Bisnis.com, JAKARTA — Telah terjadi kekosongan stok BBM di SPBU Shell pada awal tahun ini. Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini stok BBM di SPBU Shell sudah aman.

Hal itu disampaikan Bahlil di Istana Negara saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (11/2/2026).

"Saya pikir semuanya ada ya, RON 92, RON 95, RON 98 semuanya ada kok. Solar juga ada, jadi tinggal dilakukan B2B [business to business] saja," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Sebelumnya Shell Indonesia mengaku terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk pengadaan BBM, khususnya bensin seiring dengan stok BBM di SPBU Shell yang kembali habis pada awal tahun ini.

Tercatat, stok BBM di seluruh SPBU di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah kosong. Stok bensin yang tersedia hanya ada di Jawa Timur.

President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor BBM tahun ini.

"Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa kami terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor BBM tahun 2026 sesuai dengan tata laksana yang berlaku," ujar Ingrid dalam keterangannya.

Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pemerintah belum menerbitkan rekomendasi izin impor BBM periode 2026 untuk Shell.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman pun menyebut, hingga saat ini, pihaknya masih mengevaluasi kuota impor BBM yang diajukan badan usaha (BU) SPBU swasta itu.

"Masih dievaluasi [izin impor BBM Shell 2026]. Masih dievaluasi," ucap Laode di Jakarta pekan lalu (5/2/2026).

Dia juga mengatakan, Shell terakhir kali memiliki stok BBM karena membeli base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga pada Desember 2025. Saat itu, Shell membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga sebanyak 100.000 barel.

"Kan terakhir juga kemarin mereka [Shell]. Pemesanan ke Pertamina kan 2025 terakhir. Jadi, masih dievaluasi," kata Laode.

Kementerian ESDM memastikan telah memberikan tambahan kuota impor BBM sebesar 10 persen kepada SPBU swasta pada tahun ini. Proses impor tengah dilakukan dan tinggal menunggu kargo tiba di dalam negeri.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman memastikan tambahan kuota diberikan sama seperti 2024 dan 2025 yakni 10 persen dari realisasi penjualan di tahun sebelumnya.

"Kuota saya jawab satu kata, mirip tahun 2025," kata Laode ditemui di Kantornya, Jumat (6/2).

Menurutnya, para SPBU swasta juga sudah mulai mengajukan izin sejak akhir tahun lalu, termasuk Shell. Namun, perusahaan tersebut mengajukan paling akhir sehingga saat ini masih dalam evaluasi.

"Shell itu terakhir kan menyetujui proses pembelian. Jadi, kami evaluasi dulu," jelasnya.

Untuk tahun ini, Laode menyebutkan pemerintah juga mengubah waktu pemberian izin impornya. Dari tahun sebelumnya per stok tiap tiga bulan, saat ini menjadi pemberian izin untuk langsung stok 6 bulan.

"2025 kemarin ada yang bilang, oh ini kok bulanan, oh 3 bulanan. Nah, tahun ini kita sudah tetapkan 6 bulan.Jadi mereka diberikan impor untuk 6 bulan," tegasnya.

Ia menyebutkan perubahan ini untuk mencegah tidak terjadi kasus kelangkaan seperti tahun lalu. Nantinya, akan dievaluasi lagi.

"Nanti kita lihat lagi dinamikanya (setelah pemberian izin 6 bulan)," tegasnya.

IDXChannel - Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mewanti-wanti risiko penarikan investasi oleh korporasi minyak global dari Indonesia. Kekhawatiran ini merujuk kebijakan terbaru pengaturan kuota impor BBM bagi SPBU swasta yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

Fahmy menekankan kepada pemerintah untuk kembali mengingat prinsip ekonomi liberal, yang menjadi titik masuk investasi asing. Korporasi minyak luar negeri pada awalnya diberikan keleluasaan dalam hal kuota impor termasuk periodenya hingga penetapan harga.

"Kalau kemudian dibatasi, itu sudah tidak sesuai dengan prinsip liberalisasi untuk investasi, dan pasti mereka (SPBU swasta) menolak," ujarnya kepada IDX Channel, Minggu (25/1/2026).

Jika yang menjadi alasan pengaturan kuota impor adalah memaksa SPBU swasta membeli stok BBM impor PT Pertamina (Persero), Fahmy meragukan manuver itu berhasil. Setidaknya ada dua isu yakni soal harga dan kualitas.

