Bisnis.com, JAKARTA — Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara sejak akhir bulan lalu telah menewaskan lebih dari 1.300 orang serta memicu kerugian ekonomi sedikitnya US$20 miliar.

Melansir Bloomberg pada Kamis (4/12/2025), rangkaian tiga topan siklon tropis yang terjadi bertepatan dengan musim angin timur laut memicu curah hujan tertinggi dalam beberapa dekade terakhir di sejumlah lokasi.

Hal tersebut memicu gelombang kehancuran dari Sri Lanka hingga Indonesia, merusak rumah, jalan, serta jalur rel kereta api, menghancurkan hasil panen, memperlambat produksi pabrik, hingga menenggelamkan kawasan wisata.

Di Sri Lanka, Topan Ditwah yang menewaskan sedikitnya 465 orang diperkirakan menyebabkan kerugian hingga 500 miliar rupee Sri Lanka atau sekitar US$1,6 miliar.

Kepala Strategi CAL Group, Udeeshan Jonas, menyebut kerugian itu mencakup potensi penyusutan output ekonomi sebesar 1% terhadap produk domestik bruto (PDB) serta kerusakan fisik infrastruktur.

Sementara itu, di Thailand selatan, Topan Senyar memicu salah satu banjir terburuk dalam sejarah negara tersebut. Bencana itu melumpuhkan pusat teknologi dan pariwisata utama, dengan perkiraan kerugian sementara melampaui US$15 miliar.

Kementerian Perdagangan Thailand menyatakan arus ekspor bernilai tinggi, termasuk komponen elektronik dan suku cadang otomotif, praktis terhenti. Jika kondisi berlanjut, potensi tambahan kerugian dapat mencapai US$400 juta per bulan. Kunjungan wisatawan diperkirakan juga anjlok total dalam waktu dekat, menurut Universitas Kamar Dagang Thailand.

Di Indonesia, badai dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 700 orang serta memicu banjir dan tanah longsor di Sumatra, wilayah utama penghasil batu bara, kopi, dan minyak sawit.

Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan total kerugian ekonomi Indonesia menembus US$4 miliar atau sekitar 0,29% dari PDB, seiring dengan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, hilangnya pendapatan rumah tangga, serta turunnya produksi pertanian.

Padahal, sebelum badai November melanda, Thailand dan Indonesia sudah lebih dulu menyiapkan paket stimulus senilai miliaran dolar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, yang meningkatkan tekanan terhadap kondisi fiskal negara. Kedua negara juga tengah menghadapi pelemahan konsumsi domestik serta lingkungan ekspor yang lebih berat akibat tarif Amerika Serikat.

Tekanan serupa turut dirasakan Vietnam, yang selama ini relatif lebih tangguh menghadapi dampak perang dagang dan menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di kawasan.

Badai hebat bulan lalu memperlambat kinerja sektor manufaktur akibat keterlambatan pengiriman serta meningkatnya inflasi, yang mendorong perusahaan menaikkan harga jual.

Kerusakan akibat badai diperkirakan telah menggerus perekonomian Vietnam sekitar US$3,2 miliar sepanjang tahun ini, mendekati rekor US$3,5 miliar pada 2024 saat negara tersebut diterjang Topan Yagi.

Total kerugian US$20 miliar selama bulan lalu dihimpun dari estimasi pemerintah dan analis, yang masih mungkin direvisi seiring berjalannya proses penilaian kerusakan. Sebagai perbandingan, banjir musiman sepanjang 2024 menimbulkan kerugian sekitar US$25 miliar di kawasan Asia-Pasifik, menurut kajian pialang asuransi Aon Plc.

Dampak Perubahan Iklim

Para ilmuwan menyoroti peran perubahan iklim sebagai faktor utama yang memperparah banjir, diperburuk oleh deforestasi, kegagalan sistem pertahanan banjir, serta minimnya pendanaan untuk peningkatan ketangguhan bencana.

“Perubahan iklim tanpa diragukan telah memicu banjir yang semakin parah di Asia Tenggara,” ujar Direktur Riset Fisika Iklim di French National Center for Scientific Research, Davide Faranda, yang memimpin penelitian terkait banjir Vietnam pada November lalu.

Lembaga riset BMI, unit usaha Fitch Solutions, menyebut kawasan Asia Tenggara berisiko lebih sering mengalami bencana majemuk, yaitu rentetan peristiwa cuaca ekstrem dalam waktu berdekatan yang menghasilkan dampak kerusakan lebih besar pada tahun-tahun mendatang.

