Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para pelaku industri pasar modal terkait tingginya risiko kejahatan korporasi mulai dari manipulasi pasar hingga penyalahgunaan dana nasabah.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, Kunto Ariawan, dalam sosialisasi antikorupsi bersama PT RHB Sekuritas Indonesia, pada Jumat (17/4/2026).

Dia menjelaskan melalui acara tersebut pihaknya membongkar berbagai modus fraud dan korupsi, mulai dari manipulasi pasar (pump and dump) hingga penyalahgunaan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang merugikan investor ritel serta merusak kredibilitas ekonomi nasional.

“Dalam kasus penyalahgunaan dana atau efek nasabah, terdapat praktik penggunaan Rekening Dana Nasabah tanpa izin, bahkan menjual saham nasabah tanpa instruksi sah,” ungkap Kunto dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (20/4/2026).

Dia menyebut perusahaan sekuritas atau oknum internal berpotensi menjadi penyebab fraud di sektor pasar modal. Menurutnya, manipulasi pasar merupakan modus yang kerap ditemukan.

Modus tersebut dikemas dengan cara melakukan transaksi berlebihan untuk komisi (churning), rekayasa harga penutupan (marking the close), serta manipulasi pasar melalui transaksi semu dan penyebaran rumor palsu.

Praktik itu berpotensi merugikan investor ritel dan merusak kepercayaan publik terhadap pasar modal. Para pihak tidak bertanggung jawab juga kerap memberikan informasi tidak benar, seperti menjanjikan keuntungan di instrumen saham yang memiliki risiko fraud besar atau menutupi fakta material emiten.

Kunto menyampaikan modus lainnya berupa transaksi di luar sistem resmi (off-market dealings). Umumnya nasabah diminta mengirimkan uang ke rekening pribadi oknum dengan janji memberikan hasil tinggi atau akses saham ekslusif yang ternyata palsu.

Walhasil, Kunto menegaskan bahwa penting pencegahan korupsi di sektor tersebut dan penguatan tata kelola perusahaan. Dia menuturkan bahwa hal ini sejalan dengan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang membuka ruang pemidanaan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana.

“Pencegahan korupsi di sektor swasta, fokus pada pembangunan sistem bersifat self-assessment, praktis, dan dapat disesuaikan dengan ukuran serta kapasitas korporasi,” jelasnya.

Upaya pencegahan lainnnya adalah pengendalian gratifikasi, pengelolaan konflik kepentingan, serta penerapan prinsip good corporate governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Satuan Tugas Jaksa Penuntut Umum KPK, Greafik Loserte mengaku pertama kalinya menangani kasus tindak pidana korupsi yang beririsan dengan pasar modal.

Kasus yang dimaksud adalah investasi fiktif antara PT Taspen dengan PT Insight Investments Management yang merugikan negara hingga Rp1 triliun.

"Sependek kami berkarir di KPK, ini adalah kali pertama yang korupsi beririsan dengan pasar modal," kata Greafik kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025).

Greafik menekankan penanganan kasus ini sangat penting karena mengingatkan kepada setiap APH bahwa korupsi bisa terjadi di berbagai sektor, termasuk pasar modal.

Dia mengungkapkan tantangan selama proses penanganan perkara ketika mendapat tekanan bahwa Undang-Undang yang sebenarnya digunakan adalah Undang-Undang Pasar Modal, bukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

"Kita ingin berbagi pendapat sama orang bahwa kalau sifat investasi, rugi, berarti nggak ada pidana. Oh ntar dulu. Investasi yang rugi itu kecelakaan, tapi investasi yang diniatkan rugi, itu tipikor," ucap Greafik.

Dia menyampaikan dalam perkara PT Taspen, perusahaan tersebut sengaja berinvestasi ke produk obligasi yang dikelola PT IIM, padahal produk itu memiliki risiko kegagalan tinggi. Upaya ini untuk menutup beban Rp200 miliar melalui investasi senilai Rp1 triliun.

"Nah dalam perkara Taspen, kita dapat membuktikan perkara ini diniatkan untuk rugi. Apa itu ruginya? Sejak awal Taspen itu punya sukuk ijariah default Rp200 miliar. Gara-gara ingin ngeluarin itu dari portofolio, dia ngeluarin duit Rp1 triliun," terangnya.

Sekadar informasi, dalam perkara ini Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Eks Dirut PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih kurungan penjara 10 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Namun dia mengajukan banding atas vonis tersebut

Sedangkan terdakwa kedua mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto divonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta, subsider 6 bulan penjara. Akan tetapi, dia tidak mengajukan banding sehingga JPU KPK melimpahkan berkas status hukum tetap.