Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP), Muhammad Tito Karnavian mengatakan penanganan pascabencana alam hidrometeorologi di Sumatra-Aceh masuk tahap pemulihan permanen.

Pemerintah menggelontorkan Rp100,16 triliun untuk penanganan selama 3 tahun.

Tito mengatakan saat ini layanan pemerintahan di wilayah terdampak mulai kembali berjalan normal, begitupun sejumlah kantor desa yang tetap berjalan meski mengunakan tenda atau lokasi sementara lainnya.

"Sekarang kita akan melakukan proses menuju Pemulihan Permanen. Kuncinya adalah Renduk (Rencana Induk). Renduk ini direkap dari seluruh kabupaten/kota, provinsi, dan K/L. Diselesaikan dalam waktu 3 tahun (2026, 2027, 2028)," katanya di Kompleks Parlemen usai rapat bersama sejumlah menteri dan pimpinan DPR RI, Senin (25/5/2026).

Dia menjelaskan terdapat 11.512 program kegiatan di mana yang menjadi prioritas utama di tahun 2026 adalah perbaikan infrastruktur, sungai, jalan, jembatan, sekolah, dan Huntap (Hunian Tetap).

Dia menuturkan total anggaran untuk proses pemulihan tersebut sebanyak Rp100,166 triliun selama 3 tahun terhitung sejak 2026 sampai 2028 yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan.

Secara rinci, dia menyebut, untuk tahun 2026 anggaran yang diserap sebanyak Rp38,9 triliun, tahun 2027 sebanyak Rp32,9 triliun, dan tahun 2028 sebanyak Rp28,2 triliun. Adapun pengeluaran terbesar adalah sektor infrastruktur mencapai Rp69 triliun.

"Terbesar adalah infrastruktur (Kementerian PU) total Rp69 Triliun selama 3 tahun, tahun ini Rp22 Triliun. Di samping itu juga, hunian tetap Kementerian PKP Rp7,4 Triliun selama 2 tahun," ucapnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan Huntap rampung pada tahun 2027, di tahun ini juga pemerintah akan mengupayakan optimalisasi sungai agar kembali berfungsi normal.

Nantinya setiap kementerian atau lembaga diminta membuat timeline awal Juni dan akan dievaluasi setiap dua Minggu oleh Satgas PRRP dan dilaporkan ke DPR.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi dan menginstruksikan posko siaga aktif 24 jam hingga 20 April 2026 menyusul potensi cuaca ekstrem di wilayah tersebut.

Penetapan status siaga ini dilakukan berdasarkan peringatan dini BMKG terkait potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir dalam beberapa hari ke depan. Kondisi atmosfer yang dipengaruhi pola siklonik, shearline, dan konvergensi diperkirakan memicu hujan intensitas sedang hingga lebat di hampir seluruh wilayah Aceh pada periode 11–20 April 2026.

“Kami meminta BPBD di kabupaten/kota untuk melakukan aktivasi posko dan memantau perkembangan cuaca secara real-time bersama BMKG dan BPBA. Periode siaga ini sangat krusial guna meminimalisir dampak risiko,” ujar Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Potensi cuaca ekstrem tersebut dinilai dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak menunda langkah mitigasi dan segera memperkuat kesiapsiagaan di lapangan.

Dalam arahannya, M. Nasir menegaskan pentingnya normalisasi infrastruktur air melalui pembersihan drainase, sungai, serta pengerukan sedimentasi guna mencegah terjadinya luapan air. Selain itu, pemangkasan pohon rawan tumbang serta pengamanan baliho dan utilitas berisiko tinggi juga menjadi prioritas.

Petugas di lapangan diminta meningkatkan patroli rutin di kawasan rawan banjir, tanah longsor, serta daerah aliran sungai (DAS) yang kritis. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan deteksi dini serta respons cepat jika terjadi bencana.

Pemerintah Aceh menginstruksikan mobilisasi Tim Reaksi Cepat (TRC) serta penempatan alat berat di titik-titik strategis. Seluruh sarana pendukung seperti perahu motor, kendaraan evakuasi, logistik darurat, hingga tenda pengungsian harus dipastikan dalam kondisi siap pakai.

Selain itu, jalur evakuasi dan lokasi pengungsian diminta untuk diverifikasi ulang guna memastikan keamanan masyarakat apabila terjadi kondisi darurat. Hal ini penting untuk meminimalisir risiko korban jiwa saat proses evakuasi berlangsung.

Pemerintah Aceh juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan bencana. Koordinasi intensif harus dilakukan dengan TNI/Polri serta instansi vertikal seperti BPJN, BWSS, SAR, PLN, dan Telkom agar komunikasi dan respons berjalan optimal.

Optimalisasi sistem peringatan dini (early warning system) menjadi salah satu fokus utama dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem. Camat, keuchik, dan perangkat desa diminta aktif menyebarkan informasi cuaca kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media lokal dan grup digital.

“Jangan ada informasi yang terputus. Serangkaian langkah preventif ini diharapkan mampu meminimalisir risiko dampak cuaca ekstrem selama periode siaga yang berlangsung hingga 20 April 2026,” tegas M. Nasir.

Di tingkat daerah, Bupati Aceh Barat Daya Safaruddin juga mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.

“Mengingat kondisi seperti ini, saya mengimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan. Seluruh OPD juga harus menyiapkan kesiapsiagaan,” ujarnya.

