Jika mampu menyediakan pembiayaan yang cepat, mudah, dan terjangkau, sekaligus menghadirkan kepastian pasar bagi hasil produksi masyarakat desa, Kopdes Merah Putih berpeluang menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap rentenir

Jakarta (ANTARA) - Bagi sebagian masyarakat desa, urusan meminjam uang sering kali tidak rumit: yang penting cepat, ketika kebutuhan mendesak datang.

Dalam situasi seperti itu, rentenir dan tengkulak kerap menjadi pilihan. Meski biaya yang harus dibayar lebih mahal dibandingkan kredit formal, keduanya menawarkan sesuatu yang sering kali tidak dimiliki lembaga keuangan resmi: kecepatan, kemudahan, dan kedekatan dengan masyarakat.

Ketika petani membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak, berobat, atau membeli sarana produksi menjelang musim tanam, proses yang sederhana sering kali lebih penting dibandingkan besarnya bunga pinjaman.

Kondisi inilah yang ingin diubah pemerintah melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Program yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperkuat kegiatan ekonomi desa, tetapi juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan tengkulak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan ekonomi perdesaan.

Selain memangkas rantai distribusi barang, koperasi ini dirancang memiliki berbagai unit usaha, mulai dari distribusi sembako, pupuk, logistik, pergudangan, hingga pemasaran hasil pertanian dan produk masyarakat desa. Di dalamnya juga terdapat unit lembaga keuangan mikro yang menyediakan pembiayaan berbunga rendah.

Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan dengan bunga sekitar 6 persen per tahun, jauh di bawah biaya pinjaman yang umumnya dikenakan oleh rentenir maupun pinjaman daring.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa salah satu kegiatan koperasi desa adalah melakukan pembiayaan ultra mikro dengan tingkat bunga rendah. Itu menjadi alternatif bagi masyarakat supaya tidak terjebak kepada praktik rentenir dan pinjaman online.

Namun, apakah kehadiran Kopdes Merah Putih dengan sendirinya akan membuat masyarakat meninggalkan rentenir dan tengkulak?

Rentenir dan tengkulak

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai persoalan utama di desa bukan sekadar tingginya bunga pinjaman, melainkan terbatasnya akses terhadap layanan keuangan formal.

Banyak petani dan pelaku usaha mikro tidak memiliki agunan, dokumen usaha yang memadai, atau riwayat kredit yang cukup untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan.

Di sisi lain, kebutuhan modal sering kali harus dipenuhi dalam waktu singkat. Dalam kondisi tersebut, rentenir menawarkan solusi yang praktis. Tidak ada proses verifikasi yang panjang, tidak ada persyaratan administrasi yang rumit, dan dana dapat diperoleh dalam waktu relatif cepat.

Keunggulan rentenir terletak pada kecepatan layanan yang selama ini sulit ditandingi oleh lembaga keuangan formal.

Hal serupa diamini oleh Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Yadi Sofyan Noor. Ia mengakui masih ada petani yang terpaksa meminjam kepada rentenir untuk memenuhi kebutuhan modal usaha maupun kebutuhan rumah tangga.

Kondisi tersebut umumnya terjadi karena petani membutuhkan dana segera, sementara akses pembiayaan formal belum selalu mudah dijangkau.

Selain itu, masyarakat desa juga terbiasa dengan mekanisme yang sederhana. Mereka lebih memilih proses yang cepat dibandingkan harus menghadapi prosedur administrasi yang panjang.

Untuk itu, keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh rendahnya bunga kredit yang ditawarkan.

Jika proses pengajuan pinjaman tetap rumit dan pencairan membutuhkan waktu lama, masyarakat kemungkinan akan tetap memilih sumber pembiayaan yang sudah mereka kenal, meskipun biaya yang harus dibayar lebih tinggi.

Koperasi perlu menawarkan model pembiayaan yang lebih fleksibel. Proses pengajuan harus sederhana, pencairan dilakukan dengan cepat, dan skema pembayaran disesuaikan dengan karakteristik usaha masyarakat desa.

Jika memungkinkan dana dapat dicairkan dalam waktu maksimal 1x24 jam, sehingga benar-benar mampu menjadi alternatif ketika masyarakat membutuhkan dana mendesak.

Tantangan lain yang dihadapi Kopdes Merah Putih adalah menggantikan sebagian fungsi yang selama ini dijalankan oleh tengkulak. Selama ini tengkulak sering diposisikan sebagai pihak yang mengambil keuntungan dari lemahnya posisi tawar petani. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara petani dan tengkulak sering kali lebih kompleks.

Banyak petani menjalin hubungan jangka panjang dengan tengkulak karena mereka tidak hanya membeli hasil panen, tetapi juga memberikan modal usaha atau membantu kebutuhan keuangan sebelum masa panen tiba.

Di sini tengkulak tidak hanya berfungsi sebagai pembeli hasil produksi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pembiayaan dan pemasaran yang selama ini berjalan di tingkat desa.

Maka dari itu, jika ingin mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak, Kopdes Merah Putih tidak cukup hanya menyediakan kredit murah. Koperasi juga harus mampu menjadi pembeli yang memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi petani.

Pendekatan tersebut penting karena masalah yang dihadapi petani bukan hanya soal pembiayaan, melainkan juga akses pasar dan kepastian pendapatan.

Mengelola risiko

Meski demikian, menyediakan pembiayaan yang cepat dan mudah bukan tanpa risiko. Faktanya, sejumlah Kopdes Merah Putih yang sudah mulai beroperasi, saat ini justru memilih belum membuka unit lembaga keuangan mikro atau unit simpan pinjam karena terkait kekhawatiran kredit macet.

