Jakarta (ANTARA) - Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) University Prof. Dodik Ridho Nurochmat menggarisbawahi bahwa tantangan utama dalam pemanfaatan hutan adalah nilai ekonomi riil hutan yang masih sangat rendah.

“Saat ini, nilai ekonomi langsung hutan hanya sekitar Rp4 juta per hektare per tahun, jauh dibandingkan dengan perkebunan sawit yang mencapai sekitar Rp40 juta per hektare per tahun atau sepuluh kali lipatnya,” kata Dodik dalam keterangan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di Jakarta, Senin.

“Kondisi ini menyebabkan beberapa pihak cenderung ingin mengkonversi hutan ke penggunaan lain yang lebih menguntungkan,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Dodik menilai pentingnya perubahan pola pikir (mindset) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kehutanan yang selama ini berbasis komoditas menjadi berbasis kawasan (paket pemanfaatan hutan).

Hal ini, lanjut dia, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi skala kecil dan mengurangi beban administratif.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto menyoroti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (P.8).

Ia menilai, roh dari P.8 adalah multiusaha kehutanan (MUK) sebagai perubahan paling signifikan dari peraturan sebelumnya yang berbasis kayu. Semangat MUK ia sebut sejalan dengan dinamika tuntutan konsumen dunia yang mengarah pada produk-produk regeneratif.

MUK pun harus mencakup kayu, non-kayu, dan jasa lingkungan yang diletakkan pada pertimbangan skala ekonomi, manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, serta prinsip Sustainable Development Goals (SDGs).

“Namun, implementasi MUK regeneratif di tingkat tapak masih dilakukan secara parsial dan terfragmentasi. Pemanfaatan (hasil hutan bukan kayu) oleh pemegang izin dan masyarakat masih berskala kecil sehingga belum economically viable,” kata Purwadi.

“Distribusi dan logistik juga bermasalah karena produk terfragmentasi pada sebaran ruang yang luas sehingga biaya ekonomi tinggi dan produk tidak dapat kompetitif di pasar,” imbuhnya.

Purwadi mengusulkan pendekatan lanskap sebagai solusi. Dalam satu bentang lahan dapat terdapat beberapa pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), kelompok perhutanan sosial, hutan desa, industri kecil, vendor, dan lain-lain yang harus diintegrasikan.

“Pendekatan lanskap diharapkan dapat menghasilkan produk teragregasi yang menarik bagi pembiayaan dan mudah untuk dilakukan hilirisasi sehingga mempercepat implementasi multiusaha kehutanan,” katanya.

Luas kawasan hutan produksi di Indonesia saat ini mencapai 72 juta hektare atau sekitar 57 persen dari total luas kawasan hutan nasional. Sebagian besar hutan produksi alam (hutan rimba) terkonsentrasi di Pulau Kalimantan, sedangkan hutan produksi tanaman (seperti hutan tanaman industri) banyak terdapat di Pulau Sumatra dan Jawa.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa program perhutanan sosial memprioritaskan kelestarian alam dan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

"Dalam memastikan agar program ini berjalan sejalan antara peningkatan ekonomi dan penjagaan kelestarian hutan, Kementerian Kehutanan menempatkan Perhutanan Sosial sebagai Program Strategis Nasional," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi, saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

"Khususnya, sebagai salah satu solusi utama untuk mengentaskan kemiskinan dan membina kelompok masyarakat," ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Ristianto mengatakan Kemenhut juga memprioritaskan pemberian akses legal ini kepada daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi sebagai bentuk afirmasi pemerataan ekonomi.

Hal ini, lanjutnya, dibarengi dengan pemberian bantuan alat ekonomi produktif serta menghubungkan kelompok langsung dengan off-taker (pembeli siaga).

Dengan tetap memegang teguh prinsip "Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera", lanjut Ristianto, Kemenhut menerapkan langkah baku di tingkat tapak berupa kewajiban pola agroforestri atau wana tani.

