Melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan maka tidak hanya mengoptimalkan hasil hutan kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menilai Papua memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan transformasi bisnis kehutanan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan.

Ketua Umum APHI Soewarso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan maka tidak hanya mengoptimalkan hasil hutan kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

"Dengan dukungan kebijakan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah, sektor kehutanan Papua dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap penerimaan negara, pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Soewarso.

APHI, katanya lagi, saat ini tengah melakukan "roadshow" ke sejumlah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi sektor kehutanan nasional, salah satunya dengan Pemerintah Provinsi Papua.

Ia menjelaskan APHI mendorong penyusunan roadmap pembangunan kehutanan Papua dalam jangka menengah hingga panjang sebagai arah pengembangan sektor kehutanan yang lebih kompetitif, berkelanjutan, dan mampu membangkitkan kembali industri kehutanan dari hulu hingga hilir.

Menurut dia, roadmap tersebut juga diharapkan menjadi dasar pengembangan industri pengolahan hasil hutan yang lebih dekat dengan sumber bahan baku, pengembangan jasa lingkungan karbon yang tetap menjaga keberlanjutan produksi kayu, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing produk kehutanan Papua.

Soewarso mengatakan saat pertemuan jajaran APHI dengan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri di Kota Jayapura, Rabu (24/6) lalu, pihaknya mengusulkan sejumlah kebijakan strategis, antara lain pembukaan akses ekspor kayu gergajian langsung dari Papua, penyempurnaan kebijakan penampang kayu olahan untuk meningkatkan pemanfaatan jenis kayu selain merbau, serta harmonisasi kebijakan pusat dan daerah guna mempercepat implementasi transformasi pengelolaan hutan melalui Multiusaha Kehutanan (MUK).

Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menyatakan dukungan terhadap pengembangan sektor kehutanan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui penyusunan roadmap pembangunan kehutanan dan transformasi pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan (MUK).

Pemerintah Provinsi Papua, katanya lagi, terbuka terhadap berbagai inisiatif yang dapat memperkuat kontribusi sektor kehutanan bagi perekonomian daerah dan masyarakat adat melalui penerapan pengelolaan hutan lestari.

"Kami menyambut baik berbagai program yang dapat meningkatkan kontribusi pelaku usaha terhadap pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pengelolaan hutan lestari yang tidak merusak lingkungan," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah setempat saat ini juga terus memperkuat infrastruktur pendukung, termasuk peningkatan kapasitas Pelabuhan Jayapura dan pembangunan pelabuhan di Kabupaten Sarmi, untuk mendukung pengembangan industri kehutanan serta ekspor produk hasil hutan dari Papua.

Menurut Mathius, usulan ekspor langsung kayu gergajian dari Papua maupun perluasan kebijakan penampang kayu olahan perlu didukung dengan data ilmiah dan kajian komprehensif yang dituangkan dalam roadmap pembangunan kehutanan Papua, agar dapat menjadi dasar koordinasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas peluang penguatan pembiayaan pendidikan kehutanan melalui optimalisasi pemanfaatan dana kompensasi hak ulayat.

APHI selanjutnya melakukan pembahasan teknis bersama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua mengenai penyusunan roadmap pengelolaan hutan Papua lima hingga sepuluh tahun ke depan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong penguatan kemitraan antara pemegang konsesi dan masyarakat sekitar hutan untuk memperluas pemerataan manfaat pengelolaan kawasan hutan yang selama ini banyak dikelola korporasi, yang saat ini luas areal konsesi kehutanan mencapai sekitar 29 juta hektare.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti, dalam taklimat media di Jakarta, Kamis, mengatakan pemerintah ingin pemanfaatan kawasan tersebut tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi berbasis hutan.

"Pemanfaatan hutan itu harus adil. Maka tidak boleh sebetulnya pemanfaatan hutan terkonsentrasi hanya ke sebagian orang saja. Jadi masyarakat itu justru harus didorong," kata Laksmi.

Menurut dia, upaya memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan selama ini dilakukan melalui program perhutanan sosial seluas 12 juta hektare.

Namun, pemerintah juga ingin memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari kawasan konsesi yang dikelola perusahaan.

"Yang 29 juta hektare itu juga kami buat konsepnya bisa berbagi bersama melalui multiusaha kehutanan dan kewajiban melakukan kemitraan," ujarnya.

