JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengaku masih kerap menerima pesan WhatsApp dari berbagai pihak yang meminta bantuan agar anaknya bisa lolos dalam proses seleksi Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol).

Namun, Sigit menyatakan Polri saat ini berkomitmen menjalankan rekrutmen secara bersih dan transparan sehingga tidak ada lagi kuota khusus, termasuk bagi titipan pejabat maupun tokoh tertentu.

Sigit juga mengaku kerap memarahi bawahannya yakni Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri), Irjen Pol Anwar karena masalah tersebut.

"Pak Anwar ini selalu saya marahi, 'kok selalu masih ada yang WA saya minta supaya anaknya bisa diloloskan di tahap berikutnya sementara Pak Anwar sudah mengumumkan'," ujar Sigit saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kompolnas di Jakarta Utara, Rabu (10/6/2026).

Menurut Sigit, setelah hasil seleksi diumumkan tidak ada lagi perubahan yang bisa dilakukan. Karena itu, ia meminta maaf kepada pihak-pihak yang berharap mendapat bantuan untuk meloloskan putra-putrinya ke Akpol.

"Saya mohon maaf kepada rekan-rekan di sini, mohon maaf barangkali ada yang putra-putranya masuk Akpol, kami tidak bisa berbuat banyak untuk membantu karena memang sudah menjadi komitmen kita saat itu untuk tidak ada lagi kuota khusus dari Kapolri," katanya.

Lihat video: BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR



Sigit mengungkapkan permintaan titipan tidak hanya datang dari pejabat aktif, tetapi juga dari sejumlah mantan pimpinan Polri. Meski demikian, seluruh permintaan tersebut tidak dapat diakomodasi.

"Saya lihat banyak sekali putra ataupun titipan dari pejabat-pejabat termasuk mantan-mantan pimpinan Polri, kali ini kami tidak bisa membantu," ujarnya.

Sigit menjelaskan sikap tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan institusi Polri, sekaligus menjaga komitmen reformasi yang sedang dijalankan. Ia menilai memberikan bantuan kepada satu peserta berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih besar.

"Risikonya ya kita lebih baik dimarahi tapi mudah-mudahan ini yang kita lakukan bukan karena kita tidak ingin bantu, tapi ini bagian dari upaya kita untuk ingin menunjukkan bahwa institusi Polri saat ini sedang berbenah untuk menjadi lebih baik," kata Sigit.

Sigit juga menyoroti peran Kompolnas dalam mengawasi berbagai proses di lingkungan Polri, termasuk pengawasan terhadap rekrutmen anggota Polri dan seleksi Akpol. Menurutnya, keterlibatan Kompolnas menjadi bagian dari upaya memastikan proses berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Sekali lagi terima kasih, dan banyak hal yang telah dilaksanakan Kompolnas, mulai dari bagaimana mengklarifikasi terhadap saran dan keluhan masyarakat yang masuk untuk bisa diteruskan baik kepada Presiden dan juga kepada Polri melalui Irwasum selama ini," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, setelah lembaga antirasuah menggelar OTT dan menangkap sejumlah pejabat imigrasi dan pihak swasta. Kasus ini terkait dugaan korupsi pengurusan TKA untuk tinggal di Indonesia.

Dari pantauan Bisnis, Silmy datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026) malam, pukul 22.38 WIB. Silmy datang bersama empat ajudan.

Silmy memilih tidak menjawab pertanyaan yang dilayangkan awak media sampai dirinya naik ke ruang pemeriksaan. Sempat terjadi kericuhan karena salah satu ajudan diduga menghalangi kerja awak media.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut bahwa Silmy hendak diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Keberadaannya sempat dicari oleh tim KPK, hingga akhirnya dirinya menyerahkan diri.

"Adapun saat ini tim juga masih terus melakukan pencarian terhadap saudara SK, yang merupakan Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Untuk itu, pada kesempatan ini KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak terkait agar bisa kooperatif sehingga bisa membantu dalam proses penanganan perkara ini," kata Budi, Rabu (3/6/2026), sebelum Silmy datang ke KPK.

