DUBAI - Uni Emirat Arab (UEA) membayar tentara bayaran Kolombia untuk membantu kelompok militan Sudan, Pasukan Dukungan Cepat (RSF), membantai ribuan warga sipil di negara Afrika timur laut itu.

BBC merilis laporan tersebut pada hari Sabtu, mengutip investigasi oleh Conflict Insights Group (CIG) yang mengumpulkan data dari pelacakan telepon seluler tentara bayaran Kolombia.

Direktur CIG Justin Lynch mengatakan kepada BBC bahwa investigasi oleh organisasi analisis keamanan tersebut adalah "penelitian pertama di mana kita dapat membuktikan keterlibatan UEA dengan pasti" dalam konflik Sudan.

"Kami mempublikasikan apa yang telah lama diketahui pemerintah - bahwa ada hubungan langsung antara Abu Dhabi dan RSF," tambahnya.

RSF, yang telah memerangi tentara Sudan selama beberapa tahun terakhir, saat ini menguasai sebagian besar wilayah barat daya negara itu, termasuk sebagian besar wilayah Darfur.

Para militan merebut el-Fasher pada 26 Oktober 2025, dengan laporan yang mengatakan mereka membantai ribuan warga sipil yang gagal melarikan diri dari kota tersebut.

Sebuah misi pencarian fakta PBB menemukan bahwa tindakan RSF di el-Fasher menunjukkan "ciri khas genosida" terhadap komunitas Zaghawa dan Fur.

CIG melacak telepon seluler lebih dari 50 tentara bayaran Kolombia yang berada di Sudan antara April 2025 dan Januari 2026.

Pasukan Dukungan Cepat (RSF) Sudan membunuh lebih dari 200 warga sipil dalam serangkaian serangan terhadap kamp pengungsi dan daerah sekitarnya di El Fasher.

Ditemukan bahwa tentara bayaran Kolombia ditempatkan di beberapa area transit regional, seperti lokasi pelatihan militer Emirat di Ghayathi, Abu Dhabi, sebelum melakukan perjalanan ke Sudan.

Beroperasi sebagai pilot drone, penembak artileri, dan instruktur dalam brigade yang dikenal sebagai Serigala Gurun, tentara bayaran Kolombia dipekerjakan oleh perusahaan yang berbasis di UEA yang memiliki hubungan dengan pejabat senior pemerintah Emirat, menurut penelitian CIG.

Lynch mengatakan, "Skala kekejaman dan pengepungan di el-Fasher tidak akan terjadi tanpa operasi drone yang dilakukan oleh tentara bayaran."

Meskipun dibantah oleh UEA, beberapa laporan menunjukkan bahwa negara Arab Teluk Persia itu mendukung militan RSF di Sudan dalam upaya untuk mendapatkan akses ke emas dan mengamankan kendali atas jalur pelayaran Laut Merah, serta lahan pertanian.

Bisnis.com, JAKARTA — Serangan pesawat nirawak (drone) di Sudan dilaporkan menewaskan sedikitnya 64 orang, termasuk anak-anak dan tenaga medis, saat perayaan Idulfitri.

Insiden tersebut terjadi di sebuah rumah sakit utama di wilayah konflik dan menuai kecaman dari komunitas internasional.

Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus melalui keterangan resmi menyampaikan bahwa korban tewas mencakup 13 anak-anak, dua perawat, dan satu dokter. Selain itu, sebanyak 89 orang dilaporkan mengalami luka-luka.

Serangan tersebut menghantam Rumah Sakit Pendidikan el-Daein di kota el-Daein, ibu kota negara bagian Darfur Timur. Fasilitas kesehatan itu disebut tidak lagi dapat beroperasi akibat kerusakan parah.

“Cukup banyak darah telah tertumpah,” ujar Tedros dalam pernyataannya. Dia juga mendesak pihak-pihak yang bertikai untuk segera menghentikan konflik berkepanjangan.

Kelompok paramiliter Rapid Support Forces menuding serangan dilakukan oleh drone militer Sudan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan perayaan Idulfitri, ketika umat Muslim merayakan berakhirnya bulan Ramadan.

Namun, pihak militer Sudan membantah keterlibatan dalam serangan tersebut. Mereka menyatakan tetap mematuhi norma dan hukum internasional dalam operasi militernya.

Sebagai informasi, Sudan telah dilanda perang saudara sejak April 2023 akibat konflik kekuasaan antara militer dan RSF, yang sebelumnya merupakan sekutu setelah kudeta pada 2021.

Konflik tersebut telah menewaskan lebih dari 150.000 orang dan memaksa sekitar 12 juta warga mengungsi, atau hampir sepertiga populasi negara itu.

PBB bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia saat ini.

Tedros juga menyoroti meningkatnya serangan terhadap fasilitas kesehatan selama konflik berlangsung. WHO mencatat setidaknya 213 serangan terhadap fasilitas medis, yang menyebabkan lebih dari 2.000 korban jiwa.

“Fasilitas kesehatan tidak boleh menjadi target. Perdamaian adalah obat terbaik,” tegasnya.

RSF dalam pernyataannya menyebut serangan tersebut menghancurkan lantai atas rumah sakit serta merusak unit gawat darurat dan peralatan medis penting.

Sementara itu, kelompok advokasi seperti Emergency Lawyers menyerukan investigasi independen dan transparan guna mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Organisasi hak asasi manusia lokal juga menegaskan bahwa rumah sakit di el-Daein merupakan fasilitas vital yang melayani ribuan warga sipil di wilayah tersebut.

Darfur Timur sendiri kini menjadi salah satu titik panas konflik, terutama karena lokasinya yang strategis sebagai penghubung antara wilayah Darfur barat yang dikuasai RSF dan ibu kota Khartoum yang sebelumnya berhasil direbut kembali oleh militer.

Hingga kini, belum terlihat tanda-tanda meredanya konflik, meskipun berbagai upaya perdamaian internasional terus dilakukan.

Di tengah situasi tersebut, perayaan Idulfitri di Sudan tahun ini berlangsung dalam suasana yang jauh dari meriah, mencerminkan dampak mendalam dari konflik berkepanjangan terhadap kehidupan masyarakat sipil.

JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Sudan untuk Indonesia Yassir Mohamed Ali Mohamed di Kantor Pusat Baznas, Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi bantuan kemanusiaan.

