Bisnis.com, SURABAYA — Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah pimpinan Nanik S. Deyang akan melakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru untuk memastikan program lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengaku belum dapat berkomentar lebih jauh mengenai wacana tersebut. Menurutnya, keputusan moratorium pembangunan dapur MBG baru merupakan kewenangan penuh BGN.

"Saya tidak bisa berkomentar terlalu detail mengenai itu, bagaimana persisnya BGN akan menerapkan efisiensi dan moratorium," beber Emil dikutip Rabu (10/6/2026).

Untuk saat ini, Emil menyatakan bahwa pemerintah daerah masih memprioritaskan perbaikan menyeluruh terkait mutu, kualitas, dan higienitas dapur-dapur yang memproduksi serta menyalurkan porsi MBG kepada masyarakat penerima manfaat.

"Kami sekali lagi saat ini diminta fokus pada permasalahan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). SLHS kewenangannya di Dinas Kesehatan, sementara IPAL pada Dinas Lingkungan Hidup," tuturnya.

Selain itu, Ketua Satuan Tugas MBG Jatim tersebut mengungkapkan pihaknya juga mendapat tugas dari Kepala BGN Nanik S. Deyang agar setiap SPPG di Jawa Timur dapat memenuhi 300 porsi MBG per hari untuk kelompok prioritas 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Satu lagi pekerjaan yang diberikan adalah memastikan setiap SPPG memenuhi 300 porsi untuk 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nah, ini yang dipesankan oleh Bu Nanik kepada kami," ujarnya.

Emil juga menyebut pemerintah daerah perlu memastikan pemberdayaan pelaku ekonomi lokal melalui program MBG dengan mendorong pembelian bahan pangan langsung dari peternak atau koperasi.

Ia mencontohkan komoditas telur yang sempat mengalami penurunan harga, sehingga pemerintah dan BGN sepakat mendorong pembelian melalui asosiasi atau koperasi peternak dengan harga minimal Rp24.000 per kilogram.

Di tingkat peternak, harga telur saat ini berkisar Rp20.000–Rp20.500 per kilogram, sementara di tingkat konsumen dapat mencapai Rp27.500–Rp30.000 per kilogram. Adapun di tingkat SPPG, harga pembelian berada di kisaran Rp25.000 per kilogram.

"Satu lagi adalah bagaimana memastikan pemberdayaan pelaku ekonomi setempat, seperti pembelian ke asosiasi atau koperasi peternak ayam petelur supaya harga Rp24.000 bisa dicapai dan pembelian tiga kali seminggu bisa direalisasikan," jelasnya.

Berdasarkan data Pemprov Jatim, terdapat sekitar 4.400 SPPG di Jawa Timur, dengan sekitar 4.000 unit telah beroperasi dan 400 lainnya masih dalam tahap persiapan.

"Ada 4.400-an SPPG di Jawa Timur, tapi yang beroperasi 4.000-an. Ada yang persiapan 400-an," ungkapnya.

Selain itu, sekitar 300 SPPG dilaporkan sempat disuspensi oleh BGN karena belum memenuhi persyaratan, meski data tersebut disebut masih bersifat dinamis.

"Kalau berdasarkan data terakhir beberapa minggu yang lalu itu 300 SPPG yang katanya di-suspend menurut pihak BGN, tapi angka ini sangat dinamis," tutupnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap masih ada 1.152 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dihentikan sementara operasionalnya karena belum memenuhi standar layanan yang ditetapkan pemerintah.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap standar kualitas dalam pelaksanaan program MBG.

"Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat," ujar Dadan dalam keterangan resminya, Senin (25/5).

Dadan menyebut penghentian sementara operasional dilakukan sebagai bagian dari evaluasi dan pengetatan standar layanan program MBG di seluruh Indonesia.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan kualitas layanan dan keamanan program bagi masyarakat, khususnya peserta didik penerima manfaat MBG.

Sejak awal 2025 hingga saat ini, total terdapat 4.581 SPPG yang sempat dihentikan sementara untuk menjalani proses peningkatan kualitas dan penyesuaian standar operasional.