Sebagai konteks, kasus ini adalah rangkaian operasi senyap yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah pejabat Imigrasi Jakarta Barat. Operasi berlangsung pada Selasa (2/6/2026).

KPK telah mengamankan 17 orang yang terdiri dari 8 orang penyelenggara negara dan PNS, serta 9 orang merupakan pihak swasta. Dari pihak penyelenggara negara, KPK telah mengamankan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat.

Budi menyebut, dua orang pihak swasta diamankan di wilayah Bali dan satu pegawai negeri diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Begitu pun sejumlah pihak lainnya yang diamankan di Jakarta.

KPK telah menyita sejumlah kendaraan roda tiga dan roda empat dari para pihak yang telah diamankan, yakni 7 mobil, 15 motor, dan 11 sepeda.

"Selain itu juga tim mengamankan logam mulia dalam bentuk emas ada sekitar ratusan gram," ucap Budi.

Budi menyampaikan bahwa konstruksi pasal yang akan disangkakan masih menunggu hasil gelar perkara (ekspos) yang dijadwalkan berlangsung hingga malam ini. Menurutnya, penyidik masih mendalami apakah perkara tersebut akan dijerat dengan dugaan pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, suap, atau bentuk penerimaan lainnya.

"Terkait dengan konstruksi sangkaan pasalnya nanti kita tunggu karena malam ini masih akan dilakukan ekspos. Apakah nanti sangkaannya Pasal 12e pemerasan, suap, atau penerimaan lainnya, nanti kita sama-sama tunggu ya, nanti kami akan update," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penangkapan 430 aktivis Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 tengah menjadi sorotan publik secara global, termasuk dari warga Indonesia.

Bukan tanpa sebab, penangkapan ini menjadi sorotan. Pasalnya, ratusan relawan ini diculik karena tengah melakukan misi kemanusiaan seperti membawa logistik hingga obat-obatan untuk keberlangsungan hidup warga Gaza. Bahkan, para relawan ini tidak dipersenjatai saat melangsungkan misi tersebut.

Kemudian, bagai menyiram minyak ke dalam api, salah satu pejabat Israel justru mempertontonkan kekejian dari perlakuan Israel ke relawan ini yang ditangkap. Dia adalah Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir.

Partai sayap kanan Jewish Power sejak 2019 ini mengunggah video kondisi penangkapan ratusan relawan GSF. Dalam video tersebut, dia terlihat berekspresi seperti mencemooh para relawan yang berjuang untuk misi kemanusiaan.

"Beginilah cara kita menerima para pendukung terorisme. Selamat datang di Israel," cuit Ben Gvir melalui akun @itamarbengvir di X pada Rabu (20/3/2026).

Dalam video yang diunggah itu, terlihat aksi keji yang dilakukan pasukan Israel terhadap relawan. Mereka diseret dan dikumpulkan dalam satu lokasi. Tak hanya itu, para relawan berkumpul dengan posisi tiarap dengan kedua tangan diikat ke belakang.

Dalam cuplikan lain, relawan wanita yang berteriak "free-free Palestine" langsung ditarik kepalanya oleh salah satu petugas Israel dan memaksanya untuk bersujud.

"Mereka datang dengan penuh kebanggaan sebagai pahlawan besar. Lihatlah penampilan mereka sekarang, perhatikan bagaimana penampilan mereka sekarang. Bukan pahlawan atau apapun. Pendukung teroris," ujar Ben Gvir.

Sontak perlakuan kejam ini memantik amarah publik, termasuk sejumlah pejabat negara seperti AS, Italia, Prancis bahkan pejabat Israel itu sendiri. Nah, berikut ini daftar pejabat negara yang mengecam tindakan Ben Gvir :

Dubes AS

Salah satu pejabat Israel yang mengkritik aksi Ben Gvir adalah Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee.

Melalui unggahan di platform X, Huckabee menyebut aksi flotilla sebagai "aksi bodoh", tetapi menilai Ben-Gvir telah mencoreng martabat Israel.

"Aksi konvoi itu adalah aksi bodoh, tetapi Ben-Gvir mengkhianati martabat bangsanya," tulis Huckabee

Banjir Kritik Benua Biru

Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyebut tindakan Ben-Gvir tidak dapat diterima. Dia pun meminta agar Dubes Israel untuk Prancis agar bisa dipanggil untuk menjelaskan perbuatan Ben-Gvir.