Kunjungan Dubes Sudan untuk Indonesia disambut Ketua Baznas RI Noor Achmad, Wakil Kepala Misi (DCM), Anwar Hassan Ali, Pimpinan Baznas RI Bidang Koordinasi Nasional Achmad Sudrajat, Pimpinan Baznas RI Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan, Zainulbahar Noor.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Utama Baznas RI Subhan Cholid, serta Deputi I Baznas RI, Mohamad Arifin Purwakananta.

Pertemuan tersebut menyoroti kondisi terkini di Sudan serta rencana kolaborasi strategis antara Baznas dengan pemangku kepentingan lainnya demi bantuan kemanusiaan di Sudan. Bantuan di negara mayoritas Muslim itu dinilai sangat penting menyusul laporan mendalam mengenai krisis kesehatan dan situasi darurat yang masih melanda Sudan.

“Kami di Baznas menaruh keprihatinan yang sangat mendalam atas krisis kemanusiaan yang terus melanda saudara-saudara kita di Sudan. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, Baznas berkomitmen untuk tidak membiarkan mereka berjuang sendirian di tengah konflik yang masih tidak kondusif ini,” jelas Kiai Noor, Sabtu (21/2/2026).

Menurutnya, Baznas menegaskan kesiapannya untuk terus memelopori penghimpunan bantuan bagi rakyat Sudan yang telah berjalan selama ini. Melalui momentum audiensi tersebut, intensitas kampanye kemanusiaan akan semakin ditingkatkan guna memobilisasi dukungan publik yang lebih besar dan berdampak luas.

Lihat video: RI Kirim Bantuan Kemanusiaan Masing-Masing Rp15 M ke Palestina, Sudan dan Yaman



“Terutama untuk mendukung sektor kesehatan dengan penyediaan fasilitas medis dan obat-obatan yang dinilai sangat mendesak. Kami ingin memastikan amanah dari rakyat Indonesia tersalurkan dengan tepat dan menjadi titik terang bagi kepulihan Sudan ke depannya,” katanya.

Sementara itu, Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Yassir Mohamed Ali Mohamed, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Indonesia sebagai negara sahabat yang menunjukkan solidaritas nyata di masa krisis.

Dubes Sudan menitipkan harapan besar agar sinergi kemanusiaan dengan Baznas ke depannya dapat difokuskan pada pemulihan sektor kesehatan. Mengingat banyaknya fasilitas medis yang terdampak konflik, bantuan berupa pembangunan kembali rumah sakit dan pengadaan alat kesehatan menjadi prioritas utama.

Hal ini diharapkan dapat menekan angka fatalitas akibat krisis yang telah merenggut lebih dari 200.000 jiwa, terutama di kalangan perempuan dan anak-anak.

MOSKOW - Pemerintah Sudan menawarkan pangkalan angkatan laut pertamanya di Afrika kepada Rusia, dengan imbalan persenjataan. Sementara militer terus memerangi Pasukan Dukungan Cepat (RSF), milisi pemberontak yang awalnya didukung Moskow.

Perjanjian tersebut akan mencakup pendirian pangkalan angkatan laut Rusia di Pelabuhan Sudan di Laut Merah, atau fasilitas lain, yang akan menampung 300 personel dan berlabuh hingga empat kapal angkatan laut, termasuk yang bertenaga nuklir, menurut pejabat Sudan yang berbicara kepada The Wall Street Journal.

Pemerintah Rusia juga akan memenangkan konsesi pertambangan di Sudan, sementara militer Sudan, sebagai imbalannya, akan mendapatkan akses ke sistem antipesawat serta perangkat keras militer lainnya dengan harga istimewa.

Melansir The New Arab, para pejabat militer mengatakan peralatan tersebut dibutuhkan untuk perang melawan RSF, mengingat pertempuran berdarah antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak April 2023 dan menewaskan puluhan ribu warga sipil.

Kesepakatan semacam itu dapat menimbulkan masalah dengan Uni Eropa dan AS, catat para pejabat, terkait hubungan Rusia yang tegang dengan Barat akibat invasinya ke Ukraina.

Kesepakatan yang dilaporkan ini muncul lima tahun setelah kesepakatan yang hampir identik diumumkan oleh Rusia, yang menguraikan operasi pangkalan angkatan laut selama 25 tahun yang akan menampung 300 personel dan hingga empat kapal, termasuk kapal bertenaga nuklir, pada satu waktu.

Perjanjian ini juga menetapkan perpanjangan otomatis setiap 10 tahun jika tidak ada pihak yang keberatan, tetapi penggulingan diktator lama Omar al-Bashir membuat dewan penguasa militer yang baru meninjau kembali perjanjian tersebut.

Kedekatan kembali pemerintah Sudan dengan Rusia terjadi setelah RSF merebut ibu kota Darfur, El-Fasher, pada akhir Oktober, yang memperkuat kendali atas sebagian besar wilayah Sudan barat.

Jatuhnya El-Fasher menyebabkan pembantaian warga sipil yang melarikan diri dari kota tersebut, banyak di antaranya kini berada di Tawila, oleh RSF.

Selain perolehan di Darfur, RSF pada hari Senin mengatakan telah menguasai persimpangan transportasi Babanusa di Kordofan Barat, meskipun klaim tersebut telah dibantah oleh tentara Sudan.

Provinsi-provinsi di Kordofan telah menjadi sasaran pertempuran sengit sejak tentara menguasai ibu kota, Khartoum, dan Omdurman, kota tetangga, awal tahun ini.

Diperkirakan setidaknya 150.000 orang tewas dalam perang saudara di Sudan, yang melibatkan beberapa aktor internasional, termasuk UEA di pihak RSF, serta Mesir dan Turki yang mendukung pemerintah. Rusia sebelumnya telah mendukung RSF dalam perang tersebut.

GAZA - Sebuah organisasi medis Sudan menuduh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang merupakan kelompok paramiliter melakukan "upaya putus asa" untuk menyembunyikan bukti pembunuhan massal di Darfur. RSF membakar jenazah atau menguburnya di kuburan massal.

Jaringan Dokter Sudan mengatakan pada hari Minggu bahwa kelompok paramiliter mengumpulkan "ratusan jenazah" dari jalanan el-Fasher, di wilayah Darfur, Sudan barat, setelah mereka mengambil alih kota tersebut secara berdarah pada 26 Oktober. Mereka mengatakan bahwa kejahatan kelompok tersebut tidak dapat "dihapus melalui penyembunyian atau pembakaran".

“Apa yang terjadi di el-Fasher bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan babak baru dalam genosida besar-besaran yang dilakukan oleh RSF, yang secara terang-terangan melanggar semua norma internasional dan agama yang melarang mutilasi jenazah dan menjamin hak atas pemakaman yang bermartabat bagi korban tewas,” demikian pernyataan resmi RSF, dilansir Al Jazeera.

