Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi jalur distribusi bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya bergantung pada penjualan di daerah asal.

Farida mengatakan KDKMP tidak hanya dibangun sebagai sarana pelayanan masyarakat desa, tetapi juga sebagai pusat konsolidasi dan pemasaran produk-produk unggulan daerah.

"Kita ingin produk ini terkonsolidasi dan didistribusikan ke seluruh jaringan koperasi di NTB, bahkan nasional," katanya saat berkunjung ke UMKM Sasak Maiq di Kabupaten Lombok Barat, NTB, Sabtu (27/6), dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Menurut Farida, kehadiran jaringan KDKMP di berbagai daerah diharapkan dapat memperpendek rantai pemasaran produk UMKM sekaligus membuka akses ke pasar yang lebih luas.

Selain menjadi jalur distribusi produk lokal, KDKMP juga memiliki fungsi sebagai penyedia kebutuhan pokok masyarakat desa, seperti beras, minyak goreng, dan pupuk, dengan harga yang lebih terjangkau karena memotong rantai distribusi yang panjang.

Farida menambahkan pelaku UMKM yang bergabung sebagai anggota koperasi juga dapat memanfaatkan akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dengan bunga sekitar 6 persen per tahun.

Menurut dia, pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi maupun investasi peralatan usaha sehingga UMKM lebih siap memenuhi permintaan pasar.

"Fungsinya, saat bergabung di koperasi, bapak-ibu bisa akses pembiayaan bunga rendah untuk meningkatkan produksi atau membeli alat baru. Ada juga ruang agregasi untuk saling bertukar informasi pasar," katanya.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas impor, Farida juga mengajak pelaku UMKM memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal untuk memperkuat daya tahan usaha.

Ia mengatakan UMKM merupakan sektor yang relatif tangguh menghadapi gejolak ekonomi karena lebih dekat dengan sumber daya lokal dibandingkan industri yang bergantung pada bahan baku impor.

Farida menambahkan pemerintah juga terus mendorong produk-produk UMKM daerah agar mampu menembus pasar ekspor melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Smesco Indonesia dan Kementerian Perdagangan.

Wamenkop juga mendorong UMKM di Lombok untuk mulai melirik pasar mancanegara. Ia mencontohkan keberhasilan koperasi di daerah lain yang telah mengekspor produk kuliner daerah ke Malaysia dan Singapura.

“Kami di Kementerian Koperasi akan berkomunikasi dengan pihak terkait, seperti Smesco dan Kementerian Perdagangan, agar UMKM kita tidak hanya jago kandang, tapi juga bisa menembus pasar internasional," katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin koperasi hadir sebagai solusi bagi masyarakat. Bukan hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga pelayanan dasar yang dibutuhkan warga desa

Jakarta (ANTARA) - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Tamanmartani di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengembangkan berbagai unit usaha mulai dari sektor pertanian hingga layanan kesehatan sebagai upaya memperkuat ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa.

Ketua KDKMP Tamanmartani Mawardi mengatakan koperasi yang berdiri pada 2025 tersebut kini memiliki 1.118 anggota dan mengelola sejumlah unit usaha, antara lain sarana produksi pertanian, toko sembako, perikanan, serta klinik kesehatan.

"Kami ingin koperasi hadir sebagai solusi bagi masyarakat. Bukan hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga pelayanan dasar yang dibutuhkan warga desa," kata Mawardi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan salah satu unit usaha unggulan koperasi adalah penyaluran pupuk bersubsidi.

Ia menyebut KDKMP Tamanmartani dipercaya menjadi penyalur pupuk bersubsidi dengan volume sekitar 400 ton per tahun sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Mawardi mengatakan dalam enam bulan terakhir, lanjut dia, koperasi telah menyalurkan lebih dari 200 ton pupuk kepada kelompok tani di wilayah Tamanmartani.

Selain pupuk bersubsidi, koperasi juga menyediakan benih, pestisida dan berbagai kebutuhan produksi pertanian lainnya.

Ke depan, koperasi menargetkan pembangunan ekosistem pertanian yang terintegrasi, mulai dari penyediaan sarana produksi, pendampingan budidaya, hingga penyerapan hasil panen petani.

