menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dari sebelumnya Kepala Dinas PUPR Pera.
Kemudian, Muhammad Faisal dipercaya memimpin Dinas Pariwisata, sementara Ririn Sari Dewi mengambil alih komando Dinas Komunikasi dan Informatika dari Faisal.

Di sektor pelayanan kesehatan Ahmad Jais ditunjuk sebagai Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo.

Dalam sambutannya, Rudy mengingatkan bahwa rotasi jabatan bukan prosesi seremonial semata, melainkan bagian dari strategi besar pembenahan birokrasi daerah.

"Pelantikan ini merupakan bagian dari penataan organisasi, penguatan kinerja birokrasi, serta penerapan prinsip the right man on the right place untuk memperkaya pengalaman dan kompetensi ASN," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Lebih dari itu, dia menegaskan bahwa jabatan bukanlah mahkota yang sekadar dikenakan, melainkan amanah yang harus dipikul dengan integritas, dedikasi, dan semangat pelayanan.

Rudy meminta seluruh pejabat yang baru dilantik mampu memperkuat tata kelola pemerintahan serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, dan responsif.

Daftar Lengkap Pejabat yang Dilantik (29 Juni 2026)

Jabatan Fungsional Ahli Utama

• Nono Matturangan — Dokter Ahli Utama
• Ketut Rama Wijaya — Dokter Ahli Utama
• Daniel Susatyo Wirawan — Dokter Ahli Utama
• Iwan Setiawan — Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

• Puguh Harjanto — Staf Ahli Bidang III
• Aji Muhammad Fitra Firnanda — Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
• Muhammad Faisal — Kepala Dinas Pariwisata
• Ririn Sari Dewi— Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
• Arief Murdiyatno — Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
• Siti Sugiyanti — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
• Syarifah Alawiyah — Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
• Ahmad Jais — Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo
• Mazniati — Wakil Direktur Penunjang RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo

Bisnis.com, SAMARINDA – Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), agenda nasional yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali. Sebagai bentuk penguatan komitmen tersebut, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mencanangkan pelaksanaan SE2026 di Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda (25/6).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur, perwakilan instansi vertikal, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Timur, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Amalia mengibaratkan Sensus Ekonomi sebagai rekam medis bagi perekonomian suatu negara. “Bayangkan negara ini adalah seperti dokter. Tapi, kalau dokternya tidak punya rekam medis dari seorang pasien, maka dia akan memberikan obat dengan cara yang tebak-tebak. Hasilnya, obat yang dikasih bisa tidak tepat, program yang dibuat juga tidak akan sampai. Oleh sebab itu, Sensus Ekonomi ini adalah rekam medis buat ekonominya Indonesia,” jelas Amalia pada acara Pencanangan SE2026 di Odah Etam Samarinda, Kamis (25/6).

Menurut Amalia, dalam satu dekade terakhir aktivitas ekonomi Indonesia mengalami perubahan yang sangat pesat. Saat ini, semakin banyak pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonominya tanpa harus memiliki toko atau kantor fisik. Oleh karena itu, metode pendataan SE2026 dirancang lebih adaptif dengan mendatangi langsung rumah tangga untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi dapat tercatat secara lengkap.
Lebih lanjut, Amalia menegaskan bahwa hasil setiap sensus selalu menjadi fondasi lahirnya berbagai kebijakan strategis nasional.

"Dari suatu sensus biasanya akan lahir kebijakan besar ekonomi dari bangsa ini. Itu juga yang nanti kami harapkan, dan tentunya untuk menuju ke sana, Sensus Ekonomi ini harus sukses,” ujar Amalia.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional, seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak dinamis menjadikan Kalimantan Timur sebagai salah satu motor penting transformasi ekonomi Indonesia.

Melalui SE2026, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur, karakteristik, potensi, serta tantangan perekonomian tanpa harus mengalokasikan anggaran dari APBD.

“Saya percaya jika kita bekerja bersama, sensus ekonomi ini akan menjadi kompas yang berguna. Akan menjadi fondasi bagi pembangunan Kalimantan Timur yang lebih maju dan sejahtera, menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Pendataan SE2026 secara door to door telah dimulai serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni 2026. Sebanyak 3.085 petugas lapangan diterjunkan untuk mendata seluruh aktivitas usaha di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur hingga 31 Agustus 2026.

Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menyampaikan bahwa sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan investasi bagi masa depan. “Tentu sensus ini sejatinya bukan hanya kegiatan pendataan, tetapi adalah yang pasti adalah investasi, investasi masa depan,” kata Rudi. Menurutnya, data akurat hari ini akan memberikan manfaat atas berbagai keputusan baik saat ini maupun masa yang akan datang.

Rudi menyampaikan harapannya agar hasil SE2026 dapat menjadi dasar untuk mengawal transformasi ekonomi Kalimantan Timur, dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menuju penguatan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Sebelum prosesi pencanangan, Amalia terlebih dahulu meninjau langsung pelaksanaan pendataan lapangan di Kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda. Ia menyaksikan proses wawancara tatap muka oleh petugas sensus terhadap salah satu keluarga yang memiliki usaha toko kelontong. Amalia juga sempat meninjau koordinasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kalimantan Timur dengan Big MallSamarinda, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Samarinda untuk membahas dukungan pihak pengelola mal terhadap pelaksanaan SE226.

KALTIM - Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud meresmikan Gedung Jantung Terpadu Awang Faroek Tower di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan pada Rabu, 24 Juni 2026. Kehadiran fasilitas Kesehatan tersebut membuat Kaltim kini memiliki pusat layanan jantung yang semakin modern sebagai upaya memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Plt Direktur RSKD Balikpapan, drg. Ahmad Jais mengatakan pembangunan gedung tersebut dilatarbelakangi tingginya jumlah kasus penyakit kardiovaskular di Kaltim. Dalam tiga tahun terakhir, rumah sakit menangani 2.238 kasus penyakit jantung dengan tingkat keberhasilan tindakan mencapai 99%. Selain itu, RSKD juga telah melakukan 40 operasi bedah jantung terbuka atau Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) dengan tingkat keberhasilan mencapai 95%.

Menurut Ahmad Jais, Gedung Jantung Terpadu Awang Faroek Tower dilengkapi berbagai fasilitas modern, termasuk ruang Cath Lab B-Plan pertama di Kalimantan yang akan memperkuat layanan diagnostik dan tindakan intervensi jantung.

"Rumah sakit yang unggul tidak cukup memiliki gedung megah dan alat canggih. Tetapi juga harus didukung tata kelola yang baik, SDM yang kompeten, serta pelayanan yang ramah dan profesional. Itulah ikhtiar kami menjaga kesehatan jantung masyarakat Kalimantan Timur," ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Gubernur Rudy Mas'ud mengapresiasi seluruh jajaran RSKD dan pihak-pihak yang telah menghadirkan fasilitas layanan jantung terpadu tersebut. Menurut Rudy, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus berjalan seiring dengan penguatan sumber daya manusia, khususnya tenaga kesehatan.

Lihat video: Sejarah Baru Kaltim! Akses Darat Kutai Barat–Mahakam Ulu Resmi Terhubung



"Kita tidak hanya membangun fasilitas, tetapi juga membangun kualitas SDM. Secanggih apa pun alat dan sebagus apa pun gedungnya, kalau pelayanannya tidak ramah, manfaatnya tidak akan maksimal. Senyum dan ketulusan tenaga kesehatan adalah obat yang paling mujarab," ucapnya.

Rudy juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dalam membangun Kalimantan Timur sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Gedung Jantung Terpadu Awang Faroek Tower dilengkapi berbagai fasilitas modern, seperti catheterization laboratory (cath lab), ruang operasi berstandar Modular Operating Theater (MOT), hingga teknologi Smart RSKD yang memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara real-time dari ambulans, IGD, ICCU, hingga ruang perawatan.

Dengan fasilitas tersebut, berbagai tindakan medis seperti pemasangan ring jantung, angiografi koroner, pemasangan temporary pacemaker, hingga operasi jantung terbuka kini dapat dilakukan di Balikpapan. Kehadiran Awang Faroek Tower diharapkan menjadi warisan nyata yang terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus meneruskan semangat pengabdian almarhum dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud kembali angkat bicara di tengah gelombang kritik publik terkait renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar.