[Gambas:Youtube]

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.429 SPPG telah menyelesaikan proses pembenahan dan kembali beroperasi. Sementara 1.152 lainnya masih menjalani proses perbaikan.

Menurut Dadan, sejumlah SPPG menerima surat peringatan karena beberapa persoalan, mulai dari infrastruktur yang belum memenuhi standar, belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga belum didaftarkannya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"SPPG yang telah melakukan pembenahan dan memenuhi seluruh standar akan diberikan kesempatan untuk kembali beroperasi. Kami ingin memastikan kualitas program terus meningkat dari waktu ke waktu," katanya.

Dadan mengatakan dapur MBG yang saat ini masih menjalani pembenahan merupakan mitra yang sebelumnya ikut berkontribusi pada tahap awal pelaksanaan program.

Karena itu, pemerintah tetap memberi kesempatan bagi mereka untuk kembali beroperasi setelah menyelesaikan penyesuaian terhadap standar terbaru yang ditetapkan BGN.

"Kami menghargai kontribusi para mitra SPPG sejak awal program berjalan. Karena itu, proses pembinaan dan perbaikan dilakukan agar mereka dapat kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik dan sesuai standar nasional," ujarnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 52,37 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hingga pertengahan April 2026.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 15 April 2026, total 13.576 SPPG sudah memiliki sertifikat tersebut dari 25.925 unit yang beroperasi.

Sementara itu, jika dihitung dari jumlah SPPG yang telah mengajukan permohonan, capaian sertifikasi mencapai 81,39 persen dari total 16.681 SPPG.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyebut capaian ini meningkat signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya.

"Alhamdulillah, saat saya masuk akhir September 2025, SLHS baru 39 SPPG. Sekarang sudah 25 ribu lebih," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (16/4).

Nanik menegaskan pemerintah menargetkan seluruh SPPG segera memenuhi standar higiene sanitasi dalam waktu dekat.

"Target saya, bulan Juni semua SPPG sudah mendaftar dan bulan Agustus seluruh SPPG sudah ber-SLHS," tegasnya.

Untuk mengejar target tersebut, pemerintah mendorong percepatan proses sertifikasi melalui koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kemenkes dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Saya sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Program MBG terus mendorong Kemenkes dan Kemendagri untuk membantu mempercepat proses SLHS, namun tetap harus mengacu pada persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh SPPG," tuturnya.

Di sisi lain, Nanik menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi kewajiban administratif, khususnya yang belum mengajukan sertifikasi.

"Untuk SPPG yang belum mendaftar SLHS, kami akan instruksikan dilakukan suspensi atau penghentian sementara operasional," tegasnya.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh layanan pemenuhan gizi berjalan sesuai standar keamanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah.

Program MBG menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan jaminan kualitas dan keamanan sehingga sertifikasi higiene sanitasi dinilai menjadi syarat penting agar layanan tetap aman dan layak bagi masyarakat.

[Gambas:Youtube]

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan sebanyak 2.162 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ditutup sementara di tengah sorotan publik terkait kualitas makanan.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini menjelaskan hingga Senin (30/3), program MBG telah menjangkau sekitar 61,68 juta penerima manfaat di 38 provinsi dengan total 26.066 dapur yang beroperasi.

Namun, sebanyak 2.162 dapur harus ditutup sementara. Adapun rinciannya, sebanyak 1.789 dapur berstatus suspend, 368 dapur mendapat peringatan pertama (SP1), dan lima dapur mendapat peringatan kedua (SP2).

"Sebanyak 26.066 SPPG telah beroperasi. Dengan 2.162 ditutup sementara. Yang di-suspend 1.789, (dapat) SP1 368, (dapat) SP2 5. Totalnya 2.162," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (2/4).

Ia menjelaskan penutupan sementara tersebut dilakukan terhadap dapur yang belum memenuhi standar, termasuk aspek higiene dan sanitasi.

Pemerintah, kata dia, terus melakukan penertiban seiring besarnya skala program MBG yang kini menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

"Ini yang enggak tertib, belum memenuhi SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) dan lain-lain. Jadi kita terus-menerus melakukan penyempurnaan," ujarnya.

