Bisnis.com, JAKARTA — Pasar saham Indonesia kini menanti keputusan MSCI pada 18 Juni 2026 yang akan menentukan nasib status Emerging Market Indonesia sekaligus arah pemulihan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Riset terbaru Henan Putihrai Sekuritas mengungkapkan bahwa penurunan tajam IHSG baru-baru ini bukan sekadar koreksi teknikal biasa, melainkan sebuah pertaruhan struktural atas posisi Indonesia dalam alokasi modal global.

Riset itu memetakan kejatuhan pasar sejak awal tahun merupakan siklus koreksi besar kedelapan yang dialami pasar modal Indonesia sejak tahun 2000.

Namun bedanya, jika tujuh siklus kejatuhan sebelumnya terjadi saat status Indonesia di pasar global sudah pasti, siklus kedelapan ini diwarnai ketidakpastian mendasar terkait posisi Indonesia di indeks global.

Hingga pertengahan Juni 2026, IHSG dalam siklus kedelapan telah merosot 41,72% dari titik puncaknya di level 9.134,70 pada 20 Januari 2026.

Angka tersebut menempatkan kejatuhan pasar tahun ini sebagai yang terparah ketiga dalam sejarah modern pasar modal Indonesia, di bawah krisis finansial 2008 (-60,7%) dan di atas krisis pandemi Covid-19 pada 2020 (-37,7%).

Meskipun IHSG terkonfirmasi telah menyentuh dasar pasar di level 5.324,14 pada 8 Juni 2026 dan memantul sebesar 10,9%, arah pemulihan selanjutnya dinilai sangat bergantung pada keputusan MSCI pada 18 Juni nanti.

“Yang dipertanyakan dalam Siklus 8 bukan seberapa jauh pasar akan turun sebelum pulih, melainkan apakah Indonesia akan tetap berdiri dalam hierarki alokasi modal global setelah keputusan MSCI diambil,” tulis riset Henan Sekuritas, dikutip Selasa (16/6/2026).

Ketidakpastian status lantas memicu arus modal keluar asing hingga memecahkan rekor tertinggi. Kondisi ini menekan nilai tukar rupiah di saat Bank Indonesia tidak memiliki ruang melonggarkan suku bunga dan justru menaikkan BI Rate 50 basis poin demi membentengi mata uang domestik.

Menghadapi risiko struktural menjelang 18 Juni, Henan merekomendasikan para pelaku pasar untuk menerapkan barbell strategy dalam mengelola portofolio dengan membagi alokasi investasi ke dalam dua sisi yang berbeda.

Sisi pertama dialokasikan pada instrumen yang aman dan stabil untuk memitigasi risiko jika hasil pengumuman MSCI berada di luar ekspektasi.

Sementara itu, sisi kedua disiapkan dalam bentuk kas untuk menangkap momentum pemulihan begitu arah pasar setelah pengumuman lebih jelas.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Kevin Warsh akan memimpin Federal Reserve (The Fed) menggantikan Jerome Powell pekan ini.

Pergantian kepala bank sentral Amerika Serikat (AS) ini terjadi di tengah tekanan inflasi yang persisten, dorongan Presiden Donald Trump untuk memangkas suku bunga, serta meningkatnya perdebatan mengenai dampak kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) terhadap perekonomian global.

Lantas, bagaimanakah rekam jejak Warsh?

Mantan bankir Wall Street, penasihat Gedung Putih, dan gubernur The Fed tersebut menyatakan ingin membawa perubahan rezim kebijakan di bank sentral AS.

Melansir Financial Post, lulusan Stanford University dan Harvard Law School itu memulai kariernya di bidang investment banking di Morgan Stanley pada 1990-an. Dia kemudian menduduki sejumlah posisi penting sebagai penasihat ekonomi dan keuangan dalam pemerintahan Presiden George W. Bush pada awal 2000-an.

