Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Thailand memberikan bantuan uang hingga pinjaman bagi korban terdampak banjir di Kota Hat Yai, Songkhla.

Perdana Menteri Anutin Charnvirakul mengatakan delegasi dari sejumlah pejabat akan meninjau situasi terdampak banjir untuk menyiapkan paket pinjaman dan bantuan keuangan yang komprehensif bagi warga terdampak banjir.

Melansir Bangkok Post, ia juga telah menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat penyusunan daftar penerima manfaat bantuan sebesar 9.000 baht atau sekitar Rp4,6 juta untuk rumah tangga. Dana tersebut diperkirakan akan sampai ke keluarga terdampak paling lambat minggu depan.

Pihaknya juga akan menyediakan dana tambahan untuk perbaikan rumah hingga 45.000 baht, yang mana besaran bantuan diukur dari kerusakan aktual.

Kemudian pemerintah juga akan memberikan pinjaman tanpa bunga hingga 100.000 baht per orang selama enam bulan. Ada juga pinjaman lain hingga 100.000 baht per rumah tangga untuk perbaikan properti, dengan jangka waktu satu tahun.

Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas mengatakan pemerintah telah membentuk pertemuan khusus untuk mempercepat dukungan bagi korban banjir di distrik Hat Yai, Songkhla.

“Banjir di wilayah selatan telah menyebabkan kerusakan parah pada perekonomian dan properti, berdampak pada lebih dari 2,9 juta orang dan menimbulkan kerugian ekonomi lebih dari 500 miliar baht,” kata Ekniti, menekankan urgensi untuk langkah-langkah pemulihan yang cepat dan terkoordinasi, dikutip dari The Nation, Selasa (2/1/2025).

Setelah dilakukan peninjauan lokasi terdampak banjir, pihaknya akan fokus memulihkan perekonomian lokal dan mata pencaharian penduduk ke keadaan normal secepat mungkin.

Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional (NESDC) telah ditugaskan untuk mengkonsolidasikan semua langkah dan menyerahkannya kepada rapat kabinet pleno pada 2 Desember.

Pendanaan untuk berbagai proyek akan berasal dari berbagai sumber—beberapa melalui alokasi anggaran standar, yang lainnya melalui Pasal 28 Undang-Undang Disiplin Fiskal dan Keuangan Negara, yang memungkinkan bank-bank negara untuk mencairkan dana di muka dan pemerintah akan menggantinya nanti.

Beberapa lembaga keuangan khusus milik negara (LJK) juga akan menggunakan anggaran mereka sendiri untuk mendukung masyarakat terdampak. Sementara itu, diskusi sedang berlangsung antara Bank Sentral Thailand, Kementerian Keuangan, dan Asosiasi Bankir Thailand mengenai dukungan anggaran pusat untuk skema keringanan pinjaman bank komersial.

Program pinjaman lunak berbunga rendah akan ditawarkan kepada UKM terdampak, yang didukung oleh jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Thailand (TCG), untuk membantu bisnis melanjutkan operasinya.

Pendanaan untuk moratorium utang dan skema pinjaman lunak akan berasal dari LJK negara, dengan semua transaksi dicatat dalam Rekening Layanan Publik (PSA) untuk memastikan keadilan.

Kemudian apabila timbul kerugian, pemerintah akan turun tangan untuk menyerap dampaknya.