Zulhas menambahkan sebagian besar dapur yang ditutup berstatus suspend atau penghentian sementara agar dapat melakukan perbaikan. Jika tidak memenuhi ketentuan, maka operasionalnya berpotensi dihentikan permanen.

"Tapi 1.789 di-suspend agar bisa diperbaiki. Kalau enggak diperbaiki ya kita tutup," katanya.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan sebagian besar penutupan disebabkan belum terpenuhinya persyaratan administratif dan teknis, seperti SLHS serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

"Yang pertama karena belum daftar SLHS. Kemudian ada juga yang sudah daftar SLHS tapi satu bulan tidak keluar. Jadi meskipun ada SPPG yang bagus sekali, SLHS-nya tidak keluar nih satu bulan, kita suspend dulu," ujar Dadan.

Selain itu, temuan makanan yang tidak sesuai standar selama pelaksanaan program, termasuk yang sempat viral di media sosial, juga menjadi alasan penghentian sementara operasional dapur.

"Kalau di selama Ramadan kemarin kan ada 62 SPPG yang menghasilkan menu kurang sesuai. Nah, itu yang membuat ramai media sosial, kita hentikan dulu supaya mereka memperbaiki diri," kata Dadan.

Ia menambahkan penghentian ini bersifat sementara dan dapat dicabut setelah dapur memenuhi seluruh persyaratan, termasuk penyediaan IPAL dan kelengkapan dokumen sanitasi.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap alasan menghentikan sementara operasional 1.256 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Indonesia Timur per 1 April 2026.

Keputusan penghentian ini diambil BGN karena fasilitas tersebut belum memenuhi persyaratan dasar terkait sanitasi dan pengelolaan limbah.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN Rudi Setiawan mengatakan penghentian sementara dilakukan terhadap SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta tidak dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Rencana SPPG yang akan kami suspend terhitung mulai tanggal 1 April 2026 di wilayah III adalah yang belum memiliki SLHS dan IPAL," ujar Rudi dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (31/3).

Ia menjelaskan kepemilikan SLHS dan IPAL merupakan syarat wajib dalam operasional SPPG untuk memastikan keamanan pangan dan menjaga standar kebersihan lingkungan dalam pelaksanaan program MBG.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh SPPG benar-benar memenuhi standar, baik dari sisi keamanan pangan maupun pengelolaan limbah. Ini penting untuk melindungi kesehatan para penerima manfaat," tegasnya.

Menurut Rudi, BGN sebelumnya telah memberikan waktu bagi seluruh SPPG untuk melengkapi persyaratan tersebut. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, masih terdapat sejumlah unit yang belum melakukan pendaftaran SLHS maupun menyediakan fasilitas IPAL.

Rudi menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh SPPG. Unit yang telah memenuhi ketentuan nantinya dapat kembali beroperasi setelah melalui proses verifikasi ulang.

"Kami mendorong agar SPPG yang di-suspend segera melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan. Setelah itu, mereka bisa mengajukan kembali untuk diverifikasi agar dapat beroperasi kembali," ujar Rudi.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan.

Sebanyak 1.256 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Indonesia Timur dihentikan sementara operasionalnya mulai 1 April 2026.

Keputusan ini diambil karena fasilitas tersebut belum memenuhi persyaratan dasar terkait sanitasi dan pengelolaan limbah.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III Badan Gizi Nasional (BGN) Rudi Setiawan mengatakan penghentian sementara dilakukan terhadap SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta tidak dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Rencana SPPG yang akan kami suspend terhitung mulai tanggal 1 April 2026 di wilayah III adalah yang belum memiliki SLHS dan IPAL," ujar Rudi dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (31/3).

Ia menjelaskan kepemilikan SLHS dan IPAL merupakan syarat wajib dalam operasional SPPG untuk memastikan keamanan pangan dan menjaga standar kebersihan lingkungan dalam pelaksanaan program MBG.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh SPPG benar-benar memenuhi standar, baik dari sisi keamanan pangan maupun pengelolaan limbah. Ini penting untuk melindungi kesehatan para penerima manfaat," tegasnya.

