AMMAN - Pihak berwenang Kerajaan Hashemite Yordania pada hari Minggu mengeksekusi gantung enam orang pria yang telah dijatuhi hukuman mati atas tuduhan terorisme. Tuduhan itu terkait dengan pembunuhan para personel keamanan kerajaan.

Eksekusi ini mengakhiri moratorium sembilan tahun atas penerapan hukuman mati.

Juru bicara pemerintah yang juga Menteri Kominikasi, Mohammad Momani, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa para pria tersebut telah dihukum dalam kasus terorisme dan kriminal yang menyebabkan kematian dan cedera pada petugas polisi dan tentara.

Dua dari enam terpidana tersebut terlibat dalam kasus tahun 2018 di kota Salt, di mana enam petugas keamanan tewas selama penggerebekan. Yang lainnya dihukum karena membunuh seorang perwira polisi senior selama protes atas harga bahan bakar pada tahun 2022.

Ada juga yang dihukum dalam kasus terkait narkoba di mana petugas keamanan tewas selama bentrokan bersenjata antara tahun 2014 hingga 2018.

"Mereka yang dieksekusi dihukum dalam kasus yang disebut ‘Salt Cell’, yang melibatkan pembentukan kelompok teroris pada tahun 2018," tulis Roya News, Senin (22/6/2026), mengutip pernyataan Momani.

“Serangan itu mengakibatkan kematian sejumlah personel keamanan, termasuk perwira dan tentara dari Direktorat Keamanan Publik dan Angkatan Bersenjata Yordania,” imbuh laporan itu.

Momani mengatakan lebih dari 100 orang masih berada di daftar tunggu hukuman mati di Yordania dan eksekusi akan dilakukan "satu per satu".

Dia menambahkan bahwa hukuman tersebut dilaksanakan untuk memberikan keadilan bagi mereka yang gugur melindungi negara.

Yordania menerapkan hukuman mati secara terbatas, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan terorisme dan kejahatan kekerasan serius, dan terakhir kali menggantung 15 orang pada tahun 2017.

BEIJING - Tidak ada yang perlu terkejut bahwa China dengan cepat mengeksekusi 11 anggota keluarga kejahatan terorganisir dari Myanmar timur laut yang dijatuhi hukuman mati pada bulan September.

China mengeksekusi lebih banyak orang daripada negara lain di dunia, menurut kelompok hak asasi manusia – angka pastinya adalah rahasia negara. Pejabat sering dieksekusi karena korupsi. Tuduhan yang diajukan terhadap keluarga Ming jauh lebih serius.

5 Fakta Eksekusi 11 Anggota Mafia Keluarga China, Geng Kriminal Paling Kejam

1. Berkuasa di Myanmar

Klan Ming, Bau, Wei, dan Liu telah mendominasi kota perbatasan terpencil Laukkaing di negara bagian Shan yang miskin di Myanmar sejak tahun 2009.

Mereka naik ke tampuk kekuasaan setelah Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin kudeta saat ini di Myanmar, memimpin operasi militer untuk mengusir MNDAA, tentara pemberontak etnis yang telah mendominasi Laukkaing dan daerah sekitarnya sejak tahun 1980-an.

2. Beralih dari Opium ke Penipuan Daring

Keempat keluarga tersebut, sebagaimana mereka dikenal, mengambil alih kekuasaan dan mulai beralih dari ketergantungan lama pada produksi opium dan metamfetamin ke ekonomi baru yang berbasis pada kasino dan, akhirnya, penipuan daring.

Mereka tetap dekat dengan militer Myanmar; Pada Desember 2021, setelah merebut kekuasaan melalui kudeta, Min Aung Hlaing menjamu Liu Zhengxiang, kepala keluarga Liu, di ibu kota Nay Pyi Taw dan menganugerahinya gelar kehormatan atas "kontribusi luar biasa terhadap pembangunan negara".