Laksmi menjelaskan kemitraan tersebut akan dijalankan melalui skema multiusaha kehutanan yang memungkinkan pemanfaatan berbagai potensi hutan, mulai dari hasil hutan bukan kayu, agroforestri, jasa lingkungan, hingga wisata alam.

Menurut dia, masyarakat sekitar hutan memiliki pengetahuan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan komoditas yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Masyarakat sekitar itu pasti tahu dari dulu yang cocok itu tanaman seperti ini. Itu yang mau kita kapitalisasikan. Local knowledge-nya itu kemudian kita wajibkan konsesi, dia harus punya multiusaha kehutanan, juga harus ada alokasi untuk kemitraan," katanya.

Ia mengatakan melalui kebijakan tersebut pemerintah ingin mendorong model pengelolaan hutan yang lebih inklusif, sehingga pemanfaatan kawasan hutan tidak sepenuhnya terkonsentrasi pada korporasi.

Laksmi menambahkan sebagian konsesi yang telah bertransformasi ke skema multiusaha kehutanan telah mengalokasikan sekitar 100 ribu hektare lahan untuk kemitraan dengan masyarakat.

Kemitraan tersebut diarahkan antara lain untuk pengembangan agroforestri dengan komoditas yang mendukung cadangan pangan serta sejumlah komoditas strategis lainnya, seperti kopi, cokelat, dan vanila.

Menurut dia, skema kemitraan juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemegang konsesi dan masyarakat di sekitar kawasan hutan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) University Prof. Dodik Ridho Nurochmat menggarisbawahi bahwa tantangan utama dalam pemanfaatan hutan adalah nilai ekonomi riil hutan yang masih sangat rendah.

“Saat ini, nilai ekonomi langsung hutan hanya sekitar Rp4 juta per hektare per tahun, jauh dibandingkan dengan perkebunan sawit yang mencapai sekitar Rp40 juta per hektare per tahun atau sepuluh kali lipatnya,” kata Dodik dalam keterangan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di Jakarta, Senin.

“Kondisi ini menyebabkan beberapa pihak cenderung ingin mengkonversi hutan ke penggunaan lain yang lebih menguntungkan,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Dodik menilai pentingnya perubahan pola pikir (mindset) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kehutanan yang selama ini berbasis komoditas menjadi berbasis kawasan (paket pemanfaatan hutan).

Hal ini, lanjut dia, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi skala kecil dan mengurangi beban administratif.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto menyoroti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (P.8).

Ia menilai, roh dari P.8 adalah multiusaha kehutanan (MUK) sebagai perubahan paling signifikan dari peraturan sebelumnya yang berbasis kayu. Semangat MUK ia sebut sejalan dengan dinamika tuntutan konsumen dunia yang mengarah pada produk-produk regeneratif.

MUK pun harus mencakup kayu, non-kayu, dan jasa lingkungan yang diletakkan pada pertimbangan skala ekonomi, manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, serta prinsip Sustainable Development Goals (SDGs).

“Namun, implementasi MUK regeneratif di tingkat tapak masih dilakukan secara parsial dan terfragmentasi. Pemanfaatan (hasil hutan bukan kayu) oleh pemegang izin dan masyarakat masih berskala kecil sehingga belum economically viable,” kata Purwadi.

“Distribusi dan logistik juga bermasalah karena produk terfragmentasi pada sebaran ruang yang luas sehingga biaya ekonomi tinggi dan produk tidak dapat kompetitif di pasar,” imbuhnya.

Purwadi mengusulkan pendekatan lanskap sebagai solusi. Dalam satu bentang lahan dapat terdapat beberapa pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), kelompok perhutanan sosial, hutan desa, industri kecil, vendor, dan lain-lain yang harus diintegrasikan.

“Pendekatan lanskap diharapkan dapat menghasilkan produk teragregasi yang menarik bagi pembiayaan dan mudah untuk dilakukan hilirisasi sehingga mempercepat implementasi multiusaha kehutanan,” katanya.

Luas kawasan hutan produksi di Indonesia saat ini mencapai 72 juta hektare atau sekitar 57 persen dari total luas kawasan hutan nasional. Sebagian besar hutan produksi alam (hutan rimba) terkonsentrasi di Pulau Kalimantan, sedangkan hutan produksi tanaman (seperti hutan tanaman industri) banyak terdapat di Pulau Sumatra dan Jawa.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Hutan harus memberikan manfaat nyata tinggi agar semua pihak termotivasi untuk melestarikannya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mempertajam konsep Multiusaha Kehutanan (MUK) melalui penyempurnaan/revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (P.8).

