MOSKOW - Pemerintah Sudan menawarkan pangkalan angkatan laut pertamanya di Afrika kepada Rusia, dengan imbalan persenjataan. Sementara militer terus memerangi Pasukan Dukungan Cepat (RSF), milisi pemberontak yang awalnya didukung Moskow.

Perjanjian tersebut akan mencakup pendirian pangkalan angkatan laut Rusia di Pelabuhan Sudan di Laut Merah, atau fasilitas lain, yang akan menampung 300 personel dan berlabuh hingga empat kapal angkatan laut, termasuk yang bertenaga nuklir, menurut pejabat Sudan yang berbicara kepada The Wall Street Journal.

Pemerintah Rusia juga akan memenangkan konsesi pertambangan di Sudan, sementara militer Sudan, sebagai imbalannya, akan mendapatkan akses ke sistem antipesawat serta perangkat keras militer lainnya dengan harga istimewa.

Melansir The New Arab, para pejabat militer mengatakan peralatan tersebut dibutuhkan untuk perang melawan RSF, mengingat pertempuran berdarah antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak April 2023 dan menewaskan puluhan ribu warga sipil.

Kesepakatan semacam itu dapat menimbulkan masalah dengan Uni Eropa dan AS, catat para pejabat, terkait hubungan Rusia yang tegang dengan Barat akibat invasinya ke Ukraina.

Kesepakatan yang dilaporkan ini muncul lima tahun setelah kesepakatan yang hampir identik diumumkan oleh Rusia, yang menguraikan operasi pangkalan angkatan laut selama 25 tahun yang akan menampung 300 personel dan hingga empat kapal, termasuk kapal bertenaga nuklir, pada satu waktu.

Perjanjian ini juga menetapkan perpanjangan otomatis setiap 10 tahun jika tidak ada pihak yang keberatan, tetapi penggulingan diktator lama Omar al-Bashir membuat dewan penguasa militer yang baru meninjau kembali perjanjian tersebut.

Kedekatan kembali pemerintah Sudan dengan Rusia terjadi setelah RSF merebut ibu kota Darfur, El-Fasher, pada akhir Oktober, yang memperkuat kendali atas sebagian besar wilayah Sudan barat.

Jatuhnya El-Fasher menyebabkan pembantaian warga sipil yang melarikan diri dari kota tersebut, banyak di antaranya kini berada di Tawila, oleh RSF.

Selain perolehan di Darfur, RSF pada hari Senin mengatakan telah menguasai persimpangan transportasi Babanusa di Kordofan Barat, meskipun klaim tersebut telah dibantah oleh tentara Sudan.

Provinsi-provinsi di Kordofan telah menjadi sasaran pertempuran sengit sejak tentara menguasai ibu kota, Khartoum, dan Omdurman, kota tetangga, awal tahun ini.

Diperkirakan setidaknya 150.000 orang tewas dalam perang saudara di Sudan, yang melibatkan beberapa aktor internasional, termasuk UEA di pihak RSF, serta Mesir dan Turki yang mendukung pemerintah. Rusia sebelumnya telah mendukung RSF dalam perang tersebut.

EL-FASHER - Komandan Rapid Support Forces (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo, telah meminta maaf kepada warga El-Fasher setelah pasukannya melakukan pembantaian massal terhadap warga sipil selama merebut kota Sudan tersebut. Jumlah korban pembantaian RSF dilaporkan telah mencapai lebih dari 2.000 orang.

Pembantaian massal ini mewarnai babak baru mengerikan dari perang saudara Sudan antara pasukan militer pemerintah melawan pasukan paramiliter RSF.

Dalam pesan video yang dirilis di saluran Telegram-nya—tiga hari setelah RSF merebut kendali El-Fasher, benteng terakhir militer Sudan di wilayah Darfur—Dagalo mengatakan, "Saya meminta maaf kepada rakyat El-Fasher atas bencana yang menimpa mereka."

