Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) pada 2026 melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dampaknya, jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengalami perubahan status, mulai dari penambahan penerima baru hingga pencoretan penerima lama yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat.

Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan proses pembaruan data dilakukan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, masyarakat diminta rutin mengecek status bansos secara berkala melalui kanal resmi pemerintah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan perubahan data penerima bansos merupakan hal yang wajar karena DTSEN terus diperbarui setiap triwulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada triwulan II 2026, Kemensos mencatat terdapat lebih dari 470 ribu KPM baru yang mulai menerima bantuan sosial. Di sisi lain, sejumlah penerima lama juga dicoret dari daftar penerima bansos karena hasil verifikasi terbaru menunjukkan mereka tidak lagi memenuhi kriteria.

Menurut Gus Ipul, sebagian besar penerima memang masih tetap menerima bantuan seperti sebelumnya. Namun pemerintah terus melakukan evaluasi agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

Pemutakhiran data tersebut dilakukan bersama pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta lebih dari 70 ribu operator data desa di seluruh Indonesia. Data hasil pembaruan kemudian dimasukkan ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang terhubung langsung dengan DTSEN dan data kependudukan Dukcapil.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan data DTSEN triwulan II 2026 kini mencakup sekitar 289 juta penduduk yang telah direkonsiliasi dengan data Dukcapil.

Selain memperbarui data penerima, pemerintah juga melakukan penyesuaian kriteria bansos. Untuk program Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan kini diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4, yakni kategori sangat miskin hingga rentan miskin.

Sementara kelompok desil 5 yang sebelumnya masih menerima BPNT kini mulai dikeluarkan dari prioritas penerima bantuan.

Kenapa nama penerima bansos bisa hilang?

Ada beberapa alasan yang membuat nama penerima bansos tidak lagi terdaftar dalam sistem Kemensos, di antaranya:

1. Kondisi ekonomi keluarga dinilai sudah membaik
2. Data kependudukan tidak valid atau tidak sesuai
3. Penerima bantuan tercatat meninggal dunia
4. Alamat domisili berbeda dengan hasil verifikasi lapangan
5. Terjadi duplikasi data penerima bansos
6. Tidak lagi masuk kategori desil prioritas penerima bantuan
7. Terindikasi menerima bantuan tidak tepat sasaran

Selain itu, pemerintah juga melakukan evaluasi berkala terhadap penerima bansos untuk memastikan bantuan tidak disalahgunakan.

Cara cek status penerima bansos 2026

Masyarakat kini dapat mengecek status bansos secara online melalui website resmi Kemensos maupun aplikasi “Cek Bansos”.

Cek bansos melalui website Kemensos

1. Buka laman resmi cekbansos.kemensos.go.id
2. Masukkan data wilayah sesuai KTP
3. Ketik nama lengkap penerima
4. Isi kode captcha
5. Klik tombol “Cari Data”

Cek bansos melalui aplikasi Cek Bansos

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Play Store atau App Store
2. Login atau registrasi akun baru
3. Masukkan data sesuai KTP
4. Pilih menu “Cek Bansos”
5. Klik “Cari Data”

Setelah proses selesai, sistem akan menampilkan status penerima bansos beserta jenis bantuan yang diterima apabila nama terdaftar dalam DTSEN.

Melalui layanan tersebut, masyarakat juga dapat mengecek berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bansos sembako, hingga bantuan sosial lain yang tercatat dalam sistem Kemensos.

Untuk PKH 2026, besaran bantuan yang diterima berbeda-beda tergantung kategori penerima. Bantuan diberikan kepada ibu hamil, anak sekolah, lansia, hingga penyandang disabilitas berat dengan nominal mulai ratusan ribu rupiah per tahap pencairan.

Sementara BPNT disalurkan dalam bentuk saldo elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di e-warong atau agen resmi penyalur.

