Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meyakini bahwa perekonomian Indonesia saat ini tidak menunjukkan krisis, karena tiga tanda-tanda masih belum terlihat.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan bahwa tidak ada satu pun dari tiga indikator pemicu krisis yang tampak di Indonesia, terutama apabila merujuk pada data-data pengamatan terkini.

"Tiga sumber krisis itu tidak ada di dalam data-data yang kita amati saat ini," jelas Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dia memaparkan tiga tanda-tanda krisis ekonomi berdasarkan pengalaman historis. Pertama, krisis yang bersumber dari pelebaran defisit fiskal atau debt crisis.

Juda mengambil contoh krisis fiskal yang melanda kawasan Amerika Latin pada dekade 1980-an. Pada masa itu, defisit fiskal negara-negara tersebut membengkak hingga pemerintah kehilangan kepercayaan dari investor, yang berujung pada gagalnya penerbitan obligasi untuk menutup pembiayaan.

Menurutnya, kondisi tersebut bertolak belakang dengan situasi Indonesia saat ini. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola di bawah batas yang ditetap undang-undang yaitu 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Pembiayaan fiskal kita masih sangat dipercaya oleh investor, baik domestik maupun asing. Ini kelihatan dari yield-nya [imbal hasilnya]. Kalau investor tidak percaya pada fiskal kita, maka yield akan melonjak. Sekarang ini [yield] berada di sekitar 6,5% hingga 6,7%, tidak jauh beda dengan sebelum terjadinya [tekanan], tidak ada peningkatan signifikan," katanya.

Sebagai catatan, yield sempat berada di level 5,9% pada lahir tahun lalu. Pada akhir April 2026, yield SBN tenor 10 tahun sudah menembus 6,7%.

Kedua, krisis yang dipicu oleh pelebaran defisit neraca pembayaran (BoP), seperti yang dialami Indonesia pada krisis finansial Asia 1997-1998. Pada periode tersebut, banyak perusahaan domestik menarik pinjaman luar negeri secara masif melalui berbagai instrumen tanpa pengawasan yang memadai.

Kondisi itu diperparah oleh terjadinya sudden stop atau penghentian aliran modal asing secara tiba-tiba yang disusul oleh pelemahan nilai tukar Rupiah. Akibatnya, banyak korporasi kolaps akibat gagal bayar utang valas.

"Saat ini, kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita, posisinya relatif sehat dan balance [seimbang]. Jadi, dari sisi krisis neraca pembayaran, tidak ada tanda-tanda itu," kata Juda.

Adapun, Bank Indonesia mencatat neraca pembayaran Indonesia defisit US$9,1 miliar pada kuartal I/2026. Realisasi tersebut memburuk apabila dibandingkan periode sebelumnya (kuartal IV/2025), yang masih mencatat surplus neraca pembayaran di level US$6,1 miliar.

Bahkan, jika coba ditarik data historis lebih lama, maka defisit neraca pembayaran sebesar US$9,1 miliar itu menjadi yang terburuk dalam catatan BI yang dipublikasikan untuk publik sejak kuartal IV/2005.

Ketiga, krisis dari sistem keuangan akibat penyaluran kredit yang terlampau agresif (massive lending) sehingga memicu penggelembungan nilai aset atau bubble, seperti di sektor properti. Pecahnya gelembung ini (bubble burst) pernah memicu krisis sistem perbankan berskala global pada 2008 yang bermula dari Amerika Serikat.

Juda melihat bahwa indikasi ke arah overheating maupun pembentukan bubble di berbagai sektor di Indonesia sama sekali tidak terlihat. Stabilitas sistem keuangan dan perbankan domestik tetap berada pada jalur yang pruden dan terukur.

Oleh sebab itu, pemerintah meyakini ketahanan ekonomi nasional masih memiliki ruang yang cukup aman untuk menghadapi dinamika global ke depan.