"Saya telah meminta agar duta besar Israel untuk Prancis dipanggil untuk menyampaikan kemarahan kami dan mendapatkan penjelasan. Keselamatan warga negara kita adalah prioritas utama," tulis Barrot di X @jnbarrot.

Kemudian, kecaman datang dari Spanyol melalui Menteri Luar Negerinya José Manuel Albares. Dia menyatakan bahwa perlakuan Ben-Gvir sangat mengerikan dan tidak bermartabat. Dia pun menuntut pembebasan segera terhadap relawan, khususnya warga Spanyol.

"Mengingat perlakuan yang mengerikan, tidak bermartabat, dan memalukan terhadap warga Spanyol dan anggota armada lainnya oleh seorang menteri Israel, saya telah segera memanggil kuasa usaha Israel," tulus @jmalbares di X.

Selanjutnya, Italia juga telah mengumumkan akan memanggil duta besar Israel setelah Perdana Menteri Giorgia Meloni. Menteri Luar Negeri Antonio Tajani mengutuk perlakuan yang "tidak dapat diterima".

“Apa yang terungkap dari video Menteri Ben Gvir sama sekali tidak dapat diterima dan bertentangan dengan setiap perlindungan dasar martabat manusia," tulis Tajani si X.

Adapun, Menlu Belanda Tom Berendsen mengecam tindakan Ben-Gvir terhadap para aktivis. Dia pun mengingatkan bahwa PM Israel Netanyahu dan Menlu Israel Gideon Sa'ar tidak mentolerir perilaku seperti itu.

"Saya menegaskan kembali bahwa Israel harus memperlakukan semua penumpang sesuai dengan hukum internasional dan menjamin keselamatan warga negara Belanda," tutur Tom di X.

Adapun, Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper mengaku benar-benar terkejut oleh rekaman tersebut, dan mengatakan bahwa itu melanggar standar dasar penghormatan dan martabat.

“Kami telah menuntut penjelasan dari pihak berwenang Israel dan memperjelas kewajiban mereka untuk melindungi hak-hak warga negara kami dan semua pihak yang terlibat,” tulis Cooper di X.

Internal Israel

Selain dari luar negara, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga ikut menyayangkan tindakan keji yang dipertontonkan oleh Ben-Gvir. Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh Ben tidak sejalan dengan norma Israel.

"Namun, cara Menteri Ben Gvir menangani para aktivis armada kapal tidak sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma Israel," ujar Netanyahu dikutip dari akun X @IsraeliPM,

Dia pun menginstruksikan kepada pihak berwenang terkait untuk menginstruksikan agar bisa mendeportasi para relawan yang dianggap provokator.

"Saya telah menginstruksikan pihak berwenang terkait untuk mendeportasi para provokator sesegera mungkin," pungkasnya.

Di samping itu, Menlu Israel Gideon Sa'ar juga ikut mengkritik perilaku Menteri Keamanan Israel. Menurut Gideon, tindakan terhadap relawan GSF itu telah menyebabkan kerugian negara dan menyebutnya sebagai tindak memalukan.

"Anda dengan sengaja menyebabkan kerugian bagi negara kita dalam pertunjukan yang memalukan ini - dan bukan untuk pertama kalinya," tulis Gideon di X.

Dia pun menyebut, tindakan Ben-Gvir ini telah menghancurkan citra Israel secara global. Gideon pun menyebut bahwa sikap Ben-Gvir tidak mencerminkan Israel. "Tidak, Anda bukanlah wajah Israel," tulis Gideon.

Kemlu RI

Sementara itu, Kemlu RI telah mengutuk tindakan Israel dalam memperlakukan para relawan yang ditahan. Pemerintah RI menilai perilaku itu jauh dari prinsip kemanusiaan.

"Indonesia mengutuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan Global Sumud Flotilla 2.0 yang dilakukan oleh Israel. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan," tulis Kemlu RI dalam pernyataan resminya pada Kamis (21/5/2026).