Kewajiban pola agroforestri ini adalah di mana masyarakat menanam dengan kombinasi antara pohon hutan dan tanaman pertanian bernilai ekonomi tinggi sehingga fungsi tutupan hutan tetap terjaga selagi warga memanen hasilnya.

"Kami mengarahkan pemanfaatan hutan pada potensi nontebang, seperti budi daya tanaman sela, optimalisasi hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan pengembangan jasa lingkungan berupa ekowisata berbasis masyarakat," ujar Ristianto.

Ia menambahkan seluruh aktivitas ini dikawal secara ketat melalui sistem pemantauan (monitoring), evaluasi berkala, serta pendampingan oleh penyuluh kehutanan.

Kemenhut, kata Ristianto, tidak akan segan untuk mengevaluasi atau mencabut izin persetujuan pengelolaan jika ditemukan pelanggaran hukum seperti alih fungsi hutan secara ilegal atau perusakan kawasan.

"Melalui komitmen jangka panjang yang tertuang dalam Peta Jalan 2025-2029, kehadiran Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat, dan langkah-langkah terintegrasi ini, kami berharap hutan Indonesia tidak hanya menjadi paru-paru dunia yang lestari, tetapi juga menjadi sumber kehidupan yang memakmurkan masyarakat sekitar secara adil dan berkelanjutan," jelasnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa perhutanan sosial merupakan salah satu pilar strategis nasional dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

“Selain itu, perhutanan sosial sekaligus sebagai instrumen penting dalam menjaga resolusi konflik agraria serta kelestarian ekosistem kita,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Ristianto mengatakan target pengembangan dan realisasi perhutanan sosial Kemenhut tahun 2026 berjalan selaras dengan dokumen Peta Jalan (Roadmap) Perhutanan Sosial 2025–2029 yang beberapa waktu lalu telah resmi diluncurkan di Lebak, Banten.

Berdasarkan peta jalan tersebut, target konkret Kemenhut tahun 2026 adalah memberikan akses legal bagi kelompok masyarakat seluas 60 ribu hektare secara Nasional.

“Selain itu, fokus kita saat ini juga mencakup penandaan batas kawasan yang telah diberikan persetujuan perhutanan sosial, pengembangan kelompok usaha, serta pendampingan intensif bagi kelompok dalam memajukan usahanya,” ujar Ristianto.

Sementara itu, khusus untuk skema hutan adat, Kemenhut juga telah membentuk Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat yang bertugas mengurai sumbatan komunikasi, memangkas birokrasi, serta mempercepat integrasi verifikasi dan validasi wilayah adat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat hukum adat di lapangan.

Melalui instrumen itu, Ristianto mengatakan pemerintah berkomitmen melakukan peningkatan kapasitas atau scaling up.

“Di mana kelompok perhutanan sosial pemula ditingkatkan statusnya menjadi kelompok mandiri yang mampu mengelola komoditas secara berdikari melalui Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang bernilai ekonomi tinggi,” katanya.

Ristianto mengatakan, target dan upaya tersebut turut diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

Dari instansi pemerintah antara lain Kementerian Pertanian; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Koperasi; Kementerian UMKM; dan berbagai BUMN.

Lebih lanjut, Kemenhut juga membuka kerja sama dengan pihak swasta lainnya yang bersedia berkontribusi dalam investasi kepada kelompok, pengembangan komoditas, serta hilirisasi produk yang dihasilkan dari Perhutanan Sosial.

“Kerja sama ini juga diwujudkan secara konkret dengan mempertemukan produsen atau kelompok masyarakat secara langsung dengan buyer (pembeli) dalam berbagai ajang pertemuan bisnis untuk memotong rantai pasok,” kata Ristianto.