Pengurus koperasi memilih fokus terlebih dahulu menjalankan usaha yang dinilai minim risiko dan berputar cepat, seperti gerai sembako, distribusi LPG, dan pupuk.

Pilihan ini cukup rasional. Sebagai lembaga yang baru berdiri, Kopdes Merah Putih perlu menjaga kesehatan arus kas demi memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan usaha.

Tanpa tata kelola yang profesional dan sistem pengawasan yang independen, pembiayaan murah justru berpotensi memicu moral hazard di tingkat anggota dan membebani keuangan koperasi.

Untuk itu, pembiayaan harus terintegrasi dengan sistem pendampingan, pelatihan usaha, akses pasar, hingga kemitraan dengan sektor swasta.

Pasalnya, pendampingan tidak kalah penting dibandingkan pembiayaan. Pendampingan diperlukan untuk memastikan dana yang diterima petani digunakan secara produktif, sekaligus membantu meningkatkan kualitas hasil produksi.

Kopdes Merah Putih tidak boleh hanya menjadi lembaga penyalur kredit. Koperasi harus berkembang menjadi ekosistem ekonomi desa yang mampu menghubungkan pembiayaan, produksi, distribusi, dan pemasaran dalam satu rantai usaha yang saling mendukung.

Saat ini, pemerintah terus memacu operasionalisasi Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.

Sebagai tahap awal, sebanyak 1.061 Koperasi Merah Putih telah diluncurkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Targetnya 40 ribu unit koperasi dapat beroperasi secara bertahap hingga akhir tahun 2026.

Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan program ini tidak ditentukan oleh jumlah koperasi yang berhasil dibentuk, melainkan oleh kemampuannya beroperasi secara berkelanjutan, tanpa bergantung terus-menerus pada dukungan pemerintah.

Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana koperasi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses pembiayaan, memperkuat akses pasar, serta menghadirkan solusi yang lebih baik dibandingkan rentenir maupun tengkulak.

Jika mampu menyediakan pembiayaan yang cepat, mudah, dan terjangkau, sekaligus menghadirkan kepastian pasar bagi hasil produksi masyarakat desa, Kopdes Merah Putih berpeluang menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap rentenir dan tengkulak.

Copyright © ANTARA 2026

Kopdes harus mengungguli rentenir dalam kecepatan layanan, bukan hanya suku bunga

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai kecepatan pencairan pembiayaan menjadi salah satu faktor agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.

Rizal mengatakan Kopdes tidak cukup hanya menawarkan pinjaman berbunga rendah, tetapi juga harus mampu memberikan layanan yang cepat dan mudah diakses oleh masyarakat.

“Kopdes harus mengungguli rentenir dalam kecepatan layanan, bukan hanya suku bunga,” kata Rizal yang juga Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, masyarakat selama ini kerap memanfaatkan jasa rentenir karena kebutuhan yang mendesak dapat dipenuhi dengan cepat tanpa prosedur yang rumit.

Oleh karena itu, Rizal menilai desain pembiayaan yang diterapkan Kopdes perlu menyesuaikan kebutuhan masyarakat desa, terutama pelaku usaha mikro dan petani yang membutuhkan akses modal secara cepat.

“Pembiayaan ideal adalah tanpa birokrasi berbelit, pencairan maksimal 1x24 jam, angsuran mengikuti siklus usaha, serta terintegrasi dengan pendampingan dan akses pasar,” ujarnya.

Rizal menjelaskan ketergantungan terhadap rentenir dan tengkulak selama ini tidak hanya berkaitan dengan akses pembiayaan, tetapi juga faktor kemudahan layanan yang ditawarkan.

Selain menyediakan pinjaman, tengkulak kerap membantu pemasaran hasil produksi masyarakat sehingga memiliki hubungan yang kuat dengan pelaku usaha di tingkat desa.

Ia menilai Kopdes perlu dirancang sebagai ekosistem layanan ekonomi desa yang terintegrasi, bukan sekadar lembaga penyalur kredit.

Menurut dia, pembiayaan yang disalurkan juga perlu didukung dengan pelatihan usaha, digitalisasi, akses pasar, asuransi usaha, serta kemitraan dengan sektor swasta agar mampu meningkatkan produktivitas usaha masyarakat.

Rizal mengingatkan bahwa kredit murah tanpa model bisnis yang produktif dan tata kelola yang profesional berpotensi menimbulkan moral hazard serta meningkatkan kredit bermasalah.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat membebani keuangan negara apabila pembiayaan yang disalurkan tidak diiringi dengan pengelolaan yang baik dan penguatan kapasitas usaha penerima manfaat.

“Tanpa model bisnis yang produktif dan tata kelola yang profesional, kredit murah justru berpotensi meningkatkan moral hazard dan kredit bermasalah sehingga membebani keuangan negara,” ujarnya.

Pemerintah menyiapkan Kopdes Merah Putih yang salah satu unit usahanya berupa lembaga keuangan ultramikro dengan skema pembiayaan berbunga rendah. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat agar tidak terjerat rentenir maupun pinjaman ilegal.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi alternatif rentenir, tetapi tidak otomatis menggantikannya

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) berpeluang mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan tengkulak, asalkan mampu menyediakan layanan pembiayaan yang mudah diakses.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman saat dihubungi di Jakarta, Kamis, mengatakan selama ini ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan tengkulak tidak hanya disebabkan tingginya kebutuhan modal, tetapi juga terbatasnya akses terhadap layanan keuangan formal.

Menurut dia, tantangan tersebut masih banyak ditemui di wilayah pedesaan.