Rudy mengakui bahwa perencanaan paket renovasi memang telah disusun sebelum dirinya menjabat. Kendati demikian, dia menolak berlindung di balik alasan teknis tersebut.

"Sebagai Gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya. Saya juga harus meneliti lebih dalam, memilah, dan memastikan prioritasnya benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (27/4/2026).

Keputusan tersebut muncul setelah gelombang kritik memuncak di ruang publik.

Sebagaimana diketahui, Rudy siap menanggung secara pribadi sejumlah item kontroversial, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut, yang dinilai jauh dari fungsi kedinasan.

Lebih jauh, Rudy menjanjikan seluruh item dalam paket renovasi akan dievaluasi dan diaudit ulang secara terbuka.

"Agar masyarakat dapat melihat dengan jelas dan ikut mengawasi," ungkapnya.

Langkah lain yang tak kalah signifikan adalah peniadaan keterlibatan keluarga dalam peran struktural pemerintahan, termasuk posisi Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) dan berlaku mulai besok.

Rudy juga menyinggung pernyataan sebelumnya yang sempat dikaitkan dengan pimpinan nasional dan menimbulkan penafsiran keliru.

Dia menegaskan tidak ada maksud untuk membandingkan atau menyeret pihak mana pun ke dalam konteks yang tidak semestinya, serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata.

Selanjutnya, orang nomor satu di Kaltim ini mengakui telah banyak merenung.

"Saya menyadari ada hal-hal yang perlu saya perbaiki, baik dalam bersikap maupun dalam berkomunikasi," katanya.

Adapun, dia memandang kritik keras dari masyarakat bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap daerah yang dicintai bersama.

"Ketika menyangkut kebijakan dan penggunaan fasilitas publik, wajar jika muncul pertanyaan. Kritik yang keras itu adalah bentuk kepedulian," pungkasnya.

KALTIM - DPP Partai Golkar memberikan atensi khusus terkait aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh di Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud terkait sorotan terhadap anggaran pemerintah provinsi (pemprov) yang dinilai belum transparan. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan bahwa penyampaian aspirasi oleh masyarakat adalah hal yang wajar.

Namun, ia berharap hal tersebut dilakukan dengan cara yang baik. Di sisi lain, ia menyampaikan arahan DPP Partai Golkar kepada seluruh kader, baik yang berada di legislatif maupun eksekutif, dalam hal ini kepala daerah.

"Kami mengimbau sekaligus memberikan arahan DPP Partai Golkar; ayo kita peka terhadap suasana, ayo kita peka terhadap kondisi masyarakat kita," kata Sarmuji dikutip Sabtu (25/4/2026).

Ia menekankan pentingnya kesederhanaan bagi pejabat publik agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial atau polemik di tengah masyarakat. "Jangan sampai tampak berlebihan, baik itu yang sifatnya pribadi maupun yang sifatnya dinas," tegasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) buka suara terkait klaim viral di media sosial yang menyebut anggaran makan-minum Gubernur Kaltim tahun 2026 yang membengkak hingga miliaran rupiah.

Berdasarkan data yang dihimpun, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, alokasi belanja makanan dan minuman untuk tahun anggaran 2026 tercatat sebesar Rp10,25 miliar atau terendah dibandingkan periode sebelumnya.

Nominal ini turun signifikan dari Rp11,93 miliar pada 2025, meski sempat naik menjadi Rp15,89 miliar pada tahun 2024 setelah tercatat Rp12,23 miliar pada 2023.

Kendati demikian, transparansi nominal tidak lantas menjelaskan mekanisme distribusi anggaran yang sesungguhnya.

Pemprov Kaltim menegaskan bahwa pos belanja tersebut bukan monopoli keperluan gubernur semata, melainkan mencakup kebutuhan jamuan wakil gubernur, sekretaris daerah, hingga berbagai tamu resmi, mulai dari pejabat setingkat wakil presiden, menteri, anggota DPR RI, hingga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mitra kerja, dan delegasi masyarakat.