BMI juga mencatat proporsi penduduk yang tinggal di wilayah rawan banjir tergolong tinggi, antara lain 21% di Malaysia, sekitar 20% di Indonesia, serta sekitar 15% di Singapura, Vietnam, Filipina, dan Sri Lanka.

Angka tersebut meningkat dibandingkan pertengahan hingga akhir 2010-an dan diproyeksikan terus naik seiring percepatan pemanasan global serta pertumbuhan populasi di area rentan.

Menurut Germanwatch, organisasi pemantau hak asasi manusia independen, sejumlah negara Asia Tenggara secara konsisten masuk dalam daftar wilayah paling terdampak perubahan iklim, dengan Filipina, Myanmar, dan Vietnam termasuk 10 negara teratas yang paling terdampak pada tahun lalu.

Profesor teknik lingkungan Universitas Illinois Urbana-Champaign, Helen Nguyen mengatakan, upaya membangun ketangguhan iklim di sejumlah negara dinilai tertinggal dibanding kawasan lain. Hal tersebut sebagian karena prioritas pemerintah yang lebih menekankan pertumbuhan ekonomi ketimbang perencanaan dan adaptasi lingkungan.

“Pembangunan berlangsung terlalu cepat, dan itu mengorbankan lingkungan,” ujarnya.

Situasi paling kompleks terlihat di Filipina, di mana kemarahan publik meningkat menyusul skandal korupsi bernilai miliaran dolar terkait dana proyek mitigasi banjir pemerintah.

Skandal tersebut memicu penundaan proyek infrastruktur, merusak kepercayaan investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Filipina ke level terendah dalam empat tahun terakhir.

Dampak Terhadap Industri

Meski sejauh ini dampak badai terhadap produksi industri relatif terbatas, total kerusakan secara keseluruhan masih belum sepenuhnya terukur.

Analis Capital Economics mencatat pusat-pusat komersial dan industri utama kawasan relatif tidak terdampak signifikan, berbeda dengan banjir Thailand pada 2011 yang menghantam kawasan industri Bangkok dan menyebabkan kontraksi PDB dua digit.

Gangguan terhadap rantai pasok dan manufaktur diperkirakan hanya bersifat kecil dan sementara, meskipun tetap ada risiko kenaikan harga pangan akibat kerugian hasil panen.

Di Vietnam, produsen kopi masih berada pada jalur peningkatan produksi dan ekspor meski panen sempat tertunda akibat banjir meluas.

Namun, upaya tanggap darurat dan pemulihan tetap akan memakan biaya besar bagi negara seperti Thailand dan Indonesia yang tengah berjuang mendorong perekonomian tanpa membebani anggaran, serta bagi Sri Lanka yang masih dalam fase pemulihan pascakrisis gagal bayar 2022.

Kepala Ekonom Asia HSBC, Frederic Neumann, menilai frekuensi dan skala gangguan cuaca ekstrem di kawasan terus meningkat.

“Semakin banyak anggaran fiskal yang harus dialihkan untuk memperkuat infrastruktur dan membangun ketangguhan iklim. Terutama bagi negara-negara miskin, kondisi ini memaksa adanya pilihan sulit berupa pemangkasan belanja penting di sektor lain,” katanya.

Sementara itu, Chief Operations Officer perusahaan analisis risiko banjir berbasis di Inggris, Fathom, Andrew Smith, menyebut Asia Tenggara sebagai kawasan paling terekspos banjir di dunia karena besarnya populasi di wilayah dataran rendah dan padat bangunan.

“Seiring tekanan iklim dan demografi yang terus meningkat, masyarakat di kawasan ini menghadapi risiko yang makin besar dan kian sulit dihindari,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Banjir besar di Thailand selatan melumpuhkan ekspor komponen teknologi dan suku cadang otomotif dari pusat logistik Hat Yai, membuka peluang bagi Indonesia dan Vietnam merebut pasar regional.

Dalam pernyataan resminya pada Selasa (2/12/2025), Kementerian Perdagangan Thailand menyebut Hat Yai kini menjadi titik kemacetan utama distribusi ekspor.

“Hat Yai telah menjadi bottleneck kami. Meskipun pos lintas batas masih beroperasi, faktanya sebagian besar rute menuju pos tersebut tergenang banjir atau tidak dapat dilalui,” ungkap kementerian dikutip dari Bloomberg.

Dengan terputusnya jalan utama dan dihentikannya layanan kereta api, arus pengiriman barang ke Malaysia nyaris terhenti. Kondisi itu membuat para eksportir tidak dapat mengirimkan produk mereka. “Para eksportir praktis tidak bisa memindahkan barang keluar,” tambah kementerian.