Rizal menyebut meski indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai sekitar 76 persen, tingkat literasi keuangan masih berada di kisaran 66 persen, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam akses dan pemanfaatan layanan keuangan formal.

Dalam upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan KDMP yang salah satu unit usahanya berupa lembaga keuangan ultramikro dengan skema pembiayaan berbunga rendah.

Kehadiran layanan ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat agar tidak terjerat rentenir maupun pinjaman ilegal.

"Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi alternatif rentenir, tetapi tidak otomatis menggantikannya," kata Rizal.

Menurut dia, selama Kopdes belum mampu memberikan pinjaman yang cepat, mudah, dan fleksibel, rentenir akan tetap memiliki ruang karena menawarkan kecepatan dan kemudahan, bukan sekadar kredit.

Lebih lanjut, ia menjelaskan ketergantungan terhadap rentenir dan tengkulak juga merupakan persoalan struktural.

Banyak petani dan pelaku usaha mikro tidak memiliki agunan maupun riwayat kredit yang memadai untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga formal, sementara kebutuhan modal usaha sering kali harus dipenuhi dalam waktu singkat.

Di sisi lain, tengkulak tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga membantu pemasaran hasil produksi masyarakat.

Untuk itu, menurut Rizal, bunga pinjaman yang rendah saja tidak cukup untuk menarik masyarakat beralih dari rentenir maupun tengkulak.

"Jika Kopdes tidak mampu menyediakan pembiayaan sekaligus akses pemasaran, pendampingan usaha, dan pencairan yang cepat, masyarakat tidak akan otomatis beralih," ujarnya.

Rizal menilai Kopdes Merah Putih perlu dirancang sebagai ekosistem layanan ekonomi desa, bukan sekadar lembaga penyalur pinjaman.

Selain menyediakan pembiayaan, koperasi juga menurutnya perlu terhubung dengan pelatihan usaha, akses pasar, digitalisasi, hingga kemitraan dengan sektor swasta agar mampu meningkatkan produktivitas usaha masyarakat.

Menurut dia, apabila dikelola secara profesional, Kopdes Merah Putih berpotensi memperkuat inklusi keuangan di pedesaan, meningkatkan produktivitas UMKM, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.

"Keberhasilan program ini harus diukur dari berkurangnya praktik rentenir, meningkatnya pendapatan pelaku usaha desa, bertambahnya usaha produktif, dan membaiknya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi sebagian pengusaha ultra mikro, kebutuhan modal sering datang di waktu yang tidak bisa ditunda. Ada bahan baku yang harus dibeli, pesanan yang perlu dipenuhi, anak yang harus sekolah, atau kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Dalam situasi seperti itu, layanan pinjaman yang terlihat cepat dan mudah kerap menjadi pilihan pertama. Namun, di balik kemudahan tersebut, tidak sedikit masyarakat yang kemudian menghadapi beban baru karena pola pembayaran yang tidak ringan, kewajiban yang terus membayangi yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha.

Fenomena rentenir dan praktik pinjaman informal masih menjadi tantangan bagi masyarakat yang belum sepenuhnya memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Bagi kelompok masyarakat yang belum bankable, keterbatasan dokumen, agunan, skala usaha, hingga literasi keuangan sering kali menjadi penghalang untuk mendapatkan pembiayaan yang aman dan terarah. Akibatnya, pilihan yang dianggap cepat di awal justru dapat berubah menjadi persoalan yang menghambat perkembangan usaha.

Di tengah kondisi tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program PNM Mekaar hadir sebagai akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi perempuan prasejahtera pengusaha ultra mikro. PNM Mekaar memberikan layanan pembiayaan tanpa agunan, berbasis kelompok, serta didampingi melalui Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Lebih dari sekadar modal, PNM juga menghadirkan pemberdayaan melalui pelatihan, pendampingan usaha, pengelolaan keuangan, hingga pengembangan kapasitas usaha.

PNM telah melayani lebih dari 22,9 juta nasabah perempuan dengan jaringan layanan yang menjangkau 58 kantor cabang dan 6.165 kecamatan di Indonesia. Sepanjang 2025, PNM juga telah melaksanakan pelatihan sebanyak 52.394 kali dengan jumlah peserta mencapai 1.853.170 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya dilakukan melalui akses pembiayaan, tetapi juga melalui proses pendampingan yang terus berjalan di tengah masyarakat.

Bagi nasabah, kehadiran PNM Mekaar menjadi ruang untuk belajar mengelola usaha sekaligus membangun kemandirian. Pertemuan kelompok tidak hanya menjadi tempat membayar angsuran, tetapi juga menjadi ruang saling mengingatkan, saling belajar, dan saling menjaga agar usaha tetap berjalan. Di sana, modal finansial bertemu dengan modal sosial. Ibu-ibu pengusaha tidak berjalan sendiri, karena ada pendampingan dan komunitas yang ikut menopang perjalanan mereka.

Indriana, nasabah PNM Mekaar asal Depok yang memiliki usaha gorengan, pernah menyampaikan pentingnya bagi para ibu untuk lebih bijak dalam memilih akses permodalan. Ia menilai PNM Mekaar bukan hanya memberikan modal usaha, tetapi juga pelatihan usaha serta ruang untuk memperluas pasar melalui Pertemuan Kelompok Mingguan.

“Ibu-ibu yang menjadi andalan ekonomi keluarga harus lebih pintar dalam mengelola usaha dan mendapatkan modal. Kalau saya pilih PNM Mekaar,” ujar Indriana.

Indriana juga menyebutkan bahwa menjadi nasabah PNM Mekaar memberinya manfaat lebih luas, bukan hanya dalam bentuk pembiayaan. Melalui Mekaar, ia merasakan adanya modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial yang membantunya mengembangkan usaha.