Kemlu juga menekankan menekankan bahwa tindakan militer Israel terhadap armada Global Sumud Flotilla dan relawan yang tergabung didalamnya adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

Pemerintah pun menyatakan terus fokus melakukan berbagai upaya untuk membebaskan seluruh WNI yang ditangkap agar bisa pulang ke Tanah Air sesegera mungkin.

"Pelindungan WNI merupakan prioritas utama. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pembebasan hingga se

luruh WNI dapat kembali dengan selamat ke Tanah Air secepatnya," pungkasnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut ada keterlibatan dari penyelenggara negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) bauksit yang dilakukan PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) di Kalimantan Barat 2017-2025. Saat ini, penyidik masih mendalami peran penyelenggara tersebut.

Hal ini disampaikan Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi menyusul telah ditetapkannya salah seorang pengusaha bernama Sudianto (SDT) sebagai tersangka. Diketahui, SDT merupakan pemilik dari perusahaan tersebut.

"Perannya adalah tersangka melakukan penambangan bauksit di luar IUP yang diberikan ya, dan bekerja sama dengan, tentu saja bekerja sama dengan penyelenggara negara," kata Syarief di kantot Kejagung, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Kendati demikian, dia belum bisa membeberkan lebih jauh identitas penyelenggara negara yang dimaksud. Hanya saja, Syarief menyampaikan bahwa pihaknya saat ini juga masih melakukan pemeriksaan intensif sejumlah saksi terkait. "Yang diperiksa saksi mungkin sampai malam ini ada sekitar 8 sampai 10 orang ya," ujarnya.

Lihat video: Barang Mewah Rampasan Koruptor Dilelang Kejagung, Apa Saja Isinya?

Selain pemeriksaan, Kejagung juga masih melakukan penggeledahan di sejumlah tempat hingga malam ini. "Penggeledahan di Jakarta ada tiga tempat, dan di Pontianak itu dua tempat," ucapnya.

JAKARTA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menahan tiga mantan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis, 21 Mei 2026. Mereka ditahan terkait perkara dugaan korupsi di Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU.

Ketiganya berinisial DP, mantan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU; RS selaku mantan Sekretaris dirjen Cipta Karya; dan AS selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di sekretariat ditjen Cipta Karya.

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Dapot Dariarma menjelaskan, penahanan dilakukan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan/atau suap dan/atau gratifikasi dan/atau penyalahgunaan kewenangan dalam beberapa proyek pada Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

"Peranan Tersangka Sdr. DP selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Air adalah melakukan pemerasan dan/atau menerima suap dan/atau gratifikasi berupa uang tunai sebesar lebih dari Rp2 miliar dan 2 unit mobil mewah berupa CRV dan Innova Zenix dari beberapa BUMN Karya dan pihak swasta terkait beberapa proyek pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air," kata Dapot, Jumat (22/5/2026).

Sementara RS dan AS, berperan secara bersama-sama melakukan rekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya Periode 2023 dan 2024 dengan kerugian negara setidaknya lebih dari Rp16 miliar.

Lihat video: Menteri Dody Buka Suara usai Kejati DKI Geledah Kantor Kementerian PU



Atas perbuatannya, DP disangka melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a subsidiair Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 605 ayat (2) atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan RS dan AS disangka melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 jo.Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dapot menyampaikan, pihaknya telah melaksanakan penyitaan berupa 2 unit mobil mewah dan sejumlah uang tunai dalam bentuk Dolar Amerika Serikat serta pengumpulan bukti-bukti serta pendalaman terhadap keterlibatan pihak lainnya baik dari Kementerian PU, BUMN maupun Swasta.

Dapot memastikan, penyidik terus melaksanakan pengembangan penyidikan, dengan melakukan pemeriksaan saksi, ahli keuangan negara, dan tersangka serta melakukan pelacakan dan penyitaan aset guna menambah jumlah pemulihan kerugian keuangan negara.

"Terhadap 3 orang tersangka ini dilakukan penahanan sejak hari ini Kamis, 21 Mei 2026 sampai dua puluh hari kedepan dimana Sdr. DP ditahan di Rutan Salembang Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan Sdr. RS dan Sdr. AS ditahan di Rutan Cipinang Jakarta Timur," ucapnya.