"Petani kini lebih mudah mendapatkan pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya secara tepat waktu dan tepat sasaran. Kami ingin koperasi menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani," ujarnya.

Di luar sektor pertanian, KDKMP Tamanmartani juga mengembangkan klinik kesehatan yang telah mengantongi izin operasional dari Dinas Kesehatan.

Klinik tersebut menyediakan layanan poli umum, poli gigi, poli kesehatan ibu dan anak (KIA), serta farmasi dengan dukungan 10 tenaga kesehatan dan tenaga pendukung.

Menurut Mawardi, keberadaan klinik koperasi membantu memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang sebelumnya harus menempuh perjalanan lebih dari enam kilometer menuju puskesmas.

Saat ini, ia menyampaikan koperasi juga tengah menyelesaikan proses kerja sama dengan BPJS Kesehatan agar dapat melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pengembangan berbagai unit usaha tersebut didukung pembiayaan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi yang digunakan untuk memperkuat modal kerja sekaligus pengembangan usaha.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto menilai KDKMP Tamanmartani menunjukkan bahwa koperasi desa dapat berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi sekaligus penyedia layanan bagi masyarakat apabila dikelola secara profesional dan didukung pembiayaan yang memadai.

"KDKMP Tamanmartani menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga usaha, tetapi juga mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Dari sektor pertanian yang membantu petani memperoleh sarana produksi hingga layanan kesehatan yang mendekatkan akses pelayanan kepada warga. Inilah wajah koperasi modern yang produktif, inklusif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

“KDMP di Bali telah memberikan dampak ekonomi masyarakat,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Supendi di Denpasar, Bali, Jumat.

Adapun seluruh desa dan kelurahan di Bali sudah terbentuk KDMP, terdiri atas 636 koperasi desa dan 80 kelurahan sehingga total ada 716 unit.

Ia menjabarkan di Bali telah terdapat 716 unit KDMP dan telah mengantongi nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dari jumlah KDMP itu, sebanyak 496 di antaranya sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan sebanyak 238 koperasi telah memiliki akun.

DJPb Bali mencatat nilai transaksi itu berasal dari 32.763 transaksi yang dilakukan oleh koperasi dengan simpanan pokok telah mencapai Rp900,96 juta dan Rp303,70 juta simpanan wajib.

Adapun jumlah KDMP terbanyak di Bali berada di Kabupaten Buleleng sebanyak 148 unit, kemudian disusul Kabupaten Tabanan sebanyak 133 unit koperasi.

Kemudian Kabupaten Karangasem ada 78 unit, Bangli (72), Gianyar (70), Klungkung (59), Jembrana (51), Badung (64) dan Denpasar ada 43 unit KDMP.

KDMP di Bali beberapa di antaranya juga menjalin sinergi keagenan dengan badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendukung perluasan pangsa pasar.

Adapun BUMN yang berpeluang menjalin kerja sama dengan KDMP di antaranya bidang pangan salah satunya beras, lalu pupuk, bidang minyak dan gas bumi hingga bidang obat-obatan.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat mengalokasikan 58,03 persen anggaran Dana Desa 2026 atau mencapai sebesar Rp34,57 triliun untuk pembangunan KDMP, dari total alokasi Dana Desa secara keseluruhan pada 2026 ditetapkan sebesar Rp60,57 triliun.

Penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi KDMP berupa pembayaran angsuran pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP.

Adapun sisa pagu Dana Desa, di luar yang digunakan untuk mendukung KDMP, dialokasikan menjadi pagu reguler dengan nilai sebesar Rp25 triliun.

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 yang diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) perlu memprioritaskan penguatan modal usaha pada tahap awal pengembangan sebelum membagikan keuntungan dalam jumlah besar kepada anggota.

Rizal yang juga Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef mengatakan keuntungan koperasi pada umumnya tidak seluruhnya dibagikan kepada anggota, melainkan sebagian disimpan sebagai cadangan modal untuk mendukung ekspansi usaha dan menjaga keberlanjutan bisnis.