Safaruddin menegaskan pentingnya kesiapan personel dan peralatan di tingkat BPBK, serta perlunya pemantauan intensif di wilayah rawan. Dia juga mengingatkan masyarakat untuk terus mengikuti informasi cuaca dan menghindari aktivitas di daerah berisiko tinggi.

“Masyarakat juga kita imbau agar memantau informasi cuaca secara berkala dan menghindari aktivitas di daerah-daerah rawan bencana saat terjadinya angin dan hujan lebat,” katanya.

Selain itu, pemerintah gampong diminta memastikan seluruh saluran air dalam kondisi bersih guna mencegah penyumbatan yang dapat memicu banjir.

“Deteksi dini dan persiapan itu penting untuk meminimalisir dampak bencana. Maka, seluruh saluran di gampong-gampong harus dibersihkan,” ujar Safaruddin.

Dia juga berharap seluruh unsur Forkopimda dapat bekerja sama dalam menghadapi potensi bencana tersebut. “Insya Allah dengan kerja sama semua pihak, kita dapat meminimalisir dampak bencana jika itu terjadi,” pungkasnya.

Badai siklon Senyar yang melanda wilayah Aceh beberapa waktu lalu terasa seperti peristiwa yang datang dari dunia lain. Aceh bukan wilayah yang lazim disinggahi siklon tropis. Letaknya yang dekat garis khatulistiwa selama ini dianggap relatif aman dari fenomena cuaca ekstrem semacam itu. Namun, ketika Senyar muncul di Selat Malaka dan memicu hujan deras berkepanjangan, banjir dan longsor pun tak terelakkan.

Di beberapa wilayah, banjir datang seperti gelombang besar yang menyeret kayu, lumpur, dan batu dari hulu. Banyak pihak kemudian menyebut peristiwa ini sebagai salah satu bencana hidrometeorologi paling serius yang dialami Aceh dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan ada yang menggambarkannya seperti “tsunami kedua,” karena skala kerusakan dan trauma yang ditinggalkan.

Namun badai sebenarnya hanya bagian dari cerita. Hujan ekstrem memang dapat memicu bencana, tetapi dampaknya sangat ditentukan oleh kondisi bentang alam tempat hujan itu jatuh. Hujan yang sama dapat menjadi berkah di satu wilayah, tetapi berubah menjadi bencana di wilayah lain. Bencana hidrometeorologi menjadi berlipat dampaknya ketika benteng alami berupa hutan terus melemah. Bencana yang tadinya langka pun dapat bisa berubah menjadi tragedi berulang.

Hutan selama berabad-abad telah menjadi penyangga ekologis Aceh. Lanskap hutan yang luas di provinsi ini berfungsi seperti spons raksasa yang menyerap air hujan, menjaga kestabilan tanah, sekaligus menahan laju aliran air ke wilayah hilir. Tanpa fungsi tersebut, setiap curah hujan tinggi akan langsung berubah menjadi aliran air yang tidak terkendali. Sungai meluap, tanah lereng kehilangan penopangnya, dan desa-desa di dataran rendah menjadi tempat terakhir yang menerima limpahan kerusakan. Dalam konteks ini, hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan; ia adalah infrastruktur alam yang menopang keselamatan manusia.

Aceh sebenarnya merupakan wilayah yang paling luas hutannya dibandingkan provinsi lain di Sumatra. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Aceh masih memiliki sekitar 3,1 juta hektare hutan alam. Jumlah itu setara dengan sekitar 22% dari seluruh hutan alam yang tersisa di Pulau Sumatra. Aceh memiliki hutan alam terluas di sumatra yaitu seluas 55% dari total daratannya.

Angka tersebut sering menjadi alasan untuk mengatakan bahwa kondisi hutan Aceh masih “cukup baik”. Namun narasi semacam ini sering menipu. Hutan memang masih luas, tetapi tren kehilangan tutupan hutan terus terjadi dari tahun ke tahun. Dalam banyak kasus kerusakan itu terjadi di lokasi-lokasi yang sangat menentukan bagi stabilitas ekologi, seperti wilayah hulu dan daerah aliran sungai.

Kehilangan tutupan hutan Aceh sepanjang 2025 mencapai 39.687 hektare, meningkat lebih dari 274% dibandingkan 2024, menurut hitungan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA). Lonjakan ini menjadi salah satu yang tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Pemantauan yang dilakukan oleh Yayasan HAkA (Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh) menunjukkan bahwa kehilangan tutupan hutan di Aceh masih berlangsung dalam berbagai bentuk, baik akibat aktivitas manusia maupun gangguan alam. Dalam satu dekade terakhir, tren kehilangan hutan cenderung mengikuti dinamika pembangunan ekonomi dan ekspansi pemanfaatan lahan. Perkebunan kelapa sawit, pembukaan jalan, pertambangan, serta berbagai bentuk konversi lahan lainnya menjadi faktor yang terus menekan kawasan hutan.

Di beberapa wilayah seperti Aceh Selatan, misalnya, ekspansi perkebunan sawit disebut sebagai salah satu pendorong utama deforestasi. Aceh Selatan menjadi kabupaten yang paling konsisten menjadi penyumbang angka kehilangan tutupan hutan tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Selama periode 2022–2024, kabupaten Aceh Selatan tercatat sebagai wilayah dengan kehilangan tutupan hutan terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Aceh.