"Penggunaan anggaran juga bersifat fleksibel sesuai jumlah tamu yang hadir dalam setiap kegiatan, termasuk pendamping yang ikut serta," demikian kutipan keterangan resmi Biro Umum Setdaprov Kaltim, Senin (20/4/2026).

Lebih jauh, cakupan anggaran juga dialokasikan untuk mendukung kegiatan organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga mitra strategis pemerintah yang mengajukan permohonan jamuan secara resmi.

Menanggapi isu penggunaan Harum Resort sebagai lokasi jamuan tamu, Pemprov Kaltim berargumen bahwa langkah ini merupakan strategi penghematan anggaran.

Dengan mempersilakan penggunaan fasilitas tanpa biaya operasional, pemerintah mengklaim pengeluaran lebih rendah ketimbang menyewa hotel yang umumnya mengenakan tarif per pax tinggi, belum termasuk pajak dan biaya sewa ruangan.

Adapun, Pemprov Kaltim berharap masyarakat tidak terjebak dalam pusaran informasi yang tidak akurat.

KOMPAS.com – Sorotan Presiden RI Prabowo Subianto terkait anggaran mobil dinas hingga Rp 8 miliar mendapat respons dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).

Pemprov Kaltim memastikan pengembalian mobil dinas Gubernur Rudy Mas'ud senilai Rp 8,5 miliar telah rampung secara administratif.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Muhammad Faisal mengatakan, proses pengadaan tersebut dinyatakan tuntas secara hitungan dan administrasi karena kendaraan belum pernah digunakan.

“Secara hitungan dan administratif proses pengadaan dianggap sudah tuntas, karena mobil tersebut belum pernah dipakai ke lapangan,” ujar Faisal di Samarinda, Jumat (20/3/2026) seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, dari total nilai pembelian Rp 8,5 miliar, pihak penyedia hanya menerima pembayaran bersih sekitar Rp 7,5 miliar.

Selisih hampir Rp 1 miliar merupakan potongan pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah disetorkan ke kas negara.

Seiring pembatalan pembelian, Pemprov Kaltim kini berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk memproses pengembalian dana pajak tersebut. Proses ini diperkirakan memakan waktu dua hingga tiga bulan.

Faisal menegaskan, nilai Rp 8,5 miliar mencakup berbagai komponen, seperti pajak, bea balik nama, ongkos kirim antarpulau, asuransi, serta margin keuntungan penyedia.

Pengadaan kendaraan dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung yang sah karena hanya terdapat satu distributor di Jakarta.

Menurut dia, penyelesaian administrasi serta upaya penarikan kembali dana pajak dilakukan secara transparan sebagai bentuk komitmen mendukung efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menilai masih banyak pejabat pemerintah yang belum efisien dalam menggunakan anggaran. Ia mencontohkan adanya pemerintah daerah yang menganggarkan hingga Rp 8 miliar untuk mobil dinas gubernur.

Prabowo membandingkan dengan kendaraan dinas presiden berupa Maung produksi dalam negeri yang nilainya sekitar Rp 700 juta hingga Rp 1 miliar untuk versi antipeluru.

“Mungkin karena ini Presiden ada anti peluru, jadi harganya Rp 1 miliar, tetapi tidak Rp 8 miliar,” kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga menyoroti berbagai pos belanja daerah yang dinilai berlebihan, seperti kunjungan kerja, rapat di luar kota, hingga pengeluaran untuk kegiatan seremonial, percetakan, cenderamata, dan alat tulis kantor.

Ia meminta kepala daerah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan desa.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyebut pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 308 triliun pada tahap awal pemerintahannya.

Menurut dia, masih banyak ruang penghematan yang dapat dilakukan, baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali memberikan penjelasan resmi guna meluruskan duduk perkara terkait polemik mobil dinas mewah yang digunakan Gubernur Kaltim dalam agenda Pelantikan Pengurus KADIN di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pemprov Kaltim menegaskan bahwa kendaraan Range Rover berpelat KT 1 tersebut bukan merupakan aset yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan milik pribadi.