"Keuntungan yang diputar kembali menjadi modal akan membuat koperasi mampu membuka usaha baru, memperbesar omzet, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di desa," kata Rizal saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Pemerintah menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disiapkan tidak hanya sebagai penggerak ekonomi desa, tetapi juga sebagai sumber baru Pendapatan Asli Desa (PADes).

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan 80 persen keuntungan koperasi akan dikembalikan kepada masyarakat desa, sementara sisanya digunakan untuk memperkuat kapasitas pembangunan desa melalui PADes.

Yandri mengatakan skema tersebut dirancang agar manfaat ekonomi dari kegiatan usaha koperasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Namun, menurut Rizal, skema tersebut perlu dihitung secara cermat agar tidak mengurangi kemampuan koperasi untuk berkembang dan memperkuat permodalannya.

Ia menjelaskan koperasi yang memiliki modal kuat umumnya lebih mampu bertahan dalam jangka panjang serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibanding koperasi yang terlalu cepat membagikan laba.

Di sisi lain, Rizal menilai KDMP tetap berpotensi menjadi sumber baru PADes apabila mampu mengelola berbagai unit usaha secara profesional.

Menurut dia, usaha seperti penyediaan sembako, pupuk, logistik, hingga layanan simpan pinjam dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi koperasi maupun desa.

"Namun, syarat utamanya adalah koperasi harus menghasilkan laba yang berkelanjutan, bukan sekadar bergantung pada suntikan modal pemerintah," katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

syarat utamanya adalah koperasi harus menghasilkan laba yang berkelanjutan, bukan sekadar bergantung pada suntikan modal pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berpotensi menjadi sumber baru pendapatan desa apabila mampu mengelola berbagai unit usaha secara profesional.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman mengatakan keberadaan KDKMP dapat memperkuat aktivitas ekonomi desa sekaligus memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui berbagai kegiatan usaha yang dijalankan koperasi seperti gerai sembako, pupuk, logistik dan simpan pinjam

"Kontribusinya terhadap PADes memang bisa meningkat setiap tahun. Namun, syarat utamanya adalah koperasi harus menghasilkan laba yang berkelanjutan, bukan sekadar bergantung pada suntikan modal pemerintah," kata Rizal saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, Rizal mengingatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa hanya dapat terwujud apabila koperasi memiliki model bisnis yang sehat serta mampu tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang.

Ia menjelaskan pada prinsipnya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang membagikan keuntungan, tetapi juga perlu membangun kapasitas usaha agar dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Selain berpotensi menambah pendapatan desa, ia menilai KDKMP juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai manfaat ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan usaha koperasi, termasuk pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha (SHU).

Sesuai prinsip koperasi, penerima manfaat utama dari pembagian SHU adalah anggota karena mereka ikut menanamkan modal dan bertransaksi di dalam koperasi.

Sementara itu, lanjut dia, masyarakat desa yang belum menjadi anggota tetap dapat menikmati manfaat secara tidak langsung, seperti akses kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, kemudahan memperoleh pembiayaan, serta bertambahnya kesempatan kerja.

“Dengan skema seperti ini, manfaat ekonomi menjadi lebih adil sekaligus mendorong masyarakat untuk aktif menjadi anggota dan memperkuat koperasi sebagai penggerak ekonomi desa,” ucap Rizal.

Pemerintah memastikan sebagian besar keuntungan KDKMP akan kembali kepada masyarakat desa, sementara sisanya digunakan untuk memperkuat kapasitas pembangunan desa melalui PADes.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan sebanyak 80 persen keuntungan KDKMP akan dikembalikan kepada masyarakat desa, sedangkan 20 persen sisanya menjadi Pendapatan Asli Desa.

Menurut Yandri, keberadaan Kopdes Merah Putih juga akan memperkuat kemandirian ekonomi desa karena aset usaha yang dibangun nantinya menjadi milik desa.

Aset tersebut antara lain berupa gudang, truk distribusi, kendaraan operasional, hingga sarana pendukung usaha lainnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kopdes harus mengungguli rentenir dalam kecepatan layanan, bukan hanya suku bunga

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai kecepatan pencairan pembiayaan menjadi salah satu faktor agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.