3. Berkolusi dengan Junta Militer

Konglomerat Fully Light miliknya memiliki bisnis yang menguntungkan di seluruh Myanmar. Anggota lain dari keempat keluarga tersebut adalah kandidat dari partai yang didukung militer, USDP.

Namun, kompleks penipuan yang mereka jalankan di Laukkaing sangat brutal, jauh lebih brutal daripada kompleks penipuan di bagian Asia lainnya. Penyiksaan adalah hal yang rutin.

Puluhan ribu pekerja, sebagian besar warga negara Tiongkok, dibujuk ke sana dengan janji pekerjaan bergaji tinggi, hanya untuk mendapati diri mereka dipenjara di kompleks tersebut. Mereka dipaksa untuk menjalankan penipuan "penyembelihan babi" yang rumit, di mana sebagian besar korbannya juga warga negara Tiongkok. Keluhan dari para korban, dan dari keluarga mereka yang terjebak di kompleks tersebut, semakin banyak di media sosial.

Kompleks paling terkenal di Laukkaing disebut Vila Harimau Bersembunyi, yang dikelola oleh keluarga Ming. Pada Oktober 2023, selama apa yang diyakini sebagai upaya pelarian, para penjaga membunuh beberapa warga negara Tiongkok. Otoritas Tiongkok merasa perlu untuk mengambil tindakan.

Dengan restu Tiongkok, MNDAA dan sekutunya menyerang dan merebut kembali Laukkaing, sebagai bagian dari serangan mereka terhadap tentara Myanmar dalam perang saudara yang sedang berlangsung. MNDAA bersumpah untuk memberantas bisnis penipuan tersebut sepenuhnya.

4. Dikenal Kejam

Mereka menahan kepala dari empat keluarga dan menyerahkan lebih dari 60 kerabat dan rekan mereka kepada polisi Tiongkok. Ming Xuechang, kepala keluarga, atau panglima perang, bunuh diri setelah ditangkap, kata pihak berwenang.

Selama interogasi oleh polisi Tiongkok, salah satu anggota keluarga dilaporkan telah mengakui membunuh seseorang yang dipilih secara acak hanya untuk menunjukkan kekuatannya.

Rincian ini telah dipublikasikan oleh Tiongkok untuk membenarkan perlakuan kerasnya terhadap keluarga-keluarga tersebut. Lima anggota keluarga Bau juga menunggu eksekusi, sementara persidangan keluarga Wei dan Liu belum selesai.

5. Memiliki Jaringan Internasional

Keempat keluarga tersebut adalah etnis Tionghoa, dan memiliki hubungan dekat dengan pihak berwenang di sisi perbatasan Tiongkok di Yunnan. Pelanggaran yang mereka lakukan terlalu dekat dengan Tiongkok, dan tindakan terhadap bisnis penipuan di Laukkaing merupakan yang paling menentukan hingga saat ini.

Tiongkok juga telah membujuk Thailand dan Kamboja untuk mengekstradisi dua tokoh bisnis Tiongkok yang dituduh menjalankan kerajaan penipuan, She Zhijiang, yang membangun seluruh kota di Negara Bagian Karen yang dilanda perang di Myanmar, dan Chen Zhi, yang mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan dengan konglomerat Prince Group-nya di Kamboja. Pemerintah Tiongkok juga telah membawa puluhan ribu warganya yang bekerja di kompleks penipuan kembali ke Tiongkok untuk diadili.

Namun, bisnis penipuan tersebut telah beradaptasi dan berevolusi. Bisnis ini masih dianggap sebagai bisnis terbesar di Kamboja, meskipun ada tekanan dari Tiongkok dan AS kepada pemerintah di sana untuk menutupnya.

Dan modus operandinya terus menyebar ke wilayah-wilayah baru di Myanmar, bahkan ketika kompleks penipuan yang lebih terkenal seperti KK Park dan Shwe Kokko, di perbatasan Thailand-Myanmar, telah dipaksa untuk ditutup.