“Mekaar memberikan modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial. Pokoknya jauhi rentenir dan gabung PNM Mekaar. Sudah banyak keuntungan yang saya dapat dari Mekaar,” ungkapnya.

Hal serupa dirasakan Selly, nasabah PNM Mekaar lainnya dari Depok yang menjalankan usaha salon dan parfum. Ia menyebut PNM Mekaar membantunya mengembangkan usaha melalui pembiayaan dan pelatihan. Baginya, akses pembiayaan yang disertai pendampingan memberi rasa lebih aman karena nasabah tidak hanya menerima modal, tetapi juga diarahkan untuk menata usaha secara bertahap.

Selly juga merasakan manfaat yang lebih luas bagi keluarganya, mulai dari mencukupi kebutuhan rumah tangga, menyekolahkan anak, hingga ikut melakukan kegiatan sosial di lingkungannya.

“Jangan terjebak rentenir. Kalau saya tidak mau rentenir, lebih baik ikut PNM Mekaar yang sudah terbukti meningkatkan kemajuan usaha saya dan membuat keluarga semakin sejahtera,” ujarnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman, Imam Widhiono, yang menilai bahwa salah satu cara paling efektif untuk menjauhkan masyarakat dari praktik rentenir adalah meningkatkan pendapatan mereka. Menurutnya, pembiayaan dan pendampingan menjadi langkah yang tepat agar masyarakat tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga mampu menumbuhkan usaha secara lebih sehat.

Melalui PNM Mekaar, PNM ingin menghadirkan pilihan yang lebih aman bagi masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Pembiayaan tidak berdiri sendiri sebagai pinjaman, tetapi menjadi pintu masuk bagi proses pemberdayaan. Ada pendampingan, ada literasi, ada pelatihan, dan ada ruang bertumbuh bersama.

PNM percaya, ketika perempuan ultra mikro mendapatkan akses pembiayaan yang tepat dan pendampingan yang berkelanjutan, mereka tidak hanya mampu mengembangkan usaha, tetapi juga menata masa depan keluarga. Dari usaha kecil yang dijalankan setiap hari, tumbuh keberanian untuk mandiri, memperbaiki kehidupan, dan melangkah lebih jauh tanpa harus kembali pada jalan pintas yang menyulitkan.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemberdayaan usaha ultra mikro tidak hanya berbicara tentang bertambahnya modal usaha. Di banyak ruang kehidupan masyarakat, terutama di lingkungan ibu-ibu pengusaha UMKM, pemberdayaan juga berarti bertambahnya keberanian untuk mengambil peran, memperkuat ekonomi keluarga, dan membangun daya tahan bersama di tengah berbagai tantangan.

Melalui PNM Mekaar, perempuan prasejahtera didorong untuk memiliki akses pembiayaan yang lebih aman dan terarah, sehingga tidak lagi bergantung pada pinjaman informal yang kerap memberatkan.

Kehadiran PNM Mekaar menjadi ruang bagi para ibu untuk perlahan terbebas dari jerat rentenir melalui pembiayaan, pendampingan, dan kebersamaan dalam kelompok. Perempuan dalam ekosistem ultra mikro bukan hanya menjadi penerima manfaat, juga penggerak utama ekonomi rumah tangga.

Dari usaha kecil yang dikelola di dapur, teras rumah, hingga pasar-pasar lokal, lahir dampak lebih luas bagi pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan kesejahteraan lingkungan sekitar.

Melalui PNM Mekaar, pemberdayaan diberikan tidak hanya dalam bentuk pembiayaan, juga melalui tiga modal utama yaitu modal finansial berupa akses pembiayaan untuk mendukung keberlangsungan usaha, modal intelektual melalui pendampingan dan peningkatan kapasitas usaha, serta modal sosial yang tumbuh dari kebersamaan dan solidaritas dalam kelompok.

Melalui pendampingan berbasis kelompok, para ibu juga belajar mengelola usaha, membangun kepercayaan diri, serta saling mendukung satu sama lain.

Kepemimpinan informal para ketua kelompok menjadi salah satu kekuatan penting dalam proses transformasi tersebut. Di tengah kedekatan sosial antaranggota, ketua kelompok tidak hanya berperan mengoordinasikan pertemuan, juga menjadi penggerak semangat, tempat berbagi pengalaman, serta jembatan bagi anggota lain untuk terus bertumbuh.

Modal sosial yang terbentuk dari kebersamaan ini kemudian memperkuat resiliensi ekonomi perempuan, karena setiap anggota tidak berjalan sendiri dalam mengembangkan usahanya.

Salah satu kisah tersebut hadir dari Ibu Eko Purwanti, nasabah PNM Cabang Pati, yang mengembangkan usaha rengginang berbahan hasil olahan laut serta katering.

Dari usaha yang bermula sederhana, ia tidak hanya menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga, juga membuka ruang manfaat bagi ibu-ibu di sekitarnya untuk ikut memiliki penghasilan.

“Saya berharap usaha ini bisa terus berjalan. Bukan hanya untuk menghidupi keluarga saya, juga supaya ibu-ibu di sekitar saya bisa ikut merasakan punya penghasilan. Pelan-pelan kita saling menguatkan, semangat bersama dalam klasterisasi hasil olahan laut, dan mau maju bersama,” ujar Ibu Eko dikutip Jumat (22/5/2026).

Kisah Ibu Eko menjadi gambaran ketika perempuan diberi ruang, pendampingan, dan kesempatan untuk bertumbuh, dampaknya dapat melampaui satu usaha dan satu keluarga.

