Bisnis.com, SURABAYA — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memacu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di wilayahnya untuk mempercepat hilirisasi berbagai produk berbasis agroforestri. Saat ini, sektor perhutanan sosial tercatat menyumbang hingga 62% dari total produksi kopi di Jawa Timur.

Khofifah menjelaskan tantangan utama perhutanan sosial saat ini telah bergeser dari sekadar memperluas akses kelola kawasan menjadi penguatan kapasitas bisnis komersial yang produktif dan berdaya saing pasar.

"KUPS tidak boleh berhenti hanya sebagai penghasil bahan baku (raw material). Harus ada proses pengolahan pascapanen, peningkatan kualitas, standarisasi kemasan, hingga penguatan merek agar nilai tambah ekonominya dinikmati langsung oleh masyarakat sekitar hutan," ujar Khofifah usai membuka Jambore Perhutanan Sosial Provinsi Jatim 2026 di Alun-Alun Kabupaten Madiun, dikutip Senin (15/6/2026).

Salah satu motor penggerak utama ekonomi hijau di Jawa Timur adalah komoditas kopi. Saat ini, sektor perhutanan sosial menyumbang hingga 62% dari total produksi kopi di Jawa Timur. Sementara di tingkat nasional, kontribusi pasokan kopi asal perhutanan sosial Jatim mencapai sekitar 60% kebutuhan domestik.

Berdasarkan data Pemprov Jatim, Khofifah menegaskan fondasi perhutanan sosial di wilayah ini tercatat sebagai yang terbesar di Pulau Jawa. Hingga akhir 2025, Jatim telah mengantongi 438 Persetujuan Perhutanan Sosial yang tersebar di 24 kabupaten/kota dengan total luasan mencapai 196.165 hektare.

"Kawasan tersebut dikelola oleh 136.421 kepala keluarga (KK), di mana sekitar 12% di antaranya merupakan kelompok perempuan yang terlibat aktif dalam manajemen hulu perkebunan. Dari ekosistem ini, tumbuh 880 KUPS atau setara 46,38% dari total KUPS di Pulau Jawa. Rinciannya terdiri atas 473 KUPS kelas Biru, 364 kelas Perak, 37 kelas Emas, dan 6 KUPS yang telah menembus kelas Platina," jelasnya.

Menurutnya, sinergi tersebut berhasil mengerek Nilai Transaksi Ekonomi Perhutanan Sosial (NEKON) Jawa Timur pada 2025 hingga menembus Rp447 miliar. Angka ini setara 29,36% dari total capaian NEKON nasional sebesar Rp1,5 triliun.

"Capaian nilai transaksi ekonomi tertinggi di Indonesia ini menunjukkan potensi perhutanan sosial Jatim sangat besar sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi daerah," jelasnya.

Sebagai upaya mempercepat peningkatan kelas pelaku usaha kehutanan, Jambore Perhutanan Sosial 2026 juga memfasilitasi temu bisnis (business matching) serta penandatanganan kemitraan usaha antara kelompok tani hutan (KTH) dan pelaku industri swasta.

Khofifah menilai kolaborasi multipihak (pentahelix) menjadi instrumen penting untuk memitigasi kendala klasik seperti keterbatasan akses modal, adopsi teknologi, dan kepastian serapan pasar (offtaker).

"Dengan adanya intervensi teknologi hulu-hilir, pendampingan dari perguruan tinggi, serta jaminan kemitraan dengan dunia usaha, maka rantai pasok akan lebih efisien dan hilirisasi di sektor agroforestri bisa berjalan lebih cepat," pungkasnya.

PT Pertamina (Persero) melalui Refinery Unit VII Kilang Kasim mendukung kemandirian masyarakat di sekitar wilayah operasi melalui bantuan pengembangan program masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH) di area penyangga konservasi Pulau Waigeo Timur, Kampung Waifoi, Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada Sabtu (25/4).

Program ini berfokus pada pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, salah satunya lewat pembangunan homestay yang dikelola langsung oleh warga. Inisiatif ini dinilai mampu mengoptimalkan potensi alam Raja Ampat tanpa mengabaikan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan.

Komisaris PT Pertamina (Persero), Nanik S. Deyang, menyampaikan apresiasi terhadap potensi alam Kampung Waifoi yang masih terjaga. Menurutnya, program CSR Pertamina di wilayah tersebut menjadi contoh pengembangan ekonomi masyarakat yang selaras dengan karakter alam setempat.

"Ini luar biasa, karena program sosialnya benar-benar disesuaikan dengan alam. Menitikberatkan pada pengelolaan homestay oleh masyarakat dan menjadi milik masyarakat," ujar Nanik.

