Bisnis.com, JAKARTA - Sektor kosmetik nasional merupakan salah satu subsektor prioritas yang diklaim memiliki kinerja baik.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perindustrian mencatat, nilai pasar industri kosmetik Indonesia pada 2025 mencapai sekitar US$9,74 miliar dengan proyeksi pertumbuhan tahunan sebesar 4,33% hingga 4,37%. Selain itu, kinerja ekspor kosmetik meningkat dari US$416,8 juta pada 2024 menjadi US$473,8 juta pada 2025.

Berbagai lembaga riset termasuk Statista juga memproyeksikan nilai pasar kosmetik Indonesia pada 2026 menembus lebih dari US$10 miliar dengan rata-rata pertumbuhan di atas 5,5% dalam lima tahun ke depan.

Pertumbuhan industri kosmetik juga tercermin dari meningkatnya jumlah pelaku usaha. Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terdapat 1.684 industri kosmetik di Indonesia dan sekitar 85% di antaranya merupakan industri kecil dan menengah (IKM).

Sayangnya, saat industri ini terus bertumbuh, peredaran kosmetika palsu juga masih terus muncul, terutama di ecommerce.

1,35 juta tautan kosmetik palsu di ecommerce

Kepala Badan POM, Taruna Ikrar, mengatakan pengawasan terhadap kosmetik ilegal di ruang digital terus diperketat.

Dia menyebut pada 2025, Badan POM menemukan sekitar 1,35 juta tautan bermasalah yang berkaitan dengan penjualan produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Menjelaskan temuan tersebut, Taruna mengatakan tautan bermasalah itu berasal dari berbagai kanal digital. Mulai dari e-commerce, media sosial, hingga akun-akun resmi yang digunakan tidak sesuai peruntukannya.

“Pada Desember tahun lalu kami menemukan ada 1,35 juta tautan yang bermasalah. Dari semua itu, kami juga menemukan ada sebagian nomor izin edar yang bukan hanya tidak ada, tetapi juga dipalsukan dan menyesatkan,” ujarnya.

Taruna mengatakan penanganan tautan bermasalah tersebut dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. Menurut dia, kewenangan untuk melakukan take down terhadap tautan digital berada di tangan kementerian tersebut.

Dia menambahkan, permintaan penurunan konten sudah dilakukan dan sebagian besar tautan bermasalah telah ditindaklanjuti.

“Untuk take down lebih dari 1,35 juta tautan itu memang kewenangannya ada di Kementerian Komunikasi dan Digital. Kami sudah minta, dan kami bersyukur sudah dilakukan take down,” tambahnya.

Meski demikian, langkah pengawasan tidak berhenti pada penurunan tautan. Badan POM juga menelusuri jejak fisik dari produk-produk tersebut.

Bahaya di Balik Kosmetik Palsu

Kosmetik ilegal sangat berbahaya karena tidak memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Kepala BPOM, menegaskan bahwa penggunaan kosmetik tanpa izin edar dan/atau mengandung bahan dilarang memiliki risiko kesehatan yang sangat tinggi. Berikut adalah beberapa bahan berbahaya yang sering ditemukan dan dampaknya bagi kesehatan:

Hidroquinon: Sering ditemukan dalam produk pencerah kulit instan. Bahan ini dapat menyebabkan okronosis, yaitu perubahan warna kulit menjadi kehitaman permanen.
Asam Retinoat/Tretinoin: Digunakan untuk mengatasi jerawat dan kerutan. Namun, penggunaannya dapat menyebabkan iritasi kulit parah (gatal, bengkak, kemerahan, kering, mengelupas), dan yang paling mengkhawatirkan, bersifat teratogenik (menyebabkan cacat lahir pada janin) jika digunakan oleh ibu hamil.
Resorsinol: Dapat menyebabkan iritasi kulit dan mengganggu sistem imun. Jika digunakan pada kulit yang luka atau teriritasi, bisa memicu dermatitis, iritasi mata, tenggorokan, hingga masalah pernapasan. Dalam kasus parah, dapat menyebabkan methemoglobinemia (darah kekurangan oksigen) hingga kebiruan pada kulit.
Klindamisin: Meski merupakan antibiotik, dalam kosmetik dapat menyebabkan iritasi kulit seperti kulit mengelupas.
Fluocinolone: Dapat menyebabkan gatal, panas, pengelupasan, kulit kering, peradangan folikel rambut (folikulitis), perubahan warna kulit, dan pengerasan kulit.