Dari kelompok kecil yang saling percaya, lahir keberanian untuk bermimpi lebih besar, membangun usaha yang lebih kuat, dan menghadirkan perubahan yang lebih berarti bagi komunitas di sekitarnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mencatatkan realisasi pembiayaan inklusif senilai Rp122,21 miliar sepanjang kuartal I/2026, dengan menyasar lebih dari 3.500 debitur UMKM di kawasan Kalimantan bagian timur.

Pencapaian tersebut merupakan hasil sinergi antara OJK, Bank Indonesia Kalimantan Timur, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui tiga skema pembiayaan strategis yang dijalankan secara bersamaan di berbagai wilayah.

Kepala OJK Kaltim-Kaltara, Misran Pasaribu menyatakan program unggulan TPAKD Provinsi Kalimantan Timur, KURKaltim.com, berhasil memfasilitasi pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 726 debitur dengan total nominal Rp69,49 miliar hingga Maret 2026.

Sementara itu, skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) yang digulirkan di tingkat kabupaten/kota menunjukkan implementasi yang lebih konkret.

Program Kredit Kukar Idaman (KKI) yang diinisiasi TPAKD Kabupaten Kutai Kartanegara mencatat realisasi plafon penyaluran senilai Rp39,35 miliar kepada 1.891 debitur dari sektor pertanian, perikanan, pengolahan, perdagangan, dan jasa.

"Provinsi Kalimantan Timur memiliki 1 TPAKD tingkat Provinsi dan 10 TPAKD tingkat Kabupaten/Kota," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (29/4/2026).

Di Kota Samarinda, program Kredit Berusaha, Beruntung, Berkah (Bertuah) yang dikelola TPAKD setempat telah menyalurkan Rp12,86 miliar kepada 611 pelaku usaha produktif.

Selain itu, Misran menyebutkan pihaknya turut menjalankan inisiatif business matching Pembiayaan serta Edukasi dan Literasi Keuangan UMKM (BIMA ETAM) yang telah terselenggara dalam sebelas seri kegiatan di tujuh wilayah, meliputi Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu.

Pelaksanaan terakhir pada 31 Maret 2026 di Desa Wisata Kampung Tenun, Kota Samarinda, mendapat dukungan pemerintah daerah serta antusiasme tinggi dari pelaku ekonomi kreatif.

Dari rangkaian kegiatan ini, terealisasi pembiayaan kepada 354 debitur dengan total plafon Rp12,51 miliar.

Dia melanjutkan, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan sektor keuangan di Kaltim dan Kaltara melaksanakan 10 kegiatan edukasi keuangan dan 3 kegiatan GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan) yang berhasil menjangkau lebih dari 1.500 peserta di 5 kabupaten/kota di Kalimantan Timur dan 2 kabupaten/kota di Kalimantan Utara sepanjang kuartal I/2026.

Pendekatan edukasi dilakukan melalui metode tatap muka dan digital, mencakup seminar, pelatihan Training of Trainers (ToT) Duta Literasi Keuangan, webinar, lokakarya, podcast, talkshow radio, hingga publikasi melalui media sosial dan platform digital lainnya, dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang aman serta sesuai kebutuhan.

Pada aspek perlindungan konsumen, OJK mencatat 114 pengaduan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sepanjang kuartal I/2026.

Adapun, dia menuturkan lembaga ini juga memberikan 814 layanan konsumen secara walk-in serta melayani 1.350 permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) secara daring.

"Upaya ini menjadi bukti nyata komitmen OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam mewujudkan ekosistem keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta memastikan masyarakat memperoleh akses informasi dan perlindungan yang optimal di sektor jasa keuangan," ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong kalangan Gen Z untuk memiliki rumah sebelum menikah daripada menghamburkan uang untuk pesta pernikahan yang mewah.

Dedi Mulyadi mengatakan kepemilikan rumah saat ini sudah dipermudah oleh pemerintah, memiliki rumah di usia muda dinilai akan memberikan manfaat dan keuntungan jangka panjang.

“Saya mengajak, ketika anda menikah daripada bikin pesta lebih baik uangnya untuk uang muka perumahan. Pesta itu jadi rajanya cuma semalam, kalau punya rumah jadi raja selamanya,” katanya dikutip Selasa (14/4/2026).

Menurutnya pesta pernikahan menyedot keuangan pasangan muda dan memberatkan, mulai dari seserahan hingga resepsi. Tak jarang untuk memenuhi itu, banyak pasangan muda meminjam uang pada rentenir.

“Enggak usah ada pesta yang panjang, enggak usah seserahan segala dikerahin tapi duitnya nginjem di Bang Emok. Lebih baik pagi-pagi akad nikah di kantor KUA, siang sudah pulang ke rumah sendiri walaupun nyicil,” paparnya.

Sebagai pilihan, saat ini pemerintah sudah menawarkan KUR perumahan dengan bunga yang sangat rendah, di sejumlah daerah seperti Bekasi dan Bogor juga tengah dibangun apartemen subsidi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun berencana mengeluarkan beleid yang mewajibkan kawasan industri membangun apartemen untuk karyawan.

“Setiap kawasan industri wajib untuk menyiapkan apartemen untuk karyawan. Jadi, setiap ada kawasan industri, karyawannya harus sudah dihitung berapa karyawannya dan kawasan menyiapkan apartemennya,” katanya.

Upaya ini menurut KDM—panggilan akrabnya dilakukan agar terjadi efisiensi, dimana para pekerja tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi, sampai terjebak persoalan kemacetan.