“Revisi ini juga melakukan fine-tuning untuk mempertajam konsep MUK agar tingkat keberhasilannya dapat ditingkatkan,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

“Hutan harus memberikan manfaat nyata tinggi agar semua pihak termotivasi untuk melestarikannya. Ukurannya adalah penurunan kerusakan, kenaikan pendapatan dari hutan, dan penurunan kemiskinan di sekitar hutan,” imbuhnya.

Ia mengatakan, P.8 hadir sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang dijabarkan melalui PP Nomor 23 Tahun 2021 yang memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dapat menciptakan perekonomian yang menyerap lapangan kerja sekaligus mensejahterakan masyarakat.

Setelah diimplementasikan selama lima tahun, ia menilai sudah saatnya ditinjau kembali apakah operasionalnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Lebih lanjut, Laksmi mengatakan, perbaikan atas regulasi ini dinilai mendesak agar menjawab tantangan masa depan kehutanan Indonesia di tengah kancah dinamika tinggi saat ini.

“Revisi P.8 akan menguji berbagai isu lintas, antara lain: batas kawasan, tumpang tindih, distribusi manfaat ke masyarakat, operasional kegiatan usaha, kemudahan investasi, perizinan, dan pasar,” kata Laksmi.

Selain itu, Laksmi mengatakan Indonesia saat ini berada di tengah perubahan geopolitik yang masif sehingga harus mengedepankan comparative advantage sumber daya alamnya.

Hutan, lanjutnya, adalah representasi sumber daya alam yang luas ruangnya sangat signifikan, sehingga revisi P.8 menjadi sangat penting untuk merespons dinamika tersebut.

Ia juga menegaskan pemanfaatan hutan harus harmonis dan suportif terhadap upaya perbaikan habitat, sehingga ketentuan pelaksanaannya harus memecah kebuntuan dan menurunkan risiko.

“Revisi P.8 tidak hanya merevisi sebuah peraturan, tetapi mengubah paradigma tata kelola kehutanan dari pengendalian aktivitas melalui prosedur dan birokrasi menjadi tata kelola berbasis kepercayaan, penyederhanaan proses, digitalisasi, dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan pemegang izin,” ujar Laksmi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) bersama Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) berkolaborasi memperkuat pengembangan Multiusaha Kehutanan (MUK) di Provinsi Lampung guna meningkatkan nilai tambah kawasan hutan serta kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional.

Menurut Ketua Umum APHI Soewarso kolaborasi lintas pihak dinilai penting agar pengembangan MUK tidak hanya berjalan pada skala proyek, tetapi mampu berkembang menjadi model usaha kehutanan skala industri yang memberikan dampak ekonomi luas bagi masyarakat dan daerah.

"Pengembangan multiusaha kehutanan harus dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, sehingga dapat terwujud model MUK skala industri yang mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah kawasan hutan,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya Ketua Umum APHI menggelar pertemuan dengan Dekan Fakultas Pertanian Unila Kuswanta Futas Hidayat membahas peluang kerja sama pengembangan riset, penyusunan model pengelolaan berbasis kondisi tapak, serta pengembangan demplot atau pilot project MUK di lanskap Lampung yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai.

Soewarso menambahkan praktik multiusaha kehutanan di Provinsi Lampung secara faktual telah berjalan di sejumlah wilayah dengan objek kegiatan yang berada pada kawasan hutan.

Pengalaman tersebut, lanjutnya, menjadi modal penting untuk mengembangkan model MUK yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat lanskap.

Menurut dia Lampung memiliki sejumlah keunggulan yang mendukung percepatan pengembangan MUK seperti kondisi sumber daya alam dan tapak relatif datar serta subur, infrastruktur dan aksesibilitas kawasan sudah cukup memadai.

Selain itu sumber daya manusia yang tersedia telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan komoditas kehutanan dan pertanian, serta adanya dukungan dari pemerintah daerah.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, lanjutnya, pengembangan MUK di Lampung akan lebih diarahkan pada penguatan tata kelola usaha menuju prinsip pengelolaan hutan lestari atau sustainable forest management (SFM).

Kemudian penguatan rantai pasok dari hulu, hilir hingga pasar melalui peningkatan faktor produksi yang mencakup kuantitas, kualitas, dan kontinuitas.