"Kalau dipaksa harus membeli dari Pertamina, mereka akan menolak karena harganya pasti lebih mahal. Pertamina bukan LSM, Pertamina itu pasti cari profit, nah sehingga harganya lebih mahal. Nah, padahal bisnisnya SPBU itu marginnya kecil sekali," kata dia.

Akibat kebijakan pengaturan kuota impor ini, Fahmy menyampaikan bakal terjadinya kerugian bagi SPBU swasta yang dimiliki korporasi minyak global sekaliber Shell hingga Vivo ini. Hal ini lantaran bakal terjadi kelangkaan BBM di SPBU swasta.

"Lama-lama mereka akan rugi. Nah, maka pada saat itu kemudian dampak dari kebijakan itu, itu akan mendorong mereka hengkang dari Indonesia, dia akan tutup dan keluar dari Indonesia gitu," ujar Fahmy.

Dia menambahkan, dampak turunan ketika SPBU swasta angkat kaki adalah kerugian masyarakat. "Maka yang satu-satunya menjual BBM itu hanya Pertamina. Ada semacam monopoli. Monopoli ini yang dirugikan siapa? Konsumen karena konsumen tidak mempunyai pilihan untuk membeli BBM dari sumber yang lain," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian ESDM mengubah skema pemberian kuota impor BBM SPBU Swasta 2026. Nantinya, kuota tak diberikan sekaligus dalam satu tahun penuh.

Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman, badan usaha harus mengajukan ulang permintaan impor BBM. Hal itu dilakukan jika stok sudah habis.

Laode mengatakan, telah memberikan kuota impor BBM kepada operator SPBU swasta untuk 2026. Besarannya masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 100 plus 10 persen dari konsumsi 2025.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Skema baru kuota impor BBM untuk badan usaha SPBU swasta secara bertahap berisiko membuat peredaran bahan bakar minyak (BBM) di masyarakat menjadi makin langka jika tidak dilakukan secara hati-hati.

Skema pemberian kuota impor BBM itu diambil oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan hasil evaluasi pengadaan impor BBM untuk SPBU swasta pada 2025. Pada saat itu, kuota impor BBM SPBU swasta habis lebih awal lantaran tingginya permintaan.

Kendati demikian, Kementerian ESDM tak memerinci berapa lama periode impor tersebut. Pemerintah enggan mengungkapkan apakah periode pemberian kuota tersebut dipatok per 3 bulan ataupun per 6 bulan.

Ketua Kelompok Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan (K3EPB) Universitas Indonesia (UI) Ali Ahmudi Achyak berpendapat, skema periodik itu bisa berjalan efektif untuk menghindari kelangkaan. Namun, terdapat beberapa catatan penting.

Menurutnya, kontrol pemerintah harus lebih kuat. Ali menjelaskan, skema periodik memberi ruang bagi Kementerian ESDM untuk mengevaluasi realisasi impor, stok, dan distribusi secara berkala.

"Kalau ada BU yang tidak optimal atau terjadi anomali pasar, pemerintah bisa cepat melakukan penyesuaian," ucap Ali kepada Bisnis, Jumat (23/1/2026).

Selain itu, dia menilai skema bertahap bisa menekan potensi penimbunan atau spekulasi pasokan. Hal ini berbeda dengan skema tahunan yang berisiko dimanfaatkan tidak proporsional, apalagi saat harga global fluktuatif. Ali juga berpendapat, skema periodik fleksibel terhadap kondisi global.

"Harga minyak dan geopolitik sangat dinamis. Kuota periodik memberi fleksibilitas kebijakan tanpa harus menunggu 1 tahun penuh," imbuhnya.

Ali pun mengingatkan skema pemberian impor secara periodik memiliki risiko tersendiri jika tidak diatur secara detail.

Dia menyebut, BU SPBU swasta sangat bergantung pada kepastian pasokan. "Oleh karena itu, kalau ada jeda sedikit saja antara satu periode kuota ke periode berikutnya, langsung terasa di lapangan, stok menipis, SPBU tutup, dan konsumen panik," katanya.

Ali menyebut, agar kejadian kelangkaan tidak terulang lagi, maka minimal harus ada beberapa hal. Pertama, kepastian jadwal periode kuota, misalnya triwulanan dan otomatis bergulir.

Kedua, buffer stok wajib untuk BU SPBU swasta. Ketiga, early warning system (EWS) jika realisasi kuota mendekati batas. Ketiga, transparansi komunikasi ke publik dan pelaku usaha.

