Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan terhadap nilai tukar rupiah, keluarnya sebagian dana asing dari pasar keuangan domestik, hingga langkah tak biasa Bank Indonesia menaikkan suku bunga di luar jadwal rapat rutin dinilai menjadi sinyal bahwa perekonomian Indonesia sedang menghadapi ujian kredibilitas yang serius.

Peneliti Ekonomi Global Research on Economics, Advance Technology and Politics atau great Institute, Yossi Martino mengatakan kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan tantangan jangka pendek di pasar keuangan, tetapi juga menjadi ujian terhadap kemampuan pemerintah menjalankan berbagai program strategis nasional secara berkelanjutan.

Menurutnya, pasar saat ini tengah menilai apakah agenda besar pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Merah Putih, pengelolaan Danantara, hingga reformasi tata niaga komoditas strategis, dapat dijalankan dengan disiplin fiskal, independensi moneter, kepastian regulasi, serta tata kelola kelembagaan yang kuat.

“Tekanan terhadap rupiah, keluarnya sebagian dana asing dari pasar keuangan, sorotan lembaga pemeringkat dan penyedia indeks global, serta keputusan BI menaikkan suku bunga di luar jadwal rutin menunjukkan bahwa Indonesia sedang menghadapi ujian kredibilitas,” ujarnya, Jumat (12/6/2026).

Dalam kondisi saat ini, dia menilai pemerintah perlu menjaga tiga pilar kredibilitas secara bersamaan agar kepercayaan investor dan publik tetap terjaga.

Pertama, sebutnya, adalah kredibilitas fiskal, yakni memastikan setiap program prioritas memiliki sumber pembiayaan yang jelas, target yang terukur, serta batas risiko yang dapat dikendalikan. Menurut Yossi, program-program besar pemerintah harus didukung perencanaan fiskal yang matang agar tidak membebani stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.

Kedua adalah kredibilitas kelembagaan. Pemerintah dinilai perlu memastikan seluruh program strategis memiliki tata kelola yang baik, indikator kinerja yang jelas, mekanisme evaluasi berkala, serta sistem pengawasan yang transparan.

Dalam konteks Koperasi Merah Putih, misalnya, Yossi menilai pemerintah perlu memperkuat sistem pelaporan, pengawasan, dan akuntabilitas untuk menjawab berbagai keraguan yang berkembang di masyarakat.

Ia menegaskan bahwa berbagai dugaan penyimpangan atau persoalan tata kelola yang muncul harus segera dijawab melalui investigasi independen, transparan, dan berbasis fakta.

“Keterbukaan hasil investigasi oleh institusi yang berwenang merupakan prasyarat penting untuk memperkuat kredibilitas kelembagaan serta menjaga kepercayaan publik terhadap program,” katanya.

Adapun pilar ketiga adalah kredibilitas makroekonomi, yang mencakup menjaga independensi Bank Indonesia, stabilitas nilai tukar rupiah, serta koordinasi yang sehat antara kebijakan fiskal dan moneter tanpa mengaburkan peran masing-masing otoritas.

BI Harus Tetap Independen

Yossi menegaskan bahwa independensi Bank Indonesia merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan tekanan terhadap pasar keuangan domestik.

Menurutnya, independensi bank sentral tidak semata-mata untuk memenuhi ekspektasi pelaku pasar, melainkan untuk melindungi daya beli masyarakat dari risiko inflasi dan gejolak ekonomi.

“Independensi Bank Indonesia harus dijaga bukan untuk menyenangkan pasar, tetapi untuk melindungi daya beli rakyat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa disiplin fiskal tidak boleh dipersepsikan sebagai penolakan terhadap program-program pro rakyat. Sebaliknya, disiplin fiskal diperlukan agar program tersebut dapat dibiayai secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan risiko bagi stabilitas ekonomi.

Di sisi lain, kepastian berusaha juga dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor. Menurut Yossi, kepastian regulasi bukan berarti memberikan ruang tanpa batas kepada korporasi, melainkan menciptakan lingkungan usaha yang memungkinkan investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja berlangsung dengan risiko yang terukur.

“Disiplin fiskal bukan berarti menolak program rakyat, melainkan memastikan program rakyat dapat dibiayai secara berkelanjutan. Kepastian usaha bukan berarti menyerahkan ekonomi kepada korporasi, melainkan menciptakan lingkungan agar investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan kerja dapat berjalan dengan risiko yang terukur,” kata Yossi.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para pelaku industri pasar modal terkait tingginya risiko kejahatan korporasi mulai dari manipulasi pasar hingga penyalahgunaan dana nasabah.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, Kunto Ariawan, dalam sosialisasi antikorupsi bersama PT RHB Sekuritas Indonesia, pada Jumat (17/4/2026).

Dia menjelaskan melalui acara tersebut pihaknya membongkar berbagai modus fraud dan korupsi, mulai dari manipulasi pasar (pump and dump) hingga penyalahgunaan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang merugikan investor ritel serta merusak kredibilitas ekonomi nasional.

“Dalam kasus penyalahgunaan dana atau efek nasabah, terdapat praktik penggunaan Rekening Dana Nasabah tanpa izin, bahkan menjual saham nasabah tanpa instruksi sah,” ungkap Kunto dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (20/4/2026).