Jutaan warga Thailand terdampak bencana ini. Sekitar 800.000 rumah tangga mengalami kerusakan serius, sementara lebih dari 100.000 unit kendaraan dilaporkan hilang atau rusak.

Pemerintah memperkirakan nilai kerugian mencapai sekitar 500 miliar baht atau setara US$15,6 miliar. Universitas Kamar Dagang Thailand menyebut banjir kali ini sebagai yang terburuk sepanjang sejarah di wilayah Thailand selatan.

Kementerian Perdagangan menilai gangguan berulang terhadap rantai pasok dapat menggerus kepercayaan terhadap Thailand sebagai pusat distribusi regional.

“Disrupsi berulang seperti ini merusak kepercayaan terhadap keandalan Thailand sebagai hub rantai pasok. Jika kami tidak bisa menjamin ketepatan pengiriman, pembeli akan mencari pemasok lain,” ujar kementerian melalui kantor Trade Policy and Strategy Office.

Kementerian memperingatkan Vietnam dan Indonesia tidak akan menunggu hingga Thailand pulih. “Jika pembeli luar negeri beralih ke pemasok alternatif sekarang, akan sangat sulit untuk merebut kembali pasar di kemudian hari,” lanjut pernyataan tersebut.

Thailand berpotensi menghadapi tambahan kerugian hingga US$400 juta per bulan apabila kondisi banjir terus berlanjut. Sejumlah komoditas yang terdampak meliputi komponen elektronik, suku cadang otomotif, hingga lateks pekat.

Dalam beberapa kasus, banjir juga menghambat penerbitan sertifikat asal barang atau certificate of origin yang dibutuhkan untuk proses ekspor.

Selain itu, medan wilayah Hat Yai yang berbentuk cekungan, khususnya di Provinsi Songkhla yang menjadi daerah terdampak terparah, nyaris memutus akses eksportir ke pos lintas batas Sadao dan Padang Besar. Kedua titik tersebut selama ini menangani sekitar 96% perdagangan lintas batas Thailand–Malaysia.

Bencana banjir terjadi di penghujung tahun yang penuh tantangan bagi Thailand. Pada Maret, negara tersebut terdampak gempa besar di Myanmar, sementara pada Juli terjadi bentrokan perbatasan dengan Kamboja yang menewaskan puluhan orang.

Dari sisi ekonomi, produk domestik bruto (PDB) Thailand tercatat menyusut 0,6% pada kuartal III/2025 dibandingkan kuartal sebelumnya. Banjir kali ini diperkirakan akan semakin menekan sektor pariwisata nasional yang sejak beberapa waktu terakhir telah menunjukkan perlambatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Thailand memberikan bantuan uang hingga pinjaman bagi korban terdampak banjir di Kota Hat Yai, Songkhla.

Perdana Menteri Anutin Charnvirakul mengatakan delegasi dari sejumlah pejabat akan meninjau situasi terdampak banjir untuk menyiapkan paket pinjaman dan bantuan keuangan yang komprehensif bagi warga terdampak banjir.

Melansir Bangkok Post, ia juga telah menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat penyusunan daftar penerima manfaat bantuan sebesar 9.000 baht atau sekitar Rp4,6 juta untuk rumah tangga. Dana tersebut diperkirakan akan sampai ke keluarga terdampak paling lambat minggu depan.

Pihaknya juga akan menyediakan dana tambahan untuk perbaikan rumah hingga 45.000 baht, yang mana besaran bantuan diukur dari kerusakan aktual.

Kemudian pemerintah juga akan memberikan pinjaman tanpa bunga hingga 100.000 baht per orang selama enam bulan. Ada juga pinjaman lain hingga 100.000 baht per rumah tangga untuk perbaikan properti, dengan jangka waktu satu tahun.

Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas mengatakan pemerintah telah membentuk pertemuan khusus untuk mempercepat dukungan bagi korban banjir di distrik Hat Yai, Songkhla.

“Banjir di wilayah selatan telah menyebabkan kerusakan parah pada perekonomian dan properti, berdampak pada lebih dari 2,9 juta orang dan menimbulkan kerugian ekonomi lebih dari 500 miliar baht,” kata Ekniti, menekankan urgensi untuk langkah-langkah pemulihan yang cepat dan terkoordinasi, dikutip dari The Nation, Selasa (2/1/2025).

Setelah dilakukan peninjauan lokasi terdampak banjir, pihaknya akan fokus memulihkan perekonomian lokal dan mata pencaharian penduduk ke keadaan normal secepat mungkin.

Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional (NESDC) telah ditugaskan untuk mengkonsolidasikan semua langkah dan menyerahkannya kepada rapat kabinet pleno pada 2 Desember.

Pendanaan untuk berbagai proyek akan berasal dari berbagai sumber—beberapa melalui alokasi anggaran standar, yang lainnya melalui Pasal 28 Undang-Undang Disiplin Fiskal dan Keuangan Negara, yang memungkinkan bank-bank negara untuk mencairkan dana di muka dan pemerintah akan menggantinya nanti.

Beberapa lembaga keuangan khusus milik negara (LJK) juga akan menggunakan anggaran mereka sendiri untuk mendukung masyarakat terdampak. Sementara itu, diskusi sedang berlangsung antara Bank Sentral Thailand, Kementerian Keuangan, dan Asosiasi Bankir Thailand mengenai dukungan anggaran pusat untuk skema keringanan pinjaman bank komersial.

Program pinjaman lunak berbunga rendah akan ditawarkan kepada UKM terdampak, yang didukung oleh jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Thailand (TCG), untuk membantu bisnis melanjutkan operasinya.

Pendanaan untuk moratorium utang dan skema pinjaman lunak akan berasal dari LJK negara, dengan semua transaksi dicatat dalam Rekening Layanan Publik (PSA) untuk memastikan keadilan.

Kemudian apabila timbul kerugian, pemerintah akan turun tangan untuk menyerap dampaknya.

Bisnis.com, JAKARTA — Hujan deras yang mengguyur kawasan Asia Tenggara dalam beberapa hari terakhir telah memicu banjir besar, merusak lahan pertanian, dan membuat ribuan wisatawan terjebak. Sementara itu, prakiraan cuaca menunjukkan curah hujan tinggi masih akan berlanjut hingga awal pekan depan.

Mengutip Bloomberg, banjir di Thailand bagian selatan menyebabkan sedikitnya 13 orang meninggal dan merendam sekitar 800.000 rumah tangga. Sejumlah wilayah penghasil karet dan minyak sawit yang penting bagi perekonomian negara turut terendam. Di Malaysia Semenanjung, lebih dari 16.000 penduduk harus mengungsi, sementara Vietnam Tengah melaporkan 90 korban jiwa akibat banjir bandang.

Curah hujan tinggi merupakan pola umum pada periode monsun timur laut, tetapi intensitas dan dampaknya kali ini tercatat lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pusat Prediksi Iklim AS memperkirakan kondisi lebih basah dari rata-rata akan terus bertahan di wilayah terdampak, termasuk Filipina yang masih memulihkan diri dari rangkaian bencana topan dalam beberapa pekan terakhir.

Daerah paling parah terdampak di Thailand adalah Distrik Hat Yai di Provinsi Songkhla, pusat perdagangan sekaligus gerbang transportasi kawasan selatan. Kawasan ini merupakan destinasi populer wisatawan Malaysia dan menjadi lokasi salah satu dari enam bandara internasional yang dioperasikan oleh pengelola terbesar di negara tersebut, Airports of Thailand Pcl.

Lebih dari 4.000 wisatawan Malaysia dilaporkan terjebak di hotel dan Bandara Hat Yai, dan perjalanan masuk dari Malaysia menuju Thailand selatan diperkirakan dibatalkan sepanjang pekan ini, menurut laporan Bangkok Post yang mengutip keterangan Gubernur Otoritas Pariwisata Thailand. Negara bagian Kelantan di Malaysia yang berbatasan langsung turut dilanda banjir.

Di Vietnam Tengah, operasi pencarian dan pemulihan masih berlangsung di empat provinsi. Pemerintah menyebut kerugian ekonomi akibat banjir telah melampaui 13 triliun dong atau sekitar US$493 juta. Lebih dari 1.000 rumah rusak atau hancur, lebih dari 80.000 hektare tanaman pangan termasuk padi rusak, dan lebih dari 3,3 juta ternak serta unggas mati atau tersapu banjir. Banjir juga menghambat panen kopi di Provinsi Dak Lak, wilayah penghasil kopi terbesar di negara tersebut.

Data Pusat Prediksi Iklim AS menunjukkan wilayah terdampak, mulai dari Vietnam hingga Thailand selatan, telah menerima curah hujan jauh di atas normal sepanjang bulan hingga 23 November. Kondisi tanah yang jenuh air makin memperbesar risiko banjir susulan karena hujan tambahan sulit diserap dengan optimal.