"Kami dipaksa terlibat dalam perang ini; perang ini dipaksakan kepada kami. Namun pembebasan El-Fasher adalah demi persatuan Sudan—baik secara damai maupun melalui perang," ujarnya.

Dagalo, yang juga dikenal sebagai Hemedti, menggambarkan pasukannya sebagai "rakyat yang cinta damai", dan mendesak pasukannya untuk tidak melukai warga sipil.

"Membunuh tentara yang ditangkap dilarang," katanya. "Sedangkan warga sipil, kalian tidak ada urusan dengan mereka," katanya lagi, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (31/10/2025).

Komandan RSF mengumumkan pembentukan komite akuntabilitas di El-Fasher untuk menyelidiki dugaan pelanggaran, dengan mengatakan, "Kami menjunjung tinggi hukum dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bersalah."

Laporan dari para saksi, aktivis lokal, dan organisasi internasional, yang diperkuat oleh citra satelit, menunjukkan bahwa pasukan paramiliter RSF melakukan pembantaian dan pembunuhan etnis yang meluas terhadap warga sipil setelah merebut kota El-Fasher.

Uni Eropa pada hari Rabu mengecam apa yang disebutnya sebagai "kebrutalan" RSF dan "penargetan etnis" terhadap warga sipil, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan meningkatnya risiko pelanggaran dan kekejaman bermotif etnis di wilayah tersebut.

Jatuhnya El-Fasher ke tangan RSF menandai perubahan signifikan dalam perang saudara yang sedang berlangsung di Sudan, yang secara efektif memberikan RSF kendali penuh atas Darfur dan semakin memperdalam kekhawatiran akan bencana kemanusiaan.

Sekutu militer Sudan, Joint Force (Pasukan Gabungan), mengatakan pada hari Selasa bahwa RSF melakukan kejahatan keji terhadap warga sipil tak berdosa di kota El-Fasher. "Tempat lebih dari 2.000 warga tak bersenjata dieksekusi dan dibunuh pada tanggal 26 dan 27 Oktober, kebanyakan dari mereka adalah perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia," katanya.

Pada hari Senin, Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Volker Turk, berbicara tentang meningkatnya risiko pelanggaran dan kekejaman bermotif etnis di El-Fasher.

"Kami menerima banyak laporan yang mengkhawatirkan bahwa RSF melakukan kekejaman, termasuk eksekusi singkat," katanya.

Sementara itu, para aktivis pro-demokrasi mengatakan penduduk El-Fasher telah mengalami bentuk-bentuk kekerasan dan pembersihan etnis terburuk sejak RSF mengeklaim kendali kota tersebut.

Sebuah video yang dirilis oleh aktivis lokal dan telah diverifikasi keasliannya oleh AFP menunjukkan seorang anggota RSF yang dikenal sering mengeksekusi warga sipil di wilayah yang dikuasai kelompok itu menembak sekelompok warga sipil tak bersenjata yang duduk di tanah dari jarak dekat.

RSF, yang memiliki rekam jejak kekejaman, telah menewaskan hingga 15.000 warga sipil dari kelompok non-Arab di ibu kota Darfur Barat, El-Geneina.

Militer Sudan, yang telah memerangi RSF sejak April 2023, juga dituduh melakukan kejahatan perang.

RIYADH - Arab Saudi , Mesir, Qatar, Turki, dan Yordania mengecam pelanggaran yang dilakukan oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter selama perebutan kota el-Fasher di Sudan. Itu seiring dengan munculnya lebih banyak bukti pembunuhan massal di wilayah strategis tersebut.

Kecaman pada hari Selasa muncul ketika para peneliti di Universitas Yale mengatakan citra satelit el-Fasher, yang diambil setelah RSF bergerak masuk, menunjukkan gugusan objek yang ukurannya sesuai dengan tubuh manusia, serta area luas berwarna merah di permukaan tanah.