“Pergi ke tempat kerja tidak usah bikin macet di jalan raya, tapi dia sudah ada dalam satu komplek kawasan [industri],” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendorong Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih untuk menyalurkan pembiayaan dengan bunga rendah sebesar 6% per tahun untuk memperluas akses kredit murah bagi masyarakat desa.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakankehadiran pembiayaan dengan bunga 6% per tahun ini mampu menekan ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga tinggi, seperti dari rentenir maupun pinjaman online (pinjol), yang selama ini banyak membebani masyarakat kecil.

“Itu adalah untuk menjadikan alternatif bagi masyarakat supaya masyarakat tidak terjebak kepada praktik rentenir, pinjaman online, dan lain sebagainya,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Adapun, skema pembiayaan berbunga rendah tersebut akan dijalankan melalui unit lembaga keuangan ultramikro yang berada di dalam KopDes Merah Putih.

Selain pembiayaan murah, Ferry menegaskan bahwa KopDes/Kel Merah Putih juga memiliki peran strategis lain, seperti menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau serta menyerap hasil produksi (offtaker) masyarakat desa.

Sebelumnya, Kepala Negara RI itu menyatakan keberadaan 80.000 KopDes/Kel Merah Putih akan menyediakan akses kredit murah bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Pasalnya, Prabowo menyebut terjadi ketimpangan suku bunga pinjaman, di mana kredit mikro bagi masyarakat kecil masih berada di kisaran 24%, sedangkan pengusaha besar memperoleh pembiayaan dengan bunga jauh lebih rendah, yakni sekitar 9%—12%.

“Jadi sekarang dengan Koperasi Merah Putih, kita akan siapkan kredit murah, kredit murah. Saya tanya, sekarang pun mikro kredit ya [suku bunga] 24%, orang miskin 24%. Maaf ya, pengusaha besar konglomerat berapa persen? paling tinggi 9% lah, 10% lah, katakanlah 12% lah. Katakanlah ya. Itu rakyat 20%, saya bilang tidak bisa,” ujar Prabowo dalam YouTube resmi Prabowo Subianto, Minggu (22/3/2026).

Untuk itu, Prabowo menegaskan bunga pinjaman KopDes Merah Putih harus lebih rendah dari kredit mikro yang ada saat ini, bahkan ditargetkan bisa mencapai 6% per tahun.

“Nanti Koperasi merah putih harus di bawah itu, kalau perlu 6% setahun. Bisa,” jelasnya.

Selain itu, Prabowo menilai pengembangan koperasi desa dalam skala besar merupakan langkah terobosan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Menurutnya, pembangunan KopDes Merah Putih akan menjadi tonggak penting yang berpotensi menjadi studi kasus bagi banyak negara. Dia menegaskan, kehadiran koperasi ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kondisi ekonomi petani, khususnya dalam mengakses pembiayaan.

Prabowo mengungkapkan, selama ini petani kerap terjerat pinjaman rentenir karena kebutuhan mendesak di masa tanam hingga panen yang bisa mencapai 120 hari. Kondisi tersebut membuat petani tidak memiliki pilihan selain meminjam dengan bunga tinggi.

“Karena petani ini kan dia 120 hari baru panen, dan di dalam 120 hari kadang-kadang istrinya sakit, jadi dia perlu pinjam uang. Dia pinjam uang dari siapa? Dari rentenir, dan rentenir itu ngeri, dia tuh 1% sehari. can you imagine? gimana?” tuturnya.

Dia menilai praktik bunga tinggi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi yang harus segera dihentikan melalui kehadiran koperasi.

“Saya tanya jadi gimana caranya, Pak? Harus ada koperasi, Pak, jadi koperasi itu bisa, kita bikin koperasi ini adalah apa ya, ini adalah penindasan manusia ke manusia. Masa orang miskin dikenakan [bunga] 1% sehari?” tutupnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan mencatatkan penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) senilai Rp102,01 miliar hingga akhir kuartal ketiga 2025, dengan menjangkau 8.292 debitur di seluruh wilayah Kalimantan.

Kepala Kantor OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Parjiman, menyatakan pencapaian ini menjadi bagian integral dari upaya peningkatan inklusi keuangan sekaligus perlindungan konsumen dari praktik rentenir yang kerap membelit masyarakat ekonomi lemah.

Dia menambahkan, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah menginisiasi berbagai produk pembiayaan di sejumlah kabupaten dan kota.

Beberapa program yang digagas antara lain Kredit Kukar Idaman (KKI) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim; Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah (Gapura Karomah) di Kabupaten Tanah Laut, Kalsel; Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (MESRA) di Kabupaten Bulungan, Kaltara; Kredit Usaha Rakyat Daerah Sukma (Kurda Sukma) di Kabupaten Sukamara, Kalteng; dan Kredit Usaha Rakyat Makmur (KURMA) di Kota Pontianak, Kalbar.

"Dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan masyarakat di Kalimantan, OJK melalui TPAKD telah mendorong terlaksananya berbagai program peningkatan akses terhadap produk keuangan kepada masyarakat," kata Parjiman dalam keterangan resmi, Senin (18/1/2026).

Selain itu, OJK juga menggenjot literasi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang telah melaksanakan 410 kegiatan di 56 kabupaten/kota dengan melibatkan 90.299 peserta sepanjang 2025.

Sasaran edukasi mencakup pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, karyawan, penyandang disabilitas, masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), serta petani dan nelayan.

Dari total kegiatan tersebut, 88 di antaranya fokus pada literasi keuangan syariah dengan partisipasi 12.826 peserta.

Parjiman menegaskan bahwa optimalisasi teknologi informasi dan infrastruktur menjadi kunci keberlanjutan program edukasi pada 2026.