Pada usia 35 tahun, Warsh menjadi gubernur termuda dalam sejarah The Fed saat bergabung pada 2006. Latar belakangnya di sektor keuangan dinilai membantu bank sentral AS menghadapi krisis finansial 2008, terutama dalam menjembatani komunikasi antara pembuat kebijakan dan Wall Street di tengah perubahan kondisi pasar yang sangat cepat.

Selama periode pertamanya di The Fed, Warsh dikenal sebagai sosok “inflation hawk” yang berfokus menjaga inflasi tetap rendah. Dia juga dikenal berhati-hati terhadap pemangkasan suku bunga agresif dan kebijakan pelonggaran kuantitatif atau quantitative easing bank sentral.

Setelah meninggalkan The Fed pada 2011, Warsh bergabung dengan Stanford Graduate School of Business sebagai dosen. Dia juga menjadi peneliti tamu terkemuka bidang ekonomi di Hoover Institution serta partner di Duquesne Family Office yang didirikan investor miliarder Stanley Druckenmiller.

Ketika Trump mengumumkan penunjukan Warsh sebagai ketua The Fed pada 30 Januari lalu, keputusan itu tidak terlalu mengejutkan. Nama Warsh sudah masuk radar Trump selama hampir satu dekade.

Dia sempat menjadi kandidat pengganti mantan ketua The Fed Janet Yellen pada 2017 sebelum posisi tersebut akhirnya diberikan kepada Jerome Powell. Warsh juga disebut pernah dipertimbangkan Trump untuk posisi menteri keuangan AS.

Warsh menikah dengan Jane Lauder, cucu pendiri perusahaan kosmetik Estée Lauder. Dokumen keterbukaan finansial terkait proses konfirmasinya menunjukkan Warsh memiliki aset lebih dari US$100 juta, sementara Forbes memperkirakan kekayaan istrinya melampaui US$2 miliar.

Agenda Kevin Warsh di The Fed

Dalam sidang konfirmasi di Senat AS pada 21 April, Warsh menilai The Fed yang telah berusia 112 tahun membutuhkan “perubahan rezim” kebijakan.

Meski sebelumnya dikenal hawkish, Warsh belakangan menyatakan suku bunga yang lebih rendah dapat dibenarkan. Dalam opini di Wall Street Journal pada November lalu, dia menyebut AI akan menjadi “kekuatan disinflasi yang signifikan” karena mampu meningkatkan produktivitas ekonomi.

Dia juga mengatakan inflasi merupakan “pilihan” yang terjadi “ketika pemerintah membelanjakan terlalu banyak uang dan mencetak terlalu banyak uang.”

Dalam sidang konfirmasi, Warsh mengatakan salah satu elemen penting kebijakan baru The Fed adalah memperoleh data yang lebih baik dan menggali lebih dalam potensi produktivitas dari gelombang investasi baru berbasis teknologi.

Warsh juga menilai bank sentral AS memerlukan kerangka baru dalam mengevaluasi inflasi. Selain itu, dia ingin mengurangi neraca The Fed secara “perlahan dan terukur”. Neraca The Fed diketahui melonjak dari kurang dari US$1 triliun pada pertengahan 2008 menjadi sekitar US$6,7 triliun pada awal Mei 2026.

Mantan deputi gubernur Bank of Canada sekaligus senior fellow di Centre for International Governance Innovation, Timothy Lane, mengatakan reformasi The Fed tidak akan mudah dilakukan.

“Ketua The Fed memang memiliki pengaruh besar hanya karena posisinya, tetapi itu saja tidak cukup. Dia tetap harus meyakinkan anggota lain terhadap pandangannya, dan proses itu bisa memakan waktu,” kata Lane seperti dikutip Financial Post, Jumat (15/5/2026).

Arah Kebijakan Suku Bunga

Trump berulang kali mendesak Powell agar menjaga suku bunga tetap rendah. Saat ditanya reporter CNBC International pada April apakah dia akan kecewa jika Warsh tidak segera memangkas suku bunga, Trump menjawab bahwa dirinya memang akan kecewa.