Rizal mengatakan Kopdes tidak cukup hanya menawarkan pinjaman berbunga rendah, tetapi juga harus mampu memberikan layanan yang cepat dan mudah diakses oleh masyarakat.

“Kopdes harus mengungguli rentenir dalam kecepatan layanan, bukan hanya suku bunga,” kata Rizal yang juga Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, masyarakat selama ini kerap memanfaatkan jasa rentenir karena kebutuhan yang mendesak dapat dipenuhi dengan cepat tanpa prosedur yang rumit.

Oleh karena itu, Rizal menilai desain pembiayaan yang diterapkan Kopdes perlu menyesuaikan kebutuhan masyarakat desa, terutama pelaku usaha mikro dan petani yang membutuhkan akses modal secara cepat.

“Pembiayaan ideal adalah tanpa birokrasi berbelit, pencairan maksimal 1x24 jam, angsuran mengikuti siklus usaha, serta terintegrasi dengan pendampingan dan akses pasar,” ujarnya.

Rizal menjelaskan ketergantungan terhadap rentenir dan tengkulak selama ini tidak hanya berkaitan dengan akses pembiayaan, tetapi juga faktor kemudahan layanan yang ditawarkan.

Selain menyediakan pinjaman, tengkulak kerap membantu pemasaran hasil produksi masyarakat sehingga memiliki hubungan yang kuat dengan pelaku usaha di tingkat desa.

Ia menilai Kopdes perlu dirancang sebagai ekosistem layanan ekonomi desa yang terintegrasi, bukan sekadar lembaga penyalur kredit.

Menurut dia, pembiayaan yang disalurkan juga perlu didukung dengan pelatihan usaha, digitalisasi, akses pasar, asuransi usaha, serta kemitraan dengan sektor swasta agar mampu meningkatkan produktivitas usaha masyarakat.

Rizal mengingatkan bahwa kredit murah tanpa model bisnis yang produktif dan tata kelola yang profesional berpotensi menimbulkan moral hazard serta meningkatkan kredit bermasalah.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat membebani keuangan negara apabila pembiayaan yang disalurkan tidak diiringi dengan pengelolaan yang baik dan penguatan kapasitas usaha penerima manfaat.

“Tanpa model bisnis yang produktif dan tata kelola yang profesional, kredit murah justru berpotensi meningkatkan moral hazard dan kredit bermasalah sehingga membebani keuangan negara,” ujarnya.

Pemerintah menyiapkan Kopdes Merah Putih yang salah satu unit usahanya berupa lembaga keuangan ultramikro dengan skema pembiayaan berbunga rendah. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat agar tidak terjerat rentenir maupun pinjaman ilegal.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi alternatif rentenir, tetapi tidak otomatis menggantikannya

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) berpeluang mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan tengkulak, asalkan mampu menyediakan layanan pembiayaan yang mudah diakses.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman saat dihubungi di Jakarta, Kamis, mengatakan selama ini ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan tengkulak tidak hanya disebabkan tingginya kebutuhan modal, tetapi juga terbatasnya akses terhadap layanan keuangan formal.

Menurut dia, tantangan tersebut masih banyak ditemui di wilayah pedesaan.

Rizal menyebut meski indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai sekitar 76 persen, tingkat literasi keuangan masih berada di kisaran 66 persen, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam akses dan pemanfaatan layanan keuangan formal.

Dalam upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan KDMP yang salah satu unit usahanya berupa lembaga keuangan ultramikro dengan skema pembiayaan berbunga rendah.

Kehadiran layanan ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat agar tidak terjerat rentenir maupun pinjaman ilegal.

"Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi alternatif rentenir, tetapi tidak otomatis menggantikannya," kata Rizal.

Menurut dia, selama Kopdes belum mampu memberikan pinjaman yang cepat, mudah, dan fleksibel, rentenir akan tetap memiliki ruang karena menawarkan kecepatan dan kemudahan, bukan sekadar kredit.