Sanksi dan ancaman hukum

Undang undang kesehatan no 36 tahun 2009 dan Undang undang kesehatan no 17 tahun 2024 telah mengatur sanksi tegas bagi pelaku usaha yang memproduksi, mengedarkan, atau menjual kosmetik ilegal. Namun penerapan sanksi tersebut masih belum optimal. Faktor utamanya adalah adanya celah hukum dan penegakan hukum yang lemah.

Pertama, proses pembuktian dalam kasus kosmetik ilegal tergolong rumit. diperlukan bukti ilmiah untuk menunjukkan bahwa kosmetik tsb menyebabkan kerugian untuk konsumen. Sedangkan efek samping penggunaan kosmetik mengandung bahan berbahaya, akan berdampak pada konsumen setelah bertahun tahun atau akumulasi dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut.

Kedua, sanksi yang tercantum dinilai belum cukup menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha. Denda yang dikenakan seringkali tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari penjualan kosmetik ilegal.

Bisnis.com, JAKARTA — Peredaran kosmetik palsu di platform digital masih menjadi tantangan pengawasan karena banyak produk dijual di e-commerce dan media sosial dengan mencantumkan logo Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).

Kondisi ini berisiko menyesatkan masyarakat yang kerap menganggap produk aman hanya karena menampilkan logo resmi.

Kepala Badan POM, Taruna Ikrar, mengatakan pengawasan terhadap kosmetik ilegal di ruang digital terus diperketat.

Dia menyebut pada 2025, Badan POM menemukan sekitar 1,35 juta tautan bermasalah yang berkaitan dengan penjualan produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Menjelaskan temuan tersebut, Taruna mengatakan tautan bermasalah itu berasal dari berbagai kanal digital. Mulai dari e-commerce, media sosial, hingga akun-akun resmi yang digunakan tidak sesuai peruntukannya.

“Pada Desember tahun lalu kami menemukan ada 1,35 juta tautan yang bermasalah. Dari semua itu, kami juga menemukan ada sebagian nomor izin edar yang bukan hanya tidak ada, tetapi juga dipalsukan dan menyesatkan,” ujarnya saat ditemui di pembukaan Indonesia Cosmetic Ingredients 2026, Rabu (6/5/2026).

Taruna mengatakan penanganan tautan bermasalah tersebut dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. Menurut dia, kewenangan untuk melakukan take down terhadap tautan digital berada di tangan kementerian tersebut.

Dia menambahkan, permintaan penurunan konten sudah dilakukan dan sebagian besar tautan bermasalah telah ditindaklanjuti.

“Untuk take down lebih dari 1,35 juta tautan itu memang kewenangannya ada di Kementerian Komunikasi dan Digital. Kami sudah minta, dan kami bersyukur sudah dilakukan take down,” tambahnya.

Meski demikian, langkah pengawasan tidak berhenti pada penurunan tautan. Badan POM juga menelusuri jejak fisik dari produk-produk tersebut.

Taruna menjelaskan, tim siber dan intelijen Badan POM bekerja selama 24 jam untuk melakukan patroli digital. Dari hasil pelacakan itu, petugas kemudian mendatangi lokasi penyimpanan barang dan melakukan penyitaan.

Menjelaskan tindak lanjut di lapangan, Taruna menegaskan pengawasan dilakukan bukan hanya secara daring, tetapi juga menyasar gudang penyimpanan produk ilegal.

“Berdasarkan patroli siber dan intelijen, kami menemukan tempatnya. Gudang-gudangnya kami datangi dan kami sita,” tegasnya.

Dia mengatakan langkah penindakan akan terus diperkuat pada tahun ini. Intensifikasi pengawasan direncanakan dilakukan secara berkala, setidaknya setiap enam bulan.

Selain itu, Badan POM juga tengah menyiapkan kerja sama dengan perusahaan platform digital global. Upaya itu dilakukan agar konten promosi produk berbahaya dapat lebih cepat diblokir.

Taruna menyebut pihaknya sedang menjajaki kerja sama dengan Meta dan Google. Nantinya, konten yang terindikasi berbahaya di platform seperti TikTok akan dihubungkan dengan sistem pengawasan agar otomatis terhambat sebelum diakses publik.

“Kalau ada video-video yang berbahaya, nanti kita link-kan ke sistem platform digital. Jadi sebelum dibuka masyarakat, akan muncul informasi resmi dari Badan POM,” tambahnya.

Menurut Taruna, pengawasan kosmetik ilegal tidak berhenti pada edukasi atau pengumuman kepada publik. Sejumlah kasus juga sudah masuk ke jalur hukum.