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) memperkirakan bahwa 82.000 dari total populasi el-Fasher yang berjumlah 260.000 jiwa mengungsi setelah RSF merebut benteng militer Sudan terakhir di wilayah tersebut, di tengah laporan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan penyiksaan. Banyak warga diyakini masih terjebak.

Melaporkan dari ibu kota Sudan, Khartoum, Hiba Morgan dari Al Jazeera mengatakan banyak orang yang melarikan diri dari el-Fasher ke Al Dabbah di utara tewas di jalan, "karena mereka tidak memiliki makanan atau air, atau karena mereka menderita luka-luka akibat tembakan".

Morgan mengatakan bahwa para pelarian tersebut mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka mengetahui kematian kerabat mereka dari video pembunuhan mereka di media sosial yang diunggah oleh pejuang RSF. Beberapa video yang menggambarkan tindakan kekerasan ekstrem telah muncul di ranah publik sejak kelompok tersebut menyerbu kota.

Dengan "pemadaman komunikasi" di kota tersebut, banyak yang tidak tahu apa yang terjadi pada anggota keluarga mereka.

"Mereka percaya jika kerabat mereka masih hidup di dalam el-Fasher, maka mereka mungkin tidak akan hidup lama karena kekurangan makanan dan air... atau karena RSF telah menargetkan orang-orang berdasarkan etnis mereka," lapor Morgan.

RSF, yang telah memerangi tentara Sudan untuk menguasai Sudan sejak April 2023, berawal dari milisi yang sebagian besar beranggotakan orang Arab dan didukung pemerintah, yang dikenal sebagai "Janjaweed", yang dituduh melakukan genosida di Darfur dua dekade lalu.

Antara tahun 2003 dan 2008, diperkirakan 300.000 orang tewas, dan hampir 2,7 juta orang mengungsi akibat kekerasan etnis.

Sylvain Penicaud dari Doctors Without Borders, yang dikenal dengan inisial Prancisnya MSF, yang berbicara kepada warga sipil yang melarikan diri dari el-Fasher ke kota Tawila mengatakan banyak dari mereka yang melarikan diri mengatakan mereka "ditargetkan karena warna kulit mereka".

"Bagi saya, bagian yang paling mengerikan adalah [warga sipil] diburu saat mereka berlari menyelamatkan diri; diserang hanya karena berkulit hitam," kata Penicaud.

Zaghawa, kelompok etnis dominan di el-Fasher, telah bertempur bersama tentara sejak akhir 2023.

Kelompok ini, yang awalnya netral ketika perang dimulai, bersekutu dengan militer setelah RSF melakukan pembantaian terhadap suku Masalit di ibu kota Darfur Barat, el-Geneina, yang menewaskan hingga 15.000 orang.

Hassan Osman, seorang mahasiswa dari el-Fasher, mengatakan penduduk berkulit gelap, terutama warga sipil Zaghawa, menjadi sasaran "penghinaan rasial, penghinaan, degradasi, dan kekerasan fisik dan psikologis" saat mereka melarikan diri.

"Jika kulit Anda terang, mereka mungkin akan membiarkan Anda pergi," katanya. "Ini murni etnis."

EL-FASHER - Kekejaman kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) di kota El-Fasher, Sudan barat, terungkap. Ratusan jasad warga sipil korban pembantaian massal dikuburkan di kuburan massal dan lainnya dibakar.

Para petugas medis Jaringan Dokter Sudan (SDN) mengungkap temuan itu pada hari Minggu.

"RSF telah mengumpulkan ratusan jenazah dari jalanan dan permukiman kota, menguburkan beberapa di antaranya di kuburan massal dan membakar yang lainnya dalam upaya putus asa untuk menyembunyikan bukti kejahatan mereka terhadap warga sipil," kata SDN dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Anadolu, Senin (10/11/2025).

SDN menyebut penguburan warga sipil sebagai "genosida total" dan pelanggaran semua norma internasional dan agama yang melarang mutilasi jenazah dan menjamin hak atas pemakaman yang bermartabat bagi korban tewas.

"Situasi di El-Fasher telah melampaui bencana kemanusiaan menjadi genosida sistematis, yang menargetkan kehidupan dan martabat manusia di tengah kebisuan internasional yang mengerikan," lanjut pernyataan tersebut.

"Kejahatan RSF tidak dapat dihapuskan dengan mengubur atau membakar," imbuh kelompok medis Sudan tersebut, menyerukan kepada masyarakat internasional untuk segera mengambil tindakan guna meluncurkan penyelidikan internasional independen atas kekejaman terhadap warga sipil di El-Fasher.

Pada 26 Oktober, RSF merebut kendali El-Fasher, ibu kota Darfur Utara, dan melakukan pembantaian berbasis etnis, menurut organisasi-organisasi lokal dan internasional, di tengah peringatan bahwa serangan tersebut dapat memperkokoh pemisahan geografis negara tersebut.

Sejak 15 April 2023, militer Sudan dan RSF telah terkunci dalam perang saudara yang gagal diakhiri oleh mediasi regional dan internasional. Konflik tersebut telah menewaskan ribuan orang dan membuat jutaan lainnya mengungsi.

Pada akhir bulan lalu, komandan RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, telah meminta maaf kepada warga El-Fasher setelah pasukannya melakukan pembantaian massal terhadap warga sipil selama merebut kota tersebut.

Jumlah korban pembantaian RSF di kota El-Fasher dilaporkan telah mencapai lebih dari 2.000 orang.

Dalam pesan video yang dirilis di saluran Telegram-nya—tiga hari setelah RSF merebut kendali El-Fasher, benteng terakhir militer Sudan di wilayah Darfur—Dagalo mengatakan, "Saya meminta maaf kepada rakyat El-Fasher atas bencana yang menimpa mereka."

"Kami dipaksa terlibat dalam perang ini; perang ini dipaksakan kepada kami. Namun pembebasan El-Fasher adalah demi persatuan Sudan—baik secara damai maupun melalui perang," ujarnya.

Dagalo, yang juga dikenal sebagai Hemedti, menggambarkan pasukannya sebagai "rakyat yang cinta damai", dan mendesak pasukannya untuk tidak melukai warga sipil.

"Membunuh tentara yang ditangkap dilarang," katanya. "Sedangkan warga sipil, kalian tidak ada urusan dengan mereka," katanya lagi, seperti dikutip dari Middle East Monitor.