Achmad Al Fiqri

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku heran jika ada orang-orang yang pernah dekatnya menyelewengkan uang rakyat. Padahal, ia sudah memberi kehormatan dan jabatan.

Prabowo juga bercerita pernah menerima laporan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Saat itu, Ateh sempat gemetar ketika melaporkan dugaan penyelewengan kepadanya.

“Saya geleng-geleng kepala, sedih saya. Tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng, saya sedih. Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya beri kehormatan, diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat dia nyeleweng, nyuri uang rakyat bagaimana apa yang harus saya perbuat?” kata Prabowo di acara peresmian Museum Marsinah, Sabtu (16/5/2026).

“Kepala BPKP datang ke saya agak gemeter. Heran saya, kenapa dia? stres dia. Karena yang dia laporkan diketahuilah bahwa beberapa orang dekat sama saya gitu. Jadi dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan ngga pemeriksaan, karena dia tau ini deket sama presiden,” sambung dia.

Prabowo kemudian tegas memerintahkan Kepala BPKP untuk memproses temuan tersebut. Prabowo menegaskan, tidak ada perlakuan khusus bagi orang yang sudah menyelewengkan uang rakyat, termasuk orang dekatnya.

Lihat video: Cerita Prabowo Didatangi Kepala BPKP yang Gemetar Minta Izin Periksa Orang Dekatnya



“Dia lihat saya, masalahnya apa, ‘Gimana Pak, petunjuk?. Teruskan pemeriksaan, tidak ada, ngga ada. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo dekat sama saya, ngga ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa. Justru kalau diberi kehormatan harus lebih hati-hati dan dijaga, bukan diberi wewenang, kepercayaan malah merasa adigang, adigung, adiguno merasa di atas dan merasa negara ini bodoh,” tegas dia.

Prabowo mengaku heran masih ada pihak-pihak yang mencoba melakukan pelanggaran. “Saya heran hari gini masih ada yang nyoba-nyoba di aparat ya, saya heran. Sekarang ada digital, ada macam-macam sekarang, pasti ketahuan deh,” imbuhnya.

Prabowo juga mengaku sedih melihat dampak kasus korupsi terhadap keluarga pejabat yang terlibat. Namun, ia menegaskan, memberikan dukungan kepada Kepala BPKP untuk menindaklanjuti setiap temuan yang ada.

“Saya sedih, di ujung puncak karier yang paling saya sedih nanti anak dan istrinya. Tapi saya katakan jamuan saya kepada BPKP, Anda boleh tanya beliau Pak Ateh, tanya beliau. ‘Jadi gimana Pak?. Teruskan, tidak ada. Siapa pun, begitu menjabat jabatan negara, berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Sudah ngga ada lagi,” tegas dia.

“Saya katakan, mau partai saya sendiri Gerindra, cek sudah berapa yang diproses dan ditahan. Tidak, justru harus memberi contoh,” ucapnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti ironi antara rakyat kecil dan kalangan berpangkat. Prabowo menyebut masyarakat yang hidup dalam keterbatasan justru lebih menjunjung kejujuran dan keikhlasan.

"Pengalaman saya, para pekerja, para petani, para nelayan, justru yang hidupnya susah mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas," kata Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026).

Namun, Prabowo mengaku prihatin terhadap fenomena sebaliknya di kalangan tertentu. Menurut Prabowo, ada pihak yang semakin tinggi pangkat dan tingkat pendidikan tinggi, tetapi justru tidak menunjukkan kejelasan sikap.

"Yang saya sedih, orang yang semakin tinggi pangkat semakin enggak jelas, saya heran, semakin pinter, banyak yang pinter, pinter maling, gak habis pikir aku," imbuh Prabowo.

Prabowo bercerita dirinya terpanggil untuk membela rakyat dan negara sejak usia muda. Namun, ia mengaku terkejut melihat kondisi sebagian masyarakat yang masih hidup dalam kesulitan.

