Bisnis.com, JAKARTA - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menekankan inisiatif pemerintah, likuiditas pasar, dan disiplin Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai faktor kunci untuk meningkatkan investasi infrastruktur.

Hal itu disampaikan Presiden Direktur dan CEO IIF Rizki Pribadi Hasan dalam acara APLMA Loan Market Conference Indonesia 2026 di Jakarta pekan lalu.

Dia menyampaikan bahwa Indonesia berada di posisi yang tepat untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur melalui ekosistem lembaga keuangan khusus yang terkoordinasi.

Berbicara pada sesi “Driving Investment in Infrastructure through Government Initiatives”, Rizki menjelaskan bahwa IIF adalah lembaga keuangan non-bank yang didirikan 16 tahun lalu oleh Pemerintah Indonesia bersama 4 institusi internasional terkemuka untuk mengatalisasi pembangunan infrastruktur.

“Mandat kami adalah melengkapi, bukan bersaing dengan, industri perbankan dan pasar modal,” ujarnya seperti dikutip, Senin (20/4/2026).

Rizki menjelaskan bahwa selama 20 tahun terakhir, pemerintah telah membangun jaringan lembaga khusus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Bersama beberapa institusi, IIF secara kolektif telah membiayai lebih dari 150 proyek infrastruktur di berbagai sektor selama 16 tahun terakhir.

Seiring pentingnya skala, pemerintah kemudian membentuk dua sovereign wealth fund, dengan yang terbaru juga berperan sebagai super holding BUMN dan investor dalam program prioritas pemerintah. Seluruh institusi ini berkolaborasi erat.

Terkait kondisi pasar, Rizki mencatat likuiditas domestik yang memadai, dengan rasio pinjaman terhadap simpanan perbankan sekitar 80% dan basis dana pensiun serta perusahaan asuransi yang terus tumbuh mencari aset jangka panjang.

“IIF mendukung industri melalui pembiayaan tahap awal dan take-out financing, serta telah memelopori instrumen pasar modal termasuk green perpetual notes, credit enhanced bonds, dan obligasi bertenor panjang. Pemerintah, melalui salah satu SWF, juga telah menerbitkan instrumen yang berfungsi sebagai mekanisme blended finance. Kami berharap lebih banyak inovasi akan hadir,” tambahnya.

Rizki menekankan dua faktor sukses yang tidak bisa ditawar lagi, yaitu harga yang kompetitif dan disiplin dalam menerapkan ESG.

"Di IIF, kami telah menghabiskan lima tahun terakhir untuk secara sistematis menurunkan cost of funds dan menegakkan standar lingkungan dan sosial yang ketat di setiap proyek yang kami biayai," ucapnya.

Pada minggu yang sama, IIF menandatangani perjanjian pinjaman dengan sebuah perusahaan swasta untuk proyeknya di sektor kesehatan, yang mencerminkan upaya dan komitmen IIF dalam memperkuat ketahanan kesehatan melalui pembangunan infrastruktur sosial, salah satu program prioritas nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyampaikan sejumlah risiko yang perlu diwaspadai dampaknya terhadap ekonomi global ke depan, terutama terkait dengan perilaku agresif lembaga keuangan non-bank.

Dalam laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional (PEKKI) Edisi 2025, BI menyebutkan lima risiko utama yang menghantui prospek ekonomi global di masa mendatang. Salah satu yang menjadi sorotan utama yaitu kerentanan pasar keuangan akibat perilaku institusi non-bank.

BI memaparkan bagaimana lembaga-lembaga non-bank kini semakin berani memanfaatkan utang pemerintah negara maju sebagai aset dasar (underlying) untuk menciptakan produk derivatif yang kompleks. Masalahnya, praktik berisiko tinggi ini dilakukan tanpa pengaturan margin dan permodalan yang memadai.

"Jika terjadi pembalikan pasar, potensi penjualan besar-besaran dapat memicu krisis sistemik seperti 2008," tulis Bank Indonesia dalam laporannya, dikutip Selasa (9/12/2025).

Sebagai pengingat, krisis 2008 diawali oleh kredit macet sektor properti Amerika Serikat (AS) yang menumbangkan sejumlah korporasi keuangan, termasuk Lehman Brothers. Salah satu praktik yang menjadi rahim dari krisis adalah keputusan perbankan yang mengumpulkan dana simpanan tetapi tidak disalurkan dalam bentuk kredit.

Sebaliknya, bank justru menciptakan hipotek dan mendistribusikannya melalui sekuritas berbasis hipotek dan kewajiban utang yang dijaminkan, sebuah proses yang disebut sebagai sekuritisasi.

Celakanya, sekuritas berbasis hipotek dan kewajiban utang yang dijaminkan itu dimanfaatkan oleh peminjam subprime, yakni individu dengan riwayat peringkat kredit buruk sehingga risiko default sangat besar.