Langkah ini diambil menyusul berkembangnya asumsi publik yang menilai adanya ketidakkonsistenan pemerintah pasca-pengumuman pengembalian mobil dinas, Senin (2/3/2026).

Secara obyektif, publik melihat adanya kemiripan visual antara kendaraan operasional di IKN dengan mobil dinas yang rencananya akan dikembalikan ke penyedia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Faisal menyatakan transparansi informasi ini krusial untuk menghindari spekulasi yang merugikan kredibilitas institusi.

"Sehubungan dengan berkembangnya berbagai informasi di masyarakat pasca-pelaksanaan jumpa pers mengenai pengembalian mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur pada Senin (2/3/2026), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan klarifikasi sekaligus pembaruan informasi terkait hal tersebut," kata Muhammad Faisal dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3/2026).

Meskipun sekilas terlihat identik, Pemprov Kaltim membeberkan fakta teknis yang menunjukkan bahwa kedua kendaraan tersebut berbeda secara substansial.

Kendaraan pribadi yang digunakan Gubernur Kaltim merupakan tipe Range Rover 3.0 SWB Autobiography P550e dengan model Standard Wheelbase (panjang 5.052 mm).

Di sisi lain, mobil dinas yang diadakan melalui APBD Perubahan 2025 dan kini berada di Jakarta adalah tipe Range Rover 3.0 LWB Autobiography P460e dengan model Long Wheelbase (panjang 5.252 mm) berwarna Fuji White.

Terkait penggunaan pelat nomor KT 1 pada kendaraan pribadi, hal tersebut dijelaskan sebagai bagian dari standar protokoler kedinasan.

Alhasil, jika kendaraan digunakan untuk keperluan non-resmi, pelat nomor akan dikembalikan ke nomor umum sesuai dengan izin operasional sementara yang masih dalam proses administrasi.

Faisal melanjutkan, Pemprov Kaltim telah menempuh langkah progresif, pihak penyedia telah mengirimkan surat balasan yang menyatakan persetujuan untuk menarik kembali unit kendaraan dan mengembalikan dana sepenuhnya ke kas daerah.

Sebagai tindak lanjut, proses penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) akan segera dilaksanakan di Jakarta segera setelah dana efektif diterima kembali oleh negara.

Langkah ini diambil secara kritis guna memastikan tidak ada kerugian keuangan daerah yang timbul dari pengadaan tersebut.

Adapun dia menuturkan Pemprov Kaltim telah melakukan koordinasi intensif secara daring dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan pembatalan pengadaan tersebut berdiri di atas landasan hukum yang kuat dan akuntabel.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyalurkan bantuan pendidikan melalui Program Gratispol kepada 47.717 mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh wilayah hingga akhir Februari 2026.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyatakan angka tersebut merupakan bagian dari target 158.981 penerima dengan total pagu anggaran mencapai Rp1,377 triliun pada tahun ini.

"Kemarin saya datang ke Pondok Pesantren Hidayatullah di Balikpapan. Mereka sangat berterima kasih karena sudah menikmati bantuan Gratispol," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (4/3/2026).

Kendati demikian, capaian penyaluran hingga saat ini baru mencapai sekitar 30% dari target keseluruhan.

Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim Dasmiah merinci bahwa penyaluran tahap pertama telah menjangkau 32.768 mahasiswa, terdiri dari 18.296 mahasiswa PTN dan 14.472 mahasiswa PTS.

Dari jumlah tersebut, mahasiswa baru angkatan 2025 mendominasi dengan 20.698 penerima, yaitu 11.356 dari PTN dan 9.342 dari PTS.

"Untuk mahasiswa tingkat atas, yakni semester empat, enam, dan delapan, kami telah menyalurkan kepada 12.070 orang, dengan rincian 6.940 mahasiswa PTN dan 5.130 mahasiswa PTS," terang Dasmiah.

Pada tahap kedua, penyaluran kembali dilakukan kepada 14.949 mahasiswa, mencakup 8.190 mahasiswa PTN dan 6.759 mahasiswa PTS. Namun, belum ada penjelasan resmi mengenai mekanisme seleksi penerima dan transparansi data yang menjadi dasar penetapan prioritas penyaluran.