Diskusi para peneliti, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil yang membahas dinamika tutupan hutan di Aceh juga mengungkapkan fakta yang tidak kalah mengkhawatirkan. Dalam satu peristiwa bencana besar yang berkaitan dengan siklon Senyar, tercatat 39.602 hektare hutan rusak. Sekitar 24.372 hektare di antaranya disebabkan gangguan ekologis yang dipicu bencana, sementara 15.230 hektare lainnya terkait aktivitas manusia yang didominasi alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit (13 ribu hektare). Angka ini memperlihatkan hubungan yang saling memperkuat antara kerusakan lingkungan dan bencana. Ketika hutan sudah melemah akibat pembukaan lahan dan fragmentasi, tekanan cuaca ekstrem akan semakin mudah merobohkannya.

Masalahnya tidak berhenti pada hilangnya tutupan hutan semata. Ketika hutan rusak, rangkaian dampak ekologis langsung menyusul. Banjir menjadi lebih sering terjadi, terutama di wilayah yang sebelumnya memiliki perlindungan vegetasi yang baik. Tanah yang kehilangan akar penahan menjadi lebih rentan longsor. Sedimentasi di sungai meningkat karena erosi dari kawasan hulu.

Dalam beberapa kejadian banjir di Aceh, bahkan ditemukan ribuan meter kubik kayu gelondongan terbawa arus sungai hingga ke wilayah pemukiman. Fenomena ini bukan hanya menunjukkan kuatnya arus banjir, tetapi juga memberi petunjuk bahwa hutan di hulu telah kehilangan stabilitasnya.

Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa perubahan iklim akan memperparah kondisi ini. Intensitas hujan ekstrem diperkirakan akan meningkat di banyak wilayah tropis, termasuk Sumatra. Ketika hujan dengan intensitas sangat tinggi terjadi dalam waktu lama, bahkan hutan primer pun dapat mengalami kerusakan.

Namun perbedaan pentingnya adalah kemampuan hutan yang sehat untuk meminimalkan dampak tersebut. Hutan yang utuh masih mampu menahan sebagian besar air, memperlambat aliran permukaan, dan menjaga kestabilan tanah. Sebaliknya, kawasan yang sudah terfragmentasi atau berubah menjadi lahan terbuka akan mempercepat proses bencana.

Dalam konteks ini, kehilangan hutan bukan sekadar isu lingkungan. Ia adalah persoalan keselamatan publik. Ketika hutan hilang di wilayah hulu, risiko bencana meningkat di wilayah hilir. Ironisnya, mereka yang tinggal di daerah hilir sering kali bukan pihak yang menikmati manfaat dari pembukaan lahan di kawasan hulu.

Petani kecil, nelayan, dan masyarakat desa menjadi kelompok yang paling sering menanggung dampak banjir dan longsor, sementara keuntungan ekonomi dari konversi lahan lebih banyak mengalir ke aktor-aktor yang berada jauh dari lokasi bencana.

Karena itu, persoalan hutan di Aceh juga berkaitan erat dengan tata kelola sumber daya alam. Banyak kasus kerusakan hutan berakar pada persoalan perizinan yang tidak transparan, tumpang tindih kebijakan, atau lemahnya pengawasan. Sistem perizinan yang kompleks sering membuat pemerintah daerah kesulitan melacak siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas sebuah kawasan.

Dalam beberapa kasus, bahkan ditemukan aktivitas pemanfaatan lahan yang berjalan tanpa pengawasan memadai. Situasi seperti ini membuka ruang bagi praktik pembalakan liar, konversi lahan ilegal, dan berbagai bentuk eksploitasi yang merugikan lingkungan.

Padahal Aceh memiliki sejarah panjang dalam upaya menjaga hutannya. Sejak moratorium izin konsesi kayu diberlakukan pada pertengahan 2000-an, tekanan terhadap hutan produksi relatif menurun dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

Namun ancaman baru terus muncul, terutama dari ekspansi perkebunan dan pembangunan infrastruktur. Jika tidak diatur dengan hati-hati, pembangunan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan justru bisa menggerus fondasi ekologis yang menopang kehidupan masyarakat.

Di sinilah pentingnya melihat hutan Aceh dalam perspektif jangka panjang. Hutan bukan sekadar sumber kayu atau lahan untuk investasi. Ia adalah sistem penyangga kehidupan yang menentukan masa depan provinsi ini.

Kehilangan satu kawasan hutan di hulu sungai mungkin tampak kecil dalam peta pembangunan, tetapi dampaknya bisa dirasakan puluhan kilometer jauhnya ketika banjir datang. Ketika hutan hilang sedikit demi sedikit, risiko bencana sebenarnya sedang dibangun secara perlahan.

Solusi untuk masalah ini tentu tidak sesederhana menutup semua aktivitas ekonomi di kawasan hutan. Hutan memang harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun pemanfaatan tersebut harus dilakukan dalam batas yang memastikan fungsi ekologisnya tetap terjaga.

Artinya, perencanaan tata ruang harus benar-benar mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Kawasan dengan risiko ekologis tinggi—terutama daerah hulu dan wilayah yang memiliki fungsi hidrologis penting—seharusnya menjadi prioritas perlindungan.

Selain itu, transparansi perizinan menjadi langkah yang sangat mendesak. Seluruh izin yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan perlu dibuka kepada publik agar dapat diawasi bersama.

Dengan sistem informasi yang transparan, masyarakat dapat mengetahui siapa pemegang izin, di mana lokasi konsesinya, dan apakah aktivitasnya sesuai dengan aturan. Keterbukaan semacam ini juga penting untuk mencegah praktik perubahan status kawasan hutan secara diam-diam yang sering memicu konflik dengan masyarakat lokal.

