JAKARTA - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menyita sejumlah barang bukti dokumen hingga elektronik usai melakukan penggeledahan Kantor Wijaya Karya (Wika). Barang bukti yang disita berasal dari lantai 3 dan 12 yang digeledah oleh penyidik.

"Penggeledahan kita lakukan di kantor Wika di lantai 3, lantai 12 dan tentunya di lantai itu banyak ruangan-ruangan yang kita akses yang ng kita anggap atau duga ada bukti-bukti yang relevan," kata Kepala Tim Penyidikan Kortas Tipikor Polri Kombes Pol Gunawan di Kantor Wika, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).

Gunawan mengatakan nantinya bukti yang telah disita itu akan segera dianalisis untuk digunakan dalam proses gelar perkara penentuan tersangka dalam kasus ini. "Barang buktinya, dokumen-dokumen dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Ada dalam bentuk email," tambahnya.

Gunawan memastikan penetapan tersangka akan segera dilakukan supaya kasus korupsi ini tidak berlarut-larut serta memberi kepastian hukum bagi para tersangka dalam kasus ini.

"Kita ingin mempercepat proses penyidikan ini supaya tidak berlarut-larut dan nantinya bisa memberikan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan," ujarnya.

Sementara itu dalam keterangan resminya, Corporate Secretary WIKA mengatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Lihat video: Susul Eks Menag Yaqut, KPK Jebloskan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi Kuota Haji ke Sel!



"Perseroan mendukung dan menegaskan komitmennya untuk bekerjasama dan transparan agar proses dapat berjalan dengan profesional," jelasnya.

Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri melakukan penggeledahan di Kantor Wijaya Karya (Wika), Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).

Penggeledahan tersebut terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) Pabrik Gula (PG) Assembagoes.

"Penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Penyidik merupakan bagian dari upaya penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi EPCC PG Assembagoes yang sedang ditangani," kata Kabag Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi, Jakarta.

Selain Kantor Wika, Polri juga menggeledah di rumah Tjahjadi Djajadibrata selaku Direktur Utama PT. Multinas Indonesia di Jl. Galaxy Bumi Permai Blok L 5 / 1 - Surabaya Jawa Timur.

Kemudian, ⁠Kantor PT. Multinas Tjahja Sejahtera, Alamat ruko klampis megah, D27 Kota Surabaya-Jawa Timur. Dan terakhir, ⁠PT Barata Indonesia Jl Veteran No. 241, Gresik, Jawa Timur.

Ahmad menjelaskan, hasil penggeledahan ini akan dianalisis dan didalami guna memperkuat pembuktian, termasuk dalam rangka penetapan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta percepatan penyelesaian perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip penyidikan tindak pidana korupsi yang yuridis prosedural, teknis profesional, etis proporsional dan non intervensi," katanya.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menunjuk tiga perwira Polri untuk menduduki jabatan strategis di Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor). Ketiganya merupakan bagian dari 108 perwira yang masuk dalam daftar mutasi, rotasi, dan promosi jabatan.

Mutasi para perwira tinggi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/960/V/KEP./2026 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Pol Anwar pada 7 Mei 2026.

Berdasarkan laman resmi tipidkorpolri.info dijelaskan Kortastipidkor diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Oktober 2024.

Pembentukan korps ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kelima atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri. Kepala Negara menandatangani beleid baru tersebut pada 15 Oktober 2024.

Tugas yang diemban Korps ini dalam pasal 20A bahwa “Kortastipidkor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi serta melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi” demikian bunyi pasal 20A ayat (2).

Lihat video: Dukung Kortastipidkor Polri , KPK : Ini Bentuk Keseriusan Pemerintah Upaya Memberantas Korupsi



Kortastipidkor dipimpin Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortastipidkor) dan bertanggung jawab langsung kepada Kapolri. Kakortastipidkor akan dibantu oleh seorang Wakil Kakortastipidkor, yang disingkat Wakakortastipidkor. “Kortastipidkor terdiri atas paling banyak 3 (tiga) direktorat” jelas pasal 20A ayat (5).

Pembentukan korps ini juga didasari oleh kebutuhan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, sehingga perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Polri.

“Mutasi jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi di tubuh Polri. Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Selasa (26/5/2026).

Berikut ini perwira yang dimutasi ke Kortastipidkor:

1. Irjen Pol Arief Adiharsa

Jabatan lama: Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri

Jabatan baru: Penyidik Tindak Pidana Utama TK I Kortastipidkor Polri

2. Brigjen Pol Boro Windu Danandito

Jabatan lama: Dircegah Kortastipidkor Polri

Jabatan baru: Wakakrtastipidkor Polri

3. Kombes Pol Bhakti Eri Nurmansyah

Jabatan lama: Wadirtindak Kortastipidkor Polri

Jabatan baru: Dircegah Kortastipidkor Polri.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi jabatan di internal Polri . Satu di antaranya adalah jabatan Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortas Tipidkor).

Kakortas Tipidkor sebelumnya dijabat oleh Irjen Cahyono Wibowo. Ia dimutasi lantaran memasuki masa pensiun sebagai personel Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam satu Surat Telegram (ST) Kapolri dengan nomor ST/440/II/KEP./2026 tertanggal 27 Februari 2026, yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Anwar atas nama Kapolri.

Masih dalam telegram itu, posisi Kakortas Tipidkor ke depan bakal dijabat oleh Brigjen Totok Suharyanto. Totok sebelumnya menjabat Dirtindak Kortas Tipidkor.