BEIJING - Otoritas berwenang China telah mengeksekusi mati 11mafia yang terkait dengan pusat penipuan daring (online scam) terkenal di Myanmar. Eksekusi dilaksanakan pada hari Kamis seiring dengan intensifikasi penindakan terhadap penipuan yang menargetkan para warganya.

Sebanyak 23 tersangka lainnya dijatuhi hukuman penjara, mulai dari lima tahun hingga seumur hidup.

Mengutip laporan dari media pemerintah China, Xinhua, Jumat (30/1/2026), kejahatan mereka yang dieksekusi termasuk pembunuhan disengaja, cedera disengaja, penahanan ilegal, penipuan, dan pendirian kasino.

Beijing telah berjanji untuk mengejar jaringan kriminal yang beroperasi di Segitiga Emas (Myanmar, Thailand, dan Laos) yang "memangsa" warga negara China.

Di antara mereka yang dieksekusi adalah anggota kelompokmafia keluarga Ming, yang aktivitasnya telah menyebabkan kematian 14 warga negara China dan cedera pada banyak lainnya.

Keluarga Ming adalah sindikat kejahatan seperti mafia yang kuat dan terkenal yang berbasis di Myanmar utara. Secara historis, salah satu dari "empat keluarga" yang mengendalikan ekonomi dan pemerintahan lokal di wilayah tersebut, mereka adalah tokoh sentral dalam kerajaan kriminal bernilai miliaran dolar Amerika Serikat.

Meskipun dua terdakwa mengajukan banding, dan kasus tersebut ditangani oleh Mahkamah Agung Rakyat, pengadilan tertinggi China, putusan awal tetap ditegakkan.

Mahkamah Agung Rakyat menyatakan bahwa kejahatan tersebut bersifat "sangat keji", melibatkan keadaan dan konsekuensi yang sangat serius yang membenarkan penerapan hukuman mati.

"Kerabat dekat para pelaku diizinkan bertemu dengan mereka sebelum eksekusi," tulis Xinhua dalam laporannya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengatakan bahwa China telah bekerja sama dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, termasuk Myanmar, Kamboja, dan Thailand, untuk memerangi penipuan lintas batas.

Media pemerintah China lainnya, CCTV, melaporkan bahwa otoritas Myanmar telah menyerahkan lebih dari 53.000 tersangka ke China sejak pertengahan tahun 2023.

Pada bulan November, otoritas China menjatuhkan hukuman mati kepada lima orang karena keterlibatan mereka dalam operasi penipuan di wilayah Kokang, Myanmar. Kejahatan mereka telah menyebabkan kematian enam warga negara China.

Operasi penipuan yang berpusat di wilayah perbatasan Myanmar telah meraup miliaran dolar Amerika Serikat dari seluruh dunia melalui penipuan telepon dan internet.

PBB memperkirakan bahwa ratusan ribu orang bekerja di pusat-pusat penipuan di seluruh dunia.

TEHERAN - Jumlah eksekusi di Iran pada tahun 2025 diperkirakan akan meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan jumlah yang terjadi di seluruh negeri pada tahun 2024.

Kelompok Iran Human Rights (IHR) yang berbasis di Norwegia mengatakan kepada BBC bahwa mereka telah memverifikasi setidaknya 1.500 eksekusi hingga awal Desember, dan menambahkan bahwa lebih banyak lagi yang telah terjadi sejak saat itu.

Tahun lalu, IHR mampu memverifikasi 975 eksekusi - meskipun jumlah pastinya tidak pernah sepenuhnya jelas karena otoritas Iran tidak memberikan angka resmi.

Namun, analisis menunjukkan peningkatan tahunan yang signifikan lainnya, dan angka-angka tersebut sesuai dengan yang diberikan oleh kelompok pemantau lainnya.