Penegakan hukum juga harus diperkuat, terutama terhadap kejahatan lingkungan yang melibatkan jaringan ekonomi besar. Pendekatan “follow the money” atau menelusuri aliran keuntungan dari kejahatan kehutanan dapat menjadi strategi efektif untuk menindak aktor utama di balik kerusakan hutan. Selama ini, banyak kasus yang hanya menjerat pelaku lapangan, sementara pihak yang mendapatkan keuntungan terbesar tidak tersentuh hukum.

Di sisi lain, masyarakat lokal dan masyarakat adat perlu ditempatkan sebagai bagian dari solusi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kawasan hutan yang dikelola oleh komunitas lokal cenderung memiliki tingkat kerusakan lebih rendah dibandingkan kawasan yang sepenuhnya dikelola oleh korporasi atau negara tanpa partisipasi masyarakat. Prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent) perlu diterapkan secara konsisten dalam setiap rencana pemanfaatan lahan.

Langkah lain yang tidak kalah penting adalah pemulihan hutan yang sudah rusak. Rehabilitasi hutan dan lahan harus menjadi agenda besar, bukan sekadar proyek tahunan yang berakhir pada penanaman simbolis. Pemulihan kawasan hutan, terutama di daerah aliran sungai, merupakan investasi jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Tanpa upaya pemulihan yang serius, kehilangan tutupan hutan akan terus bertambah setiap tahun.

Badai siklon Senyar mungkin hanya berlangsung beberapa hari, tetapi pesan yang ditinggalkannya jauh lebih panjang dari itu. Ia menunjukkan bahwa perubahan lingkungan dapat menghadirkan kejadian yang sebelumnya dianggap mustahil. Jika hutan terus melemah, bukan tidak mungkin peristiwa ekstrem seperti ini akan lebih sering terjadi. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat Aceh akan menghadapi masa depan yang semakin penuh ketidakpastian.

Karena itu, menjaga hutan Aceh bukan sekadar tugas para aktivis lingkungan atau lembaga pemerintah. Ia adalah kepentingan bersama seluruh masyarakat. Hutan yang tetap berdiri berarti sungai yang lebih aman, tanah yang lebih stabil, dan desa-desa yang lebih terlindungi dari bencana. Sebaliknya, setiap hektare hutan yang hilang sebenarnya adalah undangan terbuka bagi bencana berikutnya.

Siklon Senyar seharusnya menjadi peringatan bahwa alam memiliki cara untuk mengingatkan manusia ketika batas-batasnya dilanggar. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita mampu mendengar peringatan itu, tetapi apakah kita cukup berani untuk mengubah cara kita memperlakukan hutan sebelum bencana berikutnya datang.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan lawatan Presiden Prabowo Subianto untuk Salat Id di Aceh adalah bentuk solidaritas pascabencana hidrometerologi yang merusak berbagai fasilitas dan menelan banyak korban jiwa.

Hal itu dia sampaikan usai melaksanakan salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2026). Menurutnya hal tersebut sebagai upaya membangun semangat bagi masyarakat di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Terlebih, saat ini pemerintah bersama stakeholder terkait sedang merevitalisasi fasilitas maupun rumah warga yang terdampak agar dapat kembali dinikmati.

"Hari ini presiden bersalat di sana untuk menunjukkan solidaritas, kebersamaan dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara di Aceh yang sampai sekarang masih tinggal di berbagai macam tempat hunian sementara," katanya.

Di hari kemenangan ini, Muzani berharap agar masyarakat menguatkan tali persaudaraan, persatuan, kerukunan yang selama ini telah terjalin dengan baik dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga akan semakin kokoh, serta menciptakan kedamaian dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Dia juga berharap Indonesia terhindar dari malapetaka yang berpotensi mengganggu kesejahteraan masyarakat. Baginya kesejahteraan masyarakat mampu membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

"Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan seluruh bangsa Indonesia dijauhkan dari malapetaka dan bahaya, dan segala macam bencana lainnya, agar kita semua bisa membangun masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Dia menyampaikan setiap pihak tetap mawas diri dan berbuat baik kepada saudara, sahabat, maupun lingkungan sekitar untuk dapat berguna bagi kehidupan.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Prabowo menunaikan ibadah salat Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi di Masjid Darussalam, bersama warga di Aceh Tamiang.

Dalam kunjungannya ke Aceh ini, Prabowo datang didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan sejumlah menteri lainnya seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, hingga Menteri Luar Negeri (Sugiono).

Setelah menunaikan salat, Prabowo juga membagikan bantuan sembako kepada warga setempat. Kegiatan tersebut disambut antusias oleh masyarakat yang hadir di lokasi.

Bisnis.com, ACEH TAMIANG — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa proses pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang menunjukkan perkembangan signifikan dan hampir mencapai 100%.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan keterangan pers usai melaksanakan Salat Idulfitri 1447 Hijriah dan membagikan bantuan sembako kepada warga di Masjid Darussalam Aceh Tamiang yang berada di kawasan Hunian Sementara (Huntara), Sabtu (21/3/2026).

Menjawab pertanyaan terkait pesan bagi masyarakat Aceh Tamiang, Presiden mengungkapkan rasa syukur atas percepatan pemulihan yang terjadi di wilayah tersebut.