Penyaluran bansos sendiri dilakukan melalui dua jalur, yakni bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, serta PT Pos Indonesia untuk wilayah tertentu atau kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

Apabila nama tidak lagi muncul dalam sistem bansos, masyarakat dapat melakukan pengecekan ulang data kependudukan atau melapor ke perangkat desa, kelurahan, maupun dinas sosial setempat apabila merasa masih memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.

Pemerintah menegaskan proses pemutakhiran data bansos akan terus dilakukan secara berkala agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan diterima masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, masyarakat diimbau hanya mengakses informasi bansos melalui kanal resmi pemerintah dan menghindari informasi hoaks yang beredar di media sosial.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos) tahun 2026. Hasilnya, sekitar 25 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) baru disiapkan masuk dalam penyaluran triwulan II, sementara 11 ribu KPM lainnya dicoret karena dinilai tidak lagi memenuhi kriteria.

Dilansir dari Antaranews.com, Rabu (15/4/2026), Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan, penambahan dan pengurangan ini merupakan hasil pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

“Pembaruan data dilakukan secara berkala untuk meningkatkan akurasi dan memastikan bansos tepat sasaran,” ujarnya usai pertemuan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.

Dari hasil pembaruan DTSEN terbaru, tercatat sebanyak 25.665 keluarga masuk dalam kelompok desil 1–4, yakni kategori masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Kelompok ini berasal dari proses verifikasi terhadap 77.014 keluarga yang sebelumnya belum memiliki klasifikasi ekonomi. Setelah dilakukan pemutakhiran:

• 27.176 keluarga berhasil diklasifikasi
• 25.665 keluarga masuk kategori layak (desil 1–4)
• 1.511 keluarga masuk kategori tidak layak (desil 5–10)

Dengan masuknya 25 ribu lebih KPM baru ini, pemerintah berharap penyaluran bansos pada triwulan II 2026 semakin tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Penyebab 11 Ribu KPM Dicoret dari Data Penerima Bansos

Di sisi lain, pemerintah juga mencatat sebanyak 11.014 KPM dikeluarkan dari daftar penerima bansos. Penghapusan ini dilakukan karena mereka tergolong inclusion error, yaitu penerima bantuan yang sebenarnya berada di luar kelompok sasaran. Secara ekonomi, mereka masuk kategori desil 5 ke atas, sehingga dianggap sudah tidak memenuhi syarat menerima bansos.

Meski jumlahnya relatif kecil sekitar 0,06% dari total 18,15 juta penerima bansos pada triwulan I 2026 langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan akurasi data. Pemutakhiran data ini tidak menghentikan penyaluran bansos. Sejumlah program tetap berjalan pada April 2026, antara lain:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)
   Menyasar sekitar 10 juta KPM dengan total anggaran Rp28,7 triliun.
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
   Diberikan kepada sekitar 18,3 juta KPM sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 per tiga bulan.
3. Bantuan pangan (beras dan minyak goreng)
   Disalurkan melalui Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga.
4. Program Indonesia Pintar (PIP)
   Bantuan pendidikan mulai dari Rp450.000 hingga Rp1,8 juta per tahun.

Dengan adanya pembaruan data, distribusi bansos diharapkan lebih tepat sasaran, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya belum terdaftar.

Cara Cek Penerima Bansos 2026

Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bansos secara mandiri melalui:

1. Situs resmi:

• Buka cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan data wilayah dan nama sesuai KTP
• Isi kode captcha
• Klik “Cari Data”

2. Aplikasi Cek Bansos:

• Unduh di Play Store atau App Store
• Daftar dan lengkapi data
• Unggah KTP dan swafoto
• Login dan cek status di menu profil

Pemerintah menegaskan bahwa data penerima bansos bersifat dinamis dan akan terus diperbarui secara berkala. Penambahan sekitar 25 ribu KPM baru sekaligus pencoretan 11 ribu penerima yang tergolong inclusion error menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.

Dengan pemutakhiran DTSEN 2026 ini, diharapkan penyaluran bansos ke depan semakin akurat, transparan, dan mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus meminimalkan potensi salah sasaran dalam distribusi bantuan.