Pemerintah Iran sebelumnya membela penggunaan hukuman mati, dengan mengatakan bahwa hukuman tersebut hanya terbatas pada "kejahatan paling berat".

Angka eksekusi sudah meningkat sebelum demonstrasi massal meletus di seluruh negeri pada tahun 2022 menyusul kematian Mahsa Amini dalam tahanan.

Wanita Kurdi berusia 22 tahun itu ditahan oleh polisi moral di Teheran karena diduga mengenakan hijabnya "dengan tidak pantas".

Gerakan protes itu merupakan tantangan terbesar terhadap legitimasi kepemimpinan teokratis Iran selama bertahun-tahun.

Sebagai tanggapan, pihak berwenang meningkatkan tingkat eksekusi dari sekitar 520 pada tahun 2022 menjadi 832 pada tahun berikutnya - menurut angka yang diverifikasi oleh IHR.

Ada beberapa eksekusi untuk para demonstran atau terduga mata-mata - tetapi 99% dari mereka yang dieksekusi adalah karena pembunuhan atau pelanggaran narkoba - rasio yang tetap konstan.

Para aktivis mengatakan bahwa tingkat eksekusi di Iran meningkat ketika rezim merasa terancam dan tujuannya adalah untuk mencegah oposisi internal dengan menanamkan rasa takut pada penduduk.

Hal ini tampaknya terbukti dari fakta bahwa sejak perang 12 hari dengan Israel pada bulan Juni, serta kemunduran besar bagi pasukan proksi Iran di seluruh wilayah, telah terjadi peningkatan besar lainnya.

TEHERAN - Iran kembali mengeksekusi mati seorang pria yang dituduh sebagai mata-mata badan intelijen Israel, Mossad. Ini adalah eksekusi terbaru sejak perang 12 hari pada bulan Juni antara kedua negara yang menjadi musuh bebuyutan tersebut.

Kantor berita peradilan, Mizan, pada hari Sabtu (20/12/2025), melaporkan pelaksanaan eksekusi tersebut terhadap terpidana bernama Aghil Keshavarz.

"Hukuman mati untuk Aghil Keshavarz, yang dinyatakan bersalah karena menjadi mata-mata untuk rezim Zionis, berkomunikasi dan bekerja sama dengan rezim tersebut, dan mengambil foto situs militer dan keamanan, telah dilaksanakan setelah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan mengikuti prosedur hukum,” tulis Mizan dalam laporannya.

Keshavarz, lanjut laporan itu, ditangkap antara April dan Mei di Urmia di barat laut Iran.

Pengadilan Iran telah menerima pengakuan bersalah Keshavarz.

"Memotret lokasi target, memasang alat pelacak, melakukan jajak pendapat, dan memeriksa pola lalu lintas di rute tertentu adalah beberapa misi yang dilakukan Aghil Keshavarz atas perintah petugas Mossad,” imbuh laporan Mizan.

Pada 13 Juni, Israel melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran, menyerang situs militer dan nuklir, serta daerah pemukiman.

Serangan itu memicu perang selama 12 hari, di mana Iran menanggapi dengan serangan drone dan rudal terhadap Israel, dan kemudian Amerika Serikat bergabung dengan Israel dalam menyerang tiga situs nuklir Iran.

Perang Juni tersebut menggagalkan diplomasi tingkat tinggi antara Teheran dan Washington yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan baru mengenai program nuklir Iran.

Perang itu juga merupakan konflik berkelanjutan pertama antara Iran dan Israel setelah serangan balasan sporadis pada tahun 2024 yang tidak sampai pada perang terbuka.

Perang singkat berakhir dengan gencatan senjata antara Iran dan Israel yang mulai berlaku pada 24 Juni.

Sejak perang tersebut, Iran telah menjanjikan pengadilan cepat bagi mereka yang ditangkap karena dicurigai berkolaborasi dengan Israel. Iran telah mengumumkan penangkapan dan eksekusi terhadap setidaknya 10 orang yang dihukum karena bekerja sama dengan Mossad.