Lebih lanjut, ia menjelaskan ketergantungan terhadap rentenir dan tengkulak juga merupakan persoalan struktural.

Banyak petani dan pelaku usaha mikro tidak memiliki agunan maupun riwayat kredit yang memadai untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga formal, sementara kebutuhan modal usaha sering kali harus dipenuhi dalam waktu singkat.

Di sisi lain, tengkulak tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga membantu pemasaran hasil produksi masyarakat.

Untuk itu, menurut Rizal, bunga pinjaman yang rendah saja tidak cukup untuk menarik masyarakat beralih dari rentenir maupun tengkulak.

"Jika Kopdes tidak mampu menyediakan pembiayaan sekaligus akses pemasaran, pendampingan usaha, dan pencairan yang cepat, masyarakat tidak akan otomatis beralih," ujarnya.

Rizal menilai Kopdes Merah Putih perlu dirancang sebagai ekosistem layanan ekonomi desa, bukan sekadar lembaga penyalur pinjaman.

Selain menyediakan pembiayaan, koperasi juga menurutnya perlu terhubung dengan pelatihan usaha, akses pasar, digitalisasi, hingga kemitraan dengan sektor swasta agar mampu meningkatkan produktivitas usaha masyarakat.

Menurut dia, apabila dikelola secara profesional, Kopdes Merah Putih berpotensi memperkuat inklusi keuangan di pedesaan, meningkatkan produktivitas UMKM, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.

"Keberhasilan program ini harus diukur dari berkurangnya praktik rentenir, meningkatnya pendapatan pelaku usaha desa, bertambahnya usaha produktif, dan membaiknya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) memacu pengurus Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Banten untuk menciptakan manajemen koperasi yang profesional dan meningkatkan pelibatan generasi muda guna menjawab tantangan ekonomi masa kini.

"Di era sekarang, satu-satunya cara untuk bisa bersaing adalah mampu beradaptasi. Adaptasi ini berarti koperasi harus dijalankan secara profesional dengan unit bisnis dan bagi hasil yang jelas," ujar Wakil Menteri Koperasi RI, Farida Farichah, dalam acara Pengukuhan dan Pelantikan Dekopinwil Provinsi Banten Masa Bakti 2026-2030 di Kota Serang, Banten, Jumat.

Farida memaparkan bahwa di bawah pemerintahan saat ini, koperasi mendapat perhatian khusus melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ia menegaskan bahwa program tersebut adalah wujud nyata untuk mengembalikan perekonomian berbasis gotong royong sesuai amanah Pasal 33 UUD 1945, dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah.

Lebih lanjut, ia menyoroti empat tantangan utama yang masih membayangi koperasi di Indonesia. Pertama, tata kelola yang masih konvensional dan terlalu fokus pada sektor simpan pinjam. Kedua, krisis regenerasi akibat rendahnya minat anak muda. Ketiga, lemahnya kapasitas manajerial Sumber Daya Manusia (SDM). Keempat, ketertinggalan dalam literasi digital.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenkop mengamanatkan agar Dekopinwil Banten memprioritaskan program penguatan kapasitas SDM, tata kelola yang profesional, serta gerakan literasi koperasi yang masif, terutama bagi kaum muda.

"Generasi muda tidak akan tertarik jika tidak di literasi lebih dahulu. Mereka harus diedukasi bahwa koperasi adalah badan usaha legal yang setara dengan PT, dan dapat mengelola bisnis di sektor riil mana pun, baik itu tambang, pertanian, maupun kelautan," tegasnya.

Farida berharap jajaran pengurus baru Dekopinwil Banten dapat menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menyosialisasikan Koperasi Merah Putih, sehingga entitas ekonomi kerakyatan tersebut dapat terus dirawat dan dibesarkan secara bersama-sama.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengakui pemerintah menghadapi kendala dalam pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di wilayah perkotaan akibat keterbatasan lahan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Ferry, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis, mengatakan salah satu syarat pembangunan fisik KDMP adalah ketersediaan lahan seluas sekitar 1.000 meter persegi. Namun ketentuan tersebut sulit dipenuhi, terutama di kawasan perkotaan.