“Pesannya pemulihannya sangat cepat, alhamdulillah hampir 100% ya. Di tenda sudah enggak ada lagi. Seratus persen semua sudah keluar dari tenda, masuk ke hunian-hunian sementara ataupun hunian tetap sudah mulai,” ujar Prabowo.

Dia juga menambahkan bahwa kondisi infrastruktur, khususnya listrik, telah pulih hampir sepenuhnya. Dari seluruh wilayah terdampak, hanya tersisa sekitar lima desa yang masih menghadapi kendala.

“Alhamdulillah ya situasinya makin baik. Listrik hampir semuanya sudah jalan. Hampir 100% lah. Hanya berapa, hanya lima desa dari seluruh Aceh yang memang sulit,” lanjutnya.

Presiden Ke-8 RI memastikan bahwa bantuan pemerintah telah tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dia pun mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemulihan.

“Bantuan semua sudah turun ke rakyat semua. Alhamdulillah, ya. Terima kasih,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada para petugas dan aparat yang telah bekerja tanpa lelah membantu masyarakat terdampak.

Kepala negara secara khusus menyebut peran berbagai institusi seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bersama kementerian dan pemerintah daerah.

“Mereka kerja luar biasa bantu rakyat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta di provinsi-provinsi lain. Baik, terima kasih,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyalurkan bantuan sebesar Rp72,75 miliar di Aceh untuk pengadaan sapi dalam tradisi Meugang, yakni pembagian daging sapi yang dilakukan menjelang Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.

Berdasarkan laporan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) per Selasa (17/3), seluruh bantuan ini disalurkan ke 19 kabupaten/kota di Aceh dan menjangkau 1.455 desa yang tersebar di wilayah terdampak.

Adapun, daerah dengan jumlah desa penerima terbanyak adalah Kabupaten Aceh Utara dengan 391 desa, disusul Kabupaten Aceh Tamiang dengan 210 desa, dan Kabupaten Aceh Tengah dengan 161 desa.

Seluruh dana disalurkan melalui transfer dari Sekretariat Presiden ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing wilayah melalui Bank Aceh Syariah.

Bantuan ini diberikan agar masyarakat Aceh dapat terus melaksanakan tradisi Meugang di tengah proses pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor pada akhir November lalu.

Selain itu, bantuan tersebut juga menjadi simbol solidaritas pemerintah kepada masyarakat terdampak yang merayakan Hari Raya Idulfitri di tengah masa pemulihan bencana di Sumatra.

Penyaluran dana ini merupakan kelanjutan dari bantuan sebelumnya sebesar Rp72,72 miliar yang disalurkan pada Februari 2026 untuk tradisi Meugang di awal Ramadan. Dengan demikian, total bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp145,5 miliar.

Dari deru sederhana itu, Fatima menambatkan kembali asa untuk memperbaiki ekonomi keluarganya melalui usaha air tebu yang telah dijalaninya lebih dari sepuluh tahun

Aceh Taming, Aceh (ANTARA) - Debu-debu tipis melayang di antara kendaraan yang melintasi lorong itu, menandai jejak malapetaka di Pasar Simpang Upah, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Di tepi lorong aspal yang dilapisi sisa lumpur banjir yang mengendap sunyi, Fatima larut dalam kesibukan di lapak kayu kecilnya. Ia berdiri seperti para pedagang lain, menyuguhkan beragam hidangan bagi warga yang berburu takjil menjelang senja.

Satu per satu batang tebu dimasukkannya ke dalam mesin pemeras. Dari sela-sela roda besi yang berputar, mengalir cairan manis yang ditampung, lalu dijajakan seharga Rp5 ribu per bungkus plastik.

Mesin itu adalah satu-satunya harta benda Fatima yang tersisa dari peristiwa banjir pada November 2025, yang memporak-porandakan rumah serta kebun tebu seluas 400 meter persegi milik keluarganya di Desa Seuneubok Dalam Upah, Kecamatan Bendahara.

Perempuan berusia 38 tahun itu sempat merasa tenggelam semakin dalam ke palung penderitaan saat mendapati mesin pemeras itu tak lagi berfungsi karena terendam banjir.

Namun, ketika suara mesin itu kembali meraung dua bulan kemudian setelah diperbaiki, harapan yang sempat padam perlahan menyala kembali seperti api kecil yang menolak untuk mati. Dari deru sederhana itu, Fatima menambatkan kembali asa untuk memperbaiki ekonomi keluarganya melalui usaha air tebu yang telah dijalaninya lebih dari sepuluh tahun.

"Setidaknya dengan mesin ini, saya bisa kembali berusaha, sedikit demi sedikit memperbaiki semua yang hancur," ujar Fatima saat disambangi ANTARA.

Ia sadar, tragedi 110 hari lalu itubtak akan pernah benar-benar hilang dari ingatan. Namun, meratapi nasib terlalu lama tak akan membangun kembali apa yang telah runtuh.

Fatima memilih beranjak ke pasar, seperti pedagang kecil lainnya, agar nadi ekonomi rumah tangganya tetap berdenyut. Sebab, ada tujuh anak yang harus dinafkahi. Tak hanya itu, sang suami yang belum bisa kembali berkebun masih terlilit utang yang harus dilunasi.

Bagi Fatima, menjalankan kembali usaha air tebu bukanlah pilihan, melainkan keharusan untuk menambal luka kehidupan yang koyak oleh bencana.

Momentum Ramadhan

Selama dua bulan setelah bencana, keluarga Fatima bertahan hidup dengan mengandalkan bantuan dari pemerintah dan pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya masih dapat terpenuhi.