Lihat video: KONDISI TERKINI: Ribuan Ojol dan Buruh Kepung Jakarta di May Day 2026



"Saudara-saudara saya merasa terpanggil karena saya dari usia muda, saya masuk tentara, ingin menjaga negara ini, ingin membela negara ini, ingin membela rakyat saya. Tapi saya kaget begitu saya pensiun, saya lihat, kok rakyat saya masih banyak yang susah," ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan tidak rela jika perjuangan yang telah dilakukan justru berujung pada kondisi di mana masih ada elite yang merampok uang rakyat.

"Saya telah mempertaruhkan nyawa saya berkaki-kali untuk bangsa ini. Tapi saya melihat banyak elit-elit yang curi uang rakyat. Bukan ini yang saya perjuangkan, bukan negara yang dirampok oleh maling-maling, saya tidak rela," tegas dia.

(Jonathan Simanjuntak)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan pelantikan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Anwar Usman akan dilakukan dalam waktu dekat dan ditargetkan berlangsung pada pekan ini.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa proses administrasi untuk pengangkatan hakim baru tersebut telah berjalan dan pemerintah sudah menerima nama calon hakim yang diajukan oleh Mahkamah Agung.

“Direncanakan secepatnya dalam minggu ini,” ujar Prasetyo usai menghadiri Taklimat Presiden di Istana Merdeka, Rabu (8/4/2026).

Meski demikian, Prasetyo belum mengungkap identitas calon hakim yang akan dilantik tersebut. Dia menegaskan bahwa pengumuman resmi mengenai sosok pengganti akan disampaikan setelah seluruh tahapan administrasi rampung.

Selain pelantikan hakim Mahkamah Konstitusi, pemerintah juga membuka kemungkinan agenda pelantikan pejabat Ombudsman Republik Indonesia dilakukan dalam waktu yang sama.

Dengan demikian, pelantikan sejumlah pejabat negara diproyeksikan dapat digelar dalam satu rangkaian pada pekan ini.

Pada Maret lalu, Anwar Usman telah resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai hakim MK. Dalam kesempatan pamitnya, ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak selama menjalankan tugas sebagai hakim konstitusi.

Anwar juga menyatakan harapannya agar lembaga MK tetap menjaga integritas serta menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi secara independen.

Pergantian hakim ini menjadi bagian dari proses pengisian kekosongan kursi hakim konstitusi yang sebelumnya ditempati Anwar Usman.

Pemerintah menilai pengisian posisi tersebut perlu segera dilakukan agar kerja-kerja peradilan konstitusi di MK tetap berjalan optimal, terutama dalam menangani berbagai perkara pengujian undang-undang maupun sengketa kewenangan lembaga negara.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta mengungkap identitas penyelenggara negara yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tambang ilegal yang menyeret pengusaha Samin Tan. Hal ini menyusul adanya kerja sama antara pihak swasta dan aparatur negara dalam penggunaan dokumen perizinan tambang yang tidak sah.

Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menilai, perkara ini semestinya menjadi ujian serius bagi Kejagung dalam menunjukkan keberanian menegakkan hukum secara menyeluruh. Kasus Samin Tan tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran oleh pihak swasta, tetapi juga berpotensi menyeret peran penyelenggara negara yang diduga terlibat, bahkan disinyalir menjadi pelindung dari praktik kejahatan tersebut.

“Jika memang ada keterlibatan penyelenggara negara, Kejagung harus berani mengungkapnya. Ini penting agar penegakan hukum tidak menimbulkan kesan tebang pilih,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Hari menegaskan, keterbukaan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Tanpa transparansi, kata dia, penanganan perkara justru berisiko memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

Menurut Hari, apabila alat bukti telah mencukupi, Direktur Penyidikan Jampidsus Syarief Sulaeman Nahdi seharusnya segera mengumumkan identitas penyelenggara negara yang diduga bekerja sama dengan Samin Tan. “Keterbukaan akan mencegah spekulasi dan memperkuat legitimasi penegakan hukum. Jangan sampai kasus ini hanya berhenti pada aktor swasta,” katanya.

Hari juga mengingatkan praktik kolusi antara pengusaha dan pejabat negara di sektor sumber daya alam bukan persoalan baru. Karena itu, kasus ini harus menjadi momentum untuk membongkar jejaring yang lebih luas. “Penegakan hukum harus menyasar semua pihak yang terlibat tanpa kecuali, termasuk jika ada pejabat negara yang ikut berperan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejagung mengungkap peran Samin Tan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan tambang PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Murung Raya, Kalimantan Tengah.