Adapun, peringatan BI terkait risiko krisis seperti 2008 bukan tanpa dasar. Berdasarkan catatan BI, risiko dari NBFIs tersebut diperparah oleh kondisi utang publik global yang sudah mencapai level 'lampu merah'.

Data menunjukkan total utang pemerintah dunia telah menembus angka US$110,9 triliun atau setara dengan 94,6% dari PDB global. Lonjakan utang yang didominasi negara maju ini menjadi bahan bakar bagi volatilitas suku bunga global, yang pada akhirnya menambah beban berat bagi negara berkembang.

Selain bayang-bayang krisis 2008 dari sektor lembaga keuangan non-bank, BI juga mewanti-wanti soal risiko dari aset digital yang minim regulasi.

Maraknya aset kripto, stablecoin, dan tokenisasi aset oleh pihak swasta dinilai meningkatkan volatilitas pasar keuangan global secara signifikan. Absennya regulasi yang setara dengan lembaga keuangan tradisional membuka celah lebar bagi pencucian uang dan lemahnya perlindungan konsumen.

Otoritas moneter juga melihat kecenderungan berlanjut perang dan polarisasi perdagangan akibat kebijakan tarif sepihak Amerika Serikat (AS), yang menggeser fokus dari kerja sama multilateral menjadi bilateral dan regional.

Kombinasi dari leverage lembaga keuangan non-bank yang ugal-ugalan, gunungan utang publik, liarnya aset digital, hingga perang dagang ini terjadi di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang stagnan. BI memprakirakan ekonomi dunia pada 2026 akan melambat ke level 3,0%, lebih rendah dari estimasi 2025 sebesar 3,1%.

Adapun, dalam laporan yang sama, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di rentang 4,9% sampai dengan 5,7% pada 2026. Sementara itu, inflasi diramal berada 2,5±1%, transaksi berjalan 0,2 sampai dengan -1% dari PDB, dan pertumbuhan kredit perbankan di rentang 8%—12%.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyalakan sinyal kewaspadaan terhadap kerentanan pasar keuangan global menyusul perilaku agresif lembaga keuangan non-bank (Non-Bank Financial Intermediaries/NBFIs) yang agresif.

Pola ini mengingatkan pada pola pemicu krisis finansial global 2008 silam.

Dalam dokumen laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional (PEKKI) Edisi 2025, BI membeberkan lima risiko utama yang menghantui prospek ekonomi global ke depan. Salah satu yang menjadi sorotan utama yaitu kerentanan pasar keuangan akibat ulah institusi non-bank.

BI memaparkan bagaimana NBFIs kini semakin berani memanfaatkan utang pemerintah negara maju sebagai aset dasar (underlying) untuk menciptakan produk derivatif yang kompleks. Masalahnya, praktik berisiko tinggi ini dilakukan tanpa pengaturan margin dan permodalan yang memadai.

"Jika terjadi pembalikan pasar, potensi penjualan besar-besaran dapat memicu krisis sistemik seperti 2008," tulis Bank Indonesia dalam laporannya, dikutip Selasa (9/12/2025).

Peringatan BI ini bukan tanpa dasar. Berdasarkan catatan BI, risiko dari NBFIs tersebut diperparah oleh kondisi utang publik global yang sudah mencapai level 'lampu merah'.

Data menunjukkan total utang pemerintah dunia telah menembus angka US$110,9 triliun atau setara dengan 94,6% dari PDB global. Lonjakan utang yang didominasi negara maju ini menjadi bahan bakar bagi volatilitas suku bunga global, yang pada akhirnya menambah beban berat bagi negara berkembang.

Hantu Aset Digital

Selain bayang-bayang krisis 2008 dari sektor NBFIs, BI juga mewanti-wanti soal risiko dari aset digital yang minim regulasi.

Maraknya aset kripto, stablecoin, dan tokenisasi aset oleh pihak swasta dinilai meningkatkan volatilitas pasar keuangan global secara signifikan. Absennya regulasi yang setara dengan lembaga keuangan tradisional membuka celah lebar bagi pencucian uang dan lemahnya perlindungan konsumen.

Otoritas moneter juga melihat kecenderungan berlanjut perang dan polarisasi perdagangan akibat kebijakan tarif sepihak Amerika Serikat (AS), yang menggeser fokus dari kerja sama multilateral menjadi bilateral dan regional.

Kombinasi dari leverage NBFIs yang ugal-ugalan, gunungan utang publik, liarnya aset digital, hingga perang dagang ini terjadi di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang stagnan. BI memprakirakan ekonomi dunia pada 2026 akan melambat ke level 3,0%, lebih rendah dari estimasi 2025 sebesar 3,1%.

Adapun, dalam laporan yang sama, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di rentang 4,9% sampai dengan 5,7% pada 2026. Sementara itu, inflasi diramal berada 2,5±1%, transaksi berjalan 0,2 sampai dengan -1% dari PDB, dan pertumbuhan kredit perbankan di rentang 8%—12%.