“Sehingga kelompok perhutanan sosial bisa mendapatkan harga yang jauh lebih bersaing di pasar, didukung pula oleh akademisi serta LSM dalam hal pendampingan teknis di lapangan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pusat Internasional untuk Penelitian Agroforestri (ICRAF/World Agroforestry) menilai agroforestri merupakan bagian dari kearifan lokal Indonesia dalam pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

“Kami melihat bahwa agroforestri di Indonesia lebih dari sekadar menanam tanaman di antara pepohonan. Ini adalah strategi penggunaan lahan yang menjembatani kesenjangan antara konservasi dan produksi,” kata CEO ICRAF Eliane Ubalijoro di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Ubalijoro memberikan beberapa contoh agroforestri di Indonesia, seperti sistem agroforestri Repong dari Lampung dan Mamar dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Semua ini adalah contoh kearifan yang dimiliki di Indonesia. Ini adalah solusi asli yang sangat ampuh dan telah ditinjau oleh para ahli selama bertahun-tahun,” ujar dia.

Berbekal pengetahuan dan budaya lokal terkait pengelolaan hutan yang kaya dan turun-temurun di Indonesia, Ubalijoro menilai penting bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan ICRAF untuk saling memberikan dukungan satu sama lain.

Salah satu langkah yang baru saja ditempuh adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara dua belah pihak yang fokus pada sejumlah area kerja, antara lain dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari, pengembangan pendanaan inovatif sektor kehutanan, pengembangan kawasan hutan dengan tujuan khusus, digitalisasi sektor kehutanan, dan pengembangan sosio-ekonomi masyarakat hutan.

“Kami melihat pembangunan sosial ekonomi pada akhirnya bertujuan agar kita memiliki komunitas yang sejahtera dan bagaimana perhutanan sosial harus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Ubalijoro.

Selain itu, ia mengatakan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan pun sesuai dengan visi Indonesia yang tercantum dalam Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029 serta Indonesia Emas 2045.

“Kita ingin Indonesia menjadi pemimpin di seluruh dunia yang menunjukkan jalan kepada kita, tidak hanya untuk semua negara tetapi khususnya untuk negara-negara kepulauan di seluruh dunia yang sangat rapuh dan sangat bergantung pada ekosistem alami,” kata Ubalijoro.

“Bersama-sama kita tidak hanya menanam pohon, kita menumbuhkan masa depan untuk Indonesia hingga tahun 2045. Kami melihat kerja sama ini sebagai kunci untuk memimpin dan membawa harapan di Bumi,” katanya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) memperkuat kelembagaan usaha dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) koperasi di sektor kehutanan, yang dalam hal ini dimaksudkan untuk menguatkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

“Kami berharap kerja sama KUPS ini akan bertransformasi (huruf) K-nya dari ‘Kelompok’ menjadi ‘Koperasi’. Harapannya nanti akan menjadi Koperasi Usaha Perhutanan Sosial,” kata Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Adapun pemerintah melalui Kemenhut per tanggal 23 Desember 2025 telah memberikan akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial hingga sebesar 8,3 juta hektare (ha) atau tepatnya 8.323.671 ha.

Menhut merinci bahwa sebanyak 11.065 unit Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial telah diberikan untuk 1.420.189 penerima.

Lebih lanjut, dari masyarakat penerima SK Perhutanan Sosial tersebut, telah terbentuk sebanyak 16.403 KUPS di seluruh Indonesia. Data dari gokups.hutsos.kehutanan.go.id menunjukkan bahwa KUPS di seluruh Indonesia pada tahun 2025 telah mencatatkan nilai ekonomi nasional hingga lebih dari Rp1,29 triliun.

Selain itu, Menhut Raja Antoni mengatakan penguatan kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) antara Kemenhut dan Kemenkop ini sekaligus untuk mendukung terwujudnya Asta Cita kedua yang berfokus pada penguatan pertahanan, kemandirian pangan, energi, air, ekonomi kreatif, hijau, dan biru.

Kemudian Asta Cita ketiga yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan pengembangan infrastruktur.

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menerangkan bahwa MoU ini memiliki ruang lingkup kerja sama yang konkret dan strategis.