Menurut dia, pemerintah telah melaporkan kondisi tersebut kepada Presiden dan memutuskan untuk melakukan pembangunan KDMP secara bertahap.

"Oleh karena itu, kami sudah sampaikan ke Bapak Presiden bahwa sekarang kita fokus mungkin paling banyak di 40 ribu titik," ujarnya.

Ferry menegaskan pemerintah tidak akan memaksakan target pembangunan 80 ribu KDMP dalam waktu singkat. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengedepankan kualitas operasional koperasi yang dibentuk.

Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah mengkaji penyesuaian desain pembangunan KDMP di wilayah perkotaan.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melonggarkan ketentuan luas lahan serta menerapkan konsep bangunan vertikal.

Selain itu Ferry menyebut pemerintah juga mempertimbangkan penyesuaian pembangunan fisik Koperasi Merah Putih pada desa atau kelurahan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit.

"Kita akan buat modifikasi untuk penyediaan tanah-tanah yang di kota-kota itu bisa jadi ukurannya lebih kecil dan bisa bangunannya dibuat vertikal juga memungkinkan," ujarnya.

Pemerintah terus mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah, setelah sebelumnya meluncurkan operasionalisasi 1.061 Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai tahap awal implementasi program tersebut.

Pemerintah juga berencana meresmikan operasional koperasi secara bertahap dengan target hingga 40 ribu unit dapat beroperasi pada akhir 2026.

Hingga saat ini, sebanyak 83 ribu koperasi telah berbadan hukum, dengan 12.533 unit di antaranya telah menyelesaikan pembangunan fisik dan 22.737 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Sampai dengan tahun ini, saya perkirakan semua bangunan fisik yang sudah selesai maksimal 40 ribu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono memperkirakan sekitar 40 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat mulai beroperasi hingga akhir 2026 seiring percepatan pembangunan sarana pendukung program tersebut di berbagai daerah.

"Sampai dengan tahun ini, saya perkirakan semua bangunan fisik yang sudah selesai maksimal 40 ribu. Bangunan fisik selesai, operasionalnya diusahakan. Saya rasa sampai akhir tahun ini bisa," kata Ferry dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis.

Ferry mengatakan pemerintah menggunakan pendekatan yang realistis dan mengedepankan aspek kualitas dalam pelaksanaan program Koperasi Merah Putih.

Ia menyebut hingga saat ini sebanyak 12.533 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah menyelesaikan pembangunan fisik secara penuh. Selain itu, 22.737 unit koperasi masih dalam tahap pembangunan.

"Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan. Kemudian yang sudah selesai pembangunan fisiknya 12.530," kata dia.

Ferry menambahkan pemerintah sebelumnya telah meluncurkan operasionalisasi 1.061 Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Menurut dia, sesuai arahan Presiden, Koperasi Merah Putih akan memiliki sejumlah fungsi strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Fungsi pertama, kata Ferry, yakni menjadi sarana penyaluran dan penjualan barang-barang bersubsidi serta kebutuhan pokok masyarakat.

Selain itu, koperasi tersebut diharapkan dapat berperan sebagai offtaker yang menyerap berbagai hasil produksi masyarakat, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, hingga kerajinan.

Fungsi lainnya adalah menjadi instrumen pemerintah paling dekat dengan masyarakat dalam menyalurkan berbagai program bantuan secara lebih tepat sasaran kepada penerima manfaat.

Dalam operasionalnya, Ferry mengatakan Koperasi Merah Putih akan dilengkapi sejumlah unit usaha, seperti gerai penjualan kebutuhan pokok, layanan apotek dan klinik sederhana, layanan keuangan mikro, pergudangan, serta dukungan logistik.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pemerataan ini tujuan akhirnya kita harapkan kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa itu sendiri

Palangka Raya (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI Ahmad Zabadi menekankan sejumlah desa di Kalimantan Tengah (Kalteng) harus mampu menjadi pusat dari kegiatan-kegiatan ekonomi.