Komandan RSF itu mengumumkan pembentukan komite akuntabilitas di El-Fasher untuk menyelidiki dugaan pelanggaran, dengan mengatakan, "Kami menjunjung tinggi hukum dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bersalah."

Laporan dari para saksi, aktivis lokal, dan organisasi internasional, yang diperkuat oleh citra satelit, menunjukkan bahwa RSF melakukan pembantaian dan pembunuhan etnis yang meluas terhadap warga sipil setelah merebut kota El-Fasher.

Uni Eropa telah mengecam apa yang disebutnya sebagai "kebrutalan" RSF dan "penargetan etnis" terhadap warga sipil, sementara PBB memperingatkan meningkatnya risiko pelanggaran dan kekejaman bermotif etnis di wilayah tersebut.

EL-FASHER - Panglima Militer Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengatakan militer telah menolak usulan gencatan senjata dari Amerika Serikat (AS). Sebaliknya, pihaknya bertekad untuk balas dendam kepada kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) yang telah menguasai sebagian besar wilayah barat dan membantai banyak warga sipil.

Pengumuman jenderal tertinggi Sudan itu muncul setelah pertemuan darurat Dewan Pertahanan Militer pada hari Kamis, yang diketuai olehnya, untuk membahas situasi keamanan di Sudan.

Dalam sebuah pernyataan, dewan tersebut menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah AS atas upayanya untuk mengakhiri perang saudara Sudan. "Dewan telah memutuskan untuk menggalang dukungan rakyat Sudan di belakang angkatan bersenjata guna melenyapkan milisi pemberontak sebagai bagian dari mobilisasi umum dan upaya negara untuk mengakhiri pemberontakan ini," kata dewan tersebut.

Jenderal Burhan, yang juga menjabat sebagai kepala pemerintahan de facto Sudan, telah berjanji untuk mengalahkan RSF dan membalas dendam untuk banyak warga sipil yang telah dibunuh.

"Kami akan membalas dendam atas setiap martir yang mengorbankan nyawa mereka dalam Pertempuran Martabat, dan kami akan membalas dendam atas mereka yang terbunuh dan dimutilasi di El-Fasher, El-Geneina, Al-Jazira, dan kota-kota serta wilayah lain yang dinodai oleh milisi teroris," kata Burhan, merujuk pada RSF, sebagaimana dikutip dari The New Arab, Jumat (7/11/2025).

Pada 26 Oktober, RSF, yang telah berperang brutal dengan militer Sudan selama lebih dari dua tahun, mengeklaim kendali penuh atas El-Fasher, yang telah mereka kepung selama hampir 18 bulan.

Terdapat laporan bahwa milisi RSF telah mengeksekusi ribuan warga sipil dan melakukan kejahatan lain di El-Fasher, seperti penjarahan dan penyerangan seksual.

El-Fasher merupakan benteng terakhir militer Sudan di wilayah Darfur barat.

Saat ini, militer Sudan menguasai sebagian besar wilayah utara, timur, dan tengah negara itu, termasuk ibu kota Khartoum, sementara wilayah selatan masih diperebutkan.

RSF menguasai sebagian besar Darfur, wilayah seluas Spanyol, yang secara efektif memecah belah negara tersebut dan meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya pemisahan kembali di negara Afrika timur yang miskin tersebut.

Perang saudara Sudan telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan sekitar 13 juta lainnya mengungsi. PBB menyebutnya sebagai krisis kemanusiaan dan pengungsian terburuk di dunia.

Jenderal Burhan memperingatkan bahwa kampanye yang dipimpin oleh apa yang dia sebut sebagai "negara-negara agresor dan arogan terhadap Sudan" akan dipatahkan, dan rakyat Sudan akan muncul sebagai pemenang.

Sudan menuduh Uni Emirat Arab mendukung RSF, sebuah klaim yang dibantah Uni Emirat Arab.

Burhan menyuarakan dukungannya atas pengorbanan besar yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dan pasukan gabungan, "Untuk membebaskan negara dari kekotoran pemberontakan dan membasmi milisi teroris Al-Dagalo," merujuk pada komandan RSF Mohamed Hamdan Dagalo, yang juga dikenal sebagai Hemedti.

"Pertempuran melawan RSF adalah pertempuran rakyat Sudan," ujarnya, seraya menekankan "Setiap orang yang berjuang atas nama rakyat ini tidak akan terkalahkan maupun hancur."

Sementara itu, RSF mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka telah menyetujui proposal gencatan senjata kemanusiaan yang diajukan oleh para mediator.

"Menanggapi aspirasi dan kepentingan rakyat Sudan, RSF menegaskan persetujuannya untuk memasuki gencatan senjata kemanusiaan yang diusulkan oleh negara-negara Quad," kata RSF dalam sebuah pernyataan, merujuk pada Amerika Serikat, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

EL-FASHER - Sebuah lembaga pemantau kelaparan global mengonfirmasi tragedi kelaparan melanda El-Fasher, kota di Sudan yang jadi medan pembantaian massal warga sipil oleh kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Kota Kadugli juga mengalami nasib serupa.

Integrated Food Security Phase Classification (IPC) yang didukung PBB, untuk pertama kalinya, menetapkan bahwa dua kota tersebut mengalami kelaparan. Sebenarnya, kelaparan sudah melanda kamp-kamp pengungsi di El-Fasher, ibu kota Darfur Utara, pada Desember tahun lalu.

Perang saudara yang dimulai dua setengah tahun lalu antara RSF dan tentara militer Sudan telah menyebabkan kelaparan dan malnutrisi parah yang menyebar di seluruh Sudan, serta mengungsikan jutaan orang dan memicu gelombang kekerasan bernuansa etnis di Darfur.

Penilaian IPC menjadi standar yang diakui secara internasional untuk mengukur tingkat keparahan krisis kelaparan, dan temuannya telah memicu kritik dari pemerintah Sudan, yang didukung oleh tentara militer.

Keputusan pertama IPC mengenai kelaparan selama perang saudara tersebut adalah untuk kamp pengungsian Zamzam di selatan El-Fasher pada Agustus 2024.

El-Fasher menjadi sasaran serangan RSF dan dikepung selama sekitar 18 bulan sebelum jatuh akhir bulan lalu, memperdalam perpecahan geografis di Sudan.

Selama pengepungan, penduduk mengatakan pasokan makanan terputus, memaksa orang-orang untuk makan pakan ternak dan terkadang kulit binatang. Tempat-tempat di mana orang-orang berkumpul untuk makan di dapur umum menjadi sasaran serangan pesawat nirawak, kata mereka kepada Reuters.