Ferry mengatakan bahwa pada tahun 2026 nanti, pemerintah menargetkan sebanyak 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berdiri untuk memperkuat ekonomi dari desa.

“Dengan Kementerian Kehutanan, di bawah kepemimpinan Bapak Menteri Raja Juli Antoni, kami menekankan peningkatan penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM koperasi di sektor kehutanan,” kata Menkop Ferry.

“Pak Menteri Raja Juli menyampaikan bahwa ada kelompok-kelompok usaha di Perhutanan Sosial, namun belum banyak yang berbadan usaha. Kami siap untuk menjadikan KUPS tersebut memiliki badan usaha seperti koperasi,” ujarnya menambahkan.

Selain dengan Kemenhut, Kemenkop juga meneken MoU dengan beberapa kementerian/lembaga strategis seperti Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek); Kementerian Transmigrasi (Kementrans); serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Perhutanan sosial menjadi elemen kunci diplomasi Indonesia sebagai negara pemilik hutan tropis terbesar ketiga dunia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perhutanan sosial menjadi agenda strategis nasional untuk mewujudkan keadilan ekologi, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta perlindungan hutan berkelanjutan.

“Perhutanan sosial bagi kami adalah gerakan bersama untuk memastikan keadilan akses kelola, membuka peluang ekonomi yang nyata bagi rakyat dan menjaga kelestarian hutan dari generasi ke generasi,” kata Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Raja Antoni mengatakan perhutanan sosial pun telah memberikan akses kelola kepada lebih dari 1 juta kepala keluarga, mendorong tumbuhnya 15.852 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dan menghadirkan nilai ekonomi mencapai sekitar Rp4 triliun.

Selain itu, pemerintah menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat hingga tahun 2029 sebagai langkah memperkuat legalitas dan peran masyarakat hukum adat sebagai penjaga hutan terbaik.

Menhut juga menyampaikan bahwa perhutanan sosial bukan hanya program teknis, tetapi gerakan perubahan nasional.

“Hutan adat sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Kami berkomitmen merekognisi 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029 sebagai bentuk kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat selaku the best guardian of the forest,” ujar Raja Antoni.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memprioritaskan untuk melakukan percepatan izin akses kelola; pendampingan intensif bagi KUPS; percepatan pasar dan pembiayaan usaha kehutanan rakyat.

Langkah prioritas lainnya adalah melalui digitalisasi proses layanan; pengamanan kawasan dari perambahan ilegal; dan penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil.

Dengan langkah-langkah tersebut, perhutanan sosial diarahkan menjadi lokomotif ekonomi hijau desa sekaligus instrumen penting untuk menurunkan tekanan deforestasi dan mencapai target iklim nasional.

“Perhutanan sosial menjadi elemen kunci diplomasi Indonesia sebagai negara pemilik hutan tropis terbesar ketiga dunia,” kata Menhut.

“Pendekatan berbasis masyarakat ini memperkuat posisi Indonesia dalam forum-forum internasional, termasuk dalam pembahasan SDGs, pengurangan emisi FOLU Net Sink 2030, dan agenda perubahan iklim global,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

hal ini senada dengan aturan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mengatakan upaya penyuluhan kehutanan memiliki keterkaitan erat dengan salah satu program prioritas pemerintah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Rohmat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan hal ini senada dengan aturan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

“Koperasi berfungsi sebagai wadah kolektif bagi para penyuluh kehutanan, Kelompok Tani Hutan (KTH), dan masyarakat desa hutan untuk memperkuat akses permodalan, meningkatkan daya saing produk hasil hutan, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal,” ujar Wamenhut Rohmat.

Lebih lanjut, ia menilai hal ini penting mengingat KTH cukup berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Berdasarkan data Kemenhut, nilai transaksi ekonomi (NTE) yang dihasilkan oleh KTH per Selasa (21/10) adalah sebesar Rp3,018 triliun.