RSF telah terkunci dalam perang saudara berdarah dengan tentara Sudan sejak 2023, dalam konflik yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat lebih dari 12 juta orang mengungsi.

Pasukan paramiliter menyerbu el-Fasher, benteng terakhir tentara di Darfur, pada hari Minggu setelah 17 bulan pengepungan.

Pemerintah Sudan mengatakan bahwa setidaknya 2.000 orang telah tewas di kota itu sejak saat itu, sementara lembaga-lembaga bantuan mengatakan mereka telah menerima laporan yang kredibel tentang kekejaman, termasuk eksekusi singkat, serangan terhadap warga sipil di sepanjang rute pelarian, dan penggerebekan dari rumah ke rumah.

Kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan dan anak perempuan, juga dilaporkan terjadi di kota itu, kata mereka.

Kejatuhan El-Fasher membuat RSF hampir sepenuhnya menguasai wilayah Darfur yang luas dan telah menimbulkan kekhawatiran akan perpecahan Sudan lainnya, lebih dari satu dekade setelah pembentukan Sudan Selatan.

2.000 Orang Dibantai di Sudan, 5 Negara Arab Kecam Aksi Pemberontak RSF

1. Arab Saudi

Arab Saudi, dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, menyatakan "keprihatinan mendalam dan kecaman atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat" dan mendesak RSF untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam melindungi warga sipil Sudan.

2. Mesir

Mesir, yang berbatasan dengan Sudan, menyerukan semua "langkah yang memungkinkan untuk diambil guna mencapai gencatan senjata kemanusiaan segera di seluruh Sudan", sekaligus menegaskan kembali komitmen berkelanjutannya untuk "memberikan semua dukungan yang memungkinkan untuk membantu" negara tetangga tersebut mengatasi krisis yang sedang dialaminya.

3. Turki

Turki menyerukan penghentian segera permusuhan di el-Fasher, sekaligus mendesak "perjalanan yang aman, pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, dan diakhirinya serangan terhadap warga sipil tak berdosa", menurut kantor berita Anadolu.

4. Qatar

Qatar juga mengutuk "kekejaman yang dilakukan terhadap warga sipil di el-Fasher" dan "menyoroti pentingnya dialog untuk menemukan solusi damai bagi konflik tersebut".

Qatar juga mengutuk "pelanggaran mengerikan" di el-Fasher dan menyerukan dialog untuk menyelesaikan krisis.

Mesir, Turki, dan Qatar menegaskan kembali "dukungan tegas mereka terhadap persatuan, kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah Sudan", dengan Kairo mengatakan pihaknya menolak "segala upaya untuk memecah belah negara atau merusak persatuan dan kohesi teritorialnya".

5. Yordania

Yordania turut menyuarakan keprihatinan, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mengutuk pelanggaran terhadap warga sipil dan menekankan "kebutuhan mendesak untuk menahan diri dan menerapkan gencatan senjata guna melindungi nyawa warga sipil".

Dalam komentar di Malaysia pada hari Senin, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan jatuhnya el-Fasher menandai "eskalasi yang mengerikan" dalam perang dan menyerukan penghentian dukungan militer asing kepada pihak-pihak yang bertikai.

"Masalahnya bukan hanya pertempuran antara tentara dan Pasukan Dukungan Cepat, tetapi juga meningkatnya campur tangan eksternal yang merusak prospek gencatan senjata dan solusi politik," katanya seperti dikutip oleh juru bicara PBB.

Guterres tidak menyebutkan nama negara tertentu, tetapi pemerintah Sudan dan kelompok-kelompok hak asasi manusia telah berulang kali menuduh Uni Emirat Arab terlibat dalam perang dengan memasok senjata kepada RSF, sebuah klaim yang dibantah oleh negara Teluk tersebut.

Secara terpisah pada hari Selasa, Laboratorium Penelitian Kemanusiaan di Sekolah Kesehatan Masyarakat Yale menerbitkan sebuah laporan yang didasarkan pada citra satelit yang menyatakan bahwa pasukan RSF "diduga melakukan pembunuhan massal" setelah merebut el-Fasher.