Iran, yang tidak mengakui Negara Israel, telah lama menuduh rezim Zionis melakukan operasi sabotase terhadap fasilitas nuklirnya dan membunuh para ilmuwannya.

Pada bulan Oktober, Teheran memperketat undang-undang dan hukuman bagi orang-orang yang dituduh menjadi mata-mata Israel dan Amerika Serikat, yang sekarang akan dihukum dengan penyitaan semua aset dan dikenakan hukuman mati.

Undang-undang sebelumnya tidak menargetkan negara tertentu, dan spionase tidak selalu dihukum mati.

BEIJING - China telah mengeksekusi mati Bai Tianhui, mantan bankir senior yang dihukum mati karena korupsi sebesar 1,1 miliar yuan atau lebih dari Rp2,5 triliun. Eksekusi berlangsung pada hari Selasa.

Ini merupakan langkah pembersihan korupsi terbaru pemerintah Presiden China Xi Jinping.

Bai, mantan manajer umum perusahaan manajemen aset China Huarong International Holdings, dieksekusi di kota Tianjin di utara.

Menurut jaksa pengadilan, Bai menyalahgunakan posisinya di perusahaan investasi lepas pantai milik negara antara tahun 2014 hingga 2018, setelah menerima suap dalam jumlah besar yang mencapai 1,1 miliar yuan.

Dalam sebuah pernyataan, pengadilan mengatakan: “Jumlah suap yang diterima oleh Bai Tianhui sangat besar, keadaan kejahatannya sangat serius dan dampak sosialnya sangat parah.”

Ditambahkan bahwa kejahatan Bai telah merugikan kepentingan negara dan rakyat China sehingga dia harus dihukum berat sesuai hukum yang berlaku.

Mahkamah Agung Rakyat, pengadilan tertinggi China, mengatakan fakta-fakta kasus tersebut jelas dan bukti terhadap Bai konklusif dan cukup, sehingga hukumannya tepat.

Para pejabat tidak merinci bagaimana Bai dieksekusi, tetapi mengatakan bahwa dia diizinkan untuk bertemu dengan kerabat dekatnya sebelumnya.

Pengadilan Tinggi Rakyat Tianjin menguatkan hukuman mati setelah menolak bandingnya pada 24 Februari.

Di China, hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat rendah harus diajukan untuk ditinjau ke Mahkamah Agung Rakyat.

China Huarong International Holdings didirikan untuk menangani kredit macet dari bank-bank milik negara dan berganti nama menjadi China Citic Financial Assets Management setelah penyelamatan yang diatur pemerintah pada tahun 2021.

Perusahaan ini merupakan salah satu dari empat perusahaan yang dibentuk pada tahun 1999 untuk membantu membersihkan tumpukan utang macet yang mencekik sistem perbankan China, dan perusahaan tersebut kemudian berekspansi ke bisnis investasi, pinjaman, dan properti.

Bai adalah eksekutif senior kedua dari perusahaan tersebut yang dieksekusi karena korupsi.

Lai Xiaomin, mantan bos Tianui, dieksekusi pada Januari 2021, sebulan setelah dinyatakan bersalah menerima suap sebesar 1,8 miliar yuan dan menggelapkan lebih dari 25 juta yuan aset publik.

Dia juga dinyatakan bersalah atas bigami setelah hidup bersama seorang wanita "sebagai suami istri dalam jangka waktu lama" di luar pernikahannya dan memiliki anak di luar nikah.

Lembaga pengawas antikorupsi China, Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin, menahan 54 regulator negara, bankir, dan eksekutif keuangan senior dalam sembilan bulan pertama tahun ini, menurut perhitungan dari South China Morning Post, Kamis (11/12/2025).

Tahun lalu, total 97 eksekutif keuangan senior telah diberhentikan.