Menurut Rudi, BGN sebelumnya telah memberikan waktu bagi seluruh SPPG untuk melengkapi persyaratan tersebut. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, masih terdapat sejumlah unit yang belum melakukan pendaftaran SLHS maupun menyediakan fasilitas IPAL.

Rudi menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh SPPG. Unit yang telah memenuhi ketentuan nantinya dapat kembali beroperasi setelah melalui proses verifikasi ulang.

"Kami mendorong agar SPPG yang di-suspend segera melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan. Setelah itu, mereka bisa mengajukan kembali untuk diverifikasi agar dapat beroperasi kembali," ujar Rudi.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan.

JAKARTA - Sebanyak 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Indonesia diberhentikan operasional sementara. Hal itu sebagaimana catatan Badan Gizi Nasional (BGN) per 25 Maret 2026 yang merupakan akumulasi sejak Januari 2025 hingga Maret 2026.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, jumlah ini mengalami tren penurunan dibandingkan dua minggu sebelumnya. Menurutnya, penurunan itu lantaran beberapa SPPG telah mengurus Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Terjadi penurunan dibandingkan dua minggu lalu karena sudah pada mendaftar SLHS," kata Nanik dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).

Nanik menjelaskan, dua minggu sebelumnya jumlah SPPG yang terdampak lebih tinggi, terutama di Pulau Jawa yang mencapai lebih dari 1.500 unit. Sementara itu, wilayah Indonesia Timur mencatat 779 SPPG terdampak, sementara Indonesia Barat sebanyak 492 SPPG.

Menurut Nanik, langkah suspensi dilakukan terutama bagi SPPG yang belum mendaftar SLHS. Namun, setelah dilakukan penindakan, sebagian besar kini telah memenuhi kewajiban tersebut.

“Setelah kita suspend, kalau masalahnya karena belum mendaftar SLHS, sekarang sudah banyak yang mendaftar,” kata dia.

Ia menegaskan, kebijakan penghentian sementara ini bertujuan memastikan standar layanan gizi tetap terjaga, khususnya terkait aspek higiene dan sanitasi.

Dengan meningkatnya kepatuhan terhadap SLHS, diharapkan operasional SPPG dapat segera kembali normal secara bertahap.

Langkah ini juga menjadi bagian dari pengawasan nasional untuk menjamin kualitas pelayanan gizi kepada masyarakat tetap aman dan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Adapun rincian penghentian operasional SPPG menjadi dua kategori, yakni karena kejadian menonjol (KM) dan non-kejadian menonjol.

1. Penutupan karena kejadian menonjol (KM) terjadi gangguan pencernaan pada penerima manfaat:

Wilayah I: 17 SPPG

Wilayah II: 27 SPPG

Wilayah III: 28 SPPG

Total: 72 SPPG

2. Penutupan karena Non-KM (non kejadian menonjol), misalnya pembangunan dapur tidak sesui Juknis

Wilayah I: 198 SPPG

Wilayah II: 464 SPPG

Wilayah III: 30 SPPG

Total: 692 SPPG

Jumlah SPPG yang masih dalam status penghentian operasional tercatat sebagai berikut:

Wilayah I: 215 SPPG

Wilayah II: 491 SPPG

Wilayah III: 58 SPPG

Total: 764 SPPG

Badan Gizi Nasional (BGN) menjatuhkan sanksi terhadap 1.251 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia.

Dari total tersebut, sebanyak 1.030 SPPG kena suspend atau dihentikan sementara operasionalnya.

Sementara itu, 210 lainnya dikenai Surat Peringatan tahap pertama (SP-1) dan 11 SPPG mendapat Surat Peringatan tahap kedua (SP-2).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan sanksi diberikan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran serius dalam pelaksanaan program, mulai dari infrastruktur yang tidak sesuai standar hingga aspek sanitasi yang belum terpenuhi.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi pelanggaran, mengingat program MBG berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.

"Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga kualitas harus menjadi prioritas utama," ujar Dadan, Jumat (20/3).

Sejumlah pelanggaran yang ditemukan antara lain ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), belum dimilikinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta fasilitas yang tidak memenuhi ketentuan.