Ia menambahkan, keberadaan homestay dengan delapan kamar dan tarif sekitar Rp550 ribu per malam dapat menjadi tambahan penghasilan kelompok masyarakat pengelola. Pendapatan bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan warga, termasuk pendidikan anak-anak setempat.

"Ini contoh CSR yang tepat sasaran. Memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya," katanya.

Ketua Kelompok Tani Hutan Saupon Adventure Village, Zakaria, menjelaskan bahwa keterlibatan Pertamina di kampung berawal dari rekomendasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat.Dukungan Pertamina diberikan melalui pembangunan homestay, dapur, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti mesin tempel kapal dan diesel.

"Pertamina membantu kami melalui pembangunan homestay, dapur, serta fasilitas lain. Sejak mulai berkembang pada 2018, homestay ini terus berjalan hingga sekarang," tutur Zakaria.

Ia menilai, program ini memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan fasilitas, akses transportasi, dan sumber penghasilan warga. Selain itu, masyarakat juga semakin terdorong untuk menjaga lingkungan, termasuk mangrove dan kawasan hutan.

"Sebagian besar penghasilan masyarakat sekarang bergantung pada homestay ini. Kami juga semakin sadar untuk menjaga lingkungan seperti mangrove dan hutan agar tetap lestari," ujarnya.

Lebih jauh, Zakaria berharap program tetap dikelola secara mandiri oleh masyarakat lokal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.

Sementara, Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina, Rudi Ariffianto menyatakan, bantuan pemberdayaan masyarakat di sektor wisata ini juga menjadi upaya untuk menjaga pelestarian alam.

"Kami merencanakan program ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal, agar potensi alam dapat dinikmati wisatawan tanpa mengganggu kehidupan dan tradisi yang sudah ada," jelas Rudi.

Selain mendukung pengembangan ekowisata, Pertamina juga menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat Kampung Klayas, serta tas sekolah bagi anak-anak di sekitar wilayah operasi Kilang Kasim, mewujudkan dukungan terhadap pendidikan dan kesejahteraan.

Melalui program CSR ini, Pertamina mendorong potensi alam Raja Ampat dapat terus dikelola secara berkelanjutan, sehingga selain menjadi daya tarik wisata, juga sebagai sumber ekonomi yang inklusif bagi masyarakat lokal.

hal ini senada dengan aturan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mengatakan upaya penyuluhan kehutanan memiliki keterkaitan erat dengan salah satu program prioritas pemerintah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Rohmat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan hal ini senada dengan aturan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

“Koperasi berfungsi sebagai wadah kolektif bagi para penyuluh kehutanan, Kelompok Tani Hutan (KTH), dan masyarakat desa hutan untuk memperkuat akses permodalan, meningkatkan daya saing produk hasil hutan, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal,” ujar Wamenhut Rohmat.

Lebih lanjut, ia menilai hal ini penting mengingat KTH cukup berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Berdasarkan data Kemenhut, nilai transaksi ekonomi (NTE) yang dihasilkan oleh KTH per Selasa (21/10) adalah sebesar Rp3,018 triliun.

Angka ini juga senada dengan kinerja program Perhutanan Sosial, di mana Nilai Ekonomi Nasional (NEKON) dalam periode yang sama tercatat sebesar Rp1,005 triliun dari 3.146 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ada dan dibina.

“NTE KTH dan NEKON menjadi indikator keberhasilan penyuluh kehutanan dalam pendampingan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata terhadap PDB nasional dari sektor non-swasta,” kata Rohmat.

Peran penyuluh kehutanan, lanjut dia, sangat berperan dalam capaian NTE KTH yang berasal dari aktivitas ekonomi 10.094 KTH, yang turut didampingi oleh 3.138 penyuluh ASN, 6.029 penyuluh swadaya masyarakat, dan 883 penyuluh swasta.

“Belum termasuk NEKON dari program Perhutanan Sosial yang mencapai Rp1 triliun dari 3.146 kelompok yang didampingi 2.137 pendamping, di mana 58,8 persennya adalah penyuluh kehutanan,” ujar dia.

Pemerintah, lanjut dia, menargetkan peningkatan NTE KTH setiap tahunnya melalui penguatan kelola usaha dan pembinaan berkelanjutan. Untuk mendukung hal itu, Kemenhut berkomitmen terus meningkatkan kapasitas penyuluh kehutanan, termasuk dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan kegiatan penyuluhan kehutanan.

Kemenhut pun telah menghadirkan kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Penyuluhan Kehutanan 2025 di Jakarta dengan tema “Transformasi Penyuluhan Kehutanan dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Kehutanan”.

“Penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, merupakan investasi jangka panjang yang lambat laun mengubah perilaku masyarakat,” kata Rohmat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025