KABUL - Pihak berwenang Taliban Afghanistan dilaporkan telah memaksa anak laki-laki berusia 13 menjadi algojo untuk seorang pria yang dijatuhi hukuman mati karena sudah membunuh lebih dari selusin anggota keluarga bocah tersebut.

Mengutip laporan dari The Independent, Selasa (9/12/2025), eksekusi itu berlangsung pekan lalu di stadion olahraga di Provinsi Khost. Bocah tersebut mengeksekusi tembak terpidana mati, yang ditonton sekitar 80.000 orang.

PBB mengecam tontonan tersebut sebagai "tidak manusiawi dan kejam".

Terpidana tersebut, yang diidentifikasi sebagai Mangal, dihukum mati bersama dua orang lainnya atas pembunuhan 13 kerabat dari bocah itu—, termasuk perempuan dan anak-anak.

Mahkamah Agung Afghanistan yang dikelola Taliban mengatakan terpidana tersebut dijatuhi hukuman berdasarkan Qisas—prinsip keadilan retributif berbasis Syariah yang mirip dengan "balas dendam".

Para pejabat setempat mengatakan keluarga korban telah diberi pilihan untuk memaafkan si pembunuh, sebuah langkah yang akan menyelamatkan nyawanya, tetapi mereka bersikeras agar hukuman mati tetap dilaksanakan.

"Hari ini seorang pembunuh dijatuhi hukuman pembalasan (Qisas) di stadion olahraga di Provinsi Khost," kata Mahkamah Agung di X, menambahkan bahwa eksekusi tersebut menyusul penolakan mereka untuk memberikan grasi.

Kerumunan Dilarang Merekam

Banyak media melaporkan bahwa penonton dilarang membawa ponsel ke dalam stadion, tetapi rekaman video dari luar tampaknya menunjukkan puluhan ribu pria berkumpul untuk menyaksikan pelaksanaan eksekusi.

Pelaksanaan eksekusi pekan lalu itu menandai setidaknya eksekusi ke-11 yang dilakukan sejak Taliban menerapkan kembali hukuman publik berdasarkan interpretasi ketat mereka atas hukum Syariah. Hukuman untuk kejahatan seperti pembunuhan, perzinaan, dan pencurian mencakup eksekusi, amputasi, dan cambuk di depan umum.

Sejak Taliban merebut kekuasaan pada tahun 2021 setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dan NATO, kelompok tersebut telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap perempuan dan anak perempuan Afghanistan. Siswa perempuan dilarang bersekolah di sekolah menengah dan universitas, dan sebagian besar kesempatan kerja telah ditutup, yang memicu kecaman internasional.

EL-FASHER - Perang saudara di Sudan antara pasukan pemerintah dengan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) semakin brutal. RSF telah melakukan lebih dari selusin eksekusi mati di sebuah lapangan di El-Fasher dalam beberapa hari terakhir.

Salah satu korban yang dieksekusi adalah Siham Hassan, mantan anggota Parlemen, sebagaimana dikutip dari The New Arab, Selasa (28/10/2025).

RSF mengumumkan pada Minggu malam bahwa mereka telah merebut El-Fasher, ibu kota negara bagian Darfur utara di Sudan barat, setelah pengepungan yang berlangsung lebih dari setahun. El-Fasher adalah kota besar terakhir di Darfur yang selama ini dipertahankan tentara Sudan.

Hassan, politisi perempuan yang dieksekusi pada Minggu malam, tak hanya dikenal sebagai mantan anggota Parlemen tapi juga aktivis hak asasi manusia (HAM).

Dia dikenal karena mengelola dapur umum untuk memberi makan orang-orang yang kelaparan di El-Fasher, dan karena vokal menyuarakan isu-isu perempuan.