"OJK menargetkan adanya keberlanjutan dari seluruh kegiatan tersebut di Kalimantan tahun 2026, dengan disertai optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan infrastruktur, dalam upaya peningkatan tingkat literasi keuangan masyarakat," kata dia.

Di sisi penghimpunan dana, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang mendapat dukungan penuh pemerintah daerah berhasil menghimpun 3,26 juta rekening dengan total dana Rp1,26 triliun hingga November 2025.

Program ini dipandang sebagai langkah strategis membangun kebiasaan menabung sejak dini.

Lebih lanjut, OJK bersama pemangku kepentingan strategis membina 3 Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) dan 4 Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), serta menyelenggarakan 102 kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Hari Indonesia Menabung (HIM) yang diikuti 32.431 peserta.

Dalam hal perlindungan konsumen, OJK mencatat 1.883 penanganan pengaduan, 4.319 layanan informasi melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), dan 1.115 layanan langsung di kantor.

Selain itu, layanan OJK Checking mencapai 44.149 permintaan, dengan 20.651 di antaranya disampaikan secara tatap muka.

Pria yang akrab disapa Jimmy ini, menyebutkan OJK telah menyelenggarakan 46 kegiatan sosialisasi pencegahan usaha tanpa izin, 9 penanganan entitas ilegal, dan 14 rapat koordinasi sebagai anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).

"Diharapkan dengan kegiatan dan layanan yang diberikan oleh OJK beserta Satgas PASTI mampu menurunkan angka kejahatan di sektor jasa keuangan, terutama kejahatan siber, serta menurunkan angka kerugian yang ditanggung oleh masyarakat atas kejahatan tersebut," pungkasnya.

Bisnis.com, CIREBON- Akses keuangan untuk UMKM di Ciayumajakuning diperluas lewat program pembiayaan murah yang digerakkan BPR dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sepanjang Januari–September 2025, program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) berhasil menyalurkan dana sebesar Rp13,14 miliar kepada hampir seribu pelaku usaha kecil di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.

Laporan OJK menunjukkan, total 972 pelaku usaha produktif telah mengakses pembiayaan tersebut, terutama dari sektor perdagangan, pertanian, serta kerajinan rumah tangga.

Angka ini menjadi capaian penting mengingat wilayah Ciayumajakuning selama ini dikenal sebagai kantong UMKM yang kerap kesulitan mendapatkan modal dari bank konvensional.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menilai, K/PMR telah membuka jalan bagi masyarakat kecil untuk beralih dari pinjaman informal berbunga tinggi menuju sumber pembiayaan yang lebih aman dan terukur.

Menurutnya, program ini bukan sekadar penyaluran kredit, tetapi intervensi kebijakan yang menahan laju praktik rentenir di kawasan ekonomi rakyat.

“Kami ingin pelaku usaha kecil bisa membangun hubungan yang sehat dengan lembaga keuangan formal. Melalui K/PMR, mereka diberikan opsi pembiayaan yang sederhana, murah, dan tidak memberatkan,” kata Agus, Jumat (21/11/2025).

Agus menjelaskan, penyusunan skema K/PMR sengaja dibuat sesederhana mungkin agar pelaku usaha tidak terhambat birokrasi maupun syarat administrasi berlebihan.

Proses pengajuan diperingkas, bunga dibuat rendah, dan pencairan dipercepat sehingga lebih mudah diterima pedagang pasar, petani kecil, hingga pengrajin rumahan yang sebelumnya menganggap bank sebagai institusi yang sulit dijangkau.

Seiring berkembangnya program, pola ini mengubah cara pandang masyarakat terhadap BPR. Banyak UMKM kini mulai menganggap bank bukan sebagai hambatan, melainkan mitra yang dapat mendukung pertumbuhan usaha.

Data OJK memperlihatkan, mayoritas penerima manfaat berasal dari pelaku usaha mikro di desa-desa pinggiran yang selama ini jarang terlayani perbankan besar.

“BPR menjadi garda terdepan yang menjangkau sektor produktif di wilayah yang selama ini tidak tersentuh bank umum,” ujarnya.

Kehadiran pembiayaan K/PMR juga membawa efek lanjutan bagi penguatan ekonomi daerah. Tambahan modal memungkinkan UMKM menaikkan volume produksi, memperluas jaringan penjualan, serta menambah variasi produk.

Menurut Agus, perubahan ini mendorong pelaku usaha bergerak dari skala mikro menuju usaha yang lebih mapan. “Semakin banyak UMKM yang naik kelas, semakin kokoh struktur ekonomi daerah,” tegasnya.

Meski jumlah penerima manfaat masih jauh dari total populasi UMKM di Ciayumajakuning, OJK menilai tren kenaikan penyaluran setiap triwulan menjadi sinyal positif.

OJK memperkirakan, pada akhir 2025, jumlah UMKM yang memanfaatkan K/PMR berpotensi meningkat dua kali lipat dibanding capaian saat ini, terutama jika tingkat literasi keuangan masyarakat terus membaik.

OJK menekankan, perluasan akses modal harus disertai pemahaman keuangan yang memadai. Karena itu, OJK Cirebon bersama jaringan BPR rutin menggelar berbagai kegiatan edukasi untuk kelompok usaha, komunitas perempuan, hingga kelompok tani.

Materi sosialisasi mencakup cara menghitung bunga, mengatur arus kas, hingga pentingnya menjaga rekam jejak pembayaran.

“Kami tidak hanya menyalurkan kredit, tetapi memastikan masyarakat memahami tanggung jawabnya,” ucap Agus.

Ke depan, OJK menyiapkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan asosiasi pelaku usaha untuk memperbesar jangkauan program. Selain itu, BPR didorong mempercepat transformasi digital agar pengajuan hingga monitoring kredit dapat dilakukan lebih cepat dan transparan.