Angka ini juga senada dengan kinerja program Perhutanan Sosial, di mana Nilai Ekonomi Nasional (NEKON) dalam periode yang sama tercatat sebesar Rp1,005 triliun dari 3.146 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ada dan dibina.

“NTE KTH dan NEKON menjadi indikator keberhasilan penyuluh kehutanan dalam pendampingan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata terhadap PDB nasional dari sektor non-swasta,” kata Rohmat.

Peran penyuluh kehutanan, lanjut dia, sangat berperan dalam capaian NTE KTH yang berasal dari aktivitas ekonomi 10.094 KTH, yang turut didampingi oleh 3.138 penyuluh ASN, 6.029 penyuluh swadaya masyarakat, dan 883 penyuluh swasta.

“Belum termasuk NEKON dari program Perhutanan Sosial yang mencapai Rp1 triliun dari 3.146 kelompok yang didampingi 2.137 pendamping, di mana 58,8 persennya adalah penyuluh kehutanan,” ujar dia.

Pemerintah, lanjut dia, menargetkan peningkatan NTE KTH setiap tahunnya melalui penguatan kelola usaha dan pembinaan berkelanjutan. Untuk mendukung hal itu, Kemenhut berkomitmen terus meningkatkan kapasitas penyuluh kehutanan, termasuk dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan kegiatan penyuluhan kehutanan.

Kemenhut pun telah menghadirkan kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Penyuluhan Kehutanan 2025 di Jakarta dengan tema “Transformasi Penyuluhan Kehutanan dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Kehutanan”.

“Penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, merupakan investasi jangka panjang yang lambat laun mengubah perilaku masyarakat,” kata Rohmat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai pemanfaatan potensi kawasan hutan secara bertanggung jawab merupakan hal penting dalam model bisnis multiusaha kehutanan.

"Model bisnis multiusaha kehutanan didorong menjadi tulang punggung atau backbone baru industri kehutanan dengan mengoptimalkan seluruh potensi kawasan hutan," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut Laksmi Wijayanti dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Strategi ini, menurut Laksmi, melibatkan diversifikasi usaha melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan seperti ekowisata dan perdagangan karbon hutan, serta agroforestri untuk ketahanan pangan, energi, dan air.

Lebih lanjut, ia mengatakan strategi ini diterapkan dengan memberikan insentif transisi ke multiusaha kehutanan melalui penerapan nilai ekonomi karbon dan kemudahan investasi, serta pengembangan infrastruktur hulu-hilir untuk mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030.

Adapun optimalisasi model bisnis multiusaha kehutanan ini merupakan satu dari tiga pilar utama dalam pengelolaan hutan lestari Indonesia.

Selain model bisnis tersebut, tumpuan lainnya adalah optimalisasi lanskap hutan dan optimalisasi peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Laksmi mengatakan fokus utama dari strategi optimalisasi lanskap hutan adalah konsolidasi spasial dan rekonfigurasi lanskap.

"Langkah-langkah yang diambil meliputi konsolidasi spasial, yaitu penyelesaian masalah tumpang tindih kawasan dan penataan pemanfaatan berbasis konsesi, sambil memprioritaskan akses kepada masyarakat," ujar dia.

Sementara itu, terkait rekonfigurasi lanskap, Laksmi mengatakan bahwa strategi ini dilakukan melalui konsolidasi perencanaan pemanfaatan berbasis lanskap, penataan struktur ruang dan jaringan infrastruktur.

"Selain itu, mainstreaming pemulihan ekosistem, pengelolaan area preservasi, dan rehabilitasi, serta pengelolaan jangka benah," kata dia.

Lebih lanjut, Laksmi mengatakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diperkuat perannya sebagai ujung tombak pengelolaan hutan di tingkat tapak.

"Ini dilakukan melalui penguatan kembali peran KPH dengan tahapan sesuai maturitasnya, pengembangan model pengembangan berbasis lanskap dengan penekanan khusus piloting pada Blok Khusus, serta mobilisasi pendanaan dan peningkatan kapasitas," kata Laksmi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025