"Kalau skema periodik ini hanya bertahap tapi tanpa kepastian teknis, justru berpotensi menciptakan kelangkaan baru. Hal itu terjadi bukan karena BBM tidak ada, tapi karena izin dan timing yang terlambat," kata Ali mengingatkan.

Sementara itu, Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai, penerapan skema periode untuk impor BBM SPBU swasta tidak efektif mencegah kelangkaan di lapangan.

Menurutnya, kebijakan itu malah berisiko menimbulkan kelangkaan jika implementasinya dilakukan serampangan.

"Mengurus kertas kerja setiap kali mengajukan impor dan mengurus surat rekomendasi butuh waktu, jika terlambat sedikit maka shipping proses ke dalam negeri juga tertunda. Potensi kelangkaan di SPBU swasta bisa terulang seperti 2025," kata Hadi.

Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu mengingatkan, jika pemerintah tetap menerapkan skema periodik, maka proses persetujuan impor pun harus dilakukan secara cepat dan tepat.

"Setiap kali ada pengajuan izin impor sesuai dengan periode waktu tertentu harus cepat di-approve. Jangan sampai terlambat," ucapnya.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan skema kuota impor BBM tidak diberikan sekaligus dalam satu tahun penuh.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menjelaskan, bahan usaha nantinya harus mengajukan ulang permintaan impor BBM ketika stok sudah habis. Skema ini persis dengan yang diterapkan pada tahun 2025.

"Kebijakannya sama atau mirip dengan 2025. Kita tidak berikan sekaligus. Jadi kita evaluasi juga kan. Jadi tidak diberikan langsung 1 tahun gitu, ada periodesasinya," kata Laode saat di temui di kompleks DPR RI, Kamis (23/1/2026).

Ia mengaku telah memberikan kuota impor BBM kepada operator SPBU swasta untuk 2026. Adapun besarannya masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 100 plus 10 persen dari konsumsi pada 2025.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemberian kuota impor secara periodik ini sekaligus mendorong SPBU swasta, agar ke depan tidak bergantung dengan impor. Akan tetapi bisa melakukan pembelian BBM melalui PT Pertamina.

Bahlil mengatakan pemberian kuota impor itu menimbang kapasitas Pertamina yang masih belum menutupi kebutuhan konsumsi BBM di dalam negeri. Terutama untuk klasifikasi BBM beroktan tinggi seperti RON92, RON 95, atau RON98, yang biasa digunakan SPBU swasta.

"Selama kapasitas produksi kita masih kurang dibandingkan konsumsi, maka tetap kita sementara impor harus kita lakukan," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, (14/1/2026).

Bahlil menargetkan, lewat beroperasinya Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan maka pada 2027 kebutuhan BBM beroktan tinggi seperti yang dibutuhkan SPBU swasta akan bisa dipenuhi oleh Pertamina.

"RON 92, 95, 98, kita mau dorong agar produksinya sudah harus ada di 2027, ini kemungkinan di semester ke-2. Jadi silahkan beli di Pertamina," tambahnya.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman memastikan pemerintah telah memberikan kuota impor terhadap operator SPBU swasta untuk tahun 2026.

Dia menegaskan jumlah kuota impor yang diberikan naik dibandingkan kuota yang diberikan tahun lalu. Namun, ia masih enggan untuk membocorkan berapa volume impor yang diberikan SPBU swasta untuk tahun 2026 ini.

"Sudah (diberikan izin impor). (Kenaikannya 10 persen dari tahun 2025) miriplah sama," katanya saat ditemui di Kantor BPH Migas usai acara Penutupan Posko Nataru, Senin (5/1/2025).

Laode mengharapkan, dengan pemberian kembali kuota impor untuk operator swasta, pasokan BBM di SPBU bisa kembali pada periode normal. Tidak terjadi kembali polemik kelangkaan BBM SPBU swasta seperti yang terjadi di penghujung 2025 lalu.

"Bukan segera normal, harusnya sudah normal (pasokan BBM di SPBU). Kan kita tidak ada menghentikan (impor SPBU swasta)," tambahnya.

Sebelumnya, Laode menyebut pemberian kuota impor BBM untuk SPBU Swasta pada 2026 mempertimbangkan konsumsi BBM pada 2025. Pihaknya telah melakukan prognosa konsumsi BBM hingga akhir Desember 2025. Termasuk menghitung kekurangan yang sebelumnya terjadi di SPBU swasta.