Soewarso menegaskan bahwa kolaborasi para pihak menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan pengembangan MUK di daerah, sinergi antara dunia usaha, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat implementasi model usaha kehutanan yang produktif sekaligus berkelanjutan.

Ia menambahkan pengembangan demplot atau pilot project MUK sangat diperlukan sebagai basis riset dan pembelajaran bersama bagi para pihak dalam merancang model pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Melalui demplot tersebut diharapkan dapat disusun rencana pengembangan usaha kehutanan berbasis komoditas unggulan yang adaptif terhadap kondisi tapak di Lampung.

Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian Unla Kuswanta Futas Hidayat menyatakan daerah ini memiliki sejumlah komoditas unggulan seperti kopi, cokelat, kemiri, dan pala yang potensinya sangat besar untuk dikembangkan.

Ia menjelaskan pengembangan piloting MUK di lanskap Lampung dapat dilakukan di beberapa lokasi potensial, antara lain di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) maupun pada wilayah pengembangan Integrated Area Development (IAD) yang telah memiliki basis pengembangan ekonomi kawasan.

Menurut dia Lampung juga memiliki potensi besar pada sektor hasil hutan bukan kayu (HHBK), khususnya komoditas kopi yang sebagian besar produksinya berasal dari kawasan hutan.

"Kami mencatat sekitar 60 persen produksi HHBK Lampung berupa kopi berasal dari kawasan hutan, dan potensinya masih sangat besar untuk terus dikembangkan melalui pendekatan pengelolaan yang berkelanjutan," katanya.

Kuswanta menyatakan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung memiliki sejumlah bidang kajian yang relevan untuk mendukung pengembangan MUK, antara lain Social Forestry serta Science and Technology Forestry.

Kedua bidang kajian tersebut dinilai dapat berkontribusi dalam penguatan tata kelola usaha kehutanan berbasis masyarakat sekaligus mendukung pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan hutan.

Menurut dia, pendekatan tersebut juga dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong penyelesaian konflik tenurial melalui model pengelolaan kawasan hutan yang lebih inklusif dan kolaboratif.

Pewarta: Subagyo
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai pemanfaatan potensi kawasan hutan secara bertanggung jawab merupakan hal penting dalam model bisnis multiusaha kehutanan.

"Model bisnis multiusaha kehutanan didorong menjadi tulang punggung atau backbone baru industri kehutanan dengan mengoptimalkan seluruh potensi kawasan hutan," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut Laksmi Wijayanti dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Strategi ini, menurut Laksmi, melibatkan diversifikasi usaha melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan seperti ekowisata dan perdagangan karbon hutan, serta agroforestri untuk ketahanan pangan, energi, dan air.

Lebih lanjut, ia mengatakan strategi ini diterapkan dengan memberikan insentif transisi ke multiusaha kehutanan melalui penerapan nilai ekonomi karbon dan kemudahan investasi, serta pengembangan infrastruktur hulu-hilir untuk mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030.

Adapun optimalisasi model bisnis multiusaha kehutanan ini merupakan satu dari tiga pilar utama dalam pengelolaan hutan lestari Indonesia.

Selain model bisnis tersebut, tumpuan lainnya adalah optimalisasi lanskap hutan dan optimalisasi peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Laksmi mengatakan fokus utama dari strategi optimalisasi lanskap hutan adalah konsolidasi spasial dan rekonfigurasi lanskap.

"Langkah-langkah yang diambil meliputi konsolidasi spasial, yaitu penyelesaian masalah tumpang tindih kawasan dan penataan pemanfaatan berbasis konsesi, sambil memprioritaskan akses kepada masyarakat," ujar dia.

Sementara itu, terkait rekonfigurasi lanskap, Laksmi mengatakan bahwa strategi ini dilakukan melalui konsolidasi perencanaan pemanfaatan berbasis lanskap, penataan struktur ruang dan jaringan infrastruktur.

"Selain itu, mainstreaming pemulihan ekosistem, pengelolaan area preservasi, dan rehabilitasi, serta pengelolaan jangka benah," kata dia.

Lebih lanjut, Laksmi mengatakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diperkuat perannya sebagai ujung tombak pengelolaan hutan di tingkat tapak.

"Ini dilakukan melalui penguatan kembali peran KPH dengan tahapan sesuai maturitasnya, pengembangan model pengembangan berbasis lanskap dengan penekanan khusus piloting pada Blok Khusus, serta mobilisasi pendanaan dan peningkatan kapasitas," kata Laksmi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025