Kepala Divisi Humas Polri Johnny Eddizon Isir mengungkapkan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus upaya penyegaran dan penguatan kelembagaan.

"Mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri adalah hal yang wajar sebagai bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme anggota dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Isir, Minggu (1/3/2026).

JAKARTA - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri mengungkap kasus dugaan korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pembiayaan fiktif oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Praktik rasuah ini diduga telah membuat negara merugi sebesar ratusan miliar rupiah.

Direktur Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri Brigjen Totok Suharyanto mengungkapkan bahwa, pembiayaan oleh LPEI itu diberikan ke PT Duta Sarana Tehnology (DST) dan PT Maxima Inti Finance (MIF) pada periode 2012 hingga 2016.

Dalam perkara ini, diduga berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan yang diduga tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.

“Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian pembiayaan oleh LPEI kepada PT DST dan PT MIF telah kami mulai sejak 22 Januari 2025, berdasarkan dua laporan polisi. Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor serta Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang,” kata Totok dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (31/12/2025).

Dalam perkaran ini, polisi menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka adalah E selaku Relationship Manager Divisi Pembiayaan UKM LPEI periode 2011–2018, NH selaku Kepala Departemen Pembiayaan UKM LPEI periode 2012–2018, DSD selaku Kepala Divisi Pembiayaan UKM LPEI.

Lalu, IS selaku Direktur Pelaksana III LPEI periode 2013–2016, AS selaku Direktur Pelaksana IV LPEI, serta DN selaku Direktur Utama PT MIF periode 2014–2022.

Totok menyebut, berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara yang diterima penyidik pada 10 November 2025, total kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai USD43.617.739,13.

Jika dikonversi pada nilai tukar rupiah pada hari ini, Rp16.687, maka negara merugi setara Rp727.849.210.693.

“Awalnya LPEI memberikan pembiayaan kepada PT DST, namun pembiayaan tersebut mengalami kredit macet. Untuk menyiasati kondisi tersebut, kemudian dilakukan skema inovasi berupa novasi pembiayaan ke PT MIF. Dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai penyimpangan, antara lain penggunaan dokumen fiktif serta penyalahgunaan dana pembiayaan,” ujar Totok.

Dalam rangka mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh, penyidik telah memeriksa sebanyak 76 orang saksi dan tiga orang ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang terkait dengan perkara.

Selain itu, penyidik juga telah melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap 27 aset berupa tanah dan bangunan, dengan total luas tanah sekitar 91.508 meter persegi dan luas bangunan sekitar 14.648 meter persegi.

Seluruh aset tersebut saat ini masih dalam proses penilaian.

JAKARTA - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM. Kasus ini terjadi di tahun anggaran 2020 silam.

Ketiga tersangka yakni Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ESDM periode 2017-2023 berinisial AS, Sekretaris Ditjen EBTKE sekaligus KPA 2019-2021, HS, dan Direktur Operasional PT LEN Industri, L.

"Merujuk pada laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) oleh BPK, terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp19.522.256.578,74," kata Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Brigjen Totok Suharyanto dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (31/12/2025).

Totok menjelaskan, perkara ini bermula pada 2020 saat Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM mengadakan lelang untuk pekerjaan pemasangan PJUTS Wilayah Tengah sebanyak 6.835 unit. Proyek ini tersebar di 7 provinsi dengan anggaran sebesar Rp108.997.596.000.

"Pada awal tahun 2020 sebelum pelaksanaan lelang, tersangka AS telah melakukan permufakatan melalui keponakannya sdr. S dengan tersangka L selaku calon penyedia dari PT LEN Industri untuk memenangkan PT LEN Industri dalam Lelang PJUTS Wilayah Tengah T.A 2020," ujar Totok.

Tersangka L, kata Totok, meminta kepada S untuk dilakukannya perubahan atas spesifikasi dan perubahan paket PJUTS yang sebelumnya terdiri atas 15 paket kecil sehingga terdapat yang bernilai besar di atas Rp100.000.000.000 agar PT LEN Industri bisa mengikuti lelang.

"S menginformasikan kepada tersangka AS. Selanjutnya, tersangka AS memberikan instruksi kepada tersangka HS dan L.N untuk melakukan perubahan atas spesifikasi dan pemaketan," ucap Totok.

Lalu, pada bulan April hingga Juni dalam pelaksanaan lelang, Panitia Pengadaan PJUTS Wilayah Tengah tahun anggaran 2020 telah menyatakan PT LEN Industri gugur kepada tersangka HS.

Namun, tersangka HS meminta dilaksanakannya review terlebih dahulu oleh tersangka AS sehingga tersangka AS menerbitkan laporan hasil reviu dengan rekomendasi untuk melaksanakan klarifikasi kesanggupan kepada PT LEN Industri yang merupakan tindakkan Postbidding.

"Pada tanggal 9 Juni 2020, Panitia Pengadaan PJUTS Wilayah Tengah T.A 2020 mendapatkan tekanan dan intervensi dari MH untuk meloloskan dan memenangkan PT LEN Industri, meskipun tidak memenuhi syarat teknis," tutur Totok.

Kemudian, pada proses pelaksanaan, PT LEN Industri telah melakukan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain yang tidak terdaftar di dalam dokumen penawaran dan tanpa sepengetahuan dari PPK.

Sehingga, ada beberapa PJUTS yang tidak terpasang dan underspek mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp19.522.256.578,74.

"Selanjutnya penyidik Kortas Tipidkor Polri akan melanjutkan proses kegiatan penyidikan setelah ditetapkannya tersangka dalam rangka pemenuhan berkas perkara," sebut Totok.