"Tidak boleh lagi segala hal yang kegiatan ekonominya di desa, tapi dananya, sumber dayanya ditarik keluar desa. Sumber daya ekonominya harus terus berputar dan berkembang di desa," kata Zabadi di Palangka Raya, Rabu.

Hal itu dia sampaikan di sela rapat kerja daerah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kalimantan Tengah yang dihadiri ratusan kepala desa dari berbagai kabupaten.

Zabadi menyampaikan apabila desa dapat menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maka diharapkan adanya pemerataan dari sisi ekonomi di seluruh wilayah.

"Pemerataan ini tujuan akhirnya kita harapkan kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa itu sendiri," terangnya.

Dia memaparkan saat ini sumber daya dari negara diarahkan untuk mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan ekonomi baru di desa, yakni melalui Program Koperasi Desa Merah Putih.

"Setidak-tidaknya dimulai dengan adanya investasi negara bagi setiap desa dengan adanya pembangunan, gerai, pergudangan dan lainnya," ucapnya.

Melalui rancangan bisnis utama dari koperasi yang multiguna, baik unit usaha simpan pinjam, logistik dan distribusi, sembako serta lainnya diharap dapat memacu aktivitas perekonomian di desa.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

"Karena itu desa harus mulai membangun kemandirian ekonomi melalui inovasi dan pengelolaan potensi lokal yang dimiliki," katanya.

Gubernur menjelaskan setiap desa memiliki keunggulan berbeda, ada yang kuat di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata, ekonomi kreatif maupun jasa.

Diharapkan potensi tersebut mampu dikelola dengan baik, agar mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menambah pendapatan asli desa.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ciamis (ANTARA) - Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyatakan, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang saat ini mulai dilaksanakan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat diyakini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mewujudkan kemandirian desa di Ciamis.

"Kalau betul-betul dimaksimalkan dan diresapi dengan sebaik-baiknya, ini merupakan program yang sangat mulia dan luar biasa," kata Bupati Ciamis saat peresmian KDMP di Desa Sukamulya, Kecamatan Cihaurbeuti, Ciamis, Sabtu.

Peresmian KDMP di Ciamis tersebut merupakan acara serentak secara nasional melalui virtual bersama Presiden RI Prabowo Subianto yang dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ciamis.

Bupati menyampaikan, program KDMP salah satu program prioritas Presiden yang memiliki tujuan mulia untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa yang akan membawa dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Ia menyebutkan, pembangunan KDMP di Kabupaten Ciamis saat ini sedang berjalan sebanyak 265 desa dan kelurahan, dari jumlah tersebut baru 200 KDMP yang sudah mulai melaksanakannya, dan 49 gedung di antaranya sudah selesai dibangun, sisanya masih tahap penyelesaian.

Sementara 65 desa lainnya, kata dia, saat ini masih dalam proses pencarian lahan yang dinilai strategis untuk pembangunan koperasi desa tersebut.

Ia mengatakan, keberadaan KDMP di Ciamis harus dijalankan dengan benar yang tujuannya membantu masyarakat desa, khususnya memperkuat perputaran ekonomi lokal agar tidak terlalu banyak uang yang keluar ke daerah lain.

Peluang besar dalam koperasi itu, kata dia, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini membutuhkan banyak bahan baku pangan, namun sebagian kebutuhannya masih dipasok dari luar daerah karena produksi lokal belum mencukupi.

"Kalau potensi lokal seperti beras, sayur, daging hingga telur bisa dimanfaatkan secara maksimal, ini akan sangat luar biasa dan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ciamis," katanya.

Ia mengungkapkan, seperti kebutuhan beras saat ini sudah mampu dipenuhi dari produksi lokal Ciamis, namun untuk komoditas lainnya seperti sayuran sekitar 30 sampai 40 persen masih didatangkan dari luar daerah.

Bupati berharap seluruh pengurus KDMP agar menjalankan amanah dengan niat baik, penuh integritas, dan mengedepankan pengelolaan yang akuntabel sehingga KDMP berjalan sukses untuk kepentingan masyarakat.

"Koperasi bukan sekadar urusan administratif semata, tetapi bagaimana membangun tata kelola koperasi yang transparan dan partisipatif," katanya.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026