"Kemungkinan polanya seperti itu, 100 plus 10 persen. Tapi kan referensi tahunnya beda, kalau tahun ini pakai referensi tahun 2024, tahun depan (2026) pakai referensi (prognosa konsumsi BBM) tahun 2025," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM (7/11/2025).

Kesempatan berbeda, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung mengungkapkan SPBU telah mengajukan kuota impor BBM kepada pemerintah. Jumlah kenaikan kuota impor akan disesuaikan dengan realisasi penjualan yang dilakukan pada 2025.

"SPBU swasta sudah mengajukan kuota untuk tahun 2026. Seharusnya itu sudah tahap penyelesaian di Dirjen Migas. Untuk tahun 2026 itu menyesuaikan dengan penjualan, kemudian itu juga ada asumsi kenaikan," kata Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (2/1/2026).

(Febrina Ratna Iskana)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah membuka peluang penyesuaian kuota impor bahan bakar minyak (BBM) bagi SPBU swasta seiring meningkatnya konsumsi BBM nonsubsidi. Penentuan kuota disebut akan mempertimbangkan pola permintaan masyarakat yang terus berubah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, kebijakan impor BBM tidak ditetapkan secara kaku. Evaluasi dilakukan berdasarkan tren konsumsi aktual di lapangan.

“Kebijakan yang akan diambil tentu akan dipengaruhi juga oleh pola konsumsi atau permintaan dari BBM,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman dalam Temu Media Sektor ESDM di Jakarta, Jumat (19/12/2025) malam.

Laode mengakui terjadi peningkatan pembelian BBM nonsubsidi sepanjang 2025. Kenaikan tersebut juga tercermin dari tingginya permintaan yang diajukan SPBU swasta.

“Kami lihat memang permintaannya kan sekarang lagi tinggi, ya. Sampai hari ini juga permintaannya tinggi. Tapi, persentase (peningkatan kuotanya) belum bisa saya sampaikan,” kata Laode.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan kepatuhan badan usaha menjadi faktor kunci dalam penetapan kuota impor. Aspek tata kelola disebut akan menjadi pertimbangan sebelum kuota diberikan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengingatkan SPBU swasta agar mematuhi seluruh ketentuan negara, termasuk terkait impor BBM. Pemerintah disebut telah menghitung kuota bagi badan usaha yang dinilai tertib.

“Kalau yang tidak tertib, belum saya hitung. Nanti saya sampaikan, masih diatur,” ujar Bahlil.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai badan usaha yang tidak mematuhi aturan, Bahlil enggan merinci. “Kamu kan tahu,” ucapnya kepada wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pihaknya telah menghitung kuota impor BBM tahun depan untuk SPBU swasta yang terbit dan taat dengan aturan negara.

Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tak menyebut rincian angka pasti besaran kuota impor yang diberikan. Untuk diketahui, pemerintah memberikan kenaikan 10% kuota impor dari realisasi tahun sebelumnya.

“Swasta yang tertib kepada negara atau swasta yang mau mengatur negara? Kalau yang tertib kepada peraturan negara, saya sudah menghitung,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).

Sementara itu, Bahlil menerangkan untuk kuota impor untuk SPBU swasta yang tak tertib, pihaknya belum melakukan perhitungan. Namun, Bahlil tak menyebutkan SPBU yang dimaksud.

“Pokoknya gini, badan swasta yang mencoba-coba untuk mengatur dan melawan negara, tidak mentaati aturan negara, ya tunggu tanggal mainnya,” tegasnya.

Sebelumnya, mengultimatum salah satu badan usaha (BU) SPBU swasta lantaran meminta tambahan impor BBM. Bahlil tak secara spesifik menyebut nama perusahaan yang dimaksud.

Namun, dia mengatakan perusahaan itu dinilai keras kepala tetap meminta tambahan impor. Padahal, kuota impor untuk 2025 sudah diberikan kepada perusahaan bersangkutan 10% lebih besar dibanding 2024. Bahlil pun menegaskan, tidak boleh ada pengusaha yang mengatur negara.

“Jadi harus ada pesan tegas gini pada pengusaha. Negara itu mau mengendalikan impor dalam rangka apa? Untuk menjaga neraca dagang, komoditas dan devisa kita," ucap Bahlil dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Bahlil menjelaskan bahwa yang mengatur pengusaha adalah negara. Sebab, pemerintah memiliki regulasi tersendiri. Namun, dia juga sadar betul kalau negara juga tidak boleh sewenang-wenang pada pengusaha. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara kedua belah pihak.

