Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan pihaknya mempertimbangkan tren peningkatan permintaan dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dalam menentukan kuota impor bahan bakar minyak (BBM).

"Kebijakan yang akan diambil tentu akan dipengaruhi juga oleh pola konsumsi atau permintaan dari BBM," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam acara Temu Media Sektor ESDM yang digelar di Jakarta, Jumat (19/12/2025) malam.

Laode menyadari fenomena pembelian BBM nonsubsidi, termasuk BBM dari SPBU swasta, meningkat mulai 2025.

Rata-rata permintaan dari SPBU swasta pun tinggi-tinggi, ucapnya.

"Kami lihat memang permintaannya kan sekarang lagi tinggi, ya. Sampai hari ini juga permintaannya tinggi. Tapi, persentase (peningkatan kuotanya) belum bisa saya sampaikan," kata Laode.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memperingatkan SPBU swasta untuk menaati aturan negara, termasuk soal kuota impor bahan bakar minyak (BBM).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika disinggung soal penetapan kuota impor bagi badan usaha swasta pengelola SPBU swasta.

Bahlil menyampaikan kepada SPBU swasta yang tertib dan menaati aturan, pemerintah sudah menghitung berapa jumlah kuota impor yang akan diberikan.

"Kalau yang tidak tertib, belum saya hitung. Nanti saya sampaikan, masih diatur," ujar Bahlil.

Akan tetapi, ketika didesak ihwal badan usaha yang mana yang tidak menaati aturan, Bahlil menolak untuk mengungkapkan.

"Kamu kan tahu," ucap dia ke wartawan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memutuskan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) 2026 untuk badan usaha pengelola SPBU swasta, seperti Shell, BP, Vivo, dan ExxonMobil pada pekan depan.

“Minggu depan kami sudah Insya Allah bisa mendapatkan opsinya seperti apa,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Jakarta, Rabu.

Laode mengungkapkan bahwa dirinya sudah rapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Migas untuk merumuskan opsi-opsi ihwal impor BBM untuk SPBU swasta. Nantinya, Laode akan menjabarkan opsi-opsi tersebut kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Bahlil akan mengambil keputusan untuk menetapkan opsi mana yang diberlakukan dalam hal impor BBM SPBU swasta pada 2026.

Adapun salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penambahan kuota impor sebesar 10 persen dari kuota impor pada 2025.

“Itu (penambahan 10 persen) salah satu opsi,” ujar Laode.

Kebijakan tersebut sudah diberlakukan pemerintah pada 2025, yakni menambah kuota impor sebesar 10 persen dari 2024. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, sejumlah SPBU swasta, yakni Shell dan BP, kehabisan kuota impor pada pertengahan Agustus 2025, dan SPBU Vivo menyusul pada Oktober 2025.

Solusi yang ditawarkan oleh Kementerian ESDM kepada SPBU swasta yang kehabisan kuota impor adalah melakukan kolaborasi antarbisnis dengan Pertamina Patra Niaga.

Badan usaha pengelola SPBU swasta lantas mengimpor menggunakan kuota impor milik perusahaan migas plat merah tersebut.

Stok BBM jenis RON 92 untuk SPBU BP pulih pada akhir Oktober 2025. Pemulihan stok BBM jenis RON 92 disusul oleh SPBU Vivo (pada akhir November 2025), dan yang terakhir adalah stok BBM SPBU Shell (pada awal Desember 2025).

Secara keseluruhan, hingga awal Desember 2025, Pertamina Patra Niaga telah menyalurkan 430 ribu barel minyak kepada tiga SPBU swasta tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025