Selain itu, BGN juga menutup sementara 62 SPPG yang terbukti menyajikan menu tidak sesuai dengan petunjuk teknis program. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu tujuan utama MBG dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

BGN mencatat wilayah Jawa menjadi daerah dengan jumlah pelanggaran tertinggi, yakni mencapai 674 SPPG. Lalu, Sumatra mengekor sebanyak 446 SPPG, serta wilayah Indonesia bagian tengah dan timur sebanyak 131 SPPG.

Dadan menyebut pemberian sanksi ini merupakan bagian dari proses pembinaan terhadap pengelola SPPG. Ia menegaskan peringatan yang diberikan harus segera ditindaklanjuti dengan perbaikan.

Menurutnya, jika peringatan tersebut tidak diindahkan, maka penghentian operasional menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindari.

Lebih lanjut, BGN akan memperketat pengawasan melalui evaluasi berkala serta inspeksi lapangan guna memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai standar.

Langkah ini, sambung Dadan, menjadi peringatan bagi seluruh pengelola SPPG agar menjalankan program secara disiplin, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, CIREBON- Sebanyak enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dihentikan sementara operasionalnya karena belum memenuhi sejumlah persyaratan dasar layanan sanitasi dan administrasi.

Penghentian sementara ini dilakukan menyusul laporan Koordinator Regional Provinsi Jawa Barat tertanggal 9 Maret 2026 kepada Badan Gizi Nasional.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional melalui Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Albertus Dony Dewantoro, mengatakan penghentian sementara tersebut dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan program makan bergizi berjalan sesuai standar kesehatan dan tata kelola yang berlaku.

“Langkah penghentian sementara ini dilakukan agar seluruh SPPG mematuhi ketentuan teknis, terutama terkait keamanan pangan dan sanitasi. Program makan bergizi harus berjalan dengan standar yang jelas agar manfaatnya optimal bagi masyarakat,” kata Dony dalam keterangan resmi, Jumat (13/3/2026).

Enam SPPG yang dihentikan operasionalnya berada di sejumlah kecamatan di Kabupaten Cirebon, yakni SPPG Cirebon Tengah di Desa Tani Dawuan, SPPG Ciledug di Desa Jatiseeng Kidul, SPPG Cirebon Lemahabang di Desa Asem, SPPG Kedawung di Desa Kertawinangun, SPPG Gunung Jati di Desa Grogol, serta SPPG Panguragan di Desa Kalianyar.

Dony menjelaskan bahwa penghentian operasional tersebut dilakukan karena sejumlah SPPG belum melakukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke dinas kesehatan setempat meski telah beroperasi lebih dari 30 hari.

“Dalam laporan yang kami terima, beberapa SPPG belum melakukan pendaftaran SLHS ke dinas kesehatan daerah,” ujarnya.

Menurut dia, pemenuhan persyaratan tersebut menjadi bagian penting dari standar operasional program makan bergizi gratis agar aspek keamanan pangan dan pengawasan dapat berjalan secara optimal.

Penghentian sementara operasional enam SPPG tersebut mengacu pada Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.

Dalam aturan tersebut, setiap SPPG diwajibkan memenuhi sejumlah standar, termasuk kelayakan higiene sanitasi, sistem pengolahan limbah, serta dukungan fasilitas bagi petugas pengawasan.

Dony mengatakan ketentuan tersebut disusun untuk menjaga kualitas layanan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

“Kami ingin memastikan seluruh fasilitas pelayanan gizi yang terlibat benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan. Ini bukan sekadar administrasi, tetapi menyangkut keamanan pangan bagi penerima manfaat,” kata dia.

Meski demikian, penghentian operasional tersebut bersifat sementara. SPPG yang terdampak masih dapat kembali beroperasi setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

SPPG diwajibkan terlebih dahulu mengajukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi ke dinas kesehatan setempat. Selain itu, pengelola juga harus memastikan ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah serta fasilitas tempat tinggal bagi Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan.

Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, pengelola SPPG dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian operasional kepada Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional dengan melampirkan bukti pendaftaran SLHS dari Dinas Kesehatan.

“Kami membuka ruang bagi pengelola untuk segera melengkapi persyaratan tersebut. Jika seluruh ketentuan telah dipenuhi dan dibuktikan secara administratif, maka penghentian sementara operasional dapat dicabut,” ujar Dony.