Dalam konferensi pers, Sabtu, 28 Maret 2026 Syarief menjelaskan izin tambang PT AKT telah dicabut sejak 2017. Namun, perusahaan tersebut diduga tetap melakukan aktivitas pertambangan dan penjualan hingga 2025 dengan menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah.

“Tersangka ST melalui PT AKT dan afiliasinya secara melawan hukum tetap melakukan pertambangan dan penjualan dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, dengan bekerja sama dengan penyelenggara negara yang bertugas melakukan pengawasan,” kata Syarief.

Meski telah mengungkap adanya indikasi keterlibatan aparatur negara, Kejagung hingga kini belum membeberkan identitas pihak yang dimaksud. Syarief menyatakan informasi tersebut akan disampaikan pada tahap berikutnya. “Untuk siapa petugas penyelenggara negaranya, nanti akan kami sampaikan kemudian,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini pihak penyelenggara negara tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka, meski indikasi keterlibatan dalam tindak pidana korupsi telah ditemukan. Hari kembali mendesak Kejagung agar tidak ragu menetapkan pihak-pihak yang terlibat sebagai tersangka jika alat bukti telah mencukupi.

Selain kerugian negara, kasus ini juga menyangkut integritas penyelenggaraan pemerintahan. Hari juga mengingatkan agar penyidik berhati-hati dalam menguji setiap informasi yang beredar, termasuk dugaan nama berinisial K dan MS, guna menghindari fitnah maupun kriminalisasi.

“Jangan sampai publik menduga ada ruang negosiasi hukum. Semua harus dibuka secara terang berdasarkan fakta hukum,” tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan mengapa realisasi penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara yang belum mencapai 100 persen.

Menurut Purbaya, hal ini disebabkan kendala administratif di tingkat kementerian dan lembaga (K/L).

Meskipun begitu, kata Purbaya, Kementerian Keuangan hanya berperan sebagai penyalur anggaran berdasarkan pengajuan dari masing-masing instansi.

Jika dokumen belum lengkap, maka pencairan tidak bisa diproses.

“Di kementerian/lembaga yang mengajukan. Kalau kita kan bayar, masuk, bayar, masuk, bayar,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan pada Jumat (27/3/2026).

Ia menambahkan, proses pencairan sangat bergantung pada kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh tiap K/L. Jika masih terdapat kekurangan atau belum memenuhi ketentuan, maka pembayaran akan tertunda.

“Bisa tanya yang mengajukan. Belum clear kali ya persyaratannya. Saya enggak tahu detailnya, itu case by case,” katanya.

Meski demikian, Purbaya memastikan anggaran THR telah tersedia sepenuhnya di kas negara.

Dengan demikian, pencairan dapat segera dilakukan begitu pengajuan dari instansi terkait dinyatakan lengkap.

“Yang jelas uang di tempat kita sudah disiapkan,” tegasnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 25 Maret 2026 pukul 15.00 WIB, realisasi pembayaran THR untuk aparatur pemerintah pusat telah mencapai Rp 18,5 triliun kepada 2.500.524 pegawai dan personel.

Rinciannya, THR bagi pegawai negeri sipil (PNS) sebesar Rp 10,33 triliun untuk 926.072 pegawai.

Kemudian, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebesar Rp 1,04 triliun untuk 429.771 pegawai, serta anggota Polri sebesar Rp 3,42 triliun untuk 489.654 personel.

Selain itu, prajurit TNI telah menerima Rp 3,37 triliun untuk 581.434 personel, sementara pegawai non-PNS (PPNPN) memperoleh Rp 344,8 miliar untuk 73.593 pegawai.

Secara administratif, sebanyak 8.891 satuan kerja (satker) telah membayarkan THR, dengan seluruh kementerian/lembaga atau 98 K/L telah mengajukan pembayaran.

Sementara itu, penyaluran THR bagi pensiunan hampir rampung.

Hingga periode yang sama, realisasinya mencapai Rp 12,15 triliun untuk 3.728.195 pensiunan atau setara 99,67 persen.