"Tidak boleh ada pengusaha mengendalikan negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara, tapi negara gak boleh sewenang-wenang pada pengusaha," kata Bahlil.

Untuk diketahui, permasalahan impor BBM untuk SPBU swasta sempat menjadi polemik. Sebab, pemerintah tak memberikan tambahan kuota impor untuk 2025, meski stok BBM di SPBU swasta telah habis pada akhir Agustus 2025.

Sebagai gantinya, pemerintah merekomendasikan SPBU swasta membeli base fuel lewat PT Pertamina Patra Niaga. Pasalnya, perusahaan pelat merah itu masih memiliki jatah impor yang belum digunakan pada tahun ini. Pada pertengahan September 2025, SPBU swasta dan Pertamina disebut telah sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina.

Namun, dalam perjalanannya, kesepakatan itu lama terealisasi lantaran adanya ketidaksesuaian spesifikasi base fuel yang diminta SPBU swasta.

Hingga akhirnya, pada Oktober 2025, mekanisme negosiasi diubah dari semula dilakukan bersama-sama menjadi dilakukan antarperusahaan.

Alhasil, per Desember 2025 ini SPBU swasta termasuk Shell, BP-AKR, dan Vivo telah sepakat membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memutuskan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) 2026 untuk badan usaha pengelola SPBU swasta, seperti Shell, BP, Vivo, dan ExxonMobil pada pekan depan.

“Minggu depan kami sudah Insya Allah bisa mendapatkan opsinya seperti apa,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Jakarta, Rabu.

Laode mengungkapkan bahwa dirinya sudah rapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Migas untuk merumuskan opsi-opsi ihwal impor BBM untuk SPBU swasta. Nantinya, Laode akan menjabarkan opsi-opsi tersebut kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Bahlil akan mengambil keputusan untuk menetapkan opsi mana yang diberlakukan dalam hal impor BBM SPBU swasta pada 2026.

Adapun salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penambahan kuota impor sebesar 10 persen dari kuota impor pada 2025.

“Itu (penambahan 10 persen) salah satu opsi,” ujar Laode.

Kebijakan tersebut sudah diberlakukan pemerintah pada 2025, yakni menambah kuota impor sebesar 10 persen dari 2024. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, sejumlah SPBU swasta, yakni Shell dan BP, kehabisan kuota impor pada pertengahan Agustus 2025, dan SPBU Vivo menyusul pada Oktober 2025.

Solusi yang ditawarkan oleh Kementerian ESDM kepada SPBU swasta yang kehabisan kuota impor adalah melakukan kolaborasi antarbisnis dengan Pertamina Patra Niaga.

Badan usaha pengelola SPBU swasta lantas mengimpor menggunakan kuota impor milik perusahaan migas plat merah tersebut.

Stok BBM jenis RON 92 untuk SPBU BP pulih pada akhir Oktober 2025. Pemulihan stok BBM jenis RON 92 disusul oleh SPBU Vivo (pada akhir November 2025), dan yang terakhir adalah stok BBM SPBU Shell (pada awal Desember 2025).

Secara keseluruhan, hingga awal Desember 2025, Pertamina Patra Niaga telah menyalurkan 430 ribu barel minyak kepada tiga SPBU swasta tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengultimatum salah satu badan usaha (BU) SPBU swasta lantaran meminta tambahan impor BBM.

Bahlil tak secara spesifik menyebut nama perusahaan yang dimaksud. Namun, dia mengatakan perusahaan itu dinilai keras kepala tetap meminta tambahan impor.

Padahal, kuota impor untuk 2025 sudah diberikan kepada perusahaan bersangkutan 10% lebih besar dibanding 2024. Bahlil pun menegaskan, tidak boleh ada pengusaha yang mengatur negara.

"Jadi harus ada pesan tegas gini pada pengusaha. Negara itu mau mengendalikan impor dalam rangka apa? Untuk menjaga neraca dagang, komoditas dan devisa kita," ucap Bahlil dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Bahlil menjelaskan bahwa yang mengatur pengusaha adalah negara. Sebab, pemerintah memiliki regulasi tersendiri.

Namun, dia juga sadar betul kalau negara juga tidak boleh sewenang-wenang pada pengusaha. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara kedua belah pihak.

"Tidak boleh ada pengusaha mengendalikan negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara, tapi negara gak boleh sewenang-wenang pada pengusaha," kata Bahlil.