Ia menambahkan Badan Gizi Nasional akan terus melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan program makan bergizi gratis di berbagai daerah untuk memastikan seluruh pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.

“Tujuannya agar program ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus memenuhi standar kesehatan dan tata kelola yang baik,” kata dia.

Bisnis.com, BANDUNG - Operasional 350 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat dihentikan karena belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Penghentian juga dikarenakan tidak adanya tempat tinggal untuk Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan. Penghentian operasional tersebut, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025, tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.

Ketua Satgas MBG Jawa Barat, Linda Al Amin, mengatakan penghentian operasional SPPG sepenuhnya merupakan kewenangan BGN. Satgas MBG di daerah, kata dia, hanya berperan melakukan pemantauan terhadap pemenuhan standar kesehatan dan keamanan pangan.

“Kami hanya memastikan apakah mereka sudah mendapatkan SLHS dari Dinas Kesehatan kabupaten atau kota. Itu yang terus kami pantau, tapi kalau soal pencabutan atau pemberian izin operasional itu sepenuhnya kewenangan BGN,” katanya di Bandung, Kamis (12/3/2026).

Selain sertifikasi sanitasi dapur, Satgas MBG juga memantau keamanan bahan pangan segar yang digunakan dalam program makan bergizi gratis. Pengawasan dilakukan secara acak oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.

“Keamanan pangan segar, baik asal hewan maupun tumbuhan, juga kita pantau. Memang tidak semua dapur bisa kita periksa setiap waktu, tapi kita melakukan pemantauan secara acak,” katanya.

Pengawasan tersebut penting untuk memastikan bahan makanan yang digunakan tidak mengandung zat berbahaya sebelum diolah dan dibagikan kepada siswa.

“Misalnya, dari sayur-sayuran apakah mengandung bahan kimia berbahaya, atau dari produk hewani apakah ada pengawet yang tidak boleh digunakan. Itu kita cek secara berkala,” tuturnya.

Pemprov Jabar mendukung langkah tegas pemerintah pusat dalam memastikan seluruh dapur SPPG memenuhi standar kesehatan dan sanitasi sebelum beroperasi.

“Kalau memang belum punya sertifikat seperti SLHS, tentu harus diperbaiki dulu. Mereka harus memperbaiki sumber airnya, kondisi dapurnya, dan lingkungan sekitarnya agar memenuhi standar,” ucapnya.

Menurut Linda, langkah pengawasan tersebut dilakukan agar program makan bergizi gratis dapat berjalan dengan aman dan tidak menimbulkan masalah kesehatan bagi para siswa penerima manfaat.

BGN mensyaratkan SPPG yang dihentikan operasionalnya itu dapat mengajukan permohonan pencabutan setelah melakukan pendaftaran SLHS kepada Dinas Kesehatan setempat dan membangun IPAL serta tempat tinggal untuk Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melampirkan bukti pendaftaran SLHS dari Dinas Kesehatan kepada Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional.

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena belum memenuhi persyaratan dasar operasional.

Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap pemenuhan standar dan kelengkapan sarana prasarana.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN Albertus Dony Dewantoro mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penataan layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar seluruh fasilitas operasional memenuhi standar kesehatan, sanitasi, serta tata kelola yang telah ditetapkan.

"Ada 1.512 SPPG kita hentikan sementara operasionalnya, ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap pemenuhan standar operasional serta persyaratan sarana dan prasarana di sejumlah SPPG," ujar Dony dalam keterangan resmi, Selasa (10/3).

Ribuan SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya tersebar di beberapa provinsi di wilayah II, dengan rincian DKI Jakarta sebanyak 50 unit; Banten 62 unit; Jawa Barat (Jabar) 350 unit; Jawa Tengah (Jateng) 54 unit; Jawa Timur (Jatim) 788 unit; dan DI Yogyakarta 208 unit.

Menurut Dony, penghentian sementara dilakukan karena beberapa SPPG belum memenuhi sejumlah persyaratan dasar operasional. Salah satu temuan utama adalah belum terdaftarnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada banyak unit SPPG.