Adapun untuk aparatur pemerintah daerah, realisasi THR tercatat sebesar Rp 20,54 triliun yang telah disalurkan kepada 4.333.310 pegawai.

Penyaluran ini dilakukan oleh 523 pemerintah daerah dari total 546 pemda atau sekitar 95,79 persen.

Dengan progres tersebut, pemerintah optimistis penyaluran THR dapat segera tuntas seiring percepatan pengajuan dan penyelesaian administrasi di masing-masing instansi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Mantan Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf Kalla menyinggung soal perlunya mempertimbangkan aspek proporsionalitas dalam kebijakan efisiensi anggaran dan wacana pemotongan gaji menteri.

Pria yang akrab disapa JK ini menilai besaran gaji menteri tak sebanding dengan gaji pegawai BUMN dan anggota DPR.

"Jauh lebih tinggi gaji di BUMN dibandingkan menteri. DPR juga jauh lebih tinggi. Ini hanya untuk diketahui saja," ujar JK usai mengikuti salat Idulfitri di Lapangan Masjid Agung Al Azhar, Sabtu (22/3) lalu.

Lantas berapa besaran gaji menteri yang disinggung JK?

JK menyebut besaran gaji menteri hanya berkisar Rp19 juta per bulan.

"Gaji menteri itu cuma sekitar Rp19 juta. Kalau dipotong lagi, tinggal berapa yang diterima?" ujar JK.

Nominal gaji menteri sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

Selain gaji pokok, menteri-menteri yang mengisi kabinet pemerintahan dan membantu presiden di berbagai bidang juga mendapatkan tunjangan.

Besaran tunjangan menteri diatur melalui Keputusan presiden (Keppres) Nomor 86 Tahun 2001 tentang perubahan Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2000, menteri negara mendapat gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan. Merujuk Pasal 1 ayat (2) huruf e, besaran tunjangan jabatan menteri negara adalah Rp13.608.00 setiap bulan.

Apabila ditotal, seorang menteri negara akan menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp18.648.000 per bulannya. Besaran tersebut belum termasuk tunjangan operasional.

Besaran tunjangan operasional disesuaikan dengan kemampuan anggaran kementerian atau lembaga masing-masing. Tunjangan ini hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan menteri dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Selain gaji dan tunjangan, seorang menteri negara juga akan mendapatkan fasilitas lain, seperti kendaraan dinas, rumah jabatan, dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan.

Wacana pemotongan gaji menteri mencuat setelah pemerintah mengungkapkan rencana penghematan belanja negara di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut sebagai langkah nyata solidaritas pejabat negara dalam penghematan belanja.

"Setuju. Oh, itu bagus. Kalau itu bagus," ucap Purbaya menanggapi pertanyaan mengenai rencana pemotongan gaji pejabat setingkat menteri beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, ACEH TAMIANG – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menyampaikan Presiden akan berangkat dari Aceh ke Jakarta pada siang ini untuk menggelar open house di Istana Negara.

Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan kembali ke Jakarta setelah menghadiri rangkaian kegiatan Idulfitri di Aceh Tamiang.

“Setelah dari Aceh Tamiang, Bapak Presiden akan kembali ke Jakarta. Nanti siang menjelang sore beliau berencana mengadakan open house bagi masyarakat umum,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari tradisi silaturahmi Lebaran antara Presiden dan masyarakat luas di Istana Kepresidenan.

Kendati demikian, kata Prasetyo, Presiden Prabowo memberikan fleksibilitas kepada jajaran pejabat negara terkait kehadiran dalam acara tersebut.

“Beliau juga menyampaikan kepada seluruh pejabat kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga bahwa kehadiran tidak bersifat wajib,” jelasnya.

Kebijakan tersebut diambil untuk memberikan keleluasaan bagi para pejabat dalam merayakan Idulfitri bersama keluarga masing-masing, tanpa mengurangi makna silaturahmi nasional yang menjadi tujuan utama open house.

Acara halal bihalal di Istana nantinya tetap terbuka bagi masyarakat umum yang ingin bersilaturahmi langsung dengan Presiden dalam suasana Hari Raya Idulfitri.