Penghormatan mengalir deras untuk Hassan, dengan para aktivis dan komentator mengatakan bahwa politisi Parlemen dari Partai Keadilan dan Pembebasan tersebut adalah anggota termuda yang bertugas di Parlemen Sudan. Hasan tetap tinggal di kota yang terkepung untuk membantu komunitasnya meskipun ada ancaman serangan dari milisi yang diketahui telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat.

"Kemartiran Siham Hassan yang terkasih bagi rakyatnya lebih berat daripada Gunung Kilimanjaro. Dia adalah bagian dari utusan para martir yang cemerlang, kumpulan perempuan-ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan yang gigih melawan dan menentang. Dengan darahnya, rakyatnya akan dibebaskan," tulis seorang pengguna X yang berduka atas kematiannya.

"Almarhumah tokoh ini dikenal karena patriotismenya dan kegigihannya dalam membela perjuangan di Sudan dan Darfur, serta aktivismenya dalam mendukung perempuan dan pemuda," bunyi komentar pengguna X lainnya.

Jaringan Dokter Sudan juga mengungkapkan pada hari Senin bahwa RSF telah menjarah fasilitas medis dan apotek.

Jaringan tersebut menyebut eksekusi-eksekusi tersebut sebagai "pembantaian keji" dan mengatakan, "RSF membunuh warga sipil tak bersenjata atas dasar etnis dalam tindakan pembersihan etnis. Laporan dari tim lapangan kami menunjukkan bahwa jumlah korban melebihi puluhan."

Kelompok tersebut lebih lanjut mengatakan bahwa terdapat kesulitan dalam mengakses beberapa wilayah akibat keamanan yang lemah dan meluasnya kekacauan.

Pada hari Sabtu, jaringan tersebut mengutuk penembakan yang disengaja terhadap Rumah Sakit Pendidikan El-Fasher, yang menewaskan seorang perawat dan melukai tiga staf medis.

"Penargetan rumah sakit dan fasilitas kesehatan merupakan kejahatan perang dan pelanggaran nyata hukum humaniter internasional," kata kelompok tersebut.

Sementara itu, Gubernur Darfur, Minni Minawi, mendesak keselamatan dan keamanan warga sipil, dengan mengatakan: "Kami menuntut perlindungan warga sipil, pengungkapan nasib para pengungsi, dan penyelidikan independen atas pelanggaran dan pembantaian yang dilakukan oleh milisi RSF di depan umum."

Sejak dimulainya perang saudara antara tentara Sudan dan RSF pada April 2023, El-Fasher telah menjadi titik api dan benteng militer utama.

Meskipun Dewan Keamanan PBB sebelumnya telah mengeluarkan resolusi pada tahun 2024 untuk menyerukan diakhirinya pengepungan di El-Fasher, RSF terus melancarkan serangan di wilayah tersebut.

Setidaknya 2.500 warga sipil mengungsi dari El-Fasher pada hari Minggu saja, menurut para aktivis.

Awal bulan ini, Reuters melaporkan bahwa penduduk di El-Fasher dibuntuti oleh pesawat nirawak dan sekitar 30 orang meninggal setiap hari akibat kekerasan, kelaparan, dan penyebaran penyakit.

"Dengan RSF melancarkan serangan terhadap warga sipil di El-Fasher, mereka dan Angkatan Bersenjata Sudan menghalangi bantuan yang sangat dibutuhkan di banyak wilayah negara ini, komunitas global tidak dapat lepas tangan dari tanggung jawabnya untuk meringankan penderitaan di Sudan," ujar Mohamed Osman, seorang peneliti Sudan di Human Rights Watch, dalam sebuah pernyataan di X pada bulan Agustus.

Situasi kemanusiaan di El-Fasher masih memprihatinkan, terutama karena 260.000 warga sipil—setengahnya anak-anak—masih terjebak dan terputus dari bantuan dan pasokan makanan.

Komunikasi juga masih terputus di seluruh kota, membuat El-Fasher mengalami "kegagalan media", demikian peringatan dari Sindikat Jurnalis Sudan.