Menggunakan citra dari Airbus yang diambil pada hari Senin, laboratorium tersebut menunjukkan serangkaian kejadian di lingkungan Daraja Oula, el-Fasher.

Kejadian tersebut termasuk truk-truk yang tampak seperti truk bersenjata, yang dikenal sebagai "technicals", di jalan-jalan dalam formasi yang tampak seperti blokade jalan.

"Analisis citra menunjukkan objek-objek yang sesuai dengan ukuran tubuh manusia di tanah dekat kendaraan RSF, termasuk setidaknya lima contoh perubahan warna tanah menjadi kemerahan," kata laporan itu.

Nathaniel Raymond, direktur eksekutif Laboratorium Penelitian Kemanusiaan Yale, menggambarkan kekerasan di el-Fasher sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Skalanya sangat besar, mulai dari tanggul tanah, tembok yang kini mengelilingi el-Fasher, hingga permukiman tertentu, seperti Daraja Oula, hingga rumah sakit dan fasilitas kemanusiaan. Kami melihat benda-benda berukuran antara 1,5 hingga 2 meter [5 hingga 6,5 kaki], yang merupakan panjang standar tubuh manusia, tergeletak horizontal, seperti yang terlihat pada citra satelit beresolusi tinggi,” ujarnya kepada Al Jazeera.

“Benda-benda itu tidak ada di sana 36 hingga 48 jam yang lalu. Kini, benda-benda itu berserakan di kota.”

Raymond mengatakan kekejaman itu tidak mengejutkan.

“Kampanye pembunuhan massal yang kita saksikan sekarang di el-Fasher telah diperingatkan secara sangat rinci oleh Laboratorium Penelitian Kemanusiaan dan banyak organisasi rekanan lainnya, terutama komunitas tanggap darurat lokal, di Darfur selama berbulan-bulan,” ujarnya.

Peneliti tersebut memperingatkan bahwa pembunuhan tersebut merupakan pratinjau dari apa yang mungkin terjadi di wilayah lain di Darfur dan Provinsi Kordofan Utara seiring pasukan RSF bergerak ke timur negara itu setelah jatuhnya el-Fasher.

Laboratorium Penelitian Kemanusiaan, dalam laporannya, menambahkan bahwa tindakan RSF "mungkin konsisten dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan (CAH) dan dapat meningkat ke tingkat genosida".

"Dunia harus segera bertindak untuk memberikan tekanan maksimal kepada RSF dan para pendukungnya, khususnya UEA, agar segera mengakhiri pembunuhan tersebut," tambahnya.

EL-FASHER - Perang saudara di Sudan antara pasukan pemerintah dengan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) semakin brutal. RSF telah melakukan lebih dari selusin eksekusi mati di sebuah lapangan di El-Fasher dalam beberapa hari terakhir.

Salah satu korban yang dieksekusi adalah Siham Hassan, mantan anggota Parlemen, sebagaimana dikutip dari The New Arab, Selasa (28/10/2025).

RSF mengumumkan pada Minggu malam bahwa mereka telah merebut El-Fasher, ibu kota negara bagian Darfur utara di Sudan barat, setelah pengepungan yang berlangsung lebih dari setahun. El-Fasher adalah kota besar terakhir di Darfur yang selama ini dipertahankan tentara Sudan.

Hassan, politisi perempuan yang dieksekusi pada Minggu malam, tak hanya dikenal sebagai mantan anggota Parlemen tapi juga aktivis hak asasi manusia (HAM).

Dia dikenal karena mengelola dapur umum untuk memberi makan orang-orang yang kelaparan di El-Fasher, dan karena vokal menyuarakan isu-isu perempuan.