Namun, Fatima tahu, bantuan selalu memiliki batas. Satu-satunya jalan yang paling nyata baginya untuk bangkit adalah membangun kembali usaha air tebu.

Pasokan bahan baku menjadi tantangan utama saat ia mencoba memulai kembali usahanya pada pertengahan Februari 2026. Lahan tebu madu milik keluarganya porak-poranda dan belum memungkinkan untuk digarap kembali.

Meski begitu, naluri bertahan hidup seorang ibu menggerakkannya. Ia mencari bahan baku dari desa lain yang tidak terdampak banjir agar usahanya bisa berjalan saat Ramadhan tiba.

Selain keterbatasan pasokan yang membuat harga naik menjadi Rp5 ribu per kantong dari harga normal Rp2 ribu, jenis tebu yang diperoleh pun berbeda. Ia menggunakan tebu bambu dengan kadar air lebih rendah dibandingkan tebu madu.

Namun, bagi Fatima, yang terpenting bukanlah kesempurnaan, melainkan keberlangsungan. Selama roda kecil usahanya masih berputar, harapan tetap hidup.

Babak baru dimulai pada hari pertama Ramadhan. Bersama dua anaknya, Fatima membuka kembali lapaknya di Pasar Simpang Upah.

Bulan Ramadhan menjadi ruang harapan, saat manusia tak hanya menahan lapar, tetapi juga mencari keberkahan. Di antara hiruk-pikuk pemburu takjil, Fatima mengais rezeki dengan kesabaran seorang ibu.

Dengan penghasilan rata-rata Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per hari, ia perlahan membangun kembali fondasi ekonomi keluarganya, tanpa tahu pasti kapan semuanya akan pulih sepenuhnya.

"Penghasilan ini bisa untuk pegangan keluarga saya saat ini," ujarnya pelan.

Sambil terus berjualan, keluarga Fatima berencana membersihkan kembali lahan kebun untuk menanam kembali tebu madu setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri.

Ia tak ingin meninggalkan usaha yang telah menghidupi keluarganya selama lebih dari satu dekade. Fatima memahami, mempertahankan usaha membutuhkan ketahanan modal. Karena itu, jika ada dukungan dana untuk pemulihan usaha ekonomi di daerah terdampak bencana, Fatima berharap menjadi salah satu di antara penerima manfaat.

Dukungan pemerintah

Sekitar 130 kilometer dari Pasar Simpang Upah, Kementerian Sosial kembali baru saja menyalurkan lagi bantuan dana senilai Rp100,9 miliar bagi penyintas bencana alam di Aceh, dalam acara yang dipusatkan di Pendopo Bupati Aceh Timur, Kampung Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk.

Bantuan pemerintah pusat tersebut mencakup santunan bagi keluarga korban meninggal dunia, korban luka berat, bantuan perabotan hunian, jaminan hidup, serta stimulan untuk usaha ekonomi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengutarakan harapan pemerintah agar bantuan itu tidak hanya membantu masyarakat melewati masa sulit, tetapi juga mendorong pemulihan ekonomi.

"Karena pertumbuhan ekonomi di daerah terdampak bencana melambat, bahkan di Aceh sempat minus," ujarnya.

Di Aceh, bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia agar lebih cepat dan mudah diakses. Penyaluran dilakukan melalui tiga cara yaitu langsung di kantor pos, melalui komunitas desa, atau melalui tokoh masyarakat yang disepakati bersama.

Pemerintah menekankan pentingnya ketepatan sasaran dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Oleh sebab itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menekankan pentingnya validasi data penerima bantuan sebelum diajukan ke Kementerian Keuangan.

Selain bantuan tunai, perbaikan infrastruktur dan layanan publik di wilayah terdampak bencana seperti jalan, listrik, pendidikan, akses komunikasi dan lainnya juga terus dilakukan.

Saifullah berharap langkah-langkah pemulihan yang dilakukan pemerintah untuk Aceh serta wilayah lain seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat dapat mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi normal secara bertahap.

Harapan untuk kembali hidup normal itu pula yang terus menyala di hati para penyintas, termasuk Fatima yang setiap hari berdiri di tepi lorong Pasar Simpang Upah, memeras manisnya tebu, sambil perlahan menyembuhkan pahitnya kehidupan.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Restoran cepat saji Se’Indonesia membagikan 25 ribu paket makan kepada masyarakat Aceh yang terdampak bencana sebagai bentuk dukungan pemenuhan kebutuhan pangan.

CEO dan Co-Founder Se’Indonesia Rinaldi Dharma Utama mengatakan pemulihan pascabencana membutuhkan perhatian yang berkelanjutan.

“Sebagai pelaku usaha yang lahir dan berkembang di Indonesia, kami berharap dapat turut mendampingi masyarakat di masa pemulihan ini dan memberikan sedikit kehangatan bagi warga yang terdampak,” kata Rinaldi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Rinaldi menyebut 25 ribu paket makan itu setara dengan lima ton daging ayam. Distribusi paket makanan turut menggandeng Kitabisa yang menyasar ribuan kepala keluarga di lima kabupaten, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya.

Se’Indonesia juga meyakini bahwa kolaborasi antara jenama sebagai pelaku ekonomi, komunitas, dan warga lokal merupakan fondasi penting untuk memperkuat ketahanan masyarakat.