Akibatnya, semua anak yang tiba di kota terdekat, Tawila, setelah melarikan diri dari El-Fasher, mengalami kekurangan gizi, kata koordinator proyek Dokter Lintas Batas (MSF), Sylvain Pennicaud, kepada Reuters pada hari Senin (3/11/2025), sementara orang dewasa tiba dalam keadaan kurus kering.

Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengatakan pada hari Senin bahwa mereka sedang mengumpulkan bukti dugaan pembunuhan massal dan pemerkosaan setelah jatuhnya El-Fashir. Kepala Palang Merah mengatakan sejarah terulang kembali di Darfur.

Laporan IPC hari Senin, berdasarkan analisis untuk September 2025, menyebutkan bahwa Tawila, serta Mellit dan Tawisha, dua tujuan lain bagi orang-orang yang mengungsi dari El-Fashir, berisiko kelaparan.

IPC menyatakan bahwa jumlah keseluruhan warga Sudan yang menghadapi kerawanan pangan akut menurun sebesar 6% menjadi 21,2 juta orang—atau 45% dari total populasi—karena stabilisasi bertahap dan peningkatan akses di Sudan tengah, tempat tentara Sudan mengambil alih kendali pada awal tahun.

Namun, situasi memburuk di wilayah Darfur dan Kordofan karena pertempuran terkonsentrasi di sana, yang merampas mata pencaharian penduduk, meningkatkan harga, dan mendorong pengungsian, kata IPC.

Pemotongan bantuan global dan hambatan birokrasi yang menghambat kemampuan PBB dan lembaga bantuan lainnya untuk menyediakan makanan dan layanan lainnya telah meningkatkan tantangan kemanusiaan di Sudan.

Kadugli, ibu kota negara bagian Kordofan Selatan, telah dikepung oleh kelompok bersenjata SPLM-N yang bersekutu dengan RSF, meskipun kelaparan telah menyebar di sana sejak awal perang saudara.

Wilayah Kordofan yang lebih luas semakin menjadi fokus perang karena terletak di antara Darfur yang didominasi RSF dan wilayah lain di negara itu, tempat militer memegang kendali. IPC mengatakan kota al-Dalanj di dekatnya juga mungkin mengalami kelaparan, tetapi kurangnya data mencegah penentuan tersebut.

Pada hari Senin, seorang pejabat Bulan Sabit Merah mengatakan tiga sukarelawan di sebuah kota di negara bagian Kordofan Utara yang diambil alih oleh RSF, yang terlihat dipukuli dalam sebuah klip video, kemudian tewas.

RSF telah membantah bertanggung jawab atas dugaan eksekusi singkat tersebut.

EL-FASHER - Letnan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang terkenal dengan panggilan Hemedti, adalah pemimpin Rapid Support Forces (RSF), paramiliter yang dilaporkan melakukan pembantaian massal sekitar 2.000 orang di El-Fasher, Sudan.

Siapa sangka, Hemedti dulunya adalah penggembala unta yang kini berubah menjadi komandan paramiliter yang sangat ditakuti dalam perang saudara Sudan.

Tuduhan pembantaian massal oleh RSF telah memicu kecaman dunia internasional, seruan untuk penuntutan atas kejahatan perang dan genosida.

Profil Hemedti, Jenderal di Balik RSF Sudan

Harapan untuk transisi Sudan menuju pemerintahan sipil telah memudar setelah kekerasan pecah antara militer dan RSF.

Sebagian besar pengaruh RSF dikaitkan dengan pemimpinnya, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal sebagai “Hemedti” atau “Muhammad Kecil”. Dia menjadi terkenal sebagai wakil pemimpin dewan transisi yang dibentuk setelah mantan pemimpin otoriter Omar al-Bashir digulingkan pada tahun 2019.

RSF dan militer melancarkan kudeta pada tahun 2021 terhadap kepemimpinan gabungan sipil-militer, tetapi satu setengah tahun kemudian, Dagalo tampak tidak senang dengan militer. Doa telah membuat pernyataan tentang bagaimana jajaran kekuasaan masih diisi oleh loyalis al-Bashir yang akan menghambat proses menuju demokrasi.

Dari Penggembala Unta yang Sederhana Jadi Jenderal Kaya

Dagalo lahir sekitar tahun 1974 dari suku Mahariya di komunitas Rizeigat di Darfur. Dia merupakan keponakan seorang kepala suku di cabang perdagangan unta Rizeigat.

Dia hanya memiliki sedikit pendidikan formal, putus sekolah di kelas tiga dan kemudian menjadi penggembala dan pedagang unta.

Kisah paling umum tentang Dagalo adalah bahwa dia terpaksa mengangkat senjata dalam konflik Darfur ketika sekelompok orang menyerang utusan dagangnya, membunuh 60 anggota keluarganya, dan menjarah unta-unta miliknya.

Dia kemudian bergabung dengan Janjaweed, sebuah konglomerasi milisi suku Arab yang sebagian besar berasal dari suku-suku pedagang unta dan aktif di Darfur dan sebagian wilayah Chad.

Sosoknya menarik perhatian Presiden Omar al-Bashir, yang merekrut Janjaweed untuk memerangi orang-orang non-Arab yang mulai memberontak terhadap pemerintahannya pada tahun 2003 di Darfur. Sejak itu, Dagalo ditunjuk menjadi seorang komandan militer.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) telah menuduh Janjaweed melakukan kejahatan perang–termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan warga sipil–selama konflik di Darfur.

RSF dibentuk pada tahun 2013 di bawah kepemimpinan Dagalo. RSF menggabungkan elemen-elemen Janjaweed menjadi kekuatan baru di bawah naungan al-Bashir dan Badan Intelijen dan Keamanan Nasional Sudan.

Tak lama kemudian, Dagalo diberi legitimasi lebih lanjut dan otonomi yang luas karena al-Bashir, yang terkesan dengan pemimpin milisi yang tinggi dan berwibawa itu, mulai mengandalkannya dan para milisinya untuk menumpas musuh-musuhnya di Darfur dan di tempat lain di Sudan.

Dagalo kemudian meraih pangkat letnan jenderal dan diberi kebebasan penuh saat dia merebut tambang emas yang menguntungkan di Darfur milik seorang pemimpin suku rival. Dia melipatgandakan kekayaannya berkali-kali lipat.

"Seiring meningkatnya popularitasnya, kepentingan bisnis Hemedti sendiri berkembang dengan bantuan al-Bashir, dan keluarganya memperluas kepemilikan di bidang pertambangan emas, peternakan, dan infrastruktur," ujar Adel Abdel Ghafar, direktur Program Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan di Middle East Council on Global Affairs, kepada Al Jazeera.