Di sisi lain, program Gratispol juga mengalokasikan insentif bagi tenaga pendidik non-aparatur sipil negara.

Pada Maret 2026, Pemprov Kaltim akan menyalurkan bantuan untuk guru PAUD, TK, SD, dan SMP sebesar Rp500.000 per bulan, yang mencakup periode Januari hingga Maret.

Adapun Dasmiah menuturkan tahun lalu tidak kurang dari 23.007 guru non-ASN menerima bantuan serupa.

"Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban para guru non-ASN yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di daerah," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) siap mengeluarkan kebijakan yang berpotensi mengubah lanskap bisnis ekstraktif di daerah.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud meminta seluruh perusahaan pertambangan, kehutanan, dan perkebunan untuk menempatkan kantor operasional mereka di Kalimantan Timur.

"Saya minta semua perusahaan pertambangan, kehutanan dan perkebunan semua berkantor di Kaltim," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (3/3/2026).

Instruksi ini disampaikan di hadapan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, disaksikan pula oleh Ketua Tim Ahli Gubernur Irianto Lambrie, Senin (2/3/2026).

Adapun, kebijakan ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap anomali yang selama ini terjadi, di mana perusahaan-perusahaan besar mengeksploitasi sumber daya alam Kaltim, tetapi aktivitas administratif dan keuangan mereka justru berpusat di Jakarta atau kota-kota besar lainnya.

Secara umum, langkah ini merupakan bagian dari strategi transformasi ekonomi Kaltim. Rudy mengingatkan bahwa pembangunan ke depan nyaris hanya akan mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD), sementara ketergantungan pada transfer ke daerah (TKD) harus segera dikurangi.

"Kita harus segera beradaptasi dan bertransformasi," ujarnya.

Kendati demikian, kebijakan wajib berkantor ini bukan sekadar soal relokasi geografis belaka.

Orang nomor satu di Benua Etam itu merancang skema yang lebih komprehensif dengan melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam ekosistem bisnis perusahaan ekstraktif tersebut.

Kajian regulasi sedang disiapkan untuk mewajibkan perusahaan tambang menjalin kerja sama dengan BUMD Kaltim.

Dia mencontohkan, Bank Kaltimtara dapat dimanfaatkan untuk sistem pembayaran gaji karyawan, sementara PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS) untuk aktivitas bisnis pertambangan.

Lebih lanjut, pemerintah provinsi juga menyiapkan berbagai insentif sebagai pemanis. Reformasi birokrasi dijanjikan melalui penyederhanaan proses perizinan hingga relaksasi biaya-biaya pendirian perusahaan.

Dengan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, diharapkan perusahaan tidak merasa terbebani dengan kewajiban berkantor di Kaltim.

Lebih jauh, Rudy turut mendorong percepatan investasi melalui pemetaan ulang potensi di sektor-sektor unggulan. Investasi yang tumbuh, menurutnya, akan secara langsung mendongkrak pendapatan daerah.

Sebagai konsekuensi logis dari kebijakan berkantor lokal, pemerintah provinsi mengantisipasi peningkatan signifikan pada berbagai pos penerimaan pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah dituntut bekerja lebih optimal dengan koordinasi lintas instansi, termasuk pemerintah kabupaten dan kota.

Beberapa sektor pajak yang menjadi sasaran optimalisasi antara lain pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), hingga pajak air permukaan (PAP).

Terkait PAP, Rudy menyoroti kesenjangan dengan daerah lain, seperti Pemerintah Provinsi Sumatra Barat yang meraup Rp150 miliar dari lahan perkebunan seluas 270.000 hektare. "Sedangkan PAP Kaltim hanya Rp15 miliar," ungkapnya.

Selanjutnya, penguatan pendataan alat berat di perusahaan tambang, perkebunan, dan kehutanan juga menjadi prioritas. Dengan perusahaan berkantor di Kaltim, pendataan aset dan operasional akan jauh lebih mudah dilakukan.

Ini berkorelasi langsung dengan konsumsi bahan bakar yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan PBBKB.

Sementara untuk PKB, berbagai terobosan dan inovasi tengah disiapkan, termasuk relaksasi pajak dan penghapusan denda. Pendekatan insentif ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan sekaligus memperluas basis pajak.

Adapun, dia menginstruksikan validasi menyeluruh dengan menggunakan data historis sebagai barometer untuk memastikan target pendapatan realistis dan terukur.

"Validasi harus dilakukan hingga kesesuaian dengan kondisi di lapangan. Mencermati berbagai potensi pajak yang belum tersentuh," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud akhirnya memutuskan mengembalikan mobil dinas Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e senilai Rp8,49 miliar yang baru diserahterimakan pada 20 November 2025.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Muhammad Faisal menyatakan langkah ini diambil setelah pengadaan kendaraan mewah tersebut menuai polemik di tengah masyarakat.

Dia menambahkan, Gubernur telah menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera memproses pengembalian unit kendaraan berwarna putih yang kini masih berada di Jakarta.

"Kami menghargai kritik konstruktif dari masyarakat. Ini adalah momentum penting bagi kami untuk kembali menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat Kaltim," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).

Dia mengungkapkan, pengadaan mobil dinas tersebut melalui APBD Perubahan 2025 oleh Biro Umum Sekretariat Daerah dan dilakukan melalui CV Afisera Samarinda.

Menurutnya, mekanisme pengembalian telah dijalankan secara prosedural.

Surat resmi telah dikirimkan kepada penyedia pada Jumat pekan lalu, dan pihak CV Afisera menyatakan kesediaannya menerima kembali unit kendaraan tersebut.

Setelah serah terima dilakukan, penyedia diwajibkan mengembalikan dana senilai harga pembelian ke Kas Daerah paling lambat 14 hari kerja.

"Pihak penyedia sangat kooperatif dan memahami situasi yang berkembang," terang Faisal.

Adapun, dia menuturkan bahwa proses pengembalian dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi membatalkan pengadaan kendaraan dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar yang sempat menuai kontroversi.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyatakan pembatalan ini merupakan respons atas aspirasi rakyat.

"Keputusan ini, insyaallah, tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan. Fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (2/3/2026).

Kendati demikian, langkah mundur ini justru memantik pertanyaan mengenai tata kelola keuangan daerah.

Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi Purwoharsojo menilai proses pengembalian kendaraan dinas tidak sesederhana membalikkan telapak tangan.

Kompleksitas prosedur dan mekanisme pengadaan barang milik negara menjadi batu sandungan tersendiri.

"Satu jam keluar dari dealer saja harga barang sudah turun, nah maka dari itu, BPKAD Kaltim harus jelas di sini untuk memastikan aset daerah tersebut. Jangan sampai dibeli harga Rp 8,5 miliar, nanti masuk ke kas daerahnya kurang dari itu, karena barangnya sudah second," tegasnya.

Purwadi menambahkan, tanggung jawab BPKAD Kaltim dalam hal ini bukan sekadar formalitas.

Lembaga tersebut harus mampu memastikan setiap rupiah uang rakyat kembali utuh ke kas daerah, tanpa potongan akibat penyusutan nilai barang.

Lebih jauh, dia menekankan perlunya keterlibatan lembaga pengawas independen.

Menurutnya, inspektorat Provinsi Kaltim harus secara transparan menelusuri alur dana hingga tuntas.

"Inspektorat juga di sini harus jelas menelusuri itu sampai selesai. Bagaimana alurnya itu, sampai benar-benar duitnya itu balik dalam kondisi utuh dan BPKP atau BPK harus masuk untuk melakukan audit mendampingi inspektorat supaya tidak terjadi lagi kejadian begini ke depannya," jelasnya.

Adapun, dia menuturkan kendati kendaraan dinas dikembalikan, jejak perencanaan anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran tetap tertulis dalam catatan sejarah pemerintahan Kaltim.

"Meski mobdin (mobil dinas) tersebut dikembalikan, tidak serta merta menghapus jejak perencanaan anggaran yang buruk. Mengingat, perencanaan harus mengarah kepada kebermanfaatan bagi masyarakat luas," pungkasnya.