Dia menyebut perusahaan sekuritas atau oknum internal berpotensi menjadi penyebab fraud di sektor pasar modal. Menurutnya, manipulasi pasar merupakan modus yang kerap ditemukan.

Modus tersebut dikemas dengan cara melakukan transaksi berlebihan untuk komisi (churning), rekayasa harga penutupan (marking the close), serta manipulasi pasar melalui transaksi semu dan penyebaran rumor palsu.

Praktik itu berpotensi merugikan investor ritel dan merusak kepercayaan publik terhadap pasar modal. Para pihak tidak bertanggung jawab juga kerap memberikan informasi tidak benar, seperti menjanjikan keuntungan di instrumen saham yang memiliki risiko fraud besar atau menutupi fakta material emiten.

Kunto menyampaikan modus lainnya berupa transaksi di luar sistem resmi (off-market dealings). Umumnya nasabah diminta mengirimkan uang ke rekening pribadi oknum dengan janji memberikan hasil tinggi atau akses saham ekslusif yang ternyata palsu.

Walhasil, Kunto menegaskan bahwa penting pencegahan korupsi di sektor tersebut dan penguatan tata kelola perusahaan. Dia menuturkan bahwa hal ini sejalan dengan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang membuka ruang pemidanaan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana.

“Pencegahan korupsi di sektor swasta, fokus pada pembangunan sistem bersifat self-assessment, praktis, dan dapat disesuaikan dengan ukuran serta kapasitas korporasi,” jelasnya.

Upaya pencegahan lainnnya adalah pengendalian gratifikasi, pengelolaan konflik kepentingan, serta penerapan prinsip good corporate governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti INDEF Deniey A. Purwanto menjelaskan krisis nilai tukar 1997 yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi 1998 merupakan bukti empiris yang sangat mendalam dominasi fiskal dan intervensi politik dalam kebijakan moneter secara sistematis melemahkan kepercayaan publik dan pelaku pasar. Pada akhirnya memperbesar guncangan pada perekonomian yang lebih luas.

Deniey menyampaikan pengalaman tersebut menjadi salah satu dasar konstitusional bagi lahirnya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menegaskan independensi bank sentral sebagai prasyarat kredibilitas kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi nasional, sekaligus untuk mencegah terjadinya pembiayaan defisit pemerintah yang tidak berkelanjutan dan pengabaian stabilitas harga. Deniey mengatakan berbagai kajian teoritis dan empiris menunjukkan independensi bank sentral berperan penting dalam menurunkan risk premium, memperkuat kepercayaan investor, dan menjaga stabilitas nilai tukar dalam jangka menengah–panjang.

"Depresiasi nilai tukar Rupiah dalam satu bulan terakhir merupakan bagian dari mekanisme penyesuaian pasar terhadap guncangan institusional yang muncul pada fase awal transisi kepemimpinan BI," ujar Deniey dalam diskusi publik bertema "Depresiasi Rupiah dan Dilema Independensi" di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Deniey mengatakan hal ini penunjukan kandidat eksternal dibandingkan calon internal meningkatkan ketidakpastian jangka pendek. Deniey menekankan setiap transisi kepemimpinan memiliki biaya institusional, namun biaya tersebut dapat diminimalkan apabila Bank Indonesia mampu menunjukkan konsistensi kebijakan, kesinambungan kerangka moneter, serta komitmen yang tegas terhadap independensi.

"Ketidakpastian jangka pendek dapat dipulihkan dan bahkan bertransformasi menjadi penguatan independensi dalam jangka menengah hingga panjang,” ucap Deniey.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman menjelaskan kondisi fiskal menjadi penentu utama kredibilitas ekonomi sekaligus stabilitas nilai tukar Rupiah. Pelebaran defisit pada 2025 menunjukkan tekanan fiskal yang bersifat struktural dan belum sepenuhnya terselesaikan, terutama seiring meningkatnya rasio utang pemerintah terhadap PDB yang semakin membatasi ruang fiskal.

"Dalam situasi tersebut, nilai tukar berperan sebagai indikator dini risiko fiskal karena bereaksi lebih cepat dibandingkan indikator makro lainnya, mencerminkan penyesuaian portofolio investor secara real time," ujar Rizal.

Rizal mengatakan kombinasi defisit yang melebar dan kebutuhan pembiayaan yang meningkat mendorong persepsi risiko, menekan pasar SBN, memicu arus keluar modal, dan pada akhirnya melemahkan Rupiah, terutama di tengah tekanan eksternal seperti suku bunga global yang tetap tinggi, penguatan dolar AS, dan volatilitas pasar keuangan global. Ke depan, konsistensi arah kebijakan moneter, kejelasan komunikasi kebijakan, serta koordinasi yang kuat dengan pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal menjadi faktor penting untuk menopang stabilitas nilai tukar, mengingat stabilitas Rupiah pada dasarnya mencerminkan keberlanjutan fiskal.

"Stabilitas Rupiah pada dasarnya mencerminkan keberlanjutan fiskal," kata Rizal.