“Semoga momen ini menjadi pengingat bahwa perhatian terhadap masyarakat terdampak tetap penting, dan setiap upaya kecil dari kita semua bisa membantu mereka melangkah maju,” tuturnya.

Sementara itu, Pemerintah memberikan bantuan stimulan ekonomi kepada 7.643 keluarga korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Timur dengan nilai masing-masing sebesar Rp5 juta.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Aceh Timur, Senin (16/3).

Selain bantuan stimulan ekonomi, Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan isi hunian kepada 7.643 keluarga masing-masing Rp3 juta, bantuan jaminan hidup kepada 28.831 jiwa dengan total Rp38,9 miliar.

Selain itu, santunan untuk ahli waris korban meninggal dunia bencana hidrometeorologi untuk 60 jiwa dengan total Rp900 juta, santunan korban luka berat bencana hidrometeorologi untuk dua jiwa dengan total Rp10 juta.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan selain bantuan tersebut, pemerintah juga menyalurkan bantuan perbaikan rumah yang nilainya mencapai Rp60 juta.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Sekarang kan sudah masuk tingkat pemulihan, seperti pembangunan huntara

Aceh Timur, Aceh (ANTARA) - Hunian sementara (huntara) mulai dibangun di Desa Sahraja Kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur, yang terisolir pascabencana banjir bandang pada akhir November 2025.

“Sekarang kan sudah masuk tingkat pemulihan, seperti pembangunan huntara,” ujar Komandan Rayon Militer (Danramil) 20/Pante Bidari Muhammad Irwan ketika dijumpai selepas buka puasa bersama di Dusun Sarah Gala, Desa Sahraja, Aceh Timur, Aceh, Minggu.

Irwan menyampaikan akses jalan menuju Desa Sahraja yang selama ini tertutup lumpur, kini sudah terbuka.

Pembersihan lumpur telah menjadi salah satu aktivitas yang dilakukan oleh TNI sejak awal bencana banjir melanda kawasan tersebut.

Lebih lanjut, Irwan juga menyampaikan pembangunan huntara untuk Desa Sahraja ditargetkan selesai pada Idul Fitri atau pada Maret 2026. Adapun jumlah huntara yang akan dibangun berkisar 1.500 unit.

“Kendalanya sejauh ini belum ada. Sudah mulai pembangunan,” ucap Irwan.

Berdasarkan pantauan ANTARA di Desa Sahraja, Aceh Timur, Aceh, Minggu, sejumlah petak tanah telah diratakan dan dipersiapkan untuk pembangunan unit-unit huntara.

Desa Sahraja, Aceh Timur, merupakan salah satu desa yang menderita dampak terburuk pascabencana banjir bandang yang melanda Aceh pada November 2025.

Rudi Jasa, seorang warga Desa Sahraja yang ditemui di Dusun Sarah Gala, Desa Sahraja, Aceh Timur, Aceh, Minggu, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan, pemerintah, dan pihak-pihak terkait.

Ia pun mengakui pembangunan huntara di Desa Sahraja tergolong lebih lambat apabila dibandingkan dengan desa-desa lainnya, sebab akses yang sulit dari pinggir jalan.

“Alhamdulillah huntara sudah mulai (dibangun). Tempat kami lambat karena jauh dari perkotaan. Kalau hujan, kendala untuk bawa materialnya ke lokasi, makanya tempat kami paling lambat,” ucap Rudi.

Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, Rudi menyampaikan warga yang semula menempati Dusun Sarah Gala akan direlokasi ke tempat yang lebih tinggi.

“Karena kalau di sini (Dusun Sarah Gala) rawan banjir,” ucap Rudi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Aceh Timur, Aceh (ANTARA) - Warga Desa Sahraja, Aceh Timur, yang terdampak bencana banjir bandang pada November 2025, membangun rumah ibadah menggunakan kayu gelondongan yang terseret arus banjir.

“Rencananya kami bangun (rumah ibadah) dari sisa kayu,” ujar Rudi Jasa, seorang warga Desa Sahraja yang ditemui di Dusun Sarah Gala, Desa Sahraja, Aceh Timur, Aceh, Minggu.

Meskipun masyarakat berencana membangun rumah ibadah tersebut dari kayu gelondongan yang terseret arus banjir pada November 2025 yang lalu, Rudi menyampaikan bahwa mereka tetap membutuhkan bantuan pemerintah.

Warga membutuhkan bahan bakar untuk memotong kayu gelondongan yang nantinya akan digunakan untuk membangun musala.

Adapun jumlah kayu gelondongan yang telah ia kumpulkan diperkirakan sekitar 1 ton. Sedangkan, kayu yang ia butuhkan untuk membangun musala sebanyak 5–6 ton.

“Ini (pembangunan musala) persiapan untuk shalat tarawih dan Idul Fitri nanti. Cuma, sekarang kami masih di tenda darurat,” ucap Rudi.

Rudi mengungkapkan terima kasihnya kepada para relawan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah memberikan bantuan berupa tenda untuk menjadi tempat beribadah, bantuan berupa pengeras suara atau toa, dan perangkat ibadah lainnya.

Dengan bantuan-bantuan tersebut, Desa Sahraja yang semula terkendala untuk beribadah karena banjir yang menyapu sarana ibadah, bisa mulai melakukan ibadah pada bulan suci Ramadan.

“Setelah banjir ini memang hilang total. Cuma tinggal bekas. Jadi, kalau masalah kerinduan tempat ibadah, sudah pasti (kami rindu),” kata Rudi.