Dia mengungkapkan, dari keseluruhan temuan yang ada, sekitar 93 kasus telah diteruskan ke proses pro justitia dan saat ini masih berjalan.

Menegaskan komitmen lembaganya, Taruna mengatakan Badan POM tidak hanya menurunkan konten dari internet, tetapi juga melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan.

“Kita bukan hanya take down, bukan hanya mengumumkan, tetapi juga punya komitmen melakukan penindakan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Maraknya peredaran produk kosmetik palsu dinilai membuat kepercayaan masyarakat terhadap produk kecantikan, termasuk merek lokal, ikut menurun.

Kondisi ini membuat sebagian konsumen masih menganggap produk impor lebih aman di tengah upaya industri kosmetik nasional mendorong identitas Indonesian Beauty.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Taruna Ikrar, menegaskan standar pengawasan kosmetik di Indonesia saat ini sudah berada pada level internasional.

Menurut dia, pengakuan itu bukan sekadar klaim, melainkan tercermin dari posisi badan POM yang masuk dalam jajaran regulator terbaik dunia.

Menjelaskan posisi Indonesia di tingkat global, Taruna mengatakan badan POM telah memperoleh pengakuan World Health Organization melalui status WHO Listed Authority pada Desember tahun lalu.

“Badan POM itu merupakan regulator 10 top di dunia. Itu pengakuan bahwa standar keamanan, standar stabilitas, standar kewaspadaan, dan standar marketing authorization kita sudah setara dengan regulator-regulator besar dunia,” ujarnya saat ditemui di pembukaan Indonesia Cosmetic Ingredients 2026, Rabu (6/5/2026).

Dia menjelaskan, standar yang diterapkan Indonesia saat ini telah disejajarkan dengan sejumlah otoritas internasional. Di antaranya United States Food and Drug Administration, European Medicines Agency, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, otoritas keamanan pangan dan obat South Korea, Therapeutic Goods Administration, hingga regulator kesehatan di Singapore.

Taruna mengatakan pengakuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh aspek pengawasan produk kosmetik di Indonesia sudah memenuhi standar global. Mulai dari keamanan, mutu, hingga proses evaluasi sebelum produk beredar di pasaran.

Menegaskan soal kualitas produk, Taruna menyebut kosmetik lokal yang telah lolos izin edar memiliki standar yang sama dengan produk impor.

“Semua yang sudah distandarisasi, sudah mendapatkan nomor izin edar, sudah disetujui oleh Badan POM, berarti standarnya sudah sama,” katanya.

Menurut dia, masyarakat tidak perlu lagi memandang produk impor selalu lebih unggul dibandingkan produk lokal. Selama produk telah memiliki izin edar resmi, maka kualitas dan keamanannya telah melalui proses penilaian yang sama.

Taruna menambahkan, Indonesia juga telah menerapkan sistem notifikasi yang terintegrasi dengan komitmen kawasan Association of Southeast Asian Nations. Sistem tersebut menjadi salah satu bukti bahwa standar pengawasan produk di Indonesia sejalan dengan negara lain.

Dia menilai anggapan bahwa produk luar negeri otomatis lebih aman perlu mulai diubah. Kepercayaan terhadap produk lokal, menurut dia, perlu dibangun dari keyakinan bahwa Indonesia sudah memiliki regulator, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang mampu bersaing.

Mendorong masyarakat agar lebih percaya diri terhadap produk dalam negeri, Taruna menegaskan tidak ada alasan untuk merasa kalah dari produk impor.

“Tidak perlu ada keraguan bahwa produk lokal dengan produk impor, itu sama. Kita harus percaya diri, kosmetik Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi juga tamu terhormat di negeri sahabat,” tegasnya.

Dia juga menyinggung munculnya produk-produk inovatif baru dalam industri kosmetik nasional sebagai bukti perkembangan sektor tersebut. Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa industri kecantikan Indonesia tidak hanya tumbuh dari sisi jumlah merek, tetapi juga dari sisi kualitas dan inovasi.

Taruna mengatakan potensi Indonesia sebenarnya sangat besar untuk memperkuat posisi produk lokal di pasar domestik maupun global. Kekayaan sumber daya alam, dukungan regulator, dan kehadiran tenaga ahli dinilai menjadi modal kuat untuk membangun daya saing industri kosmetik nasional.

Karena itu, kepala badan POM menilai masyarakat tidak perlu ragu menggunakan produk lokal yang telah terdaftar resmi. Selama telah memenuhi ketentuan regulator, produk tersebut memiliki jaminan keamanan yang setara dengan merek internasional.