Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Rabu (3/6/2026).

Acara tersebut dihadiri 12.173 peserta yang terdiri dari Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Koordinator Regional (Koreg) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koordinator Wilayah (Korwil), Kepala SPPG, serta ribuan mitra pelaksana Program MBG dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaksana Program MBG yang telah bekerja dan mengabdi di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil dengan tantangan geografis yang berat.

“Terima kasih lagi atas pengabdian saudara-saudara selama ini, di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang susah. Terima kasih atas dedikasi kalian. Terima kasih atas kesetiaan kalian,” ujar Prabowo.

Menurutnya, keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada kerja keras para pelaksana di lapangan yang menjadi ujung tombak pemerintah dalam memastikan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, dapat terpenuhi secara optimal.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa peserta yang hadir merupakan representasi pelaksana Program MBG dari seluruh Indonesia, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

“Terdiri dari 20 KPPG Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi dari Sabang sampai Merauke dan dipimpin oleh pegawai negeri golongan tiga. Kemudian di sini juga dihadiri oleh para Koreg, Koordinator Regional SPPG dari seluruh Indonesia,” kata Nanik.

Ia menambahkan, peserta yang hadir secara langsung berasal dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta didukung kehadiran 5.873 mitra yang selama ini berkontribusi dalam pelaksanaan program.

Pertemuan nasional tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi, menyamakan visi, dan meningkatkan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program MBG. Pemerintah berharap program ini dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara.

Melalui penguatan koordinasi nasional dan dukungan lebih dari 12.000 penggerak program, pemerintah menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi program pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju visi Indonesia Emas 2045.

JAKARTA - Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Percepatan Penyediaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) digelar pada 7–8 Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.

Bimtek secara serentak di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG) yaitu KPPG Jakarta, KPPG Bogor, KPPG Bandung, KPPG Cirebon, KPPG Semarang, KPPG Sleman, KPPG Surabaya, dan KPPG Jember, dengan jumlah peserta mencapai 500 orang setiap harinya.

Peserta kegiatan terdiri dari berbagai unsur yang terlibat langsung dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), antara lain Kepala SPPG, Mitra/Yayasan pengelola, Pengawas Gizi, Asisten Lapangan (Aslap), serta Juru Masak. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas para penjamah makanan dalam menerapkan standar higiene dan sanitasi pangan, sekaligus mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur-dapur SPPG yang menjadi bagian penting dari implementasi Program MBG.

Bimtek dibuka secara hybrid oleh Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional, Brigjen (Purn) Suardi Samiran yang menegaskan bahwa kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan. Akan tetapi juga oleh cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya.

Menurutnya, standar keamanan pangan harus diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan operasional dapur SPPG.

"Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penjamah Makanan dan Percepatan SLHS, pemerintah ingin memastikan seluruh petugas yang terlibat memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran yang memadai dalam menjalankan tugasnya di masing-masing SPPG," ujarnya dikutip Rabu (11/3/2026).

Selain itu, percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi salah satu prioritas penting sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban SPPG dalam menyediakan makanan bergizi yang aman, higienis, dan memenuhi standar sanitasi.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh para Kepala KPPG Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Sleman, Surabaya, dan Jember. Dalam kesempatan tersebut, para kepala KPPG menyampaikan apresiasi atas inisiatif Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan serta Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II dalam menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis ini.

Mereka menilai kegiatan tersebut sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya terpenuhi dari sisi kuantitas, tetapi juga terjamin dari sisi kualitas, keamanan, dan higienitas pangan.

Melalui bimbingan teknis ini, para penjamah makanan dan pengelola SPPG memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai standar keamanan pangan, termasuk prosedur yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan dan penerbitan SLHS.

Sejumlah Kepala KPPG daerah, seperti Surabaya, Bogor, Sleman, dan Jakarta, juga menekankan bahwa percepatan penerbitan SLHS merupakan langkah penting dalam menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat Program MBG.

Sertifikat tersebut tidak hanya dipandang sebagai persyaratan administratif, tetapi harus diwujudkan dalam praktik operasional sehari-hari melalui penerapan standar higiene dan sanitasi yang konsisten di dapur SPPG.

Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta para petugas pengolah makanan menjadi faktor kunci dalam memastikan makanan yang disajikan kepada masyarakat benar-benar aman, sehat, dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

Sementara itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II Nurjaeni menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal dalam membangun mekanisme pendampingan dan pemantauan yang berkelanjutan terhadap operasional SPPG di berbagai daerah.

Melalui koordinasi lintas pihak, diharapkan proses pengurusan SLHS tidak berhenti pada tahap pelatihan semata, tetapi dapat berlanjut hingga terbitnya sertifikat serta penerapan standar higiene sanitasi secara konsisten di lapangan.

Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola operasional dapur SPPG, meningkatkan kualitas pengolahan makanan, serta memastikan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis benar-benar menghadirkan manfaat optimal bagi masyarakat melalui penyediaan pangan yang aman, sehat, dan berkualitas.

JAKARTA - Kesatuan Perempuan Partai Golkar ( KPPG ) menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perempuan Partai Golkar , Senin (15/12/2025). Kegiatan ini diikuti jajaran pengurus harian serta kader perempuan dari berbagai daerah.

Ketua Umum PP KPPG Hetifah Sjaifudian dalam sambutan pembukaan menegaskan militansi dan loyalitas kader perempuan Golkar tidak perlu diragukan. Menurut dia, keterlibatan kader KPPG selama ini selalu terlihat dalam berbagai agenda dan kerja-kerja partai, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Namun, Hetifah menilai semangat dan loyalitas saja tidak cukup. Ia menekankan pentingnya pembekalan pengetahuan dan keterampilan politik agar kader perempuan mampu bertahan dan bersaing secara sehat. "Kader KPPG sudah memiliki semangat, keberanian, dan loyalitas. Namun itu saja tidak cukup, harus dibekali dengan pengetahuan politik," ujarnya.

Hetifah yang juga Ketua Komisi X DPR RI mengakui dunia politik masih sarat tantangan bagi perempuan. Meski perempuan terbukti mampu bertahan, ia menilai diperlukan perangkat pengetahuan, keterampilan khusus, serta keberanian agar perempuan benar-benar bisa survive dan berkompetisi.

Menurut Hetifah, penguatan kapasitas menjadi kunci agar kader perempuan tidak sekadar hadir, tetapi juga berpengaruh.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Hetifah menyatakan KPPG akan terus diperkuat hingga tingkat kecamatan, bahkan desa dan kelurahan. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas basis kader perempuan sekaligus memastikan kaderisasi berjalan dari tingkat akar rumput.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menilai perempuan memiliki posisi strategis dalam partai politik. Ia mengingatkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai minimal harus mencapai 30 persen, termasuk dalam struktur Partai Golkar.

Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI tersebut, keterlibatan perempuan tidak boleh berhenti pada pemenuhan kuota. Perempuan harus aktif terlibat dalam diskusi, rapat, dan proses pengambilan keputusan sehari-hari agar merasa nyaman dalam dunia politik dan membangun kepercayaan diri.

"Dalam daftar calon legislatif juga berlaku 30 persen perempuan. Artinya peluang perempuan itu sudah terbuka,” kata Sarmuji.

Meski Golkar telah memenuhi ketentuan tersebut, ia mengakui persoalan kader perempuan belum sepenuhnya tuntas. Salah satunya adalah persoalan kepercayaan diri yang masih menjadi tantangan dalam perekrutan calon legislatif perempuan.

Sarmuji menilai perempuan sejatinya sudah memiliki pemahaman politik yang memadai. Tantangannya, menurut dia, terletak pada kemampuan negosiasi dan kerja sama politik yang biasanya terasah lewat pengalaman. "Jika perempuan terlibat terus-menerus, pelan tapi pasti akan menemukan caranya sendiri dan membangun skill-nya sendiri," ujarnya.

Sejumlah narasumber dari unsur pimpinan Partai Golkar dan kementerian terkait dihadirkan untuk menyampaikan materi penguatan organisasi, kepemimpinan, pengelolaan keuangan, literasi digital, kependudukan, serta peran sosial dan kemanusiaan.

"Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan Partai Golkar, dan para narasumber, yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini," kata Ketua Penyelenggara Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Perempuan Partai Golkar Ratu Dian Hatifa.