Agus meyakini, kombinasi pembiayaan murah dan literasi keuangan yang kuat akan mempersempit ruang gerak rentenir di tingkat akar rumput. “Pelaku usaha kini punya alternatif yang lebih sehat dan lebih aman. Ini perubahan perilaku yang kami dorong sejak awal,” tutupnya.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus memperluas manfaat bagi para nasabahnya dengan membangun kolaborasi strategis bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melalui program Mekaar Home.

Program ini menjadi solusi pembiayaan perumahan mikro yang ditujukan bagi nasabah PNM Mekaar untuk melakukan renovasi rumah yang juga difungsikan sebagai tempat usaha maupun yang menunjang kegiatan ekonomi produktif mereka.

Sejak diluncurkan, Mekaar Home mendapat sambutan antusias dari nasabah PNM Mekaar di berbagai daerah, salah satunya di Kota Malang, Jawa Timur. Hingga saat ini, lebih dari 700 nasabah PNM Mekaar di Malang telah memanfaatkan pembiayaan Mekaar Home dan merasakan langsung kemudahan proses pencairan yang cepat, syarat yang ringan, serta proses yang mudah.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menegaskan bahwa kehadiran pembiayaan mikro perumahan merupakan bukti nyata komitmen PNM untuk menghadirkan program pendamping yang melengkapi pembiayaan usaha ultra mikro. Produk pendamping ini dapat membantu nasabah PNM Mekaar menaikkelaskan usahanya.

"Ini bagian dari tugas kami untuk mendukung program pemerintah. Kami akan terus memberikan kontribusi kepada masyarakat yang belum memiliki kelakayakan papan agar selanjutnya memiliki rumah lebih layak," ujar Arief.

Program Mekaar Home menjadi langkah nyata dalam mewujudkan ekosistem pemberdayaan perempuan prasejahtera yang berkelanjutan. Pembiayaan mikro ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga sosial dengan mendorong nasabah untuk hidup lebih produktif, mandiri, dan terbebas dari jeratan pinjaman informal.

Program Mekaar Home juga sejalan dengan inisiatif pemerintah menerapkan program 3 Juta Rumah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak terjerat pinjaman kepada rentenir.

Sebanyak 10 nasabah PNM Mekaar di Malang menerima bantuan pembiayaan dengan bunga terjangkau melalui program 3 Juta Rumah, baru-baru ini.

Dalam acara Percepatan Capaian Rumah Rakyat Program Pemerintah dan Pembiayaan Mikro Perumahan Melawan Rentenir, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan urgensi program 3 Juta Rumah yang menyediakan rumah yang aman dan terjangkau bagi masyarakat.

Saat itu, Maruarar juga berdialog dengan para nasabah binaan PNM Mekaar penerima pembiayaan untuk melihat peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan pendapatan rendah melalui program tersebut.

"Menghindari pinjaman dari rentenir kita sediakan KUR Perumahan dengan bunga 6 persen," ujar Maruarar pada Jum'at (17/10).

Mujiati, salah satu nasabah PNM Mekaar, mengaku bersemangat setelah resmi mendapat pencairan pembiayaan untuk renovasi tempat usahanya.

"Saya enggak sabar mau langsung perbaiki dapur supaya bisa masak lebih nyaman mudah-mudahan penghasilan saya juga ikut bertambah," pungkas Mujiati.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) memberikan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat guna melawan praktik rentenir yang masih marak di berbagai daerah. Ajakan ini disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Purwokerto, Sabtu (18/10/2025).

Friderica menegaskan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan memiliki korelasi langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

“Tidak semua produk keuangan cocok untuk semua orang. Karena itu, edukasi literasi penting agar masyarakat memahami produk yang sesuai kebutuhannya,” ujar Friderica di Purwokerto, Sabtu (18/10/2025).

Menurutnya, inklusi keuangan tidak berhenti pada kepemilikan rekening atau produk keuangan formal semata. Lebih dari itu, akses tersebut harus mampu mengakselerasi kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Misalnya melalui kredit pembiayaan melawan rentenir. Jadi rentenir itu kan sudah ada sejak zaman dulu ya, sebelum kita lahir maksudnya sudah ada rentenir. Tapi bagaimana kita melawan itu, supaya masyarakat tidak terjerat pada berbagai skema-skema yang mecekik leher. Makanya kita menantang PUJK-PUJK untuk bisa memberikan akses kepada masyarakat, untuk mengakses pembiayaan, kredit, dan sebagainya, dengan cara yang cepat, mudah, dan dengan tingkat pengembalian yang reasonable," jelas Friderica.

Friderica mencontohkan pengalaman OJK saat berkunjung ke pasar di Yogyakarta, di mana para pedagang kecil membutuhkan pinjaman antara Rp500.000 hingga Rp1 juta.

"Kalau mungkin rentenir itu mereka lebih agresif untuk pembayaran mereka yang datang. Jadi kita men-challenge PUJK-PUJK di seluruh Indonesia untuk bisa juga semakin cepat, semakin baik, semakin mudah. Tapi tentu kalau bunga pasti lebih rendah ya, daripada yang ditawarkan oleh yang illegal-illegal tersebut," jelas Friderica.

OJK mencatat, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia telah mencapai 66,46 persen, sementara tingkat inklusi keuangan di sektor yang diawasi PUJK mencapai 80 persen. Meski demikian, Friderica menilai masih banyak pekerjaan rumah dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan.

“Ini adalah PR kita bersama, bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi agar masyarakat tidak lagi terjerat skema keuangan ilegal,” kata Friderica menegaskan.