Menanggapi pertanyaan senator terkait tekanan Trump dan independensi The Fed, Warsh menegaskan dirinya akan bertindak independen apabila dikonfirmasi.

“Presiden tidak pernah meminta saya untuk menentukan, berkomitmen, menetapkan, atau memutuskan kebijakan suku bunga dalam setiap diskusi kami, dan saya tidak akan pernah setuju melakukan itu,” ujar Warsh.

Pengumuman suku bunga The Fed berikutnya dijadwalkan pada 17 Juni. Berdasarkan CME FedWatch Tool, pelaku pasar memperkirakan peluang sebesar 98% bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,5%-3,75%.

Chief economist Bank of Montreal, Douglas Porter, mengatakan probabilitas pemangkasan suku bunga tahun ini masih sangat rendah menurut perhitungan pasar.

“Bahkan untuk tahun depan, pasar mulai memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga pada 2027,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyalakan sinyal kewaspadaan terhadap kerentanan pasar keuangan global menyusul perilaku agresif lembaga keuangan non-bank (Non-Bank Financial Intermediaries/NBFIs) yang agresif.

Pola ini mengingatkan pada pola pemicu krisis finansial global 2008 silam.

Dalam dokumen laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional (PEKKI) Edisi 2025, BI membeberkan lima risiko utama yang menghantui prospek ekonomi global ke depan. Salah satu yang menjadi sorotan utama yaitu kerentanan pasar keuangan akibat ulah institusi non-bank.

BI memaparkan bagaimana NBFIs kini semakin berani memanfaatkan utang pemerintah negara maju sebagai aset dasar (underlying) untuk menciptakan produk derivatif yang kompleks. Masalahnya, praktik berisiko tinggi ini dilakukan tanpa pengaturan margin dan permodalan yang memadai.

"Jika terjadi pembalikan pasar, potensi penjualan besar-besaran dapat memicu krisis sistemik seperti 2008," tulis Bank Indonesia dalam laporannya, dikutip Selasa (9/12/2025).

Peringatan BI ini bukan tanpa dasar. Berdasarkan catatan BI, risiko dari NBFIs tersebut diperparah oleh kondisi utang publik global yang sudah mencapai level 'lampu merah'.

Data menunjukkan total utang pemerintah dunia telah menembus angka US$110,9 triliun atau setara dengan 94,6% dari PDB global. Lonjakan utang yang didominasi negara maju ini menjadi bahan bakar bagi volatilitas suku bunga global, yang pada akhirnya menambah beban berat bagi negara berkembang.

Hantu Aset Digital

Selain bayang-bayang krisis 2008 dari sektor NBFIs, BI juga mewanti-wanti soal risiko dari aset digital yang minim regulasi.

Maraknya aset kripto, stablecoin, dan tokenisasi aset oleh pihak swasta dinilai meningkatkan volatilitas pasar keuangan global secara signifikan. Absennya regulasi yang setara dengan lembaga keuangan tradisional membuka celah lebar bagi pencucian uang dan lemahnya perlindungan konsumen.

Otoritas moneter juga melihat kecenderungan berlanjut perang dan polarisasi perdagangan akibat kebijakan tarif sepihak Amerika Serikat (AS), yang menggeser fokus dari kerja sama multilateral menjadi bilateral dan regional.

Kombinasi dari leverage NBFIs yang ugal-ugalan, gunungan utang publik, liarnya aset digital, hingga perang dagang ini terjadi di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang stagnan. BI memprakirakan ekonomi dunia pada 2026 akan melambat ke level 3,0%, lebih rendah dari estimasi 2025 sebesar 3,1%.

Adapun, dalam laporan yang sama, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di rentang 4,9% sampai dengan 5,7% pada 2026. Sementara itu, inflasi diramal berada 2,5±1%, transaksi berjalan 0,2 sampai dengan -1% dari PDB, dan pertumbuhan kredit perbankan di rentang 8%—12%.