Penghormatan mengalir deras untuk Hassan, dengan para aktivis dan komentator mengatakan bahwa politisi Parlemen dari Partai Keadilan dan Pembebasan tersebut adalah anggota termuda yang bertugas di Parlemen Sudan. Hasan tetap tinggal di kota yang terkepung untuk membantu komunitasnya meskipun ada ancaman serangan dari milisi yang diketahui telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat.

"Kemartiran Siham Hassan yang terkasih bagi rakyatnya lebih berat daripada Gunung Kilimanjaro. Dia adalah bagian dari utusan para martir yang cemerlang, kumpulan perempuan-ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan yang gigih melawan dan menentang. Dengan darahnya, rakyatnya akan dibebaskan," tulis seorang pengguna X yang berduka atas kematiannya.

"Almarhumah tokoh ini dikenal karena patriotismenya dan kegigihannya dalam membela perjuangan di Sudan dan Darfur, serta aktivismenya dalam mendukung perempuan dan pemuda," bunyi komentar pengguna X lainnya.

Jaringan Dokter Sudan juga mengungkapkan pada hari Senin bahwa RSF telah menjarah fasilitas medis dan apotek.

Jaringan tersebut menyebut eksekusi-eksekusi tersebut sebagai "pembantaian keji" dan mengatakan, "RSF membunuh warga sipil tak bersenjata atas dasar etnis dalam tindakan pembersihan etnis. Laporan dari tim lapangan kami menunjukkan bahwa jumlah korban melebihi puluhan."

Kelompok tersebut lebih lanjut mengatakan bahwa terdapat kesulitan dalam mengakses beberapa wilayah akibat keamanan yang lemah dan meluasnya kekacauan.

Pada hari Sabtu, jaringan tersebut mengutuk penembakan yang disengaja terhadap Rumah Sakit Pendidikan El-Fasher, yang menewaskan seorang perawat dan melukai tiga staf medis.

"Penargetan rumah sakit dan fasilitas kesehatan merupakan kejahatan perang dan pelanggaran nyata hukum humaniter internasional," kata kelompok tersebut.

Sementara itu, Gubernur Darfur, Minni Minawi, mendesak keselamatan dan keamanan warga sipil, dengan mengatakan: "Kami menuntut perlindungan warga sipil, pengungkapan nasib para pengungsi, dan penyelidikan independen atas pelanggaran dan pembantaian yang dilakukan oleh milisi RSF di depan umum."

Sejak dimulainya perang saudara antara tentara Sudan dan RSF pada April 2023, El-Fasher telah menjadi titik api dan benteng militer utama.

Meskipun Dewan Keamanan PBB sebelumnya telah mengeluarkan resolusi pada tahun 2024 untuk menyerukan diakhirinya pengepungan di El-Fasher, RSF terus melancarkan serangan di wilayah tersebut.

Setidaknya 2.500 warga sipil mengungsi dari El-Fasher pada hari Minggu saja, menurut para aktivis.

Awal bulan ini, Reuters melaporkan bahwa penduduk di El-Fasher dibuntuti oleh pesawat nirawak dan sekitar 30 orang meninggal setiap hari akibat kekerasan, kelaparan, dan penyebaran penyakit.

"Dengan RSF melancarkan serangan terhadap warga sipil di El-Fasher, mereka dan Angkatan Bersenjata Sudan menghalangi bantuan yang sangat dibutuhkan di banyak wilayah negara ini, komunitas global tidak dapat lepas tangan dari tanggung jawabnya untuk meringankan penderitaan di Sudan," ujar Mohamed Osman, seorang peneliti Sudan di Human Rights Watch, dalam sebuah pernyataan di X pada bulan Agustus.

Situasi kemanusiaan di El-Fasher masih memprihatinkan, terutama karena 260.000 warga sipil—setengahnya anak-anak—masih terjebak dan terputus dari bantuan dan pasokan makanan.

Komunikasi juga masih terputus di seluruh kota, membuat El-Fasher mengalami "kegagalan media", demikian peringatan dari Sindikat Jurnalis Sudan.