Desa Sahraja, Aceh Timur, merupakan salah satu desa yang menderita dampak terburuk pascabencana banjir bandang yang melanda Aceh pada November 2025.

Sebanyak 243 kepala keluarga (KK) di desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah itu kehilangan tempat tinggal, fasilitas umum, serta kebun.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.5/2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Pemberian Sumbangan Bencana Sumatera Tahun Anggaran 2026.

Melalui aturan tersebut, pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk sumbangan berupa pakaian jadi untuk korban bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Pada pasal 2 PMK ini, Purbaya mengatur bahwa pemerintah menanggung 100% PPN sumbangan yang diberikan kepada korban bencana Sumatra oleh pengusaha kawasan berikat dan/atau pengusaha di kawasan berikat.

Pengusaha yang disebut Pihak Tertentu dalam PMK itu, menyerahkan pakaian jadi hasil produksi mereka yang kemudian disebut sebagai Barang Kena Pajak Tertentu. Produk pakaian jadi dimaksud yang disumbangkan untuk bencana Sumatra ditanggung PPN-nya sebesar 100% oleh pemerintah untuk tahun anggaran 2026.

"PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari PPN," bunyi pasal 3 PMK tersebut, dikutip Minggu (22/2/2026).

Masih dalam pasal 2, PPN yang ditanggung pemerintah ini merupakan PPN yang terutang atas penyerahan Barang kena Pajak Tertentu oleh Pihak Tertentu, serta PPN yang wajib dilunasi Pihak Tertentu sehubungan dengan pengeluaran Barang kena Pajak Tertentu dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.

Kemudian, PPN yang ditanggung 100% oleh pemerintah hanya untuk masa pajak terutang 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2025, 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2026, serta berakhir pada periode 1 Februari sampai 28 Februari 2026.

Dalam aturan tersebut, khususnya pasal 6, Purbaya mengingatkan bahwa insentif PPN DTP 100% itu tidak berlaku bagi obyek sumbangan bukan pakaian jadi produksi pengusaha kawasan berikat dan/atau pengusaha di kawasan berikat.

Insentif fiskal ini juga tidak berlaku apabila penyerahannya dilakukan sebelum 1 Desember 2026 atau setelah 28 Februari 2026.

Aturan lain yang membuat insentif PPN DTP 100% tidak berlaku adalah apabila pengusaha kawasan berikat dan/atau pengusaha di kawasan berikat tidak membuat faktur pajak dan laporan realisasi PPN DTP.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi pasal 9 PMK yang diteken Purbaya pada 9 Februari 2026.

Aceh Tamiang, Aceh (ANTARA) - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tamiang, Aceh Tamiang, Aceh, membentuk tim percepatan pemulihan jaringan transmisi air untuk memperbaiki jaringan yang terganggu pascabencana banjir bandang.

“Kami membentuk yang namanya tim percepatan pemulihan jaringan transmisi,” ujar Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang Juanda ketika ditemui di Kantor PDAM Aceh Tamiang, Aceh, Jumat.

Tim tersebut ditugaskan untuk turun ke lapangan dan membenahi laporan-laporan pelanggan, walaupun laporan pada bulan-bulan sebelumnya pascabencana, yakni Desember dan Januari, belum tertangani.

Juanda mengumpulkan sekitar 65 orang karyawan untuk bekerja di lapangan, yang kemudian dibagi berdasarkan zona-zona prioritas.

Lebih lanjut, untuk melayani pelanggan yang terdampak oleh kerusakan jaringan air, PDAM pun menghadirkan layanan untuk masyarakat sesuai dengan permintaan masing-masing. Layanan tersebut bernama one day service atau respons cepat PDAM.

“Itu kami prioritaskan bagi pelanggan dari masyarakat atau komunitas. Nggak bayar, kami antar. Tetapi prioritasnya yang ramai,” ucap Juanda.

Adapun komunitas yang ia maksud meliputi masyarakat yang menempati hunian sementara (huntara), posko-posko pengungsian, hingga masjid.

Layanan tersebut tidak terjadwal dan tergantung dengan permintaan yang masuk dari pelanggan.

Dalam kesempatan tersebut, Juanda menyampaikan telah berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ihwal kebutuhan PDAM dalam menjamin ketersediaan air bersih.

Kebutuhan yang ia sampaikan meliputi permintaan bahan kimia dengan rincian 120 ton tawas dan 16,8 ton kaporit untuk menjernihkan air selama 4 bulan ke depan.

Saat ini, air sungai berada di kategori yang sangat keruh, padahal air sungai merupakan bahan baku air jernih yang diolah oleh PDAM.

“Jika tidak ada tawas, maka tidak berproduksi kita. Karena bahan bakunya, air sungai itu, memang luar biasa keruh akibat banjir,” kata Juanda.

Diwartakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkit permasalahan kualitas air yang dialami oleh pengungsi di daerah terdampak banjir bandang Aceh Tamiang, serta memerintahkan Satuan Tugas (Satgas) Kuala TNI untuk membersihkan kuala.

“Air minum mungkin juga di beberapa tempat ada masalah, dan juga pemberhentian sungai,” ujar Tito ketika memberi sambutan dalam acara buka puasa bersama masyarakat Aceh Tamiang di Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis.

Tito meminta kepada Satuan Tugas (Satgas) Kuala TNI untuk membersihkan kuala atau muara sungai, termasuk membersihkan lumpur-lumpur yang masih menumpuk di kawasan tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026