Untuk diketahui, permasalahan impor BBM untuk SPBU swasta sempat menjadi polemik. Sebab, pemerintah tak memberikan tambahan kuota impor untuk 2025, meski stok BBM di SPBU swasta telah habis pada akhir Agustus 2025.

Sebagai gantinya, pemerintah merekomendasikan SPBU swasta membeli base fuel lewat PT Pertamina Patra Niaga. Pasalnya, perusahaan pelat merah itu masih memiliki jatah impor yang belum digunakan pada tahun ini.

Pada pertengahan September 2025, SPBU swasta dan Pertamina disebut telah sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina.

Namun, dalam perjalanannya, kesepakatan itu lama terealisasi lantaran adanya ketidaksesuaian spesifikasi base fuel yang diminta SPBU swasta. Hingga akhirnya, pada Oktober 2025, mekanisme negosiasi diubah dari semula dilakukan bersama-sama menjadi dilakukan antarperusahaan.

Alhasil, per Desember 2025 ini SPBU swasta termasuk Shell, BP-AKR, dan Vivo telah sepakat membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengultimatum salah satu badan usaha (BU) SPBU swasta lantaran meminta tambahan impor BBM.

Bahlil tak secara spesifik menyebut nama perusahaan yang dimaksud. Namun, dia mengatakan perusahaan itu dinilai keras kepala tetap meminta tambahan impor.

Padahal, kuota impor untuk 2025 sudah diberikan kepada perusahaan bersangkutan 10% lebih besar dibanding 2024. Bahlil pun menegaskan, tidak boleh ada pengusaha yang mengatur negara.

"Jadi harus ada pesan tegas gini pada pengusaha. Negara itu mau mengendalikan impor dalam rangka apa? Untuk menjaga neraca dagang, komoditas dan devisa kita," ucap Bahlil dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Bahlil menjelaskan bahwa yang mengatur pengusaha adalah negara. Sebab, pemerintah memiliki regulasi tersendiri.

Namun, dia juga sadar betul kalau negara juga tidak boleh sewenang-wenang pada pengusaha. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara kedua belah pihak.

"Tidak boleh ada pengusaha mengendalikan negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara, tapi negara gak boleh sewenang-wenang pada pengusaha," kata Bahlil.

Untuk diketahui, permasalahan impor BBM untuk SPBU swasta sempat menjadi polemik. Sebab, pemerintah tak memberikan tambahan kuota impor untuk 2025, meski stok BBM di SPBU swasta telah habis pada akhir Agustus 2025.

Sebagai gantinya, pemerintah merekomendasikan SPBU swasta membeli base fuel lewat PT Pertamina Patra Niaga. Pasalnya, perusahaan pelat merah itu masih memiliki jatah impor yang belum digunakan pada tahun ini.

Pada pertengahan September 2025, SPBU swasta dan Pertamina disebut telah sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina.

Namun, dalam perjalanannya, kesepakatan itu lama terealisasi lantaran adanya ketidaksesuaian spesifikasi base fuel yang diminta SPBU swasta. Hingga akhirnya, pada Oktober 2025, mekanisme negosiasi diubah dari semula dilakukan bersama-sama menjadi dilakukan antarperusahaan.

Alhasil, per Desember 2025 ini SPBU swasta termasuk Shell, BP-AKR, dan Vivo telah sepakat membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengonfirmasi bahwa pembahasan antarbisnis (business to business/B2B) terkait pembelian bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina telah memasuki tahap akhir. Pernyataan tersebut mengonfirmasi kabar terbaru dari Kementerian ESDM mengenai Shell yang sepakat membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga.

“Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa saat ini pembahasan B2B terkait pasokan impor base fuel dari Pertamina Patra Niaga memasuki tahap akhir,” kata Ingrid, Rabu (26/11/2025).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan Shell membeli satu kargo base fuel dari Pertamina Patra Niaga.

“Untuk Shell ini sudah terdapat kesepakatan dengan Pertamina. Jadi tanggal 24 atau 25 November ini sudah sampai di titik serah yang disepakati antara Pertamina dengan Shell,” ujar Yuliot di Jakarta, Selasa (25/11).

Ia menjelaskan, setibanya kargo di Indonesia, Shell akan segera melakukan penjemputan dan mendistribusikannya ke SPBU. Kuota tambahan itu diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan stok hingga akhir 2025, sambil menunggu alokasi kuota impor berikutnya.