Dari hasil evaluasi, tercatat 1.043 SPPG belum mendaftarkan sertifikat tersebut. Selain itu, BGN juga menemukan 443 SPPG belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah belum tersedianya tempat tinggal (mess) bagi Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan di sejumlah unit layanan. Kondisi ini tercatat pada 175 SPPG, dengan rincian Banten 36; Yogyakarta 86; Jabar 24; Jateng 10; dan Jatim 19.

BGN memastikan akan melakukan pendampingan serta verifikasi terhadap unit-unit yang terdampak agar dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.

"Operasional SPPG yang dihentikan sementara akan dibuka kembali secara bertahap setelah seluruh persyaratan operasional dan standar yang ditetapkan telah dipenuhi," pungkas Dony.

JAKARTA - Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Percepatan Penyediaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) digelar pada 7–8 Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.

Bimtek secara serentak di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG) yaitu KPPG Jakarta, KPPG Bogor, KPPG Bandung, KPPG Cirebon, KPPG Semarang, KPPG Sleman, KPPG Surabaya, dan KPPG Jember, dengan jumlah peserta mencapai 500 orang setiap harinya.

Peserta kegiatan terdiri dari berbagai unsur yang terlibat langsung dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), antara lain Kepala SPPG, Mitra/Yayasan pengelola, Pengawas Gizi, Asisten Lapangan (Aslap), serta Juru Masak. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas para penjamah makanan dalam menerapkan standar higiene dan sanitasi pangan, sekaligus mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur-dapur SPPG yang menjadi bagian penting dari implementasi Program MBG.

Bimtek dibuka secara hybrid oleh Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional, Brigjen (Purn) Suardi Samiran yang menegaskan bahwa kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan. Akan tetapi juga oleh cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya.

Menurutnya, standar keamanan pangan harus diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan operasional dapur SPPG.

"Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penjamah Makanan dan Percepatan SLHS, pemerintah ingin memastikan seluruh petugas yang terlibat memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran yang memadai dalam menjalankan tugasnya di masing-masing SPPG," ujarnya dikutip Rabu (11/3/2026).

Selain itu, percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi salah satu prioritas penting sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban SPPG dalam menyediakan makanan bergizi yang aman, higienis, dan memenuhi standar sanitasi.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh para Kepala KPPG Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Sleman, Surabaya, dan Jember. Dalam kesempatan tersebut, para kepala KPPG menyampaikan apresiasi atas inisiatif Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan serta Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II dalam menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis ini.

Mereka menilai kegiatan tersebut sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya terpenuhi dari sisi kuantitas, tetapi juga terjamin dari sisi kualitas, keamanan, dan higienitas pangan.

Melalui bimbingan teknis ini, para penjamah makanan dan pengelola SPPG memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai standar keamanan pangan, termasuk prosedur yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan dan penerbitan SLHS.

Sejumlah Kepala KPPG daerah, seperti Surabaya, Bogor, Sleman, dan Jakarta, juga menekankan bahwa percepatan penerbitan SLHS merupakan langkah penting dalam menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat Program MBG.

Sertifikat tersebut tidak hanya dipandang sebagai persyaratan administratif, tetapi harus diwujudkan dalam praktik operasional sehari-hari melalui penerapan standar higiene dan sanitasi yang konsisten di dapur SPPG.

Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta para petugas pengolah makanan menjadi faktor kunci dalam memastikan makanan yang disajikan kepada masyarakat benar-benar aman, sehat, dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

Sementara itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II Nurjaeni menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal dalam membangun mekanisme pendampingan dan pemantauan yang berkelanjutan terhadap operasional SPPG di berbagai daerah.

Melalui koordinasi lintas pihak, diharapkan proses pengurusan SLHS tidak berhenti pada tahap pelatihan semata, tetapi dapat berlanjut hingga terbitnya sertifikat serta penerapan standar higiene sanitasi secara konsisten di lapangan.

Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola operasional dapur SPPG, meningkatkan kualitas pengolahan makanan, serta memastikan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis benar-benar menghadirkan manfaat optimal bagi masyarakat melalui penyediaan pangan yang aman, sehat, dan berkualitas.