Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim menyerahkan diri ke KPK setelah sejumlah pejabat imigrasi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim lembaga antirasuah.

Kasus ini terkait dugaan korupsi pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk tinggal di Indonesia. OTT pertama kali dilakukan pada Selasa (2/6/2026) malam di kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Pada Rabu (3/6/2026) malam, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 17 orang diamankan diantaranya 8 PNS dan 9 pihak swasta. Terkhusus Simly, dirinya sempat dicari oleh KPK hingga akhirnya menyerahkan diri pada Rabu malam.

"Adapun saat ini tim juga masih terus melakukan pencarian terhadap saudara SK, yang merupakan Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Untuk itu, pada kesempatan ini KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak terkait agar bisa kooperatif sehingga bisa membantu dalam proses penanganan perkara ini," kata Budi, sebelum Simly datang ke KPK.

Dalam kasus ini, KPK telah menyita sejumlah kendaraan roda tiga dan roda empat dari para pihak yang telah diamankan, yakni 7 mobil, 15 motor, dan 11 sepeda.

"Selain itu juga tim mengamankan logam mulia dalam bentuk emas ada sekitar ratusan gram," ucap Budi.

Profil Simly Karim

Dilansir dari akun LinkedIn Simly, dia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti pada tahun 1997.

Pada 2005-2007, Simly berhasil meraih S2 di bidang ekonomi di Universitas Indonesia. Tiga tahun kemudian, dia mengikuti program kepemimpinan di Georgetown University.

Selanjutnya pada 2012, dia mengikuti program Executive Education bidang National and International Security di Harvard Kennedy School, Harvard University, serta NATO Staff Officer Orientation Course di NATO School Oberammergau, Jerman.

Pada tahun yang sama, dia juga menyelesaikan Executive Program in Advanced Security Studies (PASS) di George C. Marshall European Center for Security Studies. Kemudian pada 2014, dia mengikuti Senior International Defense Management Course (SIDMC) di Naval Postgraduate School.

Jejak karir Simly cukup menoreh, diantaranya pada tahun 2008-2009 tergabung dalam tim nasional pengalihan aktivitas bisnis TNI. Pada tahun 2010-2011, menjabat sebagai Special Advisor BKPM.

Staf khusus presiden periode 2011-2013. Kemudian, dirinya pernah bergabung dengan Kementerian Pertahanan selama 4 tahun sejak 2009-2014 sebagai tim pengendal aktivitas bisnis TNI dan tim manajemen pertahanan Kementerian Pertahanan RI.

Tak hanya itu, dia pernah menjadi Anggota Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara (BIN) tahun 2013-2015. Lalu, tahun 2014-2016 dia pernah menjabat sebagai CEO PT Pindad, 2018-2021 sebagai Presiden Komisaris PT Krakatau Nippon Steel Sinergi dan pada 2018-2023 menjadi CEO PT Krakatau Steel. Tercatat sejak tahun 2023 hingga saat ini, dia menjabat sebagai Komisioner Telkom Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, setelah lembaga antirasuah menggelar OTT dan menangkap sejumlah pejabat imigrasi dan pihak swasta. Kasus ini terkait dugaan korupsi pengurusan TKA untuk tinggal di Indonesia.

Dari pantauan Bisnis, Silmy datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026) malam, pukul 22.38 WIB. Silmy datang bersama empat ajudan.

Silmy memilih tidak menjawab pertanyaan yang dilayangkan awak media sampai dirinya naik ke ruang pemeriksaan. Sempat terjadi kericuhan karena salah satu ajudan diduga menghalangi kerja awak media.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut bahwa Silmy hendak diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Keberadaannya sempat dicari oleh tim KPK, hingga akhirnya dirinya menyerahkan diri.

"Adapun saat ini tim juga masih terus melakukan pencarian terhadap saudara SK, yang merupakan Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Untuk itu, pada kesempatan ini KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak terkait agar bisa kooperatif sehingga bisa membantu dalam proses penanganan perkara ini," kata Budi, Rabu (3/6/2026), sebelum Silmy datang ke KPK.

Sebagai konteks, kasus ini adalah rangkaian operasi senyap yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah pejabat Imigrasi Jakarta Barat. Operasi berlangsung pada Selasa (2/6/2026).

KPK telah mengamankan 17 orang yang terdiri dari 8 orang penyelenggara negara dan PNS, serta 9 orang merupakan pihak swasta. Dari pihak penyelenggara negara, KPK telah mengamankan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat.

Budi menyebut, dua orang pihak swasta diamankan di wilayah Bali dan satu pegawai negeri diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Begitu pun sejumlah pihak lainnya yang diamankan di Jakarta.

KPK telah menyita sejumlah kendaraan roda tiga dan roda empat dari para pihak yang telah diamankan, yakni 7 mobil, 15 motor, dan 11 sepeda.

"Selain itu juga tim mengamankan logam mulia dalam bentuk emas ada sekitar ratusan gram," ucap Budi.

Budi menyampaikan bahwa konstruksi pasal yang akan disangkakan masih menunggu hasil gelar perkara (ekspos) yang dijadwalkan berlangsung hingga malam ini. Menurutnya, penyidik masih mendalami apakah perkara tersebut akan dijerat dengan dugaan pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, suap, atau bentuk penerimaan lainnya.

"Terkait dengan konstruksi sangkaan pasalnya nanti kita tunggu karena malam ini masih akan dilakukan ekspos. Apakah nanti sangkaannya Pasal 12e pemerasan, suap, atau penerimaan lainnya, nanti kita sama-sama tunggu ya, nanti kami akan update," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 17 orang terkait dugaan kasus korupsi pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ingin tinggal di Indonesia.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dari 17 orang tersebut, 8 di antaranya merupakan PNS dan 9 orang pihak swasta. Para pihak swasta tersebut merupakan perantara dalam pengurusan dokumen-dokumen keimigrasian.

“Sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang. 8 orang di antaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS, kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta,” kata Budi, Rabu (3/6/2026) malam.

Budi menyebut dua orang pihak swasta diamankan di wilayah Bali dan satu pegawai negeri diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Sejumlah pihak lainnya juga diamankan di Jakarta.

Sebagai konteks, kasus ini merupakan rangkaian operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pejabat imigrasi Jakarta Barat. Operasi berlangsung pada Selasa (2/6/2026).

Lebih lanjut, KPK telah menyita sejumlah kendaraan roda tiga dan roda empat dari para pihak yang diamankan, yakni 7 mobil, 15 motor, dan 11 sepeda.

“Selain itu juga tim mengamankan logam mulia dalam bentuk emas sekitar ratusan gram,” ucap Budi.

Budi mengimbau pihak-pihak terkait untuk kooperatif dan menyerahkan diri kepada KPK guna dimintai keterangan, sehingga dapat memperkaya informasi maupun bukti dalam perkara ini.

Ia menambahkan bahwa konstruksi pasal yang akan disangkakan masih menunggu hasil gelar perkara (ekspos) yang dijadwalkan berlangsung hingga malam ini.

Penyidik masih mendalami apakah perkara tersebut akan dijerat dengan dugaan pemerasan sebagaimana Pasal 12 huruf e, suap, atau bentuk penerimaan lainnya.

“Terkait konstruksi sangkaan pasalnya nanti kita tunggu karena malam ini masih akan dilakukan ekspos. Apakah nanti sangkaannya Pasal 12e pemerasan, suap, atau penerimaan lainnya, nanti kami akan update,” ujarnya.