Meskipun telah lama menjadi sekutu al-Bashir dan mendapatkan keuntungan besar di bawah pemerintahannya, Dagalo turut serta dalam penggulingan presiden al-Bashir ketika pemberontakan tahun 2019 pecah dan mengakhiri kekuasaannya yang telah berlangsung hampir 30 tahun.

Perebutan Kekuasaan Pasca-Bashir

Setelah al-Bashir lengser, kemitraan sipil-militer dibentuk, dan Dagalo memposisikan dirinya dengan baik dalam masa transisi tersebut.

Menurut Ghaffar, Dagalo menjadi wakil kepala Dewan Militer Transisi, yang memegang kekuasaan tepat setelah al-Bashir lengser, dan kemudian menjadi bagian dari penerusnya, Dewan Kedaulatan.

Dan, seperti yang selalu dilakukannya, Dagalo menindak tegas para pembangkang.

Pasukan RSF-nya menewaskan lebih dari 100 orang di sebuah kamp protes pada tahun 2019 di luar Kementerian Pertahanan, sebuah tindakan keras yang dibantah Dagalo.

Meskipun al-Bashir dan pejabat tinggi Sudan lainnya telah didakwa dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), tidak ada dakwaan yang diajukan terhadap Dagalo meskipun ada tuduhan oleh kelompok-kelompok HAM atas kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan yang dipimpinnya selama dekade terakhir.

Selama bertahun-tahun, Dagalo telah menjalin hubungan yang kuat baik di kawasan maupun internasional.

Dia mengirim pasukan RSF untuk memerangi pemberontak Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman, beraliansi dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Dia juga telah bertemu dengan duta besar Barat, mengadakan pembicaraan dengan kelompok pemberontak, menciptakan perdamaian antara suku-suku yang bertikai, dan berbicara secara terbuka tentang pentingnya demokrasi di Sudan karena dia tidak berusaha menyembunyikan permusuhannya terhadap militer Sudan.

Kekerasan pecah pada 2023 setelah militer, RSF, dan pasukan pro-demokrasi sipil Sudan mencapai kesepakatan pada bulan Desember yang memetakan jalan menuju pemerintahan sipil.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, militer akan kembali ke baraknya dan RSF akan diserap ke dalam jajarannya, sehingga kedua pasukan akan disatukan di bawah satu komandan, yang saat ini adalah Jenderal Abdel Fattah al-Burhan.

“Baik dia maupun Burhan telah memperhitungkan bahwa perebutan kepemimpinan sekarang menjadi permainan zero-sum dan dengan demikian telah saling bermusuhan, dan sayangnya, rakyat Sudan harus berdiri di pinggir sementara kedua pemimpin militer bertarung sampai akhir yang pahit,” kata Ghafar.

Perang saudara antara militer dan RSF terus berlanjut hingga sekarang. Pada akhir Oktober, RSF berhasil merebut kota El-Fasher dari militer Sudan. Perebutan kota itu diwarnai pembantaian massal. RSF dituduh melakukan pembantaian hingga sekitar 2.000 warga sipil di El-Fasher.

Dagalo tidak menyangkal pembantaian massal oleh RSF, dan dia pun meminta maaf kepada warga El-Fasher. Dalam pesan video yang dirilis di saluran Telegram-nya—tiga hari setelah RSF merebut kendali El-Fasher, Dagalo mengatakan, "Saya meminta maaf kepada rakyat El-Fasher atas bencana yang menimpa mereka."

"Kami dipaksa terlibat dalam perang ini; perang ini dipaksakan kepada kami. Namun pembebasan El-Fasher adalah demi persatuan Sudan—baik secara damai maupun melalui perang," ujarnya.

Dagalo menggambarkan pasukannya sebagai "rakyat yang cinta damai", dan mendesak pasukannya untuk tidak melukai warga sipil. "Membunuh tentara yang ditangkap dilarang," katanya.

"Sedangkan warga sipil, kalian tidak ada urusan dengan mereka," katanya lagi, seperti dikutip dari Middle East Monitor.

Komandan RSF itu juga mengumumkan pembentukan komite akuntabilitas di El-Fasher untuk menyelidiki dugaan pelanggaran, dengan mengatakan, "Kami menjunjung tinggi hukum dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bersalah."

EL-FASHER - Menteri Negara untuk Kesejahteraan Sosial Sudan, Salma Ishaq, mengungkapkan bahwa kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) telah membantai 300 perempuan di kota El-Fasher. Pembunuhan massal ini semakin memperparah dampak perang saudara Sudan.

"RSF membunuh 300 perempuan selama dua hari pertama mereka memasuki El-Fasher," kata Ishaq dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dikutip dari Anadolu, Senin (3/11/2025).

"Para perempuan tersebut menjadi korban kekerasan seksual, kekerasan, dan penyiksaan," lanjut dia.

"Siapa pun yang meninggalkan El-Fasher menuju Tawila (di Darfur Utara) berada dalam risiko, karena jalan El-Fasher–Tawila telah menjadi jalan kematian," imbuh Ishaq.

Dia menambahkan: "Masih ada keluarga di El-Fasher yang menjadi korban penyeretan, penyiksaan, penghinaan, dan kekerasan seksual."

Menteri Ishaq menekankan, "Apa yang terjadi di El-Fasher adalah tindakan pembersihan etnis yang sistematis, sebuah kejahatan besar di mana semua orang terlibat melalui kebisuan mereka."

Pada 26 Oktober, RSF menguasai El-Fasher dan melakukan pembantaian terhadap warga sipil, menurut organisasi hak asasi manusia (HAM) lokal dan internasional, di tengah peringatan bahwa serangan tersebut dapat memperkokoh pemisahan geografis Sudan.

Pada hari Rabu, pemimpin RSF Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) mengakui bahwa pelanggaran telah dilakukan pasukannya di El-Fasher, mengeklaim bahwa komite investigasi telah dibentuk.

Sejak 15 April 2023, tentara militer Sudan dan RSF telah terkunci dalam perang saudara yang gagal diakhiri oleh mediasi regional dan internasional.

Konflik tersebut telah menewaskan 20.000 korban dan menyebabkan lebih dari 15 juta orang mengungsi sebagai pengungsi dan pengungsi internal, menurut laporan PBB dan kelompok HAM lokal.

Perdana Menteri (PM) Sudan Kamil Idris telah menyerukan agar kekejaman yang dilakukan di kota El-Fasher diadili di pengadilan internasional.

Namun, dalam wawancara dengan surat kabar Blick Swiss yang terbit pada hari Minggu, dia menolak gagasan pengerahan pasukan asing ke negaranya, yang telah dilanda perang saudara sejak April 2023.

"Komunitas internasional belum berbuat banyak," kata Idris.

"Kita membutuhkan tindakan, bukan hanya kata-kata. Setiap kejahatan harus dituntut di pengadilan– termasuk di tingkat internasional," ujarnya.

Idris mendesak semua negara anggota PBB untuk mencap RSF "sebagai organisasi teroris dan memerangi mereka sebagai akibatnya."

Namun, PM Sudan tersebut mengatakan bahwa dia yakin bahwa misi penjaga perdamaian PBB tidak diinginkan di Sudan.

"Pasukan internasional akan merusak kedaulatan dan integritas wilayah Sudan. Itu ilegal, hanya akan menambah kebingungan, dan akan kontraproduktif," ujarnya.

"Tentara dan rakyat Sudan bertekad untuk menyelamatkan dan membebaskan El-Fasher," paparnya.

Merebut El-Fasher, memberi RSF kendali penuh atas kelima ibu kota negara bagian di Darfur, yang secara efektif memecah belah Sudan di sepanjang poros timur-barat.

Kelompok paramiliter tersebut telah membentuk pemerintahan tandingan yang dideklarasikan sendiri di Darfur, sementara tentara militer Sudan menguasai wilayah utara, timur, dan tengah.

Perang saudara telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pemisahan kembali negara tersebut, yang telah menyaksikan Sudan Selatan mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 2011.

EL-FASHER - Rapid Support Forces (RSF) atau Pasukan Dukungan Cepat merupakan kelompok paramiliter yang ramai diberitakan media internasional setelah dilaporkan membantai sekitar 2.000 warga sipil di El-Fasher, Sudan.

Kelompok itulah yang terlibat perang saudara melawan pasukan militer pemerintah Sudan sejak 2023. Anehnya, RSF dulunya adalah sekutu pasukan pemerintah, yang kemudian berubah menjadi musuh terkuat dan mendapat dukungan kekuatan asing.

Siapa Itu RSF?

RSF dulunya adalah gabungan para milisi Janjaweed. Mereka memang pernah dioperasikan oleh pemerintah Sudan selama Perang Darfur dan direstrukturisasi sebagai organisasi paramiliter pada Agustus 2013. Pada tahun yang sama, perang saudara pecah dan RSF berbalik menjadi musuh pasukan pemerintah.

Ideologi RSF mencakup nasionalisme Arab dan anti-Islamisme. Mereka sering digambarkan oleh para akademisi sebagai supremasi Arab.

RSF diketahui telah melakukan serangan bermotif rasial terhadap etnis non-Arab di Sudan, dan dalam beberapa kasus telah mengeksekusi ribuan warga sipil tak bersenjata.

Selain terlibat perang saudara Sudan, RSF juga diketahui pernah berperang melawan kelompok Houthi dalam perang saudara Yaman.

RSF awalnya dikelola oleh Badan Intelijen dan Keamanan Nasional, dan selama Perang Darfur, mereka dikomandoi oleh Angkatan Bersenjata Sudan (SAF).

Komandan RSF adalah Jenderal Muhamed Hamdan Dagalo alias Hemedti. Jenderal Hemedti memimpin sejak Juni 2019.

Selama krisis politik Sudan tahun 2019, junta militer yang mengambil alih kendali negara tersebut menggunakan RSF untuk menindak keras demonstran pro-demokrasi. Bersama pasukan keamanan lainnya, RSF melakukan pembantaian Khartoum pada 3 Juni 2019.

Pada 15 April 2023, perang saudara pecah antara RSF dan SAF setelah RSF memobilisasi pasukannya di berbagai kota di Sudan, termasuk Darfur.

SAF pada akhirnya menetapkan RSF sebagai kelompok pemberontak. Pasukan RSF kini menguasai hampir seluruh wilayah Sudan, sebagian besar di selatan dan barat.

Berbagai kekuatan asing yang dilaporkan mendukung RSF antara lain Uni Emirat Arab, Chad, dan Israel. Namun ketiga negara itu kebanyakan bungkam atau pun menyangkal.

Kelompok tentara bayaran Rusia, Wagner Group, juga dilaporkan menyokong RSF. Namun Wagner tidak berkomentar.

Apa yang Terjadi di El-Fasher?

Babak baru yang menghancurkan dalam perang saudara Sudan telah terjadi ketika RSF merebut El-Fasher dari tangan tentara militer Sudan setelah pengepungan selama 18 bulan yang menjebak puluhan ribu warga sipil di kota Darfur tersebut.

RSF kini menguasai semua pusat kota besar di Darfur, sebuah perkembangan yang meningkatkan kemungkinan negara tersebut menghadapi pemisahan diri.

Dalam sebuah pernyataan, RSF mengatakan telah memperluas kendali atas kota El-Fasher dari apa yang mereka gambarkan sebagai cengkeraman "tentara bayaran dan milisi".

Panglima militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, mengonfirmasi bahwa pasukannya telah mundur dari kota El-Fasher ke lokasi yang lebih aman, yang secara efektif mengakui kekalahannya.

Sejak merebut kota El-Fasher, RSF dilaporkan membunuh ratusan hingga ribuan warga sipil tak bersenjata dalam serangan bermotif etnis. Kelompok ini juga dituduh memburu individu-individu tertentu, menahan warga sipil, dan baru membebaskan mereka setelah menerima uang tebusan—sebuah pola yang konsisten dengan apa yang terjadi setelah RSF mengambil alih kota-kota besar lainnya.

Laboratorium Penelitian Kemanusiaan Universitas Yale menyatakan bahwa tingkat kekerasan tersebut sebanding dengan 24 jam pertama genosida Rwanda.

Sebagian besar informasi tentang kekejaman tersebut terungkap dari rekaman video—sebagian besar direkam oleh RSF sendiri.

Video-video yang beredar menunjukkan puluhan pria tak bersenjata ditembak atau tergeletak tewas, dikelilingi oleh para milisi RSF, menurut PBB.

Secara terpisah, rekaman yang dibagikan oleh aktivis pro-demokrasi tampak memperlihatkan mayat-mayat berserakan di tanah di samping kendaraan-kendaraan yang terbakar.

Dalam sebuah laporan yang dirilis pada Selasa, laboratorium Universitas Yale mengatakan El Fasher tampaknya sedang melakukan proses pembersihan etnis yang sistematis dan disengaja terhadap komunitas non-Arab pribumi Fur, Zaghawa, dan Berti melalui pemindahan paksa dan eksekusi singkat.

Para analis juga mengidentifikasi apa yang tampak seperti "operasi pembersihan dari pintu ke pintu" di seluruh kota, di mana para militan mendatangi rumah ke rumah-rumah dan melakukan serangkaian tindakan kekerasan.

Tim Yale mengatakan citra satelit juga menunjukkan "kelompok-kelompok" besar yang konsisten dengan tubuh manusia dewasa dan perubahan warna merah di tanah.

EL-FASHER - Organisasi Dokter Lintas Batas mengatakan ribuan warga sipil Sudan terjebak dan berada dalam bahaya besar di kota El-Fasher setelah kota itu jatuh ke tangan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) atau Pasukan Dukungan Cepat. Sementara itu, diplomat tinggi Jerman menggambarkan situasi di sana sebagai "apokaliptik".

Terlibat perang saudara melawan militer pemerintah sejak April 2023, RSF merebut El-Fasher, mendorong militer keluar dari benteng terakhirnya di Darfur setelah pengepungan selama 18 bulan yang melelahkan yang ditandai dengan kelaparan dan pengeboman.

Sejak jatuhnya kota tersebut, muncul laporan tentang eksekusi singkat, kekerasan seksual, serangan terhadap pekerja bantuan, penjarahan dan penculikan, sementara komunikasi sebagian besar masih terputus.

Para penyintas El-Fasher yang mencapai kota terdekat, Tawila, telah memberi tahu AFP tentang pembunuhan massal, anak-anak yang ditembak sebelum orang tua mereka, dan warga sipil yang dipukuli dan dirampok saat mereka melarikan diri.

PBB mengatakan lebih dari 65.000 orang telah meninggalkan El-Fasher sejak hari Minggu (2/11/2025), tetapi puluhan ribu lainnya masih terjebak. Sekitar 260.000 orang berada di kota itu sebelum serangan terakhir RSF.

“Sejumlah besar orang masih berada dalam bahaya besar dan dicegah oleh RSF dan sekutunya untuk mencapai daerah yang lebih aman,” kata Dokter Lintas Batas (MSF).

Organisasi tersebut menambahkan bahwa hanya 5.000 orang yang berhasil mencapai Tawila, sekitar 70 kilometer ke arah barat.

"Jumlah orang yang tiba di Tawila tidak sesuai, sementara laporan tentang kekejaman berskala besar terus bertambah,” kata kepala kedaruratan MSF, Michel Olivier Lacharite.

“Di mana semua orang hilang yang telah selamat dari kelaparan dan kekerasan selama berbulan-bulan di El-Fasher?” ujarnya.

“Jawaban yang paling mungkin, meskipun menakutkan, adalah mereka dibunuh, dihalangi, dan diburu ketika mencoba melarikan diri.”

Pembantaian Massal Berlanjut

Beberapa saksi mata mengatakan kepada MSF bahwa sekelompok 500 warga sipil, bersama dengan tentara dari militer dan Pasukan Gabungan yang bersekutu dengan tentara pemerintah, telah berusaha melarikan diri pada hari Minggu, tetapi sebagian besar tewas atau ditangkap oleh RSF dan sekutu mereka.

Para penyintas melaporkan bahwa orang-orang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, usia, atau etnis yang diduga, dan banyak yang masih ditawan untuk tebusan.

Hayat, seorang ibu dari lima anak yang melarikan diri dari kota, sebelumnya mengatakan kepada AFP: "Para pemuda yang bepergian bersama kami dihentikan di sepanjang jalan oleh paramiliter dan kami tidak tahu apa yang terjadi pada mereka.”

PBB mengatakan pada hari Jumat bahwa korban tewas akibat serangan RSF di kota itu mungkin mencapai ratusan, sementara sekutu tentara menuduh kelompok paramiliter tersebut membunuh lebih dari 2.000 warga sipil.

Laboratorium Penelitian Kemanusiaan Universitas Yale pada hari Jumat menyatakan bahwa pembantaian massal kemungkinan masih berlanjut di dalam dan sekitar El-Fasher.

Laboratorium tersebut, yang menggunakan citra satelit dan informasi sumber terbuka untuk mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia selama perang, mengatakan: "Citra terbaru dari hari Jumat menunjukkan tidak ada pergerakan skala besar warga sipil yang melarikan diri dari kota, memberi mereka alasan untuk percaya bahwa sebagian besar penduduk mungkin tewas, ditangkap, atau bersembunyi."

Laboratorium tersebut mengidentifikasi setidaknya 31 kelompok objek yang sesuai dengan tubuh manusia antara hari Minggu dan Jumat, di berbagai lingkungan, lingkungan universitas, dan lokasi militer.

"Indikator bahwa pembunuhan massal terus berlanjut terlihat jelas," kata laboratorium tersebut.

Dalam sebuah konferensi di Bahrain pada hari Sabtu, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan, "Sudan adalah situasi yang benar-benar apokaliptik, krisis kemanusiaan terbesar di dunia."

"RSF telah berjanji untuk melindungi warga sipil dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan ini," ujarnya.

Berbicara di acara yang sama, Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper juga menggambarkan pelanggaran yang dilaporkan sebagai "sungguh mengerikan."

"Kekejaman, eksekusi massal, kelaparan, dan penggunaan pemerkosaan yang menghancurkan sebagai senjata perang, dengan perempuan dan anak-anak menanggung beban krisis kemanusiaan terbesar di abad ke-21," ujarnya.

RSF mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka telah menangkap beberapa milisi yang dituduh melakukan pelanggaran selama perebutan El-Fasher, tetapi kepala kemanusiaan PBB Tom Fletcher mempertanyakan komitmen kelompok itu untuk menyelidiki kekejaman tersebut.

Merebut El-Fasher memberi RSF kendali penuh atas kelima ibu kota negara bagian di Darfur, yang secara efektif membagi Sudan di sepanjang poros timur-barat, dengan tentara pemerintah mengendalikan wilayah utara, timur, dan tengah.

Para pejabat PBB telah memperingatkan bahwa kekerasan kini menyebar ke wilayah tetangga Kordofan, dengan laporan yang muncul tentang "kekejaman berskala besar yang dilakukan oleh RSF."

Konflik yang lebih luas telah menewaskan puluhan ribu orang, membuat hampir 12 juta orang mengungsi, dan menciptakan krisis pengungsian dan kelaparan terbesar di dunia.