REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Cadangan devisa Indonesia terus mengalami penurunan sejak awal tahun 2026 dari posisi 154,6 miliar dolar AS menjadi 146,2 miliar dolar AS pada April 2026. Namun, Bank Indonesia (BI) menegaskan cadangan devisa Indonesia masih cukup kuat untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia di tengah tingginya ketidakpastian global.

Mengutip data BI, cadangan devisa pada April 2026 mencapai 146,2 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi pada Maret 2026 sebesar 148,2 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa pada Maret 2026 tersebut juga mengalami penurunan dari posisi Februari 2026 sebesar 151,9 miliar dolar AS.

Adapun posisi cadangan devisa pada awal tahun atau Januari 2026 tercatat sebesar 154,6 miliar dolar AS. Dengan demikian, terjadi penurunan cadangan devisa sebesar 8,4 miliar dolar AS dari Januari hingga April 2026.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menuturkan, posisi cadangan devisa pada April 2026 tetap kuat dan memadai dalam mendukung ketahanan eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional.

“Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan sekitar 114 persen dari ukuran kecukupan cadangan devisa berdasarkan standar internasional yang ditetapkan IMF dan mencerminkan kuatnya ketahanan eksternal Indonesia,” ujar Denny dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (19/5/2026).

Sebagai informasi, angka 114 persen menunjukkan bahwa cadangan devisa berada 14 persen di atas batas minimum kecukupan. Secara umum, kondisi tersebut masih dianggap memadai atau aman, tetapi tidak cukup longgar. Dengan kata lain, ruang bantalan (shock absorber)-nya tidak terlalu tebal apabila terjadi krisis besar, capital outflow, ataupun tekanan kurs.

Denny menerangkan, perkembangan cadangan devisa per April 2026 dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, serta penerbitan global bond pemerintah di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Kebijakan stabilitas tersebut merupakan respons BI terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat.

Posisi cadangan devisa pada akhir April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar AS setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

“Bank Indonesia senantiasa mengelola cadangan devisa secara terukur guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kepercayaan pasar, serta memperkuat ketahanan eksternal perekonomian Indonesia di tengah tingginya ketidakpastian global,” tutup Denny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp 17.500 per dollar Amerika Serikat (AS) dinilai bukan sekadar gejolak pasar jangka pendek, melainkan sinyal rapuhnya struktur ekonomi domestik di tengah tekanan global yang semakin berat.

Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai depresiasi rupiah saat ini merupakan hasil kombinasi antara tekanan eksternal dan persoalan fundamental di dalam negeri.

Ronny menyebut kondisi saat ini sebagai “perfect storm” yang mempertemukan gejolak global dengan kerentanan domestik.

ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan Karyawan menunjukkan uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing Ayu Masagung, Kwitang, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

“Penembusan level Rp17.500 ini adalah alarm keras bahwa fundamental ekonomi kita sedang rapuh dan rentan terhadap guncangan global,” tulis Ronny dalam laporan ISEAI tipe-tipe pada Kamis (14/5/2026).

Menurut dia, tekanan terhadap rupiah dipicu oleh beberapa faktor global, mulai dari konflik geopolitik di Timur Tengah hingga kebijakan suku bunga tinggi bank sentral AS, Federal Reserve.

Konflik di Selat Hormuz antara AS dan Iran disebut menjadi salah satu pemicu utama lonjakan harga minyak dunia.

Kondisi itu berdampak langsung terhadap Indonesia sebagai negara net importir minyak.

“Kenaikan harga minyak mentah Brent hingga di atas 110 dollar AS per barrel meningkatkan beban impor energi Indonesia,” tulis laporan tersebut.

Di saat bersamaan, suku bunga tinggi AS membuat investor global menarik modal dari negara berkembang, termasuk Indonesia, dan kembali menempatkan dana mereka di aset-aset berbasis dollar AS yang dinilai lebih aman.

Namun Ronny menilai persoalan rupiah bukan hanya datang dari luar negeri.

PIXABAY/MOHAMAD TRILAKSONO Ilustrasi rupiah.

Ia menyoroti struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai terlalu bertumpu pada konsumsi domestik dan belanja pemerintah, sementara investasi dan sektor produktif belum cukup kuat menopang pertumbuhan jangka panjang.

Selain itu, kekhawatiran investor terhadap pasar keuangan Indonesia juga meningkat akibat isu MSCI, arus modal keluar, hingga ketidakpastian fiskal dan kelembagaan.

“Keraguan pasar terhadap transparansi bursa dan sustainabilitas belanja negara menjadi beban tambahan bagi aset berdenominasi rupiah,” tulis laporan tersebut.

Ronny juga mengkritik langkah intervensi Bank Indonesia yang dinilai belum cukup efektif meredam pelemahan rupiah.

Menurut dia, BI berada dalam posisi sulit karena harus menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan stabilitas nilai tukar.

Dalam laporan itu disebutkan BI menghadapi “dilema trilema moneter”, yakni tidak bisa sekaligus menjaga kurs, mempertahankan suku bunga rendah, dan membiarkan arus modal bebas secara bersamaan.

Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia juga mulai tergerus akibat intervensi pasar dan pembayaran utang luar negeri.

Cadangan devisa per April 2026 tercatat turun menjadi 146,2 miliar dollar AS dari sebelumnya 148,2 miliar dollar AS pada Maret 2026.

Ronny memperingatkan dampak pelemahan rupiah kini mulai terasa di sektor riil.

Industri manufaktur menghadapi kenaikan biaya impor bahan baku dan energi, sementara masyarakat mulai terkena tekanan imported inflation pada produk pangan olahan, farmasi, hingga elektronik.

Meski demikian, ia menilai kondisi saat ini belum bisa disamakan dengan krisis 1998 karena sektor perbankan Indonesia dinilai masih jauh lebih kuat dan cadangan devisa relatif lebih besar.

Namun ancaman yang muncul saat ini disebut lebih bersifat jangka panjang.

“Ancaman saat ini lebih bersifat slow death akibat erosi daya saing dan tekanan fiskal yang berkepanjangan,” tulis Ronny.

Ronny pun meminta pemerintah dan Bank Indonesia memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, memperbaiki struktur pasar modal, hingga mempercepat pengurangan ketergantungan impor energi agar rupiah tidak terus menjadi titik lemah ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah alias PP No.8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap peningkatan cadangan devisa.

Isu ini sejatinya bukan sesuatu yang baru. Apalagi, kalau merunut ke belakang, proses revisi kebijakan penempatan DHE ke dalam negeri telah terjadi berulang kali dan dinilai tidak efektif.

Pelaporan dan pembuatan faktur yang lebih rendah alias under reporting serta under invoicing oleh eksportir ditengarai menjadi sebab pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) belum efektif.

Kalau merujuk data Bank Indonesia (BI), posisi cadev sampai dengan September 2025 turun ke US$148,7 miliar atau lebih rendah dari September 2024 yakni US$149,9 miliar.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Falianty menilai bahwa kondisi tersebut bukan karena efektivitas PP No.8/2025, namun lebih kepada implementasinya. Dia menduga ada under reporting hingga under invoicing oleh eksportir.

"Perlu dicari penyebabnya, kemungkinan ada under reporting. Biasanya dalam kajian-kajian itu DHE SDA-nya belum efektif itu peraturannya karena ada under invoicing ekspornya. Eksportir tidak melaporkan yang sebenarnya," ujar Telisa kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Oleh sebab itu, Telisa menilai perlu ada penegakan hukum terhadap dugaan praktik tersebut. Bahkan, dia menduga pelaporan saat ini terpaut jauh hingga 70% dari yang seharusnya.

"Nah ini kan menjadi kebocoran sehingga meskipun persentase DHE-nya naik, penerimaan DHE-nya tidak naik signifikan karena under reporting tadi," ucap Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Moneter itu.

Di sisi lain, Telisa menilai aturan itu masih butuh waktu untuk sosialisasi hingga penerapannya. Apalagi, umurnya juga baru tujuh bulan. Tidak hanya itu, dia memandang bahwa ada perlambatan dari sisi kinerja ekspor. Konsekuensinya, devisa dari hasil ekspor pun akan turun setelah sebelumnya ada dugaan under reporting.

"Jadi belum tentu kita simpulkan bahwa peraturannya yang tidak efektif, tetapi pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan dari sisi makro dan internasional trade-nya juga," pungkas Telisa.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto belakangan ini kerap mengevaluasi DHE SDA pada rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. PP No.8/2025 itu mengatur eksportir wajib menempatkan DHE SDA yang mereka peroleh 100% selama 12 bulan di dalam negeri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang hadir di beberapa ratas itu, menyebut pemerintah berpeluang untuk merevisi PP DHE SDA. "Saya enggak boleh ngebocorin, itu biar saja Pak Presiden nanti. PP ya, mungkin PP akan direvisi tetapi belum final kelihatannya," ungkap Purbaya kepada wartawan usai sidang kabinet paripurna satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berambisi untuk menarik duit dolar yang disimpan oleh para konglomerat dari luar negeri ke dalam negeri.

Isu ini mengemuka di tengah wacana pembentukan family office dan implementasi kewajiban parkir Devisa Hasil Ekspor alias DHE Sumber Daya Alam (SDA) 100%.

Sekadar catatan, Presiden Prabowo Subianto belum puas dengan implementasi kebijakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025.

Sejak penerapannya pada Maret 2025, Kepala Negara menilai dampaknya belum optimal kepada cadangan devisa (cadev). Hal itu menjadi salah satu pembahasan pada rapat terbatas (ratas) Kabinet Merah Putih di rumah pribadi Presiden, Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10/2025).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang turut hadir di rapat tersebut, menyebut aturan yang berlaku sejak kuartal I/2025 itu belum banyak berdampak ke cadev.

"Kelihatannya hasilnya belum betuk-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita," terangnya saat ditemui wartawan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut ratas kemarin malam khusus membahas soal sistem keuangan dan perbankan nasional. Salah satunya adalah evaluasi PP No.8/2025 terkait dengan DHE SDA.

Menurut Prasetyo, pemerintah menyoroti bahwa pemberlakukan PP itu belum berdampak besar kepada cadev. Per akhir September 2025, Bank Indonesia (BI) melaporkan cadev sebesar US$148,7 miliar. Jumlahnya mengalami penurunan dalam tiga bulan berturut-turut yakni pada Juni, Juli dan Agustus 2025.

"Karena dari yang sudah kita terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi untuk malam hari ini," terangnya kepada wartawan di Kertanegara, Minggu (12/10/2025) malam.

Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan bahwa pemerintah melihat ada beberapa hal yang diduga menyebabkan cadev belum optimal. Untuk itu, pemerintah akan memelajari ulang penerapan DHE SDA itu.

"Makanya itu yang diminta untuk segera untuk dipelajari kembali," ungkapnya.

Bisnis sudah mencoba mengonfirmasi hal tersebut ke Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso. Namun belum ada respons yang diberikan hingga berita ini dinaikkan.

BI Klaim Aturan DHE Efektif

Sebelumnya, pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI September 2025, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebut penerapan DHE SDA pada Maret lalu cukup efektif. Hal itu, terangnya, ditunjukkan dengan tingkat konversi dolar AS mencapai 87%.

Menurut Destry, hal itu menunjukkan bahwa eksportir sudah lebih banyak membawa uangnya yang berdenominasi dolar dan dikonversi ke rupiah sejak penerapan PP itu.

"Kami juga merasakan di pasar di mana suplai dolarnya sudah semakin membaik," katanya, Rabu (17/9/2025).

Destry memerinci bahwa penempatan pada instrumen SVBI untuk dolar terus mengalami peningkatan ke level US$4,4 miliar. Sementara itu, untuk SUVBI, juga sudah berada di level US$522 juta.

Adapun local currency transacton (LCT), sambungnya, sudah mencapai US$16,4 miliar pada Agustus 2025 atau lebih tinggi dari sepanjang 2024 sebesar US$12,55 miliar.

"Jadi kita masih ada waktu September, Oktober, November, Desember, empat bulan di mana peluang LCT naik akan semakin besra sehingga ini menyebabkan mata uang yang berada di market lebih balance," terangnya.

Arahan Prabowo Segera Ditindaklanjuti

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan mengevaluasi kebijakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% selama 12 bulan.

Kendati tidak disebut secara spesifik, sulit untuk tidak mengaitkan evaluasi DHE itu dengan sorotan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Trump pernah mempersoalkan kebijakan DHE saat menjatuhkan tarif 32% kepada Indonesia.

Adapun keputusan untuk mengevaluasi wajib DHE disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Minggu (12/10/2025) malam.

Airlangga mengaku pengusaha tidak ada menyampaikan keluhan berarti dari kebijakan wajib parkir DHE SDA 100% itu. Hanya saja, permasalahan ada di dalam sistem.

"DHE kendalanya bukan dari pengusaha, kendalanya dari kita melihat transfer dananya kemarin terdisrupsi," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Ketika dikonfirmasi apakah disrupsi tersebut karena permasalahan di sistem perbankan atau serapan penempatan dana pengusaha yang belum optimal, Airlangga tidak mau memberi keterangan lebih lanjut. Dia meminta setiap pihak bersabar karena akan ada keterangan lebih lanjut.

"Nanti kita evaluasi dan disampaikan," ujar politisi Partai Golkar itu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berambisi untuk menarik duit dolar yang disimpan oleh para konglomerat dari luar negeri ke dalam negeri.

Isu ini mengemuka di tengah wacana pembentukan family office dan implementasi kewajiban parkir Devisa Hasil Ekspor alias DHE Sumber Daya Alam (SDA) 100%.

Sekadar catatan, Presiden Prabowo Subianto belum puas dengan implementasi kebijakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025.

Sejak penerapannya pada Maret 2025, Kepala Negara menilai dampaknya belum optimal kepada cadangan devisa (cadev). Hal itu menjadi salah satu pembahasan pada rapat terbatas (ratas) Kabinet Merah Putih di rumah pribadi Presiden, Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10/2025).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang turut hadir di rapat tersebut, menyebut aturan yang berlaku sejak kuartal I/2025 itu belum banyak berdampak ke cadev.

"Kelihatannya hasilnya belum betuk-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita," terangnya saat ditemui wartawan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut ratas kemarin malam khusus membahas soal sistem keuangan dan perbankan nasional. Salah satunya adalah evaluasi PP No.8/2025 terkait dengan DHE SDA.

Menurut Prasetyo, pemerintah menyoroti bahwa pemberlakukan PP itu belum berdampak besar kepada cadev. Per akhir September 2025, Bank Indonesia (BI) melaporkan cadev sebesar US$148,7 miliar. Jumlahnya mengalami penurunan dalam tiga bulan berturut-turut yakni pada Juni, Juli dan Agustus 2025.

"Karena dari yang sudah kita terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi untuk malam hari ini," terangnya kepada wartawan di Kertanegara, Minggu (12/10/2025) malam.

Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan bahwa pemerintah melihat ada beberapa hal yang diduga menyebabkan cadev belum optimal. Untuk itu, pemerintah akan memelajari ulang penerapan DHE SDA itu.

"Makanya itu yang diminta untuk segera untuk dipelajari kembali," ungkapnya.

Bisnis sudah mencoba mengonfirmasi hal tersebut ke Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso. Namun belum ada respons yang diberikan hingga berita ini dinaikkan.

BI Klaim Aturan DHE Efektif

Sebelumnya, pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI September 2025, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebut penerapan DHE SDA pada Maret lalu cukup efektif. Hal itu, terangnya, ditunjukkan dengan tingkat konversi dolar AS mencapai 87%.

Menurut Destry, hal itu menunjukkan bahwa eksportir sudah lebih banyak membawa uangnya yang berdenominasi dolar dan dikonversi ke rupiah sejak penerapan PP itu.

"Kami juga merasakan di pasar di mana suplai dolarnya sudah semakin membaik," katanya, Rabu (17/9/2025).

Destry memerinci bahwa penempatan pada instrumen SVBI untuk dolar terus mengalami peningkatan ke level US$4,4 miliar. Sementara itu, untuk SUVBI, juga sudah berada di level US$522 juta.

Adapun local currency transacton (LCT), sambungnya, sudah mencapai US$16,4 miliar pada Agustus 2025 atau lebih tinggi dari sepanjang 2024 sebesar US$12,55 miliar.

"Jadi kita masih ada waktu September, Oktober, November, Desember, empat bulan di mana peluang LCT naik akan semakin besra sehingga ini menyebabkan mata uang yang berada di market lebih balance," terangnya.

Arahan Prabowo Segera Ditindaklanjuti

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan mengevaluasi kebijakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% selama 12 bulan.

Kendati tidak disebut secara spesifik, sulit untuk tidak mengaitkan evaluasi DHE itu dengan sorotan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Trump pernah mempersoalkan kebijakan DHE saat menjatuhkan tarif 32% kepada Indonesia.

Adapun keputusan untuk mengevaluasi wajib DHE disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Minggu (12/10/2025) malam.

Airlangga mengaku pengusaha tidak ada menyampaikan keluhan berarti dari kebijakan wajib parkir DHE SDA 100% itu. Hanya saja, permasalahan ada di dalam sistem.

"DHE kendalanya bukan dari pengusaha, kendalanya dari kita melihat transfer dananya kemarin terdisrupsi," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Ketika dikonfirmasi apakah disrupsi tersebut karena permasalahan di sistem perbankan atau serapan penempatan dana pengusaha yang belum optimal, Airlangga tidak mau memberi keterangan lebih lanjut. Dia meminta setiap pihak bersabar karena akan ada keterangan lebih lanjut.

"Nanti kita evaluasi dan